ausaid-3083.id

Pendahuluan: Tahun peninjauan 2007 
2007 kembali menjadi tahun yang signifikan bagi Kemitraan Australia Indonesia.
Rekonstruksi yang dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami hampir selesai, dengan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di Aceh dan Nias.
Ini merupakan pekerjaan inti dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksidan Pembangunan (AIPRD) senilai $1 miliar, paket bantuan terbesar tunggal dalam sejarah Australia.
AIPRD juga mencakup program pengembangan ekonomi dan sosial berskala besar di seluruh Indonesia
Pada 2007, banyak dari program-program ini dimulai dan yang lainnya bergerak maju menunjukkan hasil-hasil yang positif.
Untuk meningkatkan pencapaian-pencapaian ini, pemerintah Australia dan Indonesia berkolaborasi dalam pengembangan Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008–2013 yang baru.
Strategi tersebut akan memandu kedua negara tersebut bekerja bersama-sama selama lima tahun ke depan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, termasuk Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah disepakati secara internasional.
Kemitraan Australia-Indonesia: Tahun Tinjauan 2007 melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan hasil-hasil yang telah diraih selama tahun tersebut di beberapa daerah kunci: pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi; investasi untuk pembangunan manusia; demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik; serta keamanan dan perdamaian.
Laporan ini menunjukkan bahwa bantuan pembangunan Australia berhasil menolong mereka yang paling membutuhkan dan membuat perbedaan.
Ratusan sekolah lanjutan pertama dibangun atau diperluas pada 2007, sehingga kini ribuan anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil dapat masuk sekolah.
Pembangunan juga dilakukan untuk 500 sekolah lainnya.
Program pendidikan dasar memainkan peranan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai target wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak.
Program pembangunan desa senilai $38 juta mengidentifikasi prospek-prospek pasar yang menjanjikan bagi produk-produk pertanian seperti kopi dan kacang yang akan mendorong produktifitas dan hasil-hasil pertanian di Indonesia bagian Timur.
Lebih dari empat juta orang di desa-desa memiliki akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi berkat proyek yang didanai bersama oleh AusAID dan Bank Dunia, dan Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merespon wabah flu burung, dengan mengurangi resiko penyebaran penyakit tersebut melalui unggas dan manusia.
Pemilihan daerah yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 2007 berlangsung secara lebih transparan dan menarik lebih banyak pemilih, sebagian berkat AusAID yang mendanai pendidikan bagi para pemilih dan pengawasan pemilihan.
Australia membantu Mahkamah Agung Indonesia untuk menjalankan reformasi hukum yang memberikan akses lebih baik untuk mendapatkan keadilan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan.
Australia juga mengumumkan inisiatif baru, termasuk bantuan sebesar $30 juta, untuk membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari pembalakan hutan di Kalimantan.
Kemitraan baru Australia dan Indonesia untuk HIV senilai $100 juta akan mencegah dan membatasi penyebaran epidemi tersebut, meningkatkan kualitas orang yang hidup dengan virus HIV, dan mengentaskan dampak-dampak sosial-ekonominya.
Meskipun telah ada kemajuan di banyak bidang, tantangan tetap masih ada.
Meskipun pertumbuhan ekonomi sekarang membuat Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang berpendapatan menengah, sekitar 100 juta orang—atau hampir setengah dari populasi—masih hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari.
Ketika loncatan besar dilakukan dalam membangun infrastruktur yang baru, banyak masyarakat miskin yang terus hidup dengan akses terbatas atau tanpa akses untuk mendapatkan pelayananpelayanan mendasar seperti air bersih.
Australia telah menaikkan tiga kali lipat bantuannya sejak 2003-2004 dan sekarang merupakan donor pemberi bantuan bilateral terbesar bagi Indonesia.
Metode penyerahan bantuan telah berubah—pendekatan-pendekatan proyek tradisional telah digantikan dengan pendekatan-pendekatan yang membantu Indonesia untuk menggunakan sistem dan sumberdayanya sendiri secara lebih efektif dan efisien, dengan semangat kemitraan yang kuat.
Hal ini akan terus berlangsung ketika Kemitraan Australia Indonesia bekerja pada tingkat pemerintahan nasional, propinsi dan kabupaten dan dengan donordonor, masyarakat madani, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya untuk mendapatkan pemecahan masalah yang praktis dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan.
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Program AIPRD senilai $1 juta adalah paket bantuan tunggal terbesar dalam sejarah Australia.
Paket tersebut diumumkan setelah bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004, ketika Australia bergerak cepat untuk menolong daerah-daerah yang terkena bencana, terutama Aceh dan Nias, untuk memulihkan daerah-daerah tersebut dari kehancuran yang telah menelan banyak korban dan kehancuran ekonomi yang luar biasa.
Namun demikian, AIPRD sekedar upaya rekonstruksi, dengan adanya berbagai program yang mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah terdampak dan juga di bagian-bagian lain di Indonesia.
Ini merupakan tanda perubahan dalam pemberian bantuan, dimana Pemerintah Australia mendukung program-program yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai prioritas dalam pengentasan kemiskinan.
Dengan resiko berbagai bencana alam yang kapan saja bisa terjadi, AIPRD juga membantu pemerintah, masyarakat dan masyarakat madani untuk selalu siap dan tanggap menghadapi berbagai keadaan darurat.
Pada 2007, kemajuan yang signifikan dicapai dengan membangun kembali infrastruktur masyarakat yang sangat penting di Aceh dan Nias, seperti balai desa dan sekolah, dan rekonstruksi diharapkan tuntas pada 2008.
Bantuan Australia terus diberikan untuk membantu memulihkan sistem kesehatan, pendidikan, dan tata pemerintahan serta untuk membangun kembali kemampuan masyarakat dalam bekerja setelah begitu banyak orang yang tewas dalam bencana tersebut.
AIPRD juga mendanai rekonstruksi dan mendukung mata pencaharian di Yogyakarta dan Jawa Tengah setelah gempa bumi pada bulan Mei 2006, dan memberikan bantuan pada daerah-daerah bencana lainnya.
Laporan ini juga menyertakan rincian mengenai hasil-hasil yang telah dicapai oleh AIPRD.
Pemerintah Australia dan Indonesia terlibat pada tingkat politik tertinggi dalam AIPRD.
Program tersebut dikelola oleh Komisi Gabungan yang diawasi oleh Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia dan dana-dana bantuan dialokasikan berdasarkan kerangka kemitraan yang disetujui oleh kedua pemerintahan tersebut.
Rangkuman Keuangan Pada 2007, total pengeluaran untuk Kemitraan Australia Indonesia adalah $292,1 juta, termasuk $161,7 juta untuk AIPRD.
AIPRD lima tahun tersebut terdiri dari $500 juta dana hibah dan $500 juta dalam bentuk pinjaman yang sangat lunak untuk proyek-proyek utama rekonstruksi dan pembangunan.
Pada akhir 2007, semua dana telah diserahkan dan sekitar $380 juta telah dihabiskan.
Kesepakatan dana pinjaman sebesar $300 juta untuk Proyek Perbaikan Jalan di Indonesia Bagian Timur (EINRIP) saat ini diperkirakan akan cair dalam periode yang lebih lama menyusul adanya perjanjian antara Australia dan Indonesia untuk memastikan bahwa proses pembuatan rancangan, pembangunan, pengadaan barang, pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik.
Kesepakatan dana pinjaman EINRIP ditandatangani pada 7 September 2007.
Pekerjaan sipil akan mulai pada pertengahan kedua 2008 dan pencairan dana terakhir diharapkan pada 2010-11.
Kemajuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Kemitraan Australia Indonesia merupakan bantuan pembangunan untuk mendukung Indonesia mencapai MDGs.
Laporan Tujuan Pembangunan Milenium Nasional 2007 Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Desember 2007 melaporkan bahwa:
Indonesia besar kemungkinan akan mencapai tujuan-tujuan dalam bidang: 
pengentasan kemiskinan
tingkat pendaftaran siswa pendidikan dasar 
tingkat melek huruf
penghapusan perbedaan jender dalam pendidikan dasar
menghentikan penyebaran penyakit TBC
meningkatkan kualitas sanitasi.
Indonesia menunjukkan kemajuan dalam tujuan-tujuan di bidang-bidang berikut ini dan besar kemungkinan tercapai apabila ada upaya yang berkelanjutan:
mengurangi tingkat kematian anak
mengurangi berkembangnya penyakit malaria
meningkatkan tingkat kelulusan siswa sekolah dasar
meningkatkan akses untuk air bersih.
Indonesia besar kemungkinan tidak dapat mencapai tujuan-tujuan di bawah ini kecuali ada investasi lebih jauh yang signifikan: 
kematian ibu 
gizi anak 
prevalensi HIV 
keberkelanjutan lingkungan pada tingkat nasional.
Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi Garis besar Pada 2007, Kemitraan Australia Indonesia mengalami kemajuan dalam perencanaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, yang difokuskan pada jalan, air bersih dan sanitasi.
Upaya-upaya ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Jalan yang lebih baik, misalnya, meningkatkan akses ke pasar, tempat kerja dan berbagai pelayanan sosial yang sangat penting—yang tanpa semua itu, daerah-daerah yang terpencil dan miskin di Indonesia akan tetap terisolasi dan tertinggal.
Kemitraan tersebut membantu masyarakat meningkatkan penghasilan keluarga mereka, termasuk melalui pertanian dan pembangunan pasar.
Di Aceh dan Nias, dan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, mata pencaharian dan infrastruktur masyarakat yang luluhlantak oleh bencana alam dibangun kembali.
Penekanan pada pengelolaan pertumbuhan dan ekonomi yang berkelanjutan ini dijalankan dengan komitmen yang lebih tinggi dari Indonesia dan Australia untuk melindungi lingkungan dan mengurangi gas-gas efek rumah kaca.
Infrastruktur Jalan menuju pertumbuhan ekonomi Australia mendukung pembangunan daerah dan sosial di Indonesia bagian timur dengan memperbaiki jaringan jalan nasional dan jembatan-jembatan.
Pada bulan September 2007, Australia menandatangani sebuah kesepakatan pinjaman senilai $300 juta dengan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari proyek senilai $328 yang didanai berdasarkan AIPRD.
Ratusan kilometer jalan nasional dan jembatan akan diperbaiki di 10 propinsi di seluruh Indonesia.
Hal ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang nyata dan mengurangi waktu serta biaya perjalanan.
Perencanaan dan rancangan yang memenuhi standar internasional dimulai, dengan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dalam sistem teknik pembuatan rancangan dan pengadaan barang Pemerintah Indonesia.
Tender pembangunan akan dilakukan dari pertengahan 2008 dan pekerjaan jalan pertama akan berlangsung di sepanjang garis pantai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Jembatan di Sulawesi Utara yang tersapu banjir pada awal 2006 juga akan diperbaiki.
Mengurangi hambatan-hambatan investasi infrastruktur dan peningkatkan produktifitas Sebuah inisiatif senilai $64,8 juta untuk infrastruktur Indonesia, yang dikenal sebagai IndII diumumkan pada 2007 untuk membantu Pemerintah Indonesia menarik investasi melalui reformasi kebijakan dan peraturan infrastrukturnya.
Inisiatif tersebut juga akan mendukung pemerintahan propinsi dan kabupaten untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.
IndII meningkatkan reputasi AusAID karena tanggap dalam menyediakan bantuan teknis dan proyek-proyek infrastruktur model yang berkualitas.
Akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi Australia mendukung upaya-upaya Indonesia untuk memperbaiki kualitas pasokan air dan sanitasi untuk masyarakat miskin, dengan mengalokasikan dana senilai $20 juta dalam prakarsa-prakarsa dengan Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia.
Satu inisiatif untuk meningkatkan kesehatan, produktifitas dan kualitas hidup di 2500 desa tertinggal di tujuh propinsi.
Pada 2007, keluarga-keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air bersih naik dari 25 persen menjadi 77 persen, sehingga sekitar 4,2 juta jiwa dapat menikmati manfaatnya.
Tiga ratus enam puluh desa telah memiliki sanitasi dan sekitar 120 desa kini sudah sepenuhnya atau hampir bebas dari kebutuhan masyarakat untuk membuang kotoran di tempat umum.
Keberhasilan ini diakui oleh donor-donor lainnya seperti UNICEF dan Bank Pembangunan Asia, yang telah mengadopsi prinsip-prinsip yang sama mengenai penyediaan air dan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat.
Rencana air dan sanitasi diselesaikan di lebih dari setengah kabupaten yang terlibat dalam proyek tersebut, meskipun mengintegrasikan kebijakan-kebijakan nasional tentang air dan sanitasi dengan anggaran pemerintah daerah masih menjadi tantangan.
Inisiatif lainnya adalah membantu Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kebijakan nasional dan terus melakukan reformasi di sektor tersebut.
Rekonstruksi hampir selesai di Aceh Tiga tahun setelah tsunami, upaya-upaya rekonstruksi yang didanai oleh AIPRD hampir selesai.
Fasilitas-fasilitas di Universitas di Aceh, termasuk Universitas Syiah Kuala dan Institute Pelatihan Penelitian Aceh diselesaikan pada 2007, setelah selesai membangun kembali unit gawat darurat di rumah sakit utama dan akademi kebidanan dan keperawatan pada 2006.
Pekerjaan untuk memulihkan berbagai fasilitas di Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh telah mengalami kemajuan, dan rekonstruksi terminal feri permanen diharapkan akan selesai pada pertengahan 2008.
Perbaikan awal yang sebelumnya telah dilakukan membuat ribuan penumpang dapat menggunakan layanan feri, sehingga daerah-daerah terpencil bisa dijangkau.
Australia telah membantu memulihkan kehidupan masyarakat setelah lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 800 desa hancur.
Lebih dari 175 balai desa telah dibangun, sehingga menyediakan tempat pertemuan yang sangat dibutuhkan untuk membahas kegiatan masyarakat dan perencanaan desa.
Lebih dari 200 fasilitator dikerahkan untuk membantu masyarakat mengelola rekonstruksi mereka.
Di Nias, pekerjaan difokuskan pada perbaikan jalan dan jembatan serta menyediakan pasokan air yang dapat dijangkau, sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat serta mengurangi jumlah waktu yang diperlukan bagi perempuan dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Program tata pemerintahan dan infrastruktur masyarakat yang didanai Australia, LOGICA, memulihkan kembali kepemilikan lahan dengan memetakan batas-batas lahan yang telah sebelumnya tersapu.
Pemetaan ini melibatkan penduduk desa yang bersepakat mengenai batas-batas daerah, penggunaan dan kepemilikan lahan.
Pada 2007, sebanyak 61 desa dan hampir 20.000 kavling lahan dipetakan—proses tersebut telah diadaptasi di 400 desa dan merupakan syarat penting untuk membangun lebih dari 100.000 rumah.
Bantuan-bantuan kecil yang sangat dibutuhkan untuk infrastruktur desa membantu lebih dari 200 desa untuk membangun jalan-jalan, saluran air, jembatan, balai desa, sumur dan saringan air, serta berbagai pusat kegiatan perempuan.
Bantuan Australia telah diakui di seluruh Aceh dan oleh internasional karena fleksibel dan tanggap terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan karena menempatkan masyarakat Aceh sebagai penentu rekonstruksi.
Australia juga dihargai karena mampu bekerja bahu membahu dengan masyarakat Indonesia dan memastikan bahwa rekonstruksi tersebut berkualitas.
Membangun kembali infrastruktur dan mata pencaharian di Yogyakarta Rekonstruksi tersebut berlangsung di Yogjakarta dan Jawa Tengah, menyusul gempa yang terjadi pada bulan Mei 2006.
AusAID menyediakan dana dari AIPRD hingga $30 juta dalam tiga tahun untuk membantu korban bencana membangun kembali mata pencaharian dan infrastruktur mereka, termasuk sekolah-sekolah.
Pada 2007, keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan ini memberikan sumbangan pada keberhasilan mereka.
Program Bantuan Masyarakat Yogjakarta-Jawa Tengah menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat setempat, serta bahan-bahan untuk membangun toilet dan septik tank-nya sendiri.
Sembilan klinik kesehatan yang hancur di Klaten dan Bantul dibangun kembali.
Para pengembang, arsitektur, dan kelompok masyarakat lokal menerima pelatihan kerja agar klinik-klinik ini aman dari gempa bumi.
Program Bantuan Aktif Masyarakat yang diberikan melalui Community Housing Foundation (CHF) International dan International Organization for Migration memberikan pelatihan praktis kepada lebih dari 1200 warga desa untuk membangun kembali rumah-rumah tahan gempa bagi keluarga-keluarga yang rentan.
AusAID juga menyediakan bantuan mata pencaharian hingga $1,5 juta kepada LSM lokal dan internasional.
Bantuan-bantuan tersebut digunakan untuk mengembangkan ideide untuk membantu korban gempa bumi untuk membangun kembali atau memulai kembali usaha-usaha mereka.
Hal ini termasuk inisiatif ‘cepat tanggap’ untuk membantu lebih dari 17.250 masyarakat bisnis, terutama perempuan dan orang-orang cacat, untuk menggantikan aset-aset mereka.
Cakrawala bisnis baru Mbak Yanti, yang berusia 40 tahu, melihat rumah dan kiosnya di dusun Sanan di kaki Gunung Sewu hancur oleh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta.
Setelah kehilangan mata pencaharian, Mbak Yanti dan dua anaknya terpaksa hidup dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia.
Tanpa pendapatan dan tanpa modal atau peralatan, kehidupan mereka sangat suram.
Pada bulan Maret 2007, Mbak Yanti diterima sebagai bagian dari kelompok perempuan untuk menerima bantuan mata pencaharian AusAID melalui SP Kinasih, sebuah LSM lokal yang menjalankan proyek-proyek untuk membantu memberdayakan perempuan.
Ia menggunakan sebagian dari bantuan sebesar $250 itu untuk memulai kembali usahanya, dengan membeli kompor, panci, dan penanak nasi baru serta bahan-bahan mentah, meja dan kursi.
Ia menggunakan sebagian dari bantuan tersebut untuk menyewa warung baru di tempatnya.
Usaha Mbak Yanti sekarang berkembang dan ia berencana memperluas usahanya ke lokasi lain.
Pembangunan daerah Mendorong pembangunan sektor pedesaan di Indonesia bagian timur Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan.
Australia melanjutkan pendanaan proyek-proyek untuk meningkatkan produktifitas petani dan akses menuju pasar termasuk melalui program Smallholder Agribusiness Development Initiative senilai $38 juta, yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di pedesaan di Indonesian bagian timur.
Inisiatif tersebut dimulai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi pertanian yang signifikan namun memiliki produktifitas dan penghasilan yang rendah.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktifitas petani, nilai tambah produk baik dari bidang pertanian maupun dari luar pertanian serta membangun akses yang lebih baik ke pasar.
Tujuh produk pertanian dianalisa pada 2007 untuk menentukan prospek pasarnya dan perjanjian kemitraan ditandatangani dengan pabrik-pabrik makanan besar dalam produk kakao, kopi, hortikultura bernilai tinggi dan kacang.
Prospeknya terlihat positif.
Contoh, kemitraan dengan Garuda Foods untuk makanan ringan di Lombok yang dimulai pada 2008 diharapkan akan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan para petani kacang, masing-masing hingga 20 persen.
Didanai berdasarkan AIPRD, inisiatif tersebut dijalankan dengan Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Indonesia (PNPM), Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR), Bank Dunia dan Internasional Finance Corporation (IFC).
Program Bantuan Australia-Nusa Tenggara untuk Otonomi Daerah (ANTARA) senilai $31 juta saat ini sedang berjalan.
Bersama-sama dengan pemerintah propinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.
Contoh, sebuah program untuk membantu usaha kecil dan menengah, terutama dalam bidang pertanian dan kerajinan, telah mengurangi biaya pendaftaran bisnis hingga 75 persen.
Produktifitas para petani di daerah-daerah sasaran naik 26 persen dan pendapatan mereka tumbuh 18 persen.
Program bank mobil meningkatkan pelayanan keuangan dan kredit mikro di sektor tersebut.
ANTARA juga bekerja dengan erat dengan program-program AusAID lainnya di propinsi tersebut dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pemerintahan.
Contoh, ANTARA telah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran dan proses perencanaan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan keterlibatan masyarakat umum dalam pemerintahan.
Mata pencaharian baru di Aceh Prioritas pada tahun 2007 adalah bagaimana mengembalikan masyarakat Aceh pada pekerjaan-pekerjaan mereka untuk mendapatkan penghasilan, termasuk usaha pertanian dan usaha kecil.
Budi daya air adalah industri yang berkembang di Aceh sebelum tsunami, yang secara langsung mempekerjakan lebih 100.000 orang.
Udang galah yang ditujukan untuk pasar ekspor, memiliki nilai produksi tahunan $50 juta.
Namun tsunami menghancurkan lebih dari setengah tambak dan pembudidayaan udang dan ikan di propinsi tersebut.
Tahun 2007, berbagai upaya untuk mengajarkan cara mengelola hasil panen pra petani udang lokal mampu meningkatkan hasil rata-rata dari 150 hingga 192 kilogram per hektar.
Hal ini akan mendapat dukungan lebih lanjut ketika pusat pelatihan dan budi daya udang akuakultur Aceh selesai pada pertengahan 2008.
AusAID dan International Finance Corporation membuka Investor Outreach Office pada bulan Maret 2007 sebagai bagian dari program senilai $7 juta untuk mendorong investasi di sektor swasta di Aceh.
Kantor tersebut memberikan dukungan bagi 40 investor dan memberikan pelatihan bisnis bagi 800 orang.
Meningkatkan manajemen ekonomi Dukungan Australia untuk upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan kebijakan dan manajemen ekonomi memberikan sumbangan pada perbaikan keseluruhan kinerja ekonomi Indonesia pada 2007.
Contohnya, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan yang signifikan dan tetap dari penerimaan pajak dan pengurangan biaya pembayaran utang, yang keduanya merupakan fokus-fokus utama dari kemitraan dengan Australia.
Australia membantu Departemen Keuangan Indonesia untuk mengidentifikasi dan melibatkan para wajib pajak potential dan menaikkan tarif dasar pajak.
Hal ini memberikan sumbangan pada peningkatan penerimaan pajak non minyak Indonesia dari 3.6 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2005 menjadi 5.7 persen pada 2007— peningkatan yang hampir mencapai 60 persen.
Badan-badan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitranya di Australia di bawah Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) untuk memperkuat penerapan kebijakan pengelolaan sektor ekonomi, keuangan dan publik di Indonesia dengan saling bertukar pikiran dan pengetahuan.
Australian Prudential Regulatory Authority dan Departemen Keuangan, misalnya, bekerja bersama-sama untuk membuat sistem pengawasan bank berbasis resiko untuk Indonesia yang bertujuan memberikan kontribusi bagi stabilitas sektor keuangan.
Pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan Perubahan iklim dan lingkungan menjadi titik perhatian ketika Indonesia menyelenggarakan pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change pada bulan Desember 2007 di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Australia meratifikasi Protokol Kyoto dan menyatakan akan mendukung negara berkembang di wilayahnya untuk mengurangi gas efek rumah kaca.
Peristiwa-peristiwa besar ini diikuti dengan penandatanganan bersama oleh Pemerintah Australia dan Indonesia untuk memotong emisi gas efek rumah kaca sekitar 700 juta ton selama 30 tahun.
Australia menjanjikan $30 juta hingga $100 juta untuk Hutan Kalimantan dan Kemitraan Iklim, yang bertujuan melindungi 70.000 hektar hutan di Kalimantan, mengairi kembali 200.000 hektar lahan yang sudah kering dan menanam hingga 100 juta pohon baru untuk merehabilitasi lahan kering untuk tujuan konservasi.
Pembuatan cakupan kerja awal selesai pada 2007 dan perancangan program akan dilakukan pada 2008.
Sebanyak $10 juta lainnya dialokasikan untuk mendukung pengembangan kebijakan.
Dana tersebut merupakan bagian dari Inisiatif Karbon Hutan Internasional senilai $200 juta, yang dipimpin oleh AusAID dalam kemitraan dengan Departemen Perubahan Iklim.
Australia juga menyediakan dukungan keuangan dan teknis untuk grup multi donor —Aliansi Iklim Hutan Indonesia, dan mendukung Indonesia untuk membuat sistem informasi sumberdaya hutan dan pengawasan karbon.
Investasi pada Masyarakat Garis Besar Ratusan sekolah yang dibangun atau diperluas melalui Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (AIBEP) senilai $355 juta telah dibuka dan kualitas pendidikan ditingkatkan.
Program tersebut termasuk program utama dari AIPRD dan telah memberikan kontribusi yang besar pada tujuan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas bagi anak.
Sementara itu ratusan warga Indonesia menerima beasiswa untuk belajar di perguruan-perguruan tinggi di Australia.
Kesehatan meningkat, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil.
Australia bekerja untuk membantu Indonesia untuk memenuhi MDGs untuk mengurangi dan mengubah area penyebaran HIV/AIDS dan untuk mengurangi tingginya jumlah kematian wanita selama kehamilan dan persalinan.
Bantuan dilanjutkan untuk membantu Indonesia menangani flu burung pada manusia dan unggas serta untuk memperkuat sistem kesehatan dengan meningkatkan akses untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
Australia terus membangun kembali tenaga-tenaga kesehatan dan pendidikan yang banyak hilang di Aceh akibat terjangan tsunami.
Pelatihan dan bantuan langsung diberikan pada generasi guru, perawat, dokter dan dosen selanjutnya, dan fasilitasfasilitas perguruan tinggi diperbaharui, termasuk Universitas Syiah Kuala di Aceh.
Pendidikan Sekolah permanen milik para siswa Banyak anak-anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil, tidak memiliki akses pendidikan yang layak.
Sekolah terdekat seringkali terlalu jauh dan tidak memiliki peralatan yang memadai.
Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (AIBEP) berupaya mengatasi masalah ini dengan membangun atau memperluas 2.000 sekolah—1500 sekolah umum dan 500 sekolah Islam—pada akhir 2009.
Ini akan menciptakan lebih dari 330 ruang belajar baru bagi anakanak usia 7 hingga 9 tahun di negara yang hampir dua juta anaknya yang berusia 13 hingga 15 tahun tidak dapat bersekolah.
Sekolah tersebut dibangun oleh penduduk setempat di bawah kepemimpinan komite pembangunan masyarakat, dengan tenaga teknis yang didanai oleh AusAID yang menjamin bahwa struktur-struktur tersebut memenuhi standar pembangunan yang tinggi.
Di Aceh, Australia membangun dan melengkapi sembilan sekolah dan enam lainnya akan diselesaikan pada 2008, sebagai bagian dari AIPRD.
Di Yogyakarta, 27 taman kanak-kanak dan sekolah dasar dibangun atau direnovasi setelah gempa bumi pada 2006.
Peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen sekolah yang lebih baik Program AIBEP juga berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia dan memperkuat cara pengelolaan pelayanan pendidikan.
Pada 2007, program pengembangan untuk sekolah dan pendidikan di kabupaten memfokuskan pada pengembangan rencana-rencana strategis untuk peningkatan kualitas dan standar, dengan memperbaiki bahan pengajaran dan pelatihan bagi guru dan administrasi sekolah.
Australia mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan standar pendidikan nasional, meningkatkan sistem ujian nasional dan mengembangkan kebijakan yang inklusif untuk menjamin bahwa pendidikan juga tersedia bagi anak-anak cacat.
Australia juga memberikan saran mengenai keputusan yang dikembangkan untuk mengarusutamakan jender di sekolah dan meningkatkan jumlah murid, guru, dan administrator perempuan.
menjadi penting karena dua pertiga dari hampir 13 juta orang Indonesia yang buta huruf adalah perempuan.
Di beberapa daerah, hasil yang dicapai selama tahun tersebut sangat mengagumkan.
Hampir setengah dari murid baru yang masuk ke sekolah yang dibangun oleh AIBEP adalah anak perempuan, sebuah peningkatan yang berarti karena di Indonesia jumlah perempuan yang masuk ke sekolah menengah pertama lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki.
Di Nusa Tenggara Timur, kemitraan pendidikan senilai $27 juta, telah secara signifikan meningkatkan jumlah melek huruf murid-murid sekolah dasar di Kabupaten Ende, Ngada dan Sikka, dari 42 persen menjadi 63 persen dalam empat tahun.
Guru kelas 1, 2 dan 3 dilatih untuk menjalankan metodologi pengajaran dan pembelajaran baru, dan anak-anak sekarang bisa membaca, menulis dan menghitung dengan lebih cepat.
Program tersebut juga menciptakan persamaan jender yang lebih besar dengan peningkatan jumlah kepala sekolah perempuan sebesar 80 persen dan jumlah pengawas perempuan sebesar 200 persen.
Pendidikan Islam Sekitar satu dari empat anak Indonesia menerima paling tidak sebagian dari pendidikan formal mereka di sekolah Islam.
Namun kualitas pendidikannya berada di bawah kualitas sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh pemerintah.
Program lima tahun Australia senilai $30 juta untuk meningkatkan sekolah-sekolah Islam diupayakan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini.
Inisiatif baru mulai pada 2007 untuk mendorong peluang belajar yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan, meningkatkan kemampuan pengajaran bahasa Inggris 750 guru sekolah menengah atas dan memberikan kontribusi pada tujuan pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa semua guru memiliki kualifikasi mengajar program diploma.
Untuk lebih memperkaya pengajaran di sekolah-sekolah Islam sebuah simposium regional mengenai pendidikan dasar diselenggarakan pada bulan Juli 2007 bekerja sama dengan Departemen Agama dan Universitas Islam Negeri Jakarta.
‘Menjembatani Perbedaan—Visi 2025’ menarik sekitar 200 peserta dari pemerintah Australia dan Indonesia, LSM lokal dan internasional serta para donor.
Di Aceh, Australia terus bekerja bersama dengan masyarakat untuk membangun kembali sekolah-sekolah Islam yang rusak akibat konflik.
Sekolah-sekolah tersebut dihadiri oleh anak-anak paling miskin dan, melalui program $33 juta tersebut, Australia juga telah melatih guru dan membantu pemerintah Propinsi untuk mengelola pendidikan dengan lebih baik, termasuk membuat sebuah rencana strategis pendidikan pada 2007.
Manfaat jangka panjang melalui beasiswa Australia telah menawarkan beasiswa pada masyarakat Indonesia sejak 1950an, dengan membangun hubungan antar masyarakat yang bertahan lama dan memperkuat kemampuan sumberdaya manusia dari organisasi sektor publik dan swasta.
Beasiswa Australian Leadership Awards ditawarkan kepada mereka yang berprestasi dan para calon pemimpin dalam pembangunan sosial dan ekonomi dari Asia-Pasifik.
Pada 2007, sebanyak 21 pakar dipilih dari Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Australia dan 64 fellows ditempatkan di organisasi-organisasi di Australia.
Enam ratus Beasiswa Kemitraan Australia untuk program pasca sarjana, yang didanai oleh AIPRD diberikan selama 2007.
Dari jumlah itu, 149 beasiswa menyelesaikan studi mereka dan kembali ke Indonesia.
Program Australian Development Scholarships diberikan kepada 270 pelajar untuk melakukan penelitian di bidang-bidang yang mendapatkan prioritas untuk Kemitraan Australia Indonesia, antara lain manajemen ekonomi, lembaga-lembaga dan praktekpraktek demokrasi, pelayanan sosial dasar, serta keamanan dan stabilitas.
Konferensi alumni diadakan pada 2007 untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan Indonesia.
Kesehatan Mengurangi penyebaran HIV Epidemi HIV di Indonesia adalah salah satu yang tercepat tumbuh di Asia, dan di Papua serta Papua Barat, satu dari 40 orang dewasa memiliki virus tersebut.
Untuk melawan penyebaran HIV dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang hidup dengan virus HIV, pada tahun 2007 Australia mengumumkan sebuah Kemitraan Australia Indonesia untuk HIV senilai $100 juta.
Pekerjaan tersebut mulai pada 2008.
Ini adalah langkah selanjutnya untuk membantu Indonesia memenuhi MDGs untuk mengurangi dan melawan penyebaran HIV/AIDS pada 2015 dan memperbaiki perawatan bagi orang yang hidup dengan virus HIV.
Sementara itu, aktivitas terus berlangsung dengan para pengguna obat-obatan suntik (50 persen dari mereka positif mengidap HIV), pekerja seks komersial dan pengguna pekerja seks komersial, serta masyarakat umum di Papua dan Papua Barat, dimana tingkat resiko terinfeksi di antara orang dewasa merupakan yang tertinggi di Asia.
Australia membantu membentuk sebuah kebijakan HIV nasional untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut dengan menjalankan program jarum suntik (needle syringe program) dan methadone.
Semua propinsi yang didukung oleh proyek pencegahan dan perawatan HIV senilai $41 juta membuat peraturan-peraturan yang mendukung kebijakan baru tersebut.
Tiga klinik perawatan methadone baru yang didanai AusAID di puskesmas-puskesmas buka di Jakarta pada bulan Desember 2007 dan telah mendapat penerimaan yang baik.
Klinik-klinik tersebut menyediakan program jarum suntik, pendidikan, konseling, dan pemeriksaan bagi para pengguna obat, serta akses untuk mendapatkan perawatan dengan obat-obatan anti retroviral.
Program jarum suntik di Jawa meningkat dari sekitar 30 pada awal 2007 menjadi lebih dari 100 pada akhir tahun tersebut.
Program-program ini dan program perawatan pemeliharaan methadone berlangsung di Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur, termasuk penjara Kerobokan dan Bancuey.
Upaya yang signifikan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik untuk menghilangkan stigma sekitar HIV dan meningkatkan pemahaman tentang resiko tertular.
Atas permintaan kantor berita nasional Indonesia, Antara, para wartawan menerima pelatihan mengenai masalah kesehatan dan hukum agar mereka dapat memberitakan masalah-masalah itu dengan akurat dan tidak berpihak.
Kesehatan dan HIV dimasukkan dalam bahan pengajaran yang digunakan oleh semua sekolah di kabupaten di Flores dan bahan pelatihan bagi para guru di sekolah-sekolah Islam telah dikembangkan dan akan digunakan pada 2008.
Pada bulan November 2007, Duta HIV Australia kala itu, Annmaree O’Keeffe, menghadiri sebuah simposium di Jayapura mengenai HIV di Papua, Papua Barat dan Papua New Guinea.
Flu Burung Flu burung terus menjadi keprihatinan Indonesia.
Pada 2007, 42 kasus dilaporkan terjadi pada manusia, dan 37 diantaranya meninggal.
Infeksi pada unggas mempengaruhi mata pencaharian dan mengurangi sumber makanan masyarakat miskin.
Australia melanjutkan program $30 juta-nya untuk membantu Indonesia mendeteksi dan mengatasi kasus-kasus yang terjadi pada manusia dan mencegah serta mengontrol penyakit tersebut pada unggas.
Program ini melibatkan kerja sama dengan Indonesia pada tingkat nasional dan daerah, serta dengan negara-negara donor besar lainya dan organisasiorganisasi multilateral, terutama Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, Bank Dunia, dan United States Agency for International Development.
Penelitian dan respon terhadap kasus-kasus yang terjadi pada manusia meningkat setelah posko flu burung dibentuk di Departemen Kesehatan dan panduan flu burung dibuat serta disebarkan.
Hasilnya, tim Indonesia bisa mengatasi kasus-kasus tunggal tanpa komplikasi pada manusia tanpa membutuhkan bantuan dari para pakar internasional.
Di Jawa, Bali, dan Sumatra, para dokter hewan dilatih dalam hal pengamatan dan pemberian respon terhadap penyakit, sehingga wabah unggas dapat diketahui lebih awal.
Mereka juga membantu penduduk desa untuk merespon berbagai wabah.
Program pelatihan tersebut akan diperluas ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat pada 2008.
Staff karantina dilatih untuk menggunakan analisa resiko dalam operasional karantina dan teknik-teknik untuk mengukur kesadaran masyarakat.
Kemampuan laboratorium Indonesia untuk menganalisa sampel meningkat terus – saat dilakukan audit eksternal 70 persen hasil yang dicapai sebanding dengan lab-lab Australia.
Meningkatkan ketahanan ibu dan anak Tingkat kematian ibu di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia Timur.
Untuk setiap 100.000 kelahiran, hingga 400 wanita kehilangan nyawanya sebagai akibat dari komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan setelah persalinan.
Di beberapa propinsi, tingkat kematiannya bahkan lebih buruk: di Papua, 1116 perempuan meninggal dari setiap 100.000 kelahiran hidup, sementara di Nusa Tenggara Timur tingkat kematiannya adalah 554.
Bandingkan dengan enam kematian per 100.000 kelahiran di Australia.
Program AusAID berusaha membuat kehamilan dan persalinan lebih aman bagi perempuan di beberapa propinsi dengan meningkatkan jumlah persalinan yang ditangani oleh bidan terlatih, sejalan dengan strategi nasional untuk Membuat Kehamilan Lebih Aman dan seruan Gubernur Papua, yang dikenal dengan istilah RESPEK.
Bekerja bersama-sama dengan UNICEF, AusAID memperkuat penyediaan dan permintaan kesehatan ibu dan anak di seluruh Papua dan Papua Barat.
Enam puluh bidan di Papua—sekitar lima persen—dilatih dasar-dasar persalinan pada 2007, dengan 86 persen menunjukkan kecakapannya dalam tiga bulan kemudian.
Ini berarti paling sedikit 1000 perempuan pada usia reproduksi dan 1800 anak balita kini lebih dapat dilayani oleh para bidan, yang secara signifikan meningkatkan peluang hidup mereka.
Inisiatif-inisiatif ini didukung oleh kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan dan manfaat perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Di Nusa Tenggara Timur, AusAID memulai sebuah percontohan untuk sebuah program nasional baru senilai $49 juta untuk membantu Indonesia memenuhi MDGs untuk kesehatan ibu dan anak.
Program tersebut akan meningkatkan akses pada bidang terlatih selama kehamilan dan persalinan, membantu pemerintah kabupaten untuk secara efektif mengelola pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan meningkatkan pendanaan untuk dukungan tingkat masyarakat bagi ibu baru dan calon ibu.
Penasehat kesehatan daerah ditempatkan bersama-sama pemerintah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kesehatan ibu dan anak yang paling tepat.
Di Aceh, sebuah fasilitas pelatihan kesehatan berstandar internasional dibangun di Universitas Syiah Kuala yang menghasilkan lebih dari 100 sarjana ilmu kesehatan termasuk bidan, setiap tahunnya.
Australia Bali Memorial Eye Centre dibuka Australia Bali Memorial Eye Center secara resmi telah dibuka pada bulan Agustus 2007 untuk mengenang para korban bom Bali pada 2002.
Pusat tersebut didukung oleh klinik mobil dan menghindari kebutaan penduduk daerah yang menderita kondisi-kondisi seperti katarak.
Demokrasi, keadilan dan tata pemerintah yang baik Garis besar Lembaga dan sistem pemerintahan yang kuat dan transparan sangat penting agar bisa memberikan pelayanan yang adil dan efektif kepada masyarakat.
Tata pemerintahan yang baik juga menciptakan lingkungan dimana sektor swasta membangun dan berinvestasi sambil memastikan bahwa sumberdaya negara digunakan secara berkelanjutan.
Pada saat yang bersamaan, masyarakat sipil yang kuat penting untuk membuat pemerintah bertanggung jawab dan menyuarakan kebutuhan masyarakat.
Selama 2007, Indonesia melanjutkan proses yang dimulai dengan transisi menuju demokrasi pada 1999.
Pemilihan Umum dilaksanakan di 54 daerah, termasuk di seluruh Aceh, untuk memilih Gubernur Jakarta.
Australia mendukung masyarakat sipil untuk memonitor pemilihan umum.
Dukungan juga diberikan untuk program percontohan pendidikan bagi para pemilih dan meningkatkan kesadaran mengenai proses pemilihan umum dan mengenai hak-hak serta tanggung jawab rakyat untuk memilih.
Australia memberikan saran teknis kepada Indonesia ketika Indonesia mengalami kemajuan untuk menjadi lebih akuntable, transparan, dan tanggap pada tingkat nasional, propinsi dan daerah.
Kemajuan yang berarti juga dicapai dalam hal akses untuk mendapatkan keadilan.
Pemilihan umum yang terbuka, adil dan demokratis Ketika pemilihan umum di daerah dilakukan di seluruh pelosok negeri, AusAID mendanai The Asian Foundation untuk memberikan saran pada jaringan nasional LSM Indonesia yang dikenal sebagai Jaringan Pendidikan untuk Rakyat (JPPR).
JPPR adalah jaringan yang terdiri dari 35 LSM untuk pendidikan pemilih dan akuntabilitas pemilihan.
Selama pemilihan umum tersebut, dilakukan 21 debat calon kandidat non partai dengan partisipasi para pemilih dan mempublikasikan janji-janji kebijakan para calon, sehingga mereka dipaksa untuk bertanggung jawab.
Salah satu peranan yang paling penting dari JPPR adalah memonitor pemilihan umum untuk memeriksa apakah pemilihan tersebut bebas dan adil.
Lebih dari 10.000 sukarelawan yang memenuhi syarat dikirim ke 7.000 desa untuk memonitor 49 pemilihan umum daerah.
Kehadiran mereka tidak hanya bertindak sebagai pembuat jera bagi mereka yang berniat untuk mengintimidasi para pemilih atau mengacaukan pemilihan umum tersebut, para pengawas tersebut juga melaporkan dan menyebarluaskan hasil pengamatan mereka (termasuk pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, badan-badan pemilihan umum, akademisi dan media).
Ini juga merupakan tahun pemilihan umum pertama untuk Nanggroe Aceh Darussalam.
Pada bulan Maret, propinsi tersebut pertama kali mencalonkan calon independen ketika warga dari Aceh Barat dan Aceh Barat Daya memilih Bupati dan wakil Bupati.
Hal ini menyusul pemilihan umum langsung yang pertama di propinsi tersebut, yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses perdamaian pada 11 Desember 2006, dimana Gubernur dipilih.
Australia memberikan kontribusi bagi peristiwa-peristiwa bersejarah ini dengan bergabung dengan USAID untuk mendanai Jurdil Aceh, sebuah koalisi LSM lokal, untuk mengaudit pendaftaran pemilih.
Koalisi tersebut menemukan bahwa 86,9 persen dari pemilih yang sah terdaftar, yang menunjukkan keberhasilan dari pendidikan bagi para pemilih dan pendaftaran pemilihan.
Pada 5 September 2007, masyarakat Aceh Jaya melakukan pemilihan langsung yang pertama secara bersamaan, dimana 138 desa memilih kepala desa pada hari yang bersamaan.
Pemilihan secara bersamaan di 178 desa di Aceh Besar itu dilaksanakan pada bulan November.
Australia memainkan peranan penting dalam pemilihan-pemilihan ini, termasuk dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Aceh Jaya untuk mempersiapkan peraturan pemilihan.
Para wanita didorong untuk berperan dan empat orang mencalonkan diri, hasilnya dua perempuan terpilih sebagai kepala desa.
Yang penting, warga menjadi sadar tentang hak dan kewajibannya untuk memilih dan untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa mereka dalam pemilihan berikutnya jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi.
Reformasi hukum meningkatkan akses ke keadilan SigKemajuan yang signifikan dicapai untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan miskin dengan dukungan yang diberikan melalui Australia’s Legal Development Facility.
AusAID dan Pengadilan Keluarga di Australia bekerja sama dengan Mahkamah Agung Indonesia untuk melaksanakan penelitian mengenai akses dan persamaan dalam skala besar pertama di Pengadilan Agama di Indonesia.
Pengadilan-pengadilan itu memutuskan masalah-masalah hukum keluarga untuk masyarakat muslim Indonesia dan lebih dari 60 persen penggunanya adalah perempuan.
Penelitian tersebut menemukan bahwa para pengguna merasa sangat puas dengan pengalaman mereka.
Namun, penelitian tersebut juga menemukan hal lain bahwa pengguna, terutama perempuan dan masyarakat miskin, tidak menggunakan pengadilan tersebut karena mereka menganggap prosedurnya terlalu rumit dan tidak mampu untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan, yang akibatnya mereka rentan terhadap siklus kemiskinan yang berkelanjutan.
Dalam menanggapi penelitian tersebut, Mahkamah Agung Indonesia meningkatkan anggaran untuk Pengadilan Negeri agar mereka dapat menghapuskan biaya untuk kasus-kasus tertentu, memberikan lebih banyak persidangan di tempat-tempat terpencil dan memberikan informasi yang lebih baik mengenai bagaimana cara memanfaatkan pengadilan-pengadilan tersebut.
Australia juga memberikan sumbangan bagi pembuatan rancangan undang-undang agar masyarakat biasa dapat mengakses pengadilan dengan harga yang terjangkau dan mendukung Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan dengan mempublikasikan putusan-putusannya.
Pengawasan korupsi Survei Indeks Persepsi Korupsi nasional kedua, yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia setiap dua tahun, dipublikasikan pada Februari 2007.
Didanai oleh Fasilitas Pengembangan Hukum, survei tersebut menanyai lebih dari 1.700 pebisnis di 32 lokasi mengenai pengalaman mereka terkait dengan korupsi badan-badan publik.
Survei ini, dan yang lainnya, menunjukkan bahwa ketika masyarakat Indonesia memandang upaya anti korupsi pemerintah pada 2007 lebih efektif dibanding tahun 2006, namun masih ada keyakinan umum bahwa korupsi masih tersebar.
Reformasi pelayanan publik Di Nanggroe Aceh Darussalam, Australia membantu pemerintah daerah untuk menerapkan ‘layanan satu pintu’ untuk memberikan pelayanan dengan lebih cepat, murah dan transparan.
Anggota masyarakat dapat mengunjungi satu kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan dengan segera, seperti alokasi perumahan, bantuan kesejahteraan dan pendaftaran akta kelahiran, kematian dan perkawinan.
Layanan satu pintu pertama dibuka pada April 2007 dan sekarang 35 Kecamatan di NAD menggunakan dana mereka untuk meniru reformasi-reformasi ini.
Australia juga berperan serta dalam kelompok kerja donor untuk mereview strategi reformasi tata pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.
Selama 2007, hubungan antara pelayanan publik Australia dan Indonesia serta perguruan tinggi-perguruan tinggi terus memberikan kontribusi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik melalui pertukaran ketrampilan.
Hubungan antar lembaga ini membuahkan hasil yang positif.
Contoh, kemitraan antara Lembaga Ilmu Kelautan Australia dan Pemerintah Indonesia menghitung potensi komersial dari sumberdaya laut Indonesia.
Badan Pengelolaan Lahan dan Properti Australia Barat melatih para pejabat Indonesia cara menggunakan satelit untuk memonitor kebakaran hutan, yang di masa lalu telah menyebabkan kabut asap yang mengganggu negara-negara tetangga.
Proyek pelatihan khusus yang mengembangkan pelatih-pelatih yang terampil dalam pelayanan publik kini diadaptasi oleh beberapa badan di Indonesia pada 2007, termasuk Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Sepertiga pesertanya adalah perempuan.
Pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin Perempuan dan masyarakat miskin di Indonesia sering mengalami kesulitan untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan dan membuat agar kebutuhan mereka didengar.
Pada 2007, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) melanjutkan pengembangan kemampuan dan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas dan menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pemerintah daerah.
Proses penilaian dan perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat ini telah digunakan di hampir 300 desa, termasuk di Kabupaten Jeneponto.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah Jeneponto, masyarakat memetakan status ekonomi dan sosial mereka sendiri dalam sebuah sistem informasi geografis yang sekarang digunakan sebagai basis untuk semua program pengentasan kemiskinan di kabupaten itu.
Keamanan dan perdamaian Garis Besar Bencana mempengaruhi negara-negara miskin di dunia semakin sulit, tidak terkecuali Indonesia.
Profil iklim, geografis dan seismik, dikombinasikan dengan populasi 220 juta orang, berarti ribuan orang berada dalam keadaan yang rentan ketika bencana menghantam.
Membantu Indonesia ketika membutuhkan adalah landasan bagi Kemitraan Australia Indonesia, yang dibuktikan oleh respon yang cepat segera setelah tsunami terjadi sehari setelah natal 2004 dan gempa bumi Yogyakarta pada bulan Mei 2006.
Namun demikian, kemitraan tersebut lebih dari sekedar untuk memastikan bahwa respon itu efektif.
Ini adalah soal tugas penting untuk membantu masyarakat, dan pemerintah serta kelompok masyarakat sipil yang melayaninya, yang harus dipersiapkan dan tahan terhadap berbagai bencana yang terjadi di masa yang akan datang.
Australia juga memberikan sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Aceh menyusul berhentinya konflik yang sudah berlangsung selama 30 tahun, termasuk dengan membantu para mantan pejuang untuk membangun kehidupan yang baru.
Siap bencana menyelamatkan jiwa Membangun kemampuan pemerintah untuk tanggap bencana Pemerintah Indonesia berada di garis depan ketika bencana melanda, karena itu sangat penting bagi badan-badan manajemen bencana tingkat nasional dan provinsinya untuk dengan cepat dan efektif merespon bencana-bencana tersebut.
Sebuah proyek senilai $1,4 juta untuk membangun kemampuan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS BNPB), dan membangun hubungan dengan Emergency Management Australia, selesai pada bulan Oktober 2007.
Selama tahun tersebut BAKORNAS BNPB direstrukturisasi dan panduan penanganan bencana dirancang.
BAKORNAS BANPB dan Emergency Management Australia membangun hubungan yang lebih kuat dan para pejabat senior Indonesia melakukan studi banding ke Australia untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penanganan bencana, koordinasi bencana, asuransi dan pendanaan bantuan.
Metode untuk membentuk Tim Cepat Tanggap, yang siap untuk sebuah bencana, juga dibentuk.
Memperkuat kesiapan dan ketahanan masyarakat Ketika bencana menimpa, masyarakat sering kali tidak siap dan tidak yakin bagaimana meresponnya dan hal ini dapat menimbulkan dampak yang lebih parah.
Untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat, AusAID bekerjasama dengan organisasi-organisasi berbasis masyarakat dan LSM, termasuk dua organisasi muslim terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Di antara mereka, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki lebih dari 90 juta anggota, yang sebagian besar berada di pedesaan.
AusAID telah mendanai organisasiorganisasi ini untuk meningkatkan kesadaran bencana melalui sekolah-sekolah yang mereka miliki, terutama propinsi-propinsi yang beresiko tinggi, seperti Sumatra Barat, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta.
Para murid dan guru, serta kelompok-kelompok mudah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saat ini menyuarakan kesiapan menghadapi bencana dalam masyarakat mereka.
Program senilai $700.000 dengan Nahdlatul Ulama selesai pada bulan Oktober 2007 dan fase kedua untuk kurun waktu dua tahun, sedang dikembangkan.
Program senilai $1,27 juta dengan Muhammadiyah juga akan dilanjutkan pada pertengahan 2008.
Di Aceh, Australia membantu lebih dari 200 penduduk untuk mengidentifikasi rute-rute penyelamatan dan mempersiapkan rencana tanggap darurat, yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa di wilayah yang secara geologis tidak stabil ini.
Kesiapan Masyarakat Kepulauan Mentawai dan Nias Kepulauan Mentawai dan Nias adalah daerah terpencil yang rawan terhadap aktivitas seismik.
Program kesiapan darurat senilai $3,15 juta, yang dikelola oleh SurfAID International, terus bekerja dengan masyarakat yang terisolasi di 55 desa pantai, agar mereka dapat mengidentifikasi, mempersiapkan dan merespon bencana.
Setelah dapat mengidentifikasi bencana gempa bumi dan tsunami sebagai bencana utama, masyarakat setempat juga prihatin dengan masalah banjir, tanah longsor, air pasang, badai tropis, siklon dan kebakaran hutan.
Keberhasilan program tersebut terlihat ketika gempa bumi yang sangat kuat menghantam Sumatra Bagian Barat pada bulan September 2007.
Banyak desa yang terkena bencana dengan percaya diri dan cepat mempraktekkan pelatihan yang telah mereka terima, sehingga jumlah korban yang jatuh hanya sedikit.
Program kesiapan di Yogyakarta-Jawa Tengah Sejak gempa yang mengguncang Yogyakarta, sementara rekonstruksi terus berjalan, aktifitas kesiapan bencana berbasis masyarakat membantu lebih dari 5000 orang untuk memiliki persiapan yang lebih baik jika bencana lainnya datang menghantam.
Kelompok dan rencana penanggulangan bencana lokal dibentuk pada 2007, dengan mendorong kerja sama dan independensi dalam menangani bencana.
Hal ini akan membantu masyarakat untuk memobilisasi dirinya sendiri selama bencana dan memiliki ketahanan diri.
Program pelatihan mengajarkan berbagai teknik seperti menyelamatkan diri, latihan evakuasi dan membangun tempat tinggal sementara yang aman dan tahan air.
Para guru juga dilatih dan meneruskan pengetahuannya pada rekan sekerja dan murid-muridnya.
AusAID lebih siap diri Selama 2007, AusAID meningkatkan kemampuannya untuk tanggap pada keadaan darurat.
Tim Cepat Tanggap menerima berbagai pelatihan, peralatan untuk bergerak ditingkatkan, dan persiapan dimulai dengan membuat gudang untuk menyimpan peralatan gawat darurat dan pasokan di Jakarta, yang akan dibuka pada 2008.
Kesepakatan tetap dengan mitra-mitra tanggap darurat yang penting juga dipertahankan.
Membantu Indonesia ketika terjadi bencana Indonesia mengalami beberapa bencana skala kecil hingga sedang pada 2007 dan Pemerintah Australia memberikan bantuan darurat ketika diperlukan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.
Australia juga bekerja erat dengan Palang Merah Indonesia, Federasi Internasional Palang Merah dan Masyarakat Bulan Sabit, dan Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) untuk menilai dan menanggapi keadaan darurat.
Australia menyediakan pendanaan inti untuk UNOCHA untuk mempertahankan kehadiran mereka di Indonesia.
Berbagai respon terhadap bencana harus tepat waktu dan dipertimbangkan dalam hal skala, kemampuan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk memberikan respon, melihat kesenjangan dalam bantuan dan daerah dimana dampak yang paling signifikan dapat dicapai.
Ketika Jakarta dan daerah sekitarnya tersapu banjir pada bulan February 2007, Australia menyumbangkan $250.000 melalui Palang Merah dan Program Pangan Dunia untuk memberikan makanan dan berbagai pasokan untuk keadaan darurat.
Angin puting beliung dengan kecepatan 70 kilometer per jam menghantam Yogyakarta pada bulan yang sama dan menghancurkan lebih dari 1.000 rumah.
Sebagai tanggapan, Australia menyediakan $30.000 untuk menyediakan air minum bersih dan pasokan lainnya, dan untuk mendukung dapur umum yang melayani lebih dari 8.000 paket makanan setiap harinya.
Pada bulan April, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia meminta bantuan Australia untuk merespon lumpur yang menyembur dari rekahan dekat lokasi pengeboran di Sidoarjo, Jawa Timur.
Lumpur tersebut mengakibatkan lebih dari 12.000 rumah, lusinan pabrik dan sawah, serta lebih dari 40.000 warga diungsikan.
Australia menyediakan $90.000 untuk proyek United Nations Environment Program (UNEP) untuk mencari pemecahan masalah yang dari segi lingkungan dan perekonomian memungkinkan untuk menanggulangi dan membuang lumpur tersebut.
Pada bulan September, gempa bumi berkekuatan 8.4 skala Richter mengguncang Propinsi Bengkulu dan Padang, yang mengakibatkan penderitaan bagi lebih dari 27.000 penduduk.
Australia menyumbangkan $50.000 melalui Palang Merah dan kemudian $150.000 melalui SurfAID untuk membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka.
Australia mendanai UNICEF dan World Food Programme untuk bekerja bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi rawan pangan dan gizi buruk, terutama pada anak-anak usia 13 tahun dan para perempuan hamil dan sedang menyusui.
Program tersebut telah meningkatkan status gizi dari kelompokkelompok ini dan memperkuat sistem pemerintah dalam hal ketahanan dan respon keamanan pangan.
Pada bulan Juli, AusAID menyediakan dukungan ketika belalang menghancurkan pertanian di Nusa Tenggara Timur.
AusAID memberikan $700.000 kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) untuk menyediakan peralatan pengendali lahan dan pelatihan bagi daerah-daerah yang paling parah, dan bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan bio pestisida yang aman dan memungkinkan untuk penyemprotan kembali di Indonesia.
Program untuk membantu korban bom Kedutaan Australia di Jakarta (2004) selesai pada 2007, meskipun dukungan kesehatan dan pendidikan terus berlangsung.
Perdamaian di Aceh 
Kehancuran yang diderita Aceh setelah tsunami sering kali mengecilkan dampak dari konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun yang terjadi sebelum tsunami.
Sebelum tsunami, Aceh adalah propinsi termiskin keempat di Indonesia sebagian karena kerusakan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari konflik kekerasan tersebut.
Proses perdamaian berlangsung pada 2007, dengan dibuatnya Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Para mantan pejuang kembali menyatu dengan masyarakat—yang paling terkenal, seorang mantan petinggi GAM saat ini menjadi Gubernur Aceh.
Namun demikian, kesulitan tetap ada, tujuh dari 10 mantan pejuang menjadi pengangguran.
Pekerjaan AusAID di sektor budi daya air—industri utama di daerah tersebut sebelum tsunami—membantu banyak orang untuk memiliki alternatif mata pencaharian, yang turut mendukung upaya-upaya perdamaian dan stabilitas dalam jangka panjang di Aceh.
Keuntungan dari perdamaian Setelah konflik bersenjata selama 30 tahun di Aceh berakhir dan perdamaian dipulihkan, Ismail Muhammad bingung kehidupan apa yang harus ia jalani.
Mantan komandan GAM tersebut kini cemas mengenai mata pencahariannya.
Sebelum konflik terjadi ia adalah petani udang di desa Samuti Krueng, tapi usahanya tersebut terhenti, sebagaimana yang dialami oleh banyak warga lainnya di Aceh dimana udang telah menjadi pegangan hidup—sebagai sumber makanan, sebagai lapangan pekerjaan dan sebagai komoditas yang menguntungkan.
Kehidupan Ismail menjadi lebih baik ketika ia bertemu dengan para pakar produksi udang dari International Finance Corporation yang, dengan pendanaan AusAID, memberikan penyuluhan tentang bagaimana ia harus mengelola tambaknya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk usahanya tersebut.
Setelah melepaskan 300.000 benih udang di tambaknya, Ismail mulai melakukan budi daya.
Pada panen pertamanya ia memperoleh 415 kilogram udang besar yang dijual dengan harga Rp 19 juta (sekitar $2.250).
Keuntungan bersih Rp 14 juta—13 juta lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan bulanan rata-rata penduduk Indonesia.
Kemitraan Australia Indonesia Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan Pemulihan Pasca Bencana di Aceh dan Nias (2005–08) Ringkasan Eksekutif Tiga setengah tahun setelah tsunami 2004 yang terjadi sehari setelah Hari Natal (Boxing Day), rekonstruksi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menunjukkan hasil yang nyata.
Masyarakat pulih dan berkembang.
Anak-anak telah kembali ke sekolah-sekolah yang sudah dibangun kembali.
Meskipun luka fisik, ekonomi dan emosi dari gempa bumi dan tsunami itu masih tetap membekas, rekonstruksi Propinsi NAD berjalan dengan baik, dan kehidupan kota Banda Aceh telah berdenyut kembali siang dan malam.
Di sepanjang wilayah pantai barat yang mengalami kerusakan paling parah, kini berderet rumah-rumah baru dan balai desa-balai desa, sekolah-sekolah dan klinik-klinik kesehatan dengan cat yang masih baru.
Kota Calang, yang lebih dari 80 persen penduduknya tewas akibat dari bencana tersebut dan sempat tidak dapat diakses melalui jalur darat, kini memiliki beberapa pasar, rumah makan, warung kopi dan sebuah hotel baru.
Jalanan sedang diperbaiki dan jembatan-jembatan sedang dibangun.
Masa depan masyarakat Aceh juga lebih positif menyusul berhentinya konflik yang sudah berlangsung selama 30 tahun.
Masyarakat sekarang dapat melakukan berbagai perjalanan ke seluruh pelosok propinsi tersebut tanpa harus mengkhawatirkan keselamatannya berkat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Demobilisasi, Demiliterisasi dan Reintegrasi pada Agustus 2005.
Menurut salah seorang mantan aktivis: “ini adalah waktu yang paling baik di Aceh dalam 30 tahun terakhir”.
Pemerintah Australia menyumbangkan lebih $250 juta dalam bentuk bantuan tanggap darurat dan rekonstruksi, termasuk sumbangan yang signifikan dalam bentuk paket bantuan sebesar $1 miliar bagi Indonesia—dikenal sebagai Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD).
Bantuan yang sangat dibutuhkan ini telah mendukung pemulihan masyarakat dalam berbagai cara, termasuk rekonstruksi infrastruktur publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan pelabuhan di Banda Aceh.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia difokuskan pada konsolidasi investasi untuk rekonstruksi fisik dengan membantu masyarakat Aceh mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan agar berbagai perbaikan di sektor-sektor ini terus berkelanjutan.
Korban jiwa yang diakibatkan oleh tsunami sangat menghantam sektor kesehatan dan pendidikan karena tewasnya ribuan dokter, perawat dan guru.
Australia, melalui Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID), telah menyediakan pelatihan untuk membangun kembali keterampilan-keterampilan yang hilang ini, termasuk 230 tenaga kerja rumah sakit, ribuan perawat dan bidan, serta 1750 guru.
Fasilitas pelatihan teknis dan sistem pengelolaan yang baru telah disediakan agar dapat menghasilkan generasi-generasi baru yang profesional di sektor-sektor ini, yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sangat berkualitas.
AusAID juga telah bekerja bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat di wilayah-wilayah yang dihantam tsunami untuk membuat ‘layanan satu pintu’ agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat lebih transparan dan efektif dari sebelumnya.
Pemilihan kepala desa telah direvitalisasi dengan bantuan Pemerintah Australia, dan proses pemilihan umum telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang mereka ambil.
AusAID juga telah bekerja sama dengan penduduk di pulau Nias untuk memulihkan infrastruktur penting masyarakat dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengelola infrastruktur tersebut.
Bantuan Australia juga telah memainkan peranan penting meskipun kecil dalam membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan.
Dalam sektor budidaya air, AusAID telah bekerja sama dengan para petani dan para pekerja sukarela pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian seperti udang.
Pemerintah Australia juga mempekerjakan ribuan warga Aceh dalam proyek-proyek rekonstruksinya, dan telah melatih para pekerja bangunan lokal dalam hal pembangunan dan pengembangan rumah sehingga mereka dapat membangun dan mengembangkan perumahan dengan kualitas yang lebih baik.
Namun demikian, kerusakan yang diderita Aceh dan Nias akibat salah satu bencana alam yang paling mematikan dalam sejarah modern ini tidak dapat diremehkan.
Begitu juga dampak yang diderita oleh masyarakat akibat konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun.
Rekonstruksi sedang dijalankan, tapi masih banyak isu terkait dengan konflik tersebut yang masih belum terselesaikan.
Mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), misalnya, sebagian besar masih belum memiliki pekerjaan.
Selain itu, masih terjadi berbagai ketegangan di Aceh terkait dengan distribusi sumber daya yang tidak merata di seluruh propinsi tersebut akibat tingginya tingkat aliran bantuan ke daerah-daerah yang dihantam tsunami.
Mendukung stabilitas dan perdamaian serta membangun kembali masyarakat masih menjadi tantangan yang signifikan bagi masyarakat Aceh, pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat madani dan donor-donor international.
Pekerjaan tersebut masih jauh dari selesai.
Australia berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Aceh lebih dari sekedar upaya rekonstruksi, dan mengarahkan propinsi tersebut menuju era kemakmuran yang baru.
Laporan ini merinci prestasi-prestasi yang dicapai dalam program rekonstruksi Australia di Aceh dan Nias, serta menunjukkan masa depan yang positif bagi propinsi tersebut.
Total Pengeluaran Australia di Aceh dan Nias (hingga Juni 2008) 
Bantuan darurat Kemanusiaan—AusAID 34,4 34,4 
Bantuan darurat kemanusiaan—Departemen Pemerintahan Australia lainnya (terutama Pertahanan di bawah ‘Operation Sumatra Assist’) 37,4 37,4 AIPRD Komitmen Proyek Aceh dan Sumatra Utara 181,0 154,9 
Program Rehabilitasi Aceh untuk memulihkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemerintahan daerah ($80 juta) 
Infrastruktur masyarakat ($25 juta) 
Mata pencaharian—memulihkan budi daya air dan tanaman panen ($5 juta) 
Penelitian dan pelatihan pendidikan ($3 juta) 
Perumahan dan tempat tinggal sementara ($10 juta)
Membangun kembali sekolah di daerah konflik ($10 juta) 
Pengembangan usaha daerah ($7 juta) 
Bantuan infrastruktur dan teknis masyarakat Nias ($10 juta) 
Pemetaan udara ($10 juta) 
Pelabuhan Ulee Lheue ($8 juta) 
Bantuan makanan kemanusiaan ($10 juta) 
Bantuan teknis untuk memperbaiki tata pemerintahan ($3 juta) 
Latar Belakang 
Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 telah menyebabkan kehancuran yang sangat dahsyat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), propinsi yang berlokasi di ujung barat Indonesia.
Diperkirakan 167.000 jiwa melayang dan sekitar 500.000 kehilangan tempat tinggal.
Sekitar 800 kilometer sepanjang garis pantai hancur dan lebih dari 3.000 hektar lahan tersapu bersih atau terendam air laut.
Pelabuhan, jalan dan jembatan juga mengalami kehancuran.
Ribuan sekolah, fasilitas kesehatan dan sumber air hancur atau rusak, dan sumber-sumber mata pencaharian penduduk lokal berkurang.
Pulau Nias mengalami dampak ganda dari tsunami dan gempa bumi yang sangat kuat pada 28 Maret 2005.
Pulau tersebut—telah menghadapi berbagai kesulitan karena terisolasi dan kurangnya peluang untuk memperoleh pendapatan yang memadai, sumber daya manusia yang terbatas dan buruknya infrastruktur—kehilangan 11 pelabuhan, 403 jembatan dan lebih dari 1.000 kilometer jalan lokal dan propinsi.
bencana tersebut.
Para personil departemen pertahanan, perawat, dokter, petugas logistik dan pekerja sukarela adalah beberapa diantara tim-tim pertolongan yang pertama kali tiba di Aceh.
Beberapa hari setelah terjadinya bencana tersebut, Australia berkomitmen untuk bekerja bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan kebutuhankebutuhan yang mendesak bagi mereka yang selamat dan mulai menempatkan orangorang kami serta arsitektur institusional untuk menangani tugas-tugas rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar pada masa-masa selanjutnya.
Dalam beberapa hari setelah bencana tersebut, Australia mengumumkan paket bantuan lima tahun sebesar $1 milyar kepada Indonesia.
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD), yang dikelola bersama oleh pemerintahan kedua negara tersebut, telah mendukung berbagai upaya rekonstruksi dan pembangunan di dalam dan di luar daerah-daerah yang terdampak tsunami.
Pemerintah Australia berkomitmen untuk menyediakan lebih dari $250 juta bagi upaya darurat dan rekonstruksi Sumatera Utara.
Ini termasuk $181 juta dalam dana AIPRD untuk berbagai aktifitas rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias.
Warga Australia juga secara sukarela menyumbangkan lebih dari $350 juta untuk program bantuan dan rekonstruksi akibat tsunami yang dijalankan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Program Pemerintah Australia di Aceh difokuskan pada sektor-sektor yang paling kritis bagi rekonstruksi: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, mata pencaharian dan tata pemerintahan.
Ini termasuk pembangunan kembali berbagai fasilitas kemasyarakatan seperti bangsal darurat di rumah sakit utama di Banda Aceh, klinik-klinik kesehatan, sekolah-sekolah, dan balai-balai desa di seluruh propinsi.
Bantuan pemerintah Australia juga membantu mengatasi berkurangnya tenaga-tenaga terampil akibat tsunami yang merenggut jiwa ribuan dokter, perawat, guru dan pegawai pemerintahan.
Sejak tsunami tersebut, peluang yang nyata muncul ke permukaan bagi terjadinya perdamaian dan pembangunan di Aceh.
Propinsi itu pulih tidak hanya dari bencana tsunami tapi juga dari konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sebelum tsunami, diperkirakan 1,2 juta orang (28,5 persen) hidup di bawah garis kemiskinan.
Kemampuan untuk menyediakan dan mengelola pelayanan lemah dan terpecah-pecah.
Pada 2004, NAD adalah propinsi termiskin keempat di Indonesia.
Dua tahun setelah tsunami tingkat kemiskinan bertambah parah, sehingga NAD menjadi propinsi termiskin kedua di Indonesia.
Tingkat kemiskinan saat ini mengalami peningkatan berkat proses perdamaian dan upaya yang rekonstruksi yang dilakukan.1 Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menghasilkan peletakan senjata oleh pihak GAM, demobilisasi ribuan mantan tahanan politik dan pejuang, serta penarikan ribuan pasukan dan polisi dari Aceh.
Pada Desember 2006, mantan pemimpin GAM terpilih sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui pemilihan umum yang damai.
Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman itu, kepercayaan antara kedua belah pihak meningkat kembali.
Selain itu, sejak disetujuinya Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh pada 2006, Aceh telah memperoleh otonomi ekonomi dan politik.
Tantangan bagi Aceh sekarang adalah untuk mengelola kekuasaan dan tanggung jawab yang sangat besar yang telah diberikan ke daerah.
Laporan ini memberikan sebuah gambaran mengenai berbagai kemajuan dari program rekonstruksi Australia di Aceh dan Nias, mengambil pelajaran dari upaya rekonstruksi yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan membahas transisi AusAID menuju pekerjaan pembangunan yang terus berlangsung di propinsi tersebut.
Dalam beberapa hari setelah bencana tersebut, Australia mengumumkan paket bantuan lima tahun sebesar $1 milyar kepada Indonesia.
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD), yang dikelola bersama oleh pemerintahan kedua negara tersebut, telah mendukung berbagai upaya rekonstruksi dan pembangunan di dalam dan di luar daerah-daerah yang terdampak tsunami.
Rancangan dan pendekatan program Setelah keadaan darurat yang diakibatkan oleh tsunami terkendali di Aceh, besarnya tantangan teknis, logistik, sosial dan peraturan menjadi tampak sangat jelas.
Ketika jumlah korban jiwa terus meningkat dan besarnya kerusakan dan kerugian diketahui, terlihat bahwa upaya untuk merekonstruksi sekolah-sekolah, jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan dan rumah-rumah hanyalah sebagian dari pekerjaan yang harus dilakukan dalam perkembangan selanjutnya.
Mengembangkan kembali kemampuan tenaga kerja Aceh juga sama menantangnya, karena ribuan dokter, guru, perawat, dan pegawai pemerintahan yang tewas secara tragis.
Setiap sektor di Aceh sangat membutuhkan bantuan.
Ratusan donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat datang ke Aceh dengan milyaran dolar bantuan untuk rekonstruksi.
AusAID berencana untuk memberikan respon yang signifikan untuk jangka pendek dan menengah, terhadap bencana tersebut dalam lingkungan kerja yang sulit.
Karena konflik selama 30 tahun di Propinsi tersebut, Program Rehabilitasi Aceh dimulai hampir dari ‘titik nol’.
Sebelum tsunami, hanya ada sedikit donor atau LSM yang bekerja di Aceh, tidak ada perencanaan mengenai apa yang akan dibangun, tidak ada pekerja di lapangan dan tidak ada rantai pasokan.
Kemitraan Australia dengan Indonesia menjadi titik awal bagi pelaksanaan upaya-upaya AusAID di Aceh.
AIPRD membuat sebuah perjanjian baru demi kemitraan pembangunan yang lebih erat antara Pemerintah Australia dan Indonesia.
AIPRD memformalkan komitmen pemerintah-ke-pemerintah bagi kemitraan pada tingkat yang paling tinggi.
AusAID mengambil pendekatan yang pragmatis untuk mengembangkan seperangkat program yang secara keseluruhan dipadukan menjadi Program Rehabilitasi Aceh.
Agar efektif, program-program yang diperlukan untuk merespon lingkungan yang berubah tersebut mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat berfungsi dengan baik dan tetap fleksibel.
Kemitraan formal dan informal dikembangkan pada setiap tingkatan.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan alokasi dana dibuat oleh Komisi Gabungan yang diawasi oleh Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia, serta menteri luar negeri dan menteri perekonomian kedua negara.
Penasehat yang bekerja bersama para pejabat pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekonstruksi.
Para manajer program sektor ditempatkan di kantor-kantor pemerintah propinsi, dan sebuah jaringan yang luas dari staf-staf lokal yang dipekerjakan oleh AusAID bekerja pada tingkat desa.
Pendekatan ini dihargai oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh.
Australia menjadi dikenal sebagai mitra yang mengerti kebutuhan Aceh dan dapat diminta secara formal ketika ada tantangan yang harus diatasi.
Tujuan dan prinsip-prinsip program Tujuan dari Program Rehabilitasi Aceh adalah untuk memberikan sumbangan bagi pemulihan dan pengembangan Aceh dan Nias dengan cara-cara yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi orang-orang dan masyarakatnya.
Untuk memastikan bahwa tujuan ini tercermin dalam semua kerja AusAID, lima prinsip ditetapkan untuk menjadi panduan untuk merancang dan mengembangkan bantuan Australia di Aceh:
Bekerja bersama dengan pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah di tingkat propinsi Kemitraan resmi antara pemerintah Australia dan Indonesia memastikan bahwa AusAID meminta keterlibatan Indonesia sejak awal dan berkesinambungan dalam mengembangkan dan menyediakan program rekonstruksi.
Program-program yang dijalankan melalui sistem-sistem yang ada, yang dalam prosesnya membangun kembali dan memperkuat program tersebut.
Apabila memungkinkan, tim-tim AusAID ditempatkan di kantor-kantor pemerintahan daerah.
Mencari dan memberi dana pelengkap untuk memperkuat hasil program pembangunan Bukan kurangnya dana tapi masalah-masalah logistik dan perencanaan yang rumit lah yang menyebabkan berbagai kesulitan dan memperlambat rekonstruksi.
AusAID bekerja untuk melengkapi program pemerintah Indonesia dan negara donor lainnya dan secara strategis menjembatani kesenjangan yang menghambat kemajuan.
Fokus pada layanan-layanan yang sangat penting AusAID fokus pada sektor-sektor yang memberikan pelayanan yang sangat penting pada masyarakat.
Pelatihan guru dan perawat, pembangunan kembali sekolah, penyediaan peralatan dan sumber daya yang sangat penting, serta perampingan proses administratif dari pemerintah daerah, memiliki dampak yang segera terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada korban tsunami.
Menargetkan masyarakat yang paling rentan dan miskin AusAID bekerja keras untuk mempertahankan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, dan kemudian pada penemuan cara untuk menerapkan gagasan-gagasan yang baik.
AusAID dengan cepat mengerahkan dan menempatkan banyak penasehat di lembaga-lembaga lokal (pemerintahan dan masyarakat sipil) untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai kebutuhan, mencari tempat yang tepat agar bantuan AusAID bisa sangat membantu, dan mengembangkan sebuah program dari sana.
Bekerja di area di mana AusAID memiliki keunggulan yang sebanding Meskipun AusAID tidak memiliki program bantuan di Aceh dan di daerah-daerah lain di Indonesia sebelum tsunami, Australia memiliki banyak pengalaman di daerah-daerah lain di Indonesia.
Dengan secara hati-hati menggabungkan kemampuan-kemampuan AusAID dengan tim penasehat Aceh, AusAID dapat menyesuaikan metode pendekatan yang telah berhasil dengan lingkungan Aceh secara khusus.
Laporan tentang hasil dari berbagai sektor Program Rehabilitasi Aceh dimulai pada Januari 2005 sebagai program rekonstruksi jangka menengah.
AusAID mengembangkan berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata pemerintahan, mata pencaharian bagi daerah-daerah yang terkena bencana di Aceh dan di pulau Nias, yang fokus pada hasil-hasil berikut: > pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dimana mereka memiliki kepercayaan diri > infrastruktur dan peralatan yang digunakan dengan baik dan terpelihara > tata pemerintahan—masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat > mata pencaharian—struktur dan sistem pendukung yang membantu pertumbuhan ekonomi.
Kunci keberhasilan Australia di sektor-sektor ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian ini.
Kesehatan Komitmen $28,2 juta Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008 $28,1 juta Kerusakan Konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade, yang diperburuk oleh dampak akibat tsunami, membuat kondisi pelayanan dan infrastruktur kesehatan sangat mengkhawatirkan dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan provinsi tersebut secara memadai.
Lebih dari 120 fasilitas kesehatan hancur atau rusak.
Rumah sakit utama Aceh, Rumah Sakit Zainoel Abidin, rusak parah akibat tsunami dan 10% dari staf kesehatannya hilang atau dinyatakan tewas.
Paling sedikit 7 rumah sakit lainnya dan 11 pusat kesehatan propinsi hancur.
Ringkasan pencapaian 
memulihkan unit gawat darurat di Rumah Sakit Zainoel Abidin 
menata kembali sistem administrasi di Rumah Sakit Zainoel Abidin 
mendirikan laboratorium kesehatan di Universitas Syiah Kuala dan Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk melatih para profesional kesehatan di masa yang akan datang 
meningkatkan proses pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat propinsi
meningkatkan kualitas empat klinik kesehatan dan merekonstruksi akademi kebidanan 
merekonstruksi dua gudang farmasi dan membangun kembali rantai pasokan obat-obatan 
merenovasi bangunan dan laboratorium di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banda Acehm
memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi lebih dari 230 staf rumah sakit 
menyerahkan lebih dari 3.700 beasiswa bagi siswa-siswi keperawatan, bidan dan kedokteran.
Australia merespon dengan cepat kebutuhan di sektor kesehatan dengan memperbaiki unit gawat darurat Rumah Sakit Zainoel Abidin—rumah sakit terbesar di Aceh.
Fasilitas ini sekarang sudah sepenuhnya pulih dan merawat lebih dari 1.000 pasien setiap bulannya.
Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pelatihan bagi para pekerja kesehatan.
Pengelolaan pelayanan kesehatan provinsi diperkuat melalui bantuan terarah dalam perencanaan dan anggaran departemen.
Dengan bantuan Australia, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh diperbaharui dan rencana strategis pertama dan rencana aksi kesehatan Aceh sedang dijalankan.
Salah satu sumbangan terpenting Australia selama 2007 adalah pembangunan fasilitas untuk melatih dan menciptakan para profesional di bidang kesehatan di masa yang akan datang di Aceh.
Para mahasiswa diploma jurusan kesehatan sekarang dapat belajar bagaimana menggunakan berbagai teknik dan peralatan yang paling modern di Indonesia di laboratorium yang dibangun di Universitas Syiah Kuala.
Laboratorium itu akan melatih sekitar 1000 mahasiswa setiap tahunnya, dengan jumlah lulusan sekitar 200 setiap tahunnya.
Mahasiswa pasca sarjana akan mempelajari kasus-kasus kehidupan nyata di Universitas Syiah Kuala.
Selain itu, Australia juga mendukung renovasi laboratorium lingkungan dan mikrobiologi, laboratorium gizi, dan bangunan administrasi utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Banda Aceh.
Pendidikan Komitmen $45,25 juta Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008 $36,3 juta Dampak Kerusakan Tsunami telah meluluhlantakkan sektor pendidikan di NAD.
Lebih dari 2100 sekolah hancur atau rusak, termasuk lebih dari 1500 sekolah dasar, hampir 300 sekolah menengah pertama, dan taman kanak-kanak, sekolah teknik dan kejuruan serta sekolah-sekolah tinggi.
Sekitar 2500 guru dan 38.000 tewas dalam bencana tersebut dan 150.000 siswa kehilangan akses ke fasilitas pendidikan.
Bencana ini menyusul konflik di Aceh yang sudah berlangsung selama 30 tahun, yang telah mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan.
Selama periode ini banyak guru yang menolak bekerja di daerah-daerah yang terkena konflik dan diperkirakan sekitar 900 sekolah dihancurkan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membangun kembali sekolah-sekolah Pemerintah Australia telah menyediakan $2,65 juta untuk mendukung pembangunan sebuah sekolah di Suak Timah, yang akan menyediakan pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama di daerah tersebut.
Masyarakat dari area tersebut turut terlibat dalam merencanakan dan mengawasi proses pembangunan tersebut dalam dua tahun terakhir, dan menyumbangkan lapangan sepak bola masyarakat untuk dijadikan lokasi pembangunan sekolah baru.
Pemimpin masyarakat Tgk H Abdulla Agam mengatakan bahwa masyarakat ingin memberikan kepada anak-anak mereka sebuah awal yang baru setelah tsunami dengan menyediakan bagi mereka sebuah sekolah dan masa depan melalui pendidikan.
“Sekolah berkualitas ini sekarang menjadi tempat mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kami dan tempat bagi masyarakat untuk berkumpul,” katanya.
Ringkasan pencapaian 
peningkatan pengelolaan sekolah dan aset dengan: – merenovasi 84 sekolah melalui bantuan-bantuan kecil – pelatihan untuk 101 sekolah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mengelola anggaran dan sumber daya 
menyelesaikan rekonstruksi 13 sekolah dan tiga fasilitas administrasi pendidikan 
terus merenovasi 43 sekolah dasar di daerah-daerah yang terdampak oleh konflik 
menyerahkan 11.000 buku bagi perpustakaan-perpustakaan sekolah 
membantu pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi NAD 
meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran melalui pengembangan profesionalisme 1750 guru 
menyediakan pelatihan bagi hampir 1.000 anggota komite sekolah dan pejabat pendidikan pemerintah di daerah-daerah yang terkena konflik 
mengembangkan bahan-bahan pelatihan bagi tiga lembaga pelatihan pra jabatan guru sekolah dasar 
menyediakan pelatihan dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi 231 anggota staf perempuan di sekolah-sekolah Islam.
Diperkirakan hingga saat ini lebih dari 80.000 anak telah memperoleh manfaat dari bantuan Australia bagi sektor pendidikan.
Pada awalnya, perhatian difokuskan pada pembangunan kembali bangunan-bangunan sekolah, pusat pelatihan guru di universitas lokal dan dua dinas pendidikan.
AusAID kemudian fokus pada penguatan administrasi dan penyediaan pelayanan pendidikan yang merevitalisasi program pengelolaan berbasis sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemerintah daerah terus menawarkan program pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah yang didasarkan pada manual-manual yang dibuat dengan bantuan AusAID.
Perguruan tinggi daerah menerima bantuan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kurikulum pelatihan guru.
Lebih dari 900 guru akan mendapatkan manfaat dari berbagai peningkatan ini setiap tahunnya.
Di beberapa daerah dimana standar dan kualitas pendidikan telah terdampak oleh konflik separatisme selama beberapa dekade, AusAID menyatukan kembali masyarakat yang telah terpecah-pecah melalui isu tentang pendidikan.
Pendekatan ini telah meningkatkan jumlah kehadiran siswa dan guru, serta ikatan desa yang lebih erat dan pembuatan keputusan yang lebih inklusif.
Program ini telah menghasilkan lingkungan desa yang lebih stabil dan damai.
Bantuan ini akan terus berlangsung selama 2009.
Australia juga bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi-posisi pembuatan keputusan dalam komite sekolah.
Hasilnya sangat mengagumkan, jumlah perwakilan perempuan di sebagian besar komite sekolah meningkat sebesar hampir 40 persen.
Berbagai studi telah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembagalembaga sosial berhasil mengurangi konflik dan meningkatkan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
Infrastruktur dan perumahan Komitmen $27,5 juta Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008 $20,4 juta Kerusakan Sekitar 85 persen dari semua infrastruktur di Banda Aceh hancur oleh gempa bumi dan tsunami.
Dengan lebih dari setengah juta penduduk kehilangan tempat tinggal, sekitar 120.000 rumah permanen baru diperlukan.
Pelabuhan utama Aceh menanggung kehancuran terbesar akibat tsunami dan menjadi benar-benar terpisah dari daratan ketika dermaganya tersapu.
Kerusakan pada lebih dari 3.000 kilo meter jalan, 120 jembatan dan 14 pelabuhan memutuskan akses ke banyak darah pesisir pantai.
Infrastruktur ini harus dibangun kembali untuk memastikan adanya pasokan kebutuhan dan bahan dasar bagi rekonstruksi.
Diatas: Australia mencairkan hibah kecil bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni dan mengembangkan program pemeliharaan.
Foto: AusAID Kiri: Pembangunan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.
Foto: AusAID Ringkasan pencapaian 
membantu memperbaiki pelabuhan Ulee Lheue, termasuk pembangunan sebuah terminal feri permanen 
membangun lebih dari 1200 tempat tinggal sementara, dan melengkapinya dengan air dan sanitasi 
meningkatkan keterampilan lebih dari 470 pekerja bangunan Aceh yang terlibat dalam upaya rekonstruksi 
menyatukan para pekerja bangunan dan pakar teknis dalam berbagai tim untuk membantu lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan komitmen pembangunan rumah mereka 
membantu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dan LSM untuk mempercepat rekonstruksi perumahan permanen 
membangun kembali batas-batas lahan lebih dari 88.000 kavling lahan agar pembangunan rumah dapat dimulai 
melatih 203 pejabat desa dan memberikan peralatan untuk memperbaiki kerusakankerusakan kecil pada rumah dan melakukan pemeliharaan 
mencairkan bantuan-bantuan keuangan kecil kepada 45 warga untuk memperbaiki rumah-rumah yang sudah tidak bisa dihuni dan membuat program pemeliharaan 
membangun kembali 175 balai desa.
Berkat bantuan Australia untuk memperbaiki pelabuhan utama Aceh di Ulee Lheue, saat ini 900 penumpang melakukan transit di terminal tersebut setiap harinya, meningkat 50 persen sejak 2005.
Australia juga membangun sebuah terminal feri permanen baru bagi para petugas administrasi pelabuhan dan banyak usaha kecil dengan sebuah tempat berteduh yang luas bagi para penumpang.
Australia juga memberikan kepada Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi rekonstruksi lainnya peta digital yang rinci untuk lebih dari 14.400 kilo meter persegi daerah pantai Aceh dan Nias serta kepulauan Simeulue.
Peta-peta ini masih terus digunakan untuk perencanaan rekonstruksi dan untuk mengidentifikasi perubahanperubahan pada topografi Aceh.
AusAID juga membantu Pemerintah Indonesia memetakan aset-aset yang sudah direkonstruksi agar aset-aset tersebut dapat dialihkan kepada badan-badan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya dalam jangka panjang.
Pembangunan kembali balai-balai desa juga menjadi prioritas, dengan 175 fasilitas baru yang direkonstruksi.
Fasilitas-fasilitas baru tersebut dirancang melalui konsultasi langsung dengan masyarakat dan para pemimpin desa, dan telah menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat desa.
Pemerintah Indonesia telah memberikan indikasi bahwa sejak April tahun ini, cukup banyak rumah yang sudah dibangun kembali.
Namun, kualitas beberapa diantaranya masih menjadi isu.
Berbagai isu mengenai kualitas sebagian merupakan hasil dari industri konstruksi Aceh yang dipaksa melampaui kemampuannya dikarenakan jumlah rekonstruksi yang sangat banyak.
Para penasehat Australia memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) menyelesaikan berbagai tantangan dalam sektor perumahan, dengan fokus pada isu-isu seperti memberi penjelasan kepada para penerima dan membuat sistem penjaminan kualitas.
Para pekerja bangunan, tukang pipa dan tukang listrik diberi pelatihan bersertifikat pemerintah di tempat kerja dan di ruangan kelas mengenai rekonstruksi perumahan.
Australia membantu LSM membangun rumah-rumah permanen untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pembangunan, dan merangsang masyarakat untuk mengambil peranan yang lebih aktif dalam pembangunan rumah.
Masyarakat diberi pelajaran mengenai standar kualitas bangunan agar mereka dapat memonitor pembangunan dan membantu mendapatkan rumah-rumah berkualitas baik dari penyedia rumah.
Hal ini didukung oleh program bantuan kecil sebesar $1,5 juta untuk memperbaiki kerusakankerusakan kecil di rumah-rumah yang baru dibangun di 45 desa yang mengalami dampak paling buruk.
Pembangunan kembali balai-balai desa juga menjadi prioritas, dengan 175 fasilitas baru yang direkonstruksi.
Fasilitas-fasilitas baru tersebut dirancang melalui konsultasi langsung dengan masyarakat dan para pemimpin desa, dan telah menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat desa.
Tata Pemerintahan Komitmen $47,9 juta Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008 $42,7 juta Kerusakan Tsunami dan konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun telah benar-benar mengurangi kemampuan Pemerintah NAD untuk merespon kebutuhan masyarakat dan menyediakan pelayanan.
Tsunami dan konflik tersebut juga telah melemahkan hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.
Banyak pemimpin pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan dan lebih dari 5.000 pejabat publik tewas dalam bencana tsunami tersebut.
Peralatan dan kertas kerja tersapu, bangunan kantor pemerintahan hancur dan penyedia layanan benar-benar lumpuh total.
Akibatnya respon tersebut membutuhkan tidak hanya rekonstruksi bangunan tapi juga pelatihan bagi para pegawai yang baru diangkat.
Ringkasan pencapaian
menyediakan pelatihan khusus bagi lebih dari 700 petugas pemerintahan daerah mengenai kepemimpinan, perencanaan, pembuatan anggaran, penyelesaian konflik dan transparansi
menerapkan model penyediaan layanan ‘layanan satu pintu untuk merampingkan penyediaan layanan publik di 51 pemerintahan kecamatan—sekarang sedang dicoba diterapkan di seluruh NAD > membangun tujuh kantor kecamatan 
memfasilitasi pemilihan kepala dan dewan desa secara demokratis di 270 desa (dua kepala desa perempuan terpilih untuk pertama kalinya di Aceh) 
melatih 2300 orang sebagai pemimpin masyarakat (lebih dari setengahnya perempuan) di 204 desa.
Kanan: Tingkat kesadaran masyarakat akan proses pemilu dan peran mereka dalam masyarakat demokrasi membantu memperbaiki kualitas dan transparansi layanan pemerintah.
Foto: AusAID Kiri: Australia membantu merampingkan layanan rekonstruksi pemerintah melalui layanan satu pintu—masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan berbagai jenis layanan dari satu tempat secara cepat, murah dan transparan.
Foto: AusAID Mendukung partisipasi perempuan dalam proses politik Di kabupaten Aceh Jaya, tiga perempuan berdiri untuk pemilihan kepala desa.
Di desa Tuwi Kayee, Ibu Tasyariah, seorang ibu dengan lima anak, melakukan kampanye dengan baik.
Visinya tentang desa tersebut terangkum dalam tiga tujuan utamanya: 
memperluas peranan perempuan di desa tersebut; 
membangun desa yang sehat dan sejahtera; dan 
memperkuat spiritualitas desa.
Pembangunan pasar dan jalan umum desa yang menuju ke sawah adalah prioritas utama Ibu Tasyariah.
‘Pasar lama terbakar selama terjadinya konflik dan sekarang masyarakat desa harus pergi ke pasar Panga untuk berbelanja,’ ujar Ibu Tasyariah setelah ia memenangkan pemilihan.
Untuk populasi 218, pembangunan jalan umum sangat penting untuk mendukung bidang pertanian.
Australia mendukung kegiatan yang meningkatkan kesadaran para pemegang hak suara dan memberikan dukungan khusus untuk para wanita agar unjuk gigi dalam pemilihan tersebut dan memegang peranan kunci kepemimpinan, termasuk kursus-kursus pelatihan dalam pembuatan keputusan masyarakat.
Zainab, seorang wanita yang memberikan suara di Desa Mon Mata, di kecamatan Setia Bakti, ucapkan itulah pertama kali bahwa pilihan kepala desa dikelola secara baik, "Kebelakangan ini, kami pergi di balai desa untuk melihat siapa yang dicalonkan saja, lalu memilih suatu orang.
Sekarang, kami mengerti bagaimana siapa dipilih dan apa yang dia akan lakukan sebagai kepala desa.' Pencapaian 2007-08 Australia terus bekerja untuk memperkuat masyarakat dan pelayanan pemerintah daerah serta membangun keterkaitan yang lebih kuat.
Australia mentargetkan pelatihan keterampilan khusus di tingkat kecamatan.
Lebih dari 700 pejabat pemerintahan daerah dilatih dalam hal kepemimpinan, keterampilan dalam bidang teknologi informasi, perencanaan, pembuatan anggaran, negosiasi dan penyelesaian konflik.
Australia juga mendukung para pejabat yang memiliki komitmen untuk membuat ‘layanan satu pintu’ untuk memberikan pelayanan pemerintahan pada tingkat kecamatan.
Mereka kini dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang terkait dengan alokasi perumahan, bantuan kesejahteraan dan pendaftaran kelahiran, kematian dan perkawinan dengan biaya yang lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan dibanding sebelumnya.
Sistem ini benar-benar berhasil sehingga pemerintahan kecamatan di seluruh propinsi menggunakan anggaran mereka untuk meniru perubahan ini.
Australia melatih 2300 anggota masyarakat dari 204 desa untuk memimpin proses perencanaan dan rekonstruksi desa.
Pelaksanaan 730 rencana peningkatan kualitas desa akan membuat desa-desa ini mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri seperti memperoleh akses untuk mendapatkan air bersih, peralatan pertanian, penerangan, perawatan anak, dan pelayanan serta sumber daya yang sangat penting lainnya.
Pada 5 September 2007, masyarakat kabupaten Aceh Jaya berhasil mencetak sejarah dengan menjadi kabupaten pertama yang menyelenggarakan beberapa pemilihan kepala desa secara langsung dan bersamaan.
Australia bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Aceh Jaya mempersiapkan peraturan pemilihan dan mendukung proses pemilihan tersebut dengan menjelaskan peraturan dan prosedurnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan tersebut.
Dengan mendukung pemilihan yang bebas dan adil di tingkat daerah, Australia memberikan sumbangan pada peningkatan pelayanan pemerintah.
Warga sekarang menyadari hak dan kewajibannya untuk membuat agar kepala desa mereka bertanggung jawab dalam hal transparansi pemerintah dan pemberian pelayanan.
Para perempuan menjadi peserta aktif dalam pemilu langsung yang pertama kalinya terjadi di Aceh tahun 2006—termasuk pemberian suara dan pencalonan diri—serta partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan akan terus didukung.
Foto: AusAID Mata pencaharian Komitmen $22,1 juta Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008 $21,2 juta Kerusakan Tsunami menghancurkan sumber-sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat daerah pesisir di Aceh, memperparah kondisi ekonomi yang sudah lama rusak akibat konflik yang sempat berlangsung selama 30 tahun.
Budi daya air adalah industri daerah yang tumbuh dengan baik dan mendukung lebih dari 100.000 pemilik di propinsi tersebut hingga akhirnya tsunami menghancurkan kolam dan pembudidayaan udang di propinsi tersebut.
Kerusakan pada infrastruktur, cadangan ikan di pesisir pantai dan kesuburan tanah di sepanjang 800 kilometer garis pantai Aceh sangat besar.
Air laut dan sediment membanjiri garis pantai, termasuk tanah pertanian.
Rangkuman pencapaian 
meningkatkan panen udang sebesar 30 persen untuk para peserta dalam proyek yang didanai Australia, dan mengurangi penggunaan pestisida hingga 60 persen 
merekonstruksi tempat pembudidayaan utama di Aceh dan pusat pelatihan bagi para petani tambak udang 
membangun laboratorium sementara di fasilitas budi daya air teknis yang utama di Aceh untuk mendukung para staf untuk menyebarkan praktek pengelolaan akuakultur yang lebih baik 
melatih 2890 klien bisnis di seluruh Aceh dan Nias dalam perencanaan bisnis, saran pemasaran, dan pengelolaan keuangan 
membuat fasilitas pendaftaran secara online untuk meningkatkan pelayanan hotel di daerah 
membentuk 27 kelompok kredit mikro desa untuk membantu mengembangkan mata pencaharian dan inisiatif-inisiatif wirausaha kecil seperti tambak ikan dan udang, taxi sepeda motor, rumah makan kecil dan jahit pakaian 
melatih 81 pekerja pertanian untuk memberikan saran kepada para petani mengenai praktek-praktek pengelolaan tanah yang baik untuk budi daya tanaman.
Kemitraan Usaha Swasta untuk Aceh dan Nias yang didanai oleh Australia memberikan pelayanan berupa saran untuk membantu usaha kecil dan menengah meningkatkan lingkungan bisnis mereka, memulihkan mata pencaharian di sektor-sektor yang strategis seperti budi daya air, meningkatkan akses untuk mendapatkan dana dan meningkatkan ketersediaan pelayanan pengembangan bisnis.
Membantu orang untuk kembali bekerja merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan kecukupan diri para korban tsunami dan merupakan langkah penting untuk memastikan agar kedamaian di Aceh berkelanjutan.
Dan saat peluang kerja terkait dengan rekonstruksi mulai melemah, memastikan bahwa mantan pejuang memiliki mata pencaharian alternatif yang mana penting untuk stabilitas jangka panjang provinsi tersebut.
Aceh adalah penghasil udang yang utama.
Sebelum tsunami, produksi udang tersebut mendukung lebih dari 100.000 pemilik usaha kecil—salah satu hasil komoditas yang menghasilkan uang di Aceh.
Untuk membantu menggairahkan kembali industri tersebut, Australia melalui program Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR) telah membangun tempat pembudidayaan udang dan membangun kembali pusat pelatihan bagi para produsen udang.
Praktek pengelolaan yang lebih baik telah membantu beberapa petani udang untuk menggandakan pendapatannya dengan meningkatkan hasil pertaniannya.
Departemen Perikanan Aceh akan mensosialisasikan praktik pengelolaan yang lebih baik pada para petani di seluruh propinsi tersebut.
Diharapkan hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan tersebut akan menarik para investor untuk memproses udang di Aceh.
Dana Australia juga digunakan untuk meningkatkan budi daya air di Aceh dengan merehabilitasi fasilitas teknisnya di propinsi tersebut.
Ini mencakup rehabilitasi infrastruktur di fasilitas tersebut dan bekerja bersama-sama dengan para staf disana untuk mengembangkan keterampilan mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan teknis industri budi daya air di daerah tersebut.
Australia telah bekerja sama dengan para petani dan pekerja penyuluhan budi daya air untuk memulihkan kesuburan tanah agar para petani dapat kembali menghasilkan beras dan tanaman komoditas lainnya seperti kacang dan kacang kedelai.
Hasil panen telah meningkat berkat penerapan teknik-teknik yang sudah dikembangkan.
Pelatihan telah diberikan kepada 81 pekerja penyuluhan budi daya air pemerintah daerah yang pada gilirannya akan melatih para petani—dampak yang menghasilkan keuntungan ini diharapkan terus menyebar keuntungan dari teknik-tekniknya yang sudah diperbaharui ini ke seluruh daerah yang terkena tsunami.
AusAID dan International Finance Corporation membuka Investor Outreach Office pada Maret 2007 sebagai bagian dari program $7 juta tersebut untuk mendorong investasi sektor swasta di Aceh.
Program tersebut mendukung 40 investor dan memberikan pelatihan bisnis pada 800 orang.
Membantu mantan pejuang memiliki mata pencaharian Pekerjaan Australia dalam di sektor budidaya air telah memainkan peranan penting dalam mendukung upaya perdamaian di Aceh dengan menyediakan alternatif mata pencaharian bagi para mantan pejuang.
Ismail Muhammad, petani dari desa Samuti Krueng di Bireuen, adalah mantan komandan GAM yang menjadi peserta dalam program pemulihan udang yang didanai oleh Australia pada 2007.
Sebagai bagian dari program, ia menerima pelatihan tentang bagaimana mengelola tambaknya dengan lebih baik.
Usaha Ismail terbayar.
Pada panen udang pertamanya, total produksi yang dia peroleh adalah 414 kilo gram udang galah besar.
Dla menjual hasil penennya tersebut untuk mendapatkan keuntungan hampir $1500 di lokasi di mana rata-rata pendapatan per bulannya adalah $110.
Ismail sangat senang dengan hasil yang diperoleh: “Saya punya hasil panen yang sangat baik, keuntungan yang bagus dan ukuran udang yang bagus.” Seorang penambak udang asal Aceh membawa pulang udang jenis Monodon, termasuk jenis terbaik di dunia.
Berkat dukungan dan pelatihan dari pusat budi daya air di Aceh – yang dibangun kembali oleh Australia – hasil panen mereka meningkat dan siap untuk dipasarkan.
Membantu orang untuk kembali bekerja merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan kecukupan diri para korban tsunami dan merupakan langkah penting untuk memastikan agar kedamaian di Aceh berkelanjutan.
Dan saat peluang kerja terkait dengan rekonstruksi mulai melemah, memastikan bahwa mantan pejuang memiliki mata pencaharian alternatif yang mana penting untuk stabilitas jangka panjang propinsi tersebut.
Nias Komitmen $10,0 juta Pengeluaran hingga June 2008 $6,2 juta Kerusakan Setelah tsunami pulau Nias menderita pukulan kedua dari gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret 2005.
Dampak dari kedua bencana tersebut, ditambah lagi dengan dampak ekonomi akibat kondisi geografis yang terisolasi, telah membuat Nias menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia.
Australia memberikan kontribusi pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur masyarakat dan memulihkan pelayanan pemerintah daerah.
Bantuan Australia untuk Nias akan terus berlangsung pada tahun-tahun mendatang.
Ringkasan pencapaian 
mendukung 96 proyek infrastruktur masyarakat skala kecil termasuk jalan-jalan akses, jembatan-jembatan, jembatan-jembatan suspensi, dinding penahan dan infrastruktur pasokan air—34 proyek tuntas dan 62 proyek lainnya akan dituntaskan pada Januari 2009 
memfasilitasi lokakarya perencanaan masyarakat di 57 desa untuk memetakan kebutuhan infrastruktur masyarakat dan tujuan pembangunan di masa yang akan datang 
merekonstruksi sepuluh kantor kecamatan—enam akan selesai pada Oktober 2008 dan empat akan selesai pada Maret 2009 
melatih pejabat pemerintahan di empat kecamatan untuk mengelola dan memelihara infrastruktur.
Bantuan Australia di kabupaten Nias Selatan— kabupaten termiskin di Nias— mendukung proyek-proyek skala kecil yang dirancang untuk membangun kembali infrastruktur masyarakat seperti jembatan, akses jalan, dinding pengendali erosi, dan fasilitas air dan sanitasi.
Australia membantu masyarakat Nias Selatan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mendanai prasarana masyarakat kecil.
Foto ini menunjukkan sistem pembuangan air yang dibangun di desa Hilindrasonih, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.
Foto: Elfrietz Berkani, AusAID.
Bantuan Australia di kabupaten Nias Selatan—kabupaten termiskin di Nias—mendukung proyek-proyek skala kecil yang dirancang untuk membangun kembali infrastruktur masyarakat seperti jembatan, akses jalan, dinding pengendali erosi, dan fasilitas air dan sanitasi.
Masyarakat mengidentifikasi proyek-proyek ini sebagai prioritas dan membangun infrastrukturnya sendiri.
Dalam prosesnya, anggota masyarakat diajarkan konsep-konsep dasar tentang menajemen proyek dan keuangan.
Warga desa memperoleh keuntungan baik melalui berbagai peluang kerja yang terkait dengan penerapannya ataupun secara langsung melalui peningkatan infrastruktur.
Meskipun skalanya kecil, proyek-proyek ini menghasilkan peningkatan yang substansial bagi warga masyarakat di desa-desa ini.
Masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik ke sekolah, pelayanan pemerintah, layanan darurat dan pasar.
Fasilitas air dan sanitasi membantu mengurangi penyakit, terutama pada anak-anak.
Akses yang lebih baik untuk mendapatkan air sangat membantu para wanita—mereka dapat menghemat waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk mengangkut air ke rumah-rumah mereka, mereka kini punya lebih banyak waktu untuk memberikan kontribusi dalam aktivitas-aktivitas yang produktif.
Australia sedang membangun kembali kantor pemerintahan kecamatan dan menyediakan bantuan teknis bagi pemerintahan-pemerintahan kecamatan.
Bantuan-bantuan ini termasuk pelatihan-pelatihan bagi para pejabat pemerintahan daerah dengan fokus pada investasi pemerintahan dalam infrastruktur masyarakat termasuk proses pemeliharaan.
Masyarakt membangun jalan untuk desa Koendrafa, Kecamatan Lolomatua.
Foto: Juni Sembiring, AusAID.
Transisi menuju pembangunan berkelanjutan Rekonstruksi kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami hampir selesai dan kualitas infrastruktur di Aceh telah mencapai tingkat yang sebanding dengan situasi sebelum bencana tersebut menghantam.
Namun demikian, masih banyak hal yang perlu terus dikerjakan untuk memastikan Aceh memiliki kesempatan pulih sepenuhnya.
Situasi keamanan telah meningkat secara signifikan menyusul perjanjian perdamaian pada 2005 dan masyarakat merasa optimis, terutama dengan peningkatan yang signifikan dalam hal pendanaan pemerintah yang mengalir ke propinsi tersebut.
Namun demikian, tetap ada kekhawatiran terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi serta terbatasnya penyediaan pelayanan pemerintah menyusul terjadinya konflik sipil selama 30 tahun.
Menjelang akhir dari proses rekonstruksi tersebut, Pemerintah Australia masih tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Aceh untuk mendukung perdamaian dan kesejahteraan jangka panjang.
Selama lima tahun ke depan, Australia akan memberikan hingga $50 juta untuk mendanai propinsi NAD untuk membantu memperkuat pemberian pelayanan dan membangun peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masa depan yang damai dan sejahtera.
Australia akan mendukung pemerintahan yang mempunyai kepedulian yang sama dan pendekatan donor untuk memberikan bantuan perdamaian dan pembangunan di Aceh.
Hal ini termasuk dukungan kepada strategi bersama pemerintah dan negara donor, dengan memfokuskan berbagai upaya untuk menjamin bahwa pendanaan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan negara-negara donor lainnya untuk membantu pemerintah daerah di Aceh menyediakan layanan yang lebih baik dan memperkuat proses-proses yang demokratis.
Hal ini akan termasuk membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan mereka bagi para warganya, dengan membantu warga untuk meminta tata pemerintahan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Australia juga akan meningkatkan keberhasilan program pendidikan pasca tsunami tersebut untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik di Aceh.
Ini dilakukan dengan bekerja secara terus menerus di daerah-daerah yang terdampak konflik untuk membangun kembali sekolah-sekolah dan mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan.
Untuk mendukung upaya-upaya perdamaian dan stabilitas jangka panjang, Australia juga akan fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk para wanita yang secara tradisional terabaikan dari tempat kerja.
Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan negaranegara donor lainnya untuk membantu pemerintah daerah di Aceh menyediakan layanan yang lebih baik dan memperkuat proses-proses yang demokratis.
Australia mendukung perdamaian dan pembangunan di Aceh Dampak ganda dari tsunami dan konflik sipil selama 30 tahun membuat Aceh menjadi salah satu propinsi termiskin di Indonesia.
Setelah tsunami, Australia membangun kembali fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan serta berbagai balai desa di tengah-tengah masyarakat, mendukung rekonstruksi perumahan melalui pemetaan lahan, memperkuat berbagai proses demokrasi dan meningkatkan penyediaan pelayanan pemerintahan.
Pada Juni 2008, Perdana Menteri Kevin Rudd mengumumkan inisiatif $50 juta untuk mendukung perdamaian dan pembangunan di Aceh.
Ini merupakan bagian dari kemitraan pembangunan lima tahun baru antara Australia dan Indonesia.
Dalam lima tahun ke depan, bantuan Australia di Aceh akan terkait dengan: > penyediaan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh > investasi pada sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Aceh > membantu pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih baik > membantu anggota masyarakat, termasuk perempuan, untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan dan proses-proses demokrasi > mendorong Aceh yang aman dan damai.
Komitmen jangka panjang Australia untuk Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemitraan pembangunan kami dengan Indonesia.
Ini menandai transisi dari program rehabilitasi Australia di Aceh menuju komitmen berkesinambungan untuk pembangunan jangka panjang di propinsi tersebut.
Australia akan bercermin pada kesuksesan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalam program rekonstruksi Australia untuk meningkatkan tata pemerintahan—membantu pemerintah memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat dan organisasi-organisasi yang mewakili akan didukung untuk mengidentifikasi, merumuskan dan mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada pemerintah.
Foto: AusAID
Meningkatkan infrastruktur Indonesia Kebutuhan infrastruktur Indonesia semakin tinggi bersamaan dengan terjadinya tekanan penduduk dan kurangnya investasi sektor selama puluhan tahun sehingga mencapai puncaknya.
Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, buruknya kualitas air, kemacetan lalu lintas, layanan sanitasi yang tidak memadai dan pemadaman listrik merupakan bagian dari hidup.
Jaringan jalan yang terbatas dan mutu jalan yang menurun berdampak pada akses menuju sarana kesehatan, sekolah dan pekerjaan, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membuat harga melambung, khususnya harga pangan.
Keadaan infrastruktur di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.
Para penanam modal terhambat oleh arus perjalanan yang lambat dan kesulitan dalam pengangkutan barang.
Hal ini mempengaruhi pekerjaan dan kesempatan penghasilan masyarakat miskin.
Pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam meningkatkan kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Bantuan Australia Infrastruktur sangatlah penting demi kelanjutan pembangunan jangka panjang.
Australia telah menjadi mitra pembangunan Indonesia selama lebih dari 50 tahun.
Di tahun 2011, kami mendukung infrastruktur Indonesia di 30 dari 33 provinsi dengan komitmen lebih dari A$450 juta.
Bantuan Australia digunakan untuk investasi infrastruktur fisik dan juga bantuan reformasi kebijakan dan kelembagaan.
Kami bekerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan Indonesia untuk meningkatkan mutu, perencanaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Apa yang telah kami capai Program Pembangunan Jalan Nasional Indonesia Timur (EINRIP) Australia bekerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan ruas utama pada jaringan jalan nasional.
Dua puluh proyek pembangunan jalan dan jembatan, didanai di sembilan provinsi di kawasan Indonesia Timur.
Dengan meningkatkan perencanaan, persiapan dan konstruksi jalan, proyek ini akan memberikan model bagi investasi masa depan, memperpanjang masa guna jalan, meningkatkan akses menuju pasar, meningkatkan produktifitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Prakarsa Infrastruktur Indonesia Australia bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses menuju infrastruktur penting, termasuk persediaan air dan sanitasi serta jalan, rel kereta dan angkutan laut.
Dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia, Australia membantu pembangunan kebijakan melalui persiapan rencana induk rel kereta dan jalan nasional.
Rencana induk tersebut akan memandu perencanaan pembangunan, peraturan dan penanaman modal untuk memperluas sanitasi ke delapan kota besar.
Air dan sanitasi Australia bekerjasama dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi perkotaan.
Dengan memberikan dana hibah, program ini akan memberikan akses yang lebih baik menuju air pipa bersih bagi sekitar 380.000 penduduk di lebih dari 70.000 rumah tangga miskin perkotaan.
Bantuan kami juga membantu pemerintah setempat untuk berinvestasi pada sambungan pembuangan kotoran rumah tangga dan perencanaan sanitasi.
Masyarakat miskin di wilayah pedesaan juga didukung dengan akses menuju sarana air dan sanitasi yang lebih baik.
Program ini mendorong masyarakat untuk merencanakan, membiayai, mengelola dan mempertahankan sistem pasokan air dan sanitasi yang mereka miliki dan meningkatkan kebersihan.
Hingga 4.000 desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan manfaat dari bantuan ini.
Kami juga bekerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan dan kesempatan investasi di seluruh sektor air dan sanitasi.
Informasi lebih lanjut mengenai program Infrastruktur AusAID, silahkan kunjungi: www.ausaid.gov.au/country/indonesia/infrastructure.cfm
Pengantar Dengan berakhirnya tahun 2006, Indonesia Update – Ulasan Akhir Tahun melihat kembali perkembangan selama setahun terakhir dalam program bantuan Australia untuk Indonesia.
Di akhir tahun 2006, AusAID sesuai dengan rencana telah mengeluarkan A$340 juta* untuk Program Australia Indonesia di tahun keuangan 2006-07.
Dua belas bulan terakhir ini Australia banyak membantu Indonesia untuk pulih kembali dari bencana tsunami tahun 2004, yang berakibat buruk pada Indonesia, terutama Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD).
Bantuan Australia untuk Indonesia memperkuat hubungan kedua negara, yang kembali diperkuat dengan dukungan Australia untuk gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah bulan Mei lalu, bantuan pada para korban Gunung Merapi, dan korban tsunami di pantai selatan Jawa.
Sepanjang tahun, Australia terus membantu upaya rekonstruksi dan pembangunan kapasitas di Aceh yang akan terus berlanjut di tahun 2007.
Tetapi bantuan untuk bencana dan membantu membangun kembali masyarakat hanyalah sebagian dari komitmen Australia untuk Indonesia, program tahun 2006 mencerminkan kemitraan antara dua negara yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang aman dan damai.
Berbagai bentuk program yang dikerjakan oleh AusAID bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia memperlihatkan kekuatan dari hubungan ini – ini terlihat dengan banyaknya orang Indonesia yang turut membantu tercapainya tujuan dari program-program ini.
Di bulan Juni 2006, Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan yang memungkinkan AusAID menyediakan dana bantuan.
Melalui Partnership Loan Agreement, AusAID kini bisa mendistribusikan dana pinjaman yang memungkinkan berbagai proyek dibawah Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.
Berbagai upaya untuk menguatkan economic governance dan kemampuan pengelolaan sektor publik dilakukan melalui program senilai $50 juta dengan jangka waktu lima tahun, Dana Kemitraan Pemerintah (Government Partnership Fund/GPF).
Saat ini ada 12 lembaga pemerintah Australia yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia, Departemen Perbendaharaan Australia, Ombudsman Persemakmuran, dan Bank Negara Australia.
AusAID tahun ini menandatangani kesepakatan dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia – Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) – untuk bekerjasama dalam persiapan bencana.
Hampir sebesar $2 juta dialokasikan untuk meningkatkan kesadaran akan bencana di kalangan pelajar dan pengajar di sekolah-sekolah kedua organisasi tersebut, dan untuk memperkuat kerjasama antara masyarakat dan pihak yang bertangguan jawab atas pengelolaan bencana.
AusAID juga bekerjasama dengan UNICEF dan lembaga bilateral lainnya untuk memonitor hasil dari program-program kesehatan ibu dan anak, dengan perhatian kepada Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Tantangan terbesar di tahun 2007 adalah membantu Indonesia memperluas dan menguatkan strategi-strateginya untuk mengatasi pandemik dan penyakit-penyakit menular.
Walaupun Indonesia memiliki tingkat kematian tertinggi akibat avian influenza di tahun 2006 dibandingkan negara-negara lain, Indonesia terus berusaha mengurangi penularan lebih lanjut.
Indonesia juga berusaha membendung penyebaran HIV/ AIDS.
Australia terus berada di barisan depan dalam membantu Indonesia mengatasi tantangan-tantangan ini.
Di bulan November, Australia memberikan dana bantuan tambahan sebesar $18,5 juta kepada Indonesia untuk mengatasi avian influenza, yang menjadikan total bantuan Australia untuk avian influenza sejak tahun 2004 sebesar $34 juta.
Tahun 2007, AusAID akan terus bekerja mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Strategi Bantuan Australia (White Paper) 2006, Bantuan Australia: Mendukung Pertumbuhan dan Stabilitas, yang memberi perhatian kepada pertumbuhan ekonomi, mendukung efektifitas dan fungsi negara, memberdayakan manusia, dan mendukung stabilitas kawasan regional dan kerjasama.
Kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia membawa berbagai jenis kontributor dalam penyampaian program bantuan – dari pemerintah dan sektor swasta hingga berbagai LSM dan ilmuwan – dan ini akan terus berkembang di tahun 2007 dan pada masa datang.
Kesehatan Uraian Singkat Di tahun 2006, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar tidak hanya dalam penyebaran avian influenza tetapi juga tugas untuk membendung penyebaran HIV/AIDS.
AusAID memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan, penelitian, perawatan avian influenza, dan juga membantu memperbaiki prasarana kesehatan di Aceh dimana upaya rekonstruksi pasca tsunami terus berjalan sepanjang tahun.
Dalam rangka membantu Indonesia mengembangkan strategi pencegahan HIV/AIDS, AusAID bekerjasama dengan DPR membantu reformasi undang-undang narkotika, dan mendorong kenaikan 400% angka pengguna obat terlarang untuk masuk ke program jarum suntik.
Menjelang akhir tahun 2006, Australia tetap berkomitmen untuk membantu Indonesia menurunkan tingkat kematian ibu yang melahirkan, sekitar 307 per 100,000 persalinan – salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Dua program kesehatan ibu dan anak milik AusAID di wilayah Indonesia Timur telah selesai tahun ini, tetapi AusAID telah memperpanjang pendanaan untuk UNICEF untuk mengimplementasikan program Kesehatan Anak dan Wanita di Papua dan akan memulai perencanaan program empat tahun itu untuk dapat dimulai bulan Juli 2007 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Program ini akan diimplementasikan bersama dengan lembaga donor lainnya dan akan bekerjasama melalui sistem kesehatan daerah dengan dukungan dari tingkat nasional.
AusAID juga telah memulai kolaborasi dengan UNICEF dan lembaga bilateral lainnya untuk memonitor hasil berbagai program kesehatan ibu dan anak.
Dengan tujuan pembelajaran pembangunan, kegiatan monitor ini bertujuan untuk memperbaiki kerjasama antara program, memahami penyebab kematian ibu dan anak di Indonesia, dan yang terpenting melihat efektifitas keterlibatan para donor dalam usaha mengatasinya.
Tahun 2007, AusAID akan terus mengacu kepada Strategi Bantuan Australia untuk memperbaiki fasilitas, layanan, dan akses kesehatan di Indonesia.
Membantu memerangi avian influenza di Indonesia Walau beberapa negara telah berhasil meredam ancaman avian influenza, Indonesia terkena dampak terburuk, kelihatannya ada 74 dugaan kasus avian influenza dan 57 kematian – 45 darinya terjadi tahun ini.
Di saat bersamaan banyak provinsi berjuang menangani penyebaran penyakit ini di peternakan, yang mengancam mata pencaharian masyarakat miskin Indonesia.
Kerugian avian influenza di Indonesia berlipat ganda.
Di satu sisi, para peternak dipaksa untuk menanggung kerugian dari sekitar 60 juta unggas yang mati ataupun dibunuh, melakukan vaksinasi, dan menyesuaikan sistem peternakan.
Banyaknya unggas yang mati tidak hanya mempengaruhi pendapatan para peternak tetapi juga mengurangi sumber makanan masyarakat pedesaan.
Disisi lainnya, dengan terus menyebarnya penyakit di peternakan unggas menimbulkan resiko penularan kepada manusia dan segala resiko yang berkaitan dengan pandemik.
Sehubungan dengan alokasi dana dari Pemerintah Indonesia sebesar US$57 juta (A$34 juta) untuk mengatasi ancaman penyakit ini, Australia memberikan dukungan sebesar $34 juta kepada Indonesia untuk membeli 50,000 paket Tamiflu, menguatkan sistem karantina hewan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendanai berbagai program LSM di wilayah Sulawesi Selatan dan Papua, serta menghubungkan Indonesia dengan berbagai universitas dan institusi di Australia untuk menyediakan ahli epidemi dan laboratorium.
Australia juga menyediakan ahli pengelola penyakit dan mendukung Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian Indonesia dalam menguatkan sistem pengawasan dan tanggap darurat.
Memperluas program HIV /AI DS Pengembangan proyek AusAID senilai $37 juta untuk Penanganan dan Perawatan HIV/ AIDS Indonesia fase II merupakan inisiatif kesehatan penting di tahun 2006.
Proyek ini mendanai proyek-proyek HIV dengan memperbaiki keamanan persediaan darah di berbagai rumah sakit, memperkenalkan layanan HIV di penjara-penjara, memulai berbagai program berbasis kepercayaan di Papua untuk mengurangi kecanduan alkohol yang berhubungan dengan kegiatan seks beresiko, dan melatih para polisi tentang strategi pengurangan bahaya jarum suntik.
Program ini membawa beberapa keberhasilan di tahun 2006, diantaranya kenaikan sebesar 400% anaka pengguna obat terlarang jarum suntik untuk masuk ke program jarum suntik dari 8,000 orang menjadi hampir 30,000.
Kampanye media di Papua melibatkan grup sepakbola provinsi – pemenang nasional saat ini – untuk meningkatkan kesadaran akan HIV dan kesehatan seksual.
AusAID juga bekerjasama dengan DPR dalam reformasi undang-undang narkotika, dan dengan pemerintah lokal membentuk rencana kerja HIV/AIDS dan peraturan daerah yang bertujuan mengurangi bahaya narkotika.
Pertengahan tahun 2006, AusAID melantik Koordinator HIV/AIDS baru untuk Indonesia yang memberikan usulan teknis mengenai HIV di Indonesia, dan sekaligus memperkuat kemitraan AusAID dengan berbagai lembaga dan stakeholder di Indonesia yang terlibat dalam penanganan HIV/AIDS.
Sebelum program selesai pada bulan Agustus 2007, tim perencanaan AusAID telah bertemu dengan para stakeholder dan mengunjungi berbagai proyek di lapangan.
Hasil temuan tim ini sedang dikaji, dan rancangan kerja selanjutnya akan disejajarkan dengan Rencana Kerja Nasional Indonesia di bidang HIV/AIDS.
Kesehatan ibu dan anak di Indonesia Tingkat kematian ibu yang melahirkan di Indonesia masih termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara terutama di wilayah Indonesia Timur, dimana sekitar 554 dari 100,000 wanita meninggal saat melahirkan di NTT, dan lebih dari 1,000 dari 100,000 wanita di Papua.
Di Australia hanya 6 dari 100,000 wanita yang meninggal saat melahirkan.
Di tahun 2006, dua program kesehatan ibu dan anak milik AusAID di Indonesia bagian Timur telah selesai – yaitu proyek Kesehatan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga di NTT dan NTB dan proyek Perbaikan Kesehatan Wanita di NTT dan Papua yang diimplementasikan oleh UNICEF.
Kedua proyek ini berhasil meningkatkan pengawasan saat persalinan dan pemeriksaan selama dan setelah kehamilan, memperbaiki kesadaran masyarakat, membuat manual tentang jender bagi pekerja kesehatan, dan uji coba inisiatif kesehatan untuk remaja putri.
AusAID telah memperpanjang pendanaan selama tiga tahun untuk mengimplementasikan proyek Kesehatan Wanita dan Anak di Papua dengan fokus pendekatan terpadu untuk memudahkan akses, kemampuan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi yang miskin, dan penyediaan kebutuhan kesehatan bagi wanita berusia produktif, bayi, batita, dan balita.
Sebuah program dengan jangka panjang empat tahun akan dimulai Juli 2007 di Provinsi NTT.
Melalui program ini, AusAID akan membantu Pemerintah Indonesia di tingkat nasional daerah untuk menerapkan strategi Membuat Kehamilan Aman, mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi dan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat Indonesia.
Fasilitas kesehatan baru untuk Bali Selesainya Australia Bali Memorial Eye Clinic merupakan proyek penting di tahun 2006 hasil dari bantuan Australia pasca pemboman Bali tahun 2002.
Klinik ini merupakan fasilitas kesehatan yang berdiri sendiri dan memiliki kapasitas untuk mengerjakan tiga operasi sekaligus, dan merupakan komponen terakhir bantuan Australia untuk bom Bali.
Klinik ini akan memiliki area yang luas, kamar pasien dengan 7 tempat tidur, fasilitas pelatihan ophthalmology, ruang belajar teater, dan beberapa ruangan untuk Dinas Kesehatan Provinsi.
Australia menyediakan prasarana, perlengkapan, dukungan teknis serta pelatihan tingkat tinggi agar klinik ini memiliki fasilitas kesehatan nomor satu dan menjadi tanda peringatan terkemuka untuk para korban pemboman 2002.
Saat selesai, klinik ini akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Bali dan menjadi bagian dari RS Indera.
Pembangunan dimulai Februari 2006, dan setelah semua instalasi dan pelatihan staff diselesaikan, klinik dijadwalkan akan dibuka pada Juli 2007.
Fasilitas ini memiliki potensi untuk mengurangi pasien yang buta di Bali dan menjadi pusat pelatihan terkemuka di kawasan regional.
Begitu juga dengan Unit Bakar di RS Sanglah yang memiliki 15 tempat tidur, juga merupakan bagian dari komitmen bantuan Bali.
Unit Bakar ini menjadi bagian dari ICU di RS Sanglah yang terdiri dari 14 tempat tidur ICU, 6 tempat tidur ICU bagi pasien dengan serangan jantung, dan sebuah ruang operasi.
Unit Bakar ini terbuka bagi semua pasien, dengan struktur biaya sesuai dengan kemampuan pasien.
Australia juga menyediakan berbagai jenis pelatihan bagi staf rumah sakit dan memperbaiki kualitas sistem korja melalui program bersama Australian Volunteers International.
Governance Uraian singkat Tahun 2006 menjadi tahun yang sarat akan kegiatan bagi Program Governance, dengan 12 lembaga pemerintah Australia bekerjasama melalui program Dana Kemitraan Pemerintahan (Government Partnership Fund/GPF) guna memperbaiki kemampuan economic governance dan pengelolaan sektor publik Indonesia.
Program ini berhasil menghubungkan 290 pejabat tinggi Australia dan Indonesia melalui berbagai kegiatan magang, seminar, dan lokakarya.
Peserta dari Australia meliputi Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, Departemen Perbendaharaan Australia, Bank Negara Australia, dan kantor Ombudsman Persemakmuran.
Pertukaran ini mendukung pelatihan ketrampilan langsung di area-area teknis yang dibutuhkan, konsep-konsep baru, dan praktik terbaik dalam pelayanan dan pengelolaan.
Program ini juga memfasilitasi berbagai jenis pelatihan di tahun 2006 untuk karyawan di tingkat menengah di berbagai institusi pemerintahan, sebagian besar di tingkat kabupaten dan provinsi.
Beberapa contoh, proyek Indonesia Australia Specialised Training secara langsung mengupayakan bantuan reformasi kepada Pemerintah Indonesia, dengan memberikan 350 jenis pelatihan untuk lebih dari 100,000 peserta hingga hari ini.
Sebagai contoh, sebuah proyek melatih para pelatih melalui lokakarya dengan 19 peserta dari kantor Direktorat Jenderal Pajak, berfokus pada kode etik, memperbaiki pelayanan, dan penegakan hukum.
Kesembilanbelas peserta ini kemudian melatih 800 karwayan dinas pajak lainnya di seluruh Indonesia, mendukung aplikasi kerangka kerja baru dalam administrasi perpajakan Indonesia.
Program Fasilitas Pengembangan Hukum memiliki empat penasehat utama yang terus memberikan anjuran dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam HAM, akses untuk mendapatkan keadilan, kejahatan antar negara, dan anti korupsi.
Penasehat Utama untuk Reformasi Judisial selama ini membantu Kejaksaan Agung mengelola 17,000 perkara dan membantu Pengadilan Agama memperbaiki layanannya terutama bagi wanita yang menyelesaikan perkara perceraian dan perselisihan harta kekayaan.
Di bulan April, Fasilitas ini meluncurkan Buku Panduan Bantuan Hukum – sebuah panduan komprehensif untuk masalah-masalah hukum di Indonesia.
Buku ini diluncurkan oleh Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM, dan diterima dengan baik sebagai sumber yang berguna: Hakim Agung meminta salinan buku untuk diberikan kepada setiap hakim di Indonesia.
Pemilihan umum: merubah bud aya politik Tahun 2006, Australia dan Asia Foundation menyediakan dana untuk 45,000 sukarelawan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Indonesia saat ini berada di tengah-tengah agenda luas reformasi demokratisasi dan desentralisasi.
Setelah berhasil melakukan kampanye pengawasan pemilu 2005, jaringan ini menjadi organisasi masyarakat nasional ternama yang membantu menguatkan proses demokrasi di Indonesia.
Jaringan ini secara aktif bekerja membantu mengubah budaya politik lokal agar lebih bertanggungjawab kepada publik dengan memberikan informasi dan mendidik pemilih tentang program-program para calon pemimpin dan dengan memfasilitasi debat publik mengenai isu-isu terkini dalam proses pemilihan di Indonesia.
Jaringan ini memiliki 70 juta anggota.
Di tahun 2007, beberapa proyek percontohan akan dilaksanakan untuck memperluas kapasitas pantauan dan laporan jaringan ini.
Mereka juga akan terus mewakili rakyat Indonesia dalam sistem pemilihan umum.
Tamf – manajemen ekonomi yang baik Australia memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui program Technical Assistance Management Facility (TAMF).
Bantuan Australia di bidang manajemen ekonomi negara memungkinkan Pemerintah Indonesia menyediakan landasan yang mendorong investasi swasta, memperketat prosedur pengadaan negara di tengah maraknya pemberantasan korupsi, dan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur besar.
Ini termasuk upaya pembuatan rencana pengelolaan resiko untuk mendukung pengembangan kapasitas tenaga batu bara menjadi 10,000 megawatt.
Australia juga mendukung upaya lelang 3G spectrum, yang memberikan keuntungan sebesar US$500 juta diluar pajak.
Dukungan kami dalam pengelolaan hutang juga menunjukkan kemajuan efektivitas dan kini menjadi model bagi negara-negara lain yang berhutang.
Hal ini juga diakui oleh pasar uang, yang bisa dilihat melalui tingkat hutang Moody yang menunjukkan persepsi resiko investor terhadap Indonesia membaik.
Dukungan TAMF memiliki dampak signifikan dalam peningkatan penghasilan negara dan membentuk pengelolaan pajak yang lebih adil dan efisien, dengan keuntungan pajak di tingkat nasional dan Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 45% dan 35% di tahun 2005.
Hasil evaluasi TAMF di pertengahan tahun 2006 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap motif dan kualitas layanan TAMF.
Donor-donor lain, termasuk Bank Dunia dan IMF, mengagumi kontribusi TAMF dan mengakui daya tanggap fasilitas ini dan para pekerjanya yang berkualitas tinggi.
Access – memberdayakan wanita dan rakyat miskin Program Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) bekerja di beberapa kabupaten miskin di Indonesia untuk memastikan bahwa suara para wanita dan rakyat miskin akan didengar.
Indonesia memiliki sumber daya dan kapasitas lokal yang sangat besar, namun suarasuara kaum wanita dan rakyat miskin seringkali tidak terdengar.
Situasi ini diperbaiki melalui pelatihan kepada fasilitator-fasilitator lokal untuk mengidentifikasi kesempatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merencanakan masa depan dan menumbuhkan keyakinan.
Hingga kini, ACCES telah melibatkan 63,000 orang dan menyediakan 350 dana hibah.
Kelompok masyarakat madani kini memainkan peran yang lebih penting dalam isu-isu daerah, meminta pemerintahan yang baik, dan turut berpartisipasi dalam berbagai jenis layanan dan masalah masyarakat.
Access di lapangan Suami Ibu Tija meninggal dunia 14 tahun yang lalu dan dia harus merawat ketiga anaknya sendiri, sekarang nenek berusia 52 tahun ini merasa hidupnya lebih baik.
Setelah menerima dua ekor kambing dari program ACCESS, Ibu Tija bergabung dalam kelompok peternakan hewan dan selalu datang pada setiap pertemuan.
Kini Ibu Tija bisa menyuarakan pendapatnya sendiri di berbagai pertemuan desa dan kelompok.
Ibu Tija kini memiliki keyakinan diri yang tinggi dan bahkan kini memiliki usaha tani rumput laut dengan salah satu anak lelakinya, dengan menggunakan modal yang ia peroleh dari ternak kambing.
Ia juga sedang berpikir untuk membuat kelompok penambak ikan mengacu pada model peternakan hewan sebagai bagian dari program yang didanai oleh ACCESS dan melihat masa depan yang cerah bagi diri dan keluarganya.
Pendidikan Uraian singkat Upaya-upaya Australia untuk membantu Indonesia meningkatkan standar pendidikan diseluruh wilayahnya mengalami kemajuan yang pesat di tahun 2006.
Program Pendidikan Dasar (Basic Education Program/BEP) akan menyediakan lebih dari 330.000 tempat-tempat baru bagi murid-murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan membangun dan memperluas 2000 sekolah diseluruh negeri, terutama di wilayah timur Indonesia.
Di Aceh, masyarakat yang terkena dampak tsunami dan konflik selama 30 tahun menerima bantuan untuk membangun kembali jaringan-jaringan sekolah mereka.
Dibawah program Rehabilitasi Pendidikan Aceh, sekolah-sekolah dibangun kembali dan diperbaiki, terutama disub-sektor pendidikan Islam dimana banyak anak-anak yang sangat miskin dapat belajar.
Sebagai tambahan, Program Masyarakat dan Pendidikan Aceh bekerja di wilayah-wilayah yang terkena konflik untuk membantu pembangunan kembali sekolah-sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Kedua program ini dimuat dalam bagian mengenai Aceh didalam buletin ini.
Sekolah baru akan meningkatkan tingkat pendidikan Di tahun 2006, AusAID telah memulai suatu program besar yang membantu pemerintah Indonesia memperkenalkan program wajib belajar 9 tahun bagi semua siswa.
Program Pendidikan Dasar AusAID berusaha mengatasi kurangnya akses kepada pendidikan lanjutan tingkat pertama, dengan fokus pada penyediaan lebih dari 330.000 tempat baru bagi pelajar SLTP dari kelas 1-3, dengan cara membangun dan memperluas 2000 sekolah.
Pembangunan dimulai di 13 provinsi tahun ini, kebanyakan di wilayah timur Indonesia, dan akan dimulai di 5 propinsi lainnya di awal tahun 2007.
Tahap pertama memastikan adanya sekitar 400 sekolah yang siap digunakan pada awal tahun ajaran baru bagi sekolah di Indonesia, dilanjutkan dengan pembangunan sekolah-sekolah lainnya dalam jangka dua hingga tiga tahun kedepan.
AusAID bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah Islam.
Salah satu komponen program ini adalah upaya Australia untuk memperbaiki kualitas dan manajemen pendidikan.
Sekolah-sekolah tersebut akan dibangun atau diperluas di daerah-daerah miskin dan terpencil dimana tidak terdapat sekolah, atau terdapat sekolah dengan kapasitas yang melebihi daya tampung.
Pembangunan sekolah-sekolah ini akan mempekerjakan masyarakat setempat dan bukan perusahaan-perusahaan komersil – melalui sistem-sistem konstruksi masyarakat milik Pemerintah Indonesia, dengan teknis pengawasan pendanaan dari AusAID agar sekolahsekolah tersebut memenuhi standar bangunan yang tinggi.
Selain digunakan oleh 300.000 siswa sekolah formal, fasilitas ini bisa digunakan untuk keperluan pendidikan non-formal, sehingga semua orang akan menerima keuntungan dari fasilitas ini, dan dengan demikian membuka kesempatan belajar bagi lebih banyak lagi orang di wilayah-wilayah yang terpencil dan yang sebelumnya tidak mendapat layanan yang baik.
BERINVESTASI pada manus ia melalui proses belajar Selama tahun 2006, AusAID terus membantu pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui program beasiswa pendidikan.
Inisiatif Beasiswa Australia yang baru diluncurkan bulan April lalu bertujuan untuk mengembangkan kemitraan, dan meningkatkan kepahaman, pengetahuan dan inovasi yang bersifat timbal balik di wilayah Asia Pasifik.
Inisiatif baru ini memayungi tiga program beasiswa Pemerintah Australia, yakni: Australian Development Scholarship (ADS), Endeavour Awards dan program beasiswa baru Australian Leadership Awards-ALA yang dikelola oleh AusAID.
Lebih dari 550 beasiswa pendidikan pasca sarjana ditawarkan ditahun 2006, termasuk 22 dari ALA.
Program ALA ini bersifat kompetitif secara regional, dan bertujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang dapat mempengaruhi reformasi kebijakan sosial dan ekonomi serta hasil-hasil pembangunan.
300 beasiswa ADS diberikan kepada warga negara Indonesia baik dari sektor swasta maupun pemerintahan.
Saat ini, program ini berjalan di 19 institusi perguruan tinggi di Australia, tetapi akan diperluas di 2007 untuk mencakup semua perguruan tinggi, sehingga secara signifikan akan memperluas pilihan belajar.
Program APS (Australian Partnership Scholarships), secara resmi dibentuk pada bulan April 2005 sebagai bentuk tanggapan atas bencana tsunami, yang menempatkan 235 penerima beasiswa di universitas-universitas Australia.
Pelamar-pelamar program ini diambil dari organisasi-organisasi kunci di Indonesia, dan sejumlah 600 penerima diharapkan akan ditempatkan di universitas-universitas Australia sebelum semester pertama dimulai di tahun 2008.
Mata Pencaharian Uraian singkat Faktor kunci dalam membantu orang mendapatkan kembali mata pencaharian mereka adalah dengan membantu mereka mengembalikan potensi mereka dalam perkembangan ekonomi.
Melalui Kemitraan Australia Indonesia (Australia Indonesia Partnership), Australia membantu meningkatkan mata pencaharian diseluruh wilayah Indonesia dengan meningkatkan kesempatan dan menyediakan ahli teknis lokal.
Sejak bulan Januari, AusAID telah bekerja dengan International Finance Cooperation (IFC) untuk program Kemitraan Usaha Swasta (Private Enterprise Partnership) untuk memberikan bantuan teknis untuk mendukung pengembangan sektor swasta di Aceh dan Nias.
Program bernilai $7 juta ini memperkuat iklim bisnis di Aceh dan Nias dengan berfokus kepada UKM dan memperbaiki potensi investasi yang dimiliki Aceh.
Program ini juga memperbaiki akses pendanaan bagi usaha lokal dengan cara memperkuat lembaga-lembaga keuangan mikro dan mendirikan suatu biro kredit on-line kecil.
AusAID juga menyediakan bantuan praktis untuk meningkatkan keamanan atas persediaan makanan di wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami dan konflik di Aceh.
Hibah sebesar $10 juta kepada World Food Programme pada bulan Desember 2005 lalu telah membantu tersedianya 1500 ton biskuit lokal, 7000 ton beras dan 930 ton mie yang telah dibagikan ke seluruh Aceh, dan hibah tersebut juga mencakup biaya transportasi dan penyimpanan persediaan makanan tersebut.
Juga di Aceh, tahun ini Australia telah bekerja untuk memulihkan sistem panen tahunan di wilayah pantai barat yang terkena dampak parah tsunami, termasuk dengan melatih para pelatih pertanian dan memperbaiki praktek-praktek pengelolaan tanah melalui demonstrasi langsung dan kunjungan dari petani ke petani.
Memperbaiki sistem perikanan Sebelum bencana tsunami, perikanan merupakan sumber penghasilan, pekerjaan dan mata pencaharian penting bagi banyak masyarakat Aceh.
Industri ini mempekerjakan lebih dari 94.000 orang, memiliki nilai produksi tahunan sekitar $75 juta per tahun, dan didominasi oleh tambak-tambak kecil yang menghasilkan udang dan ikan bandeng.
Udang galah yang diproduksi untuk keperluan pasar ekspor mencapai dua pertiga dari produksi tersebut, dan perikanan memegang peranan penting dalam mengurangi tekanan terhadap cadangan ikan laut.
Lebih dari setengah tambak-tambak di Aceh – sekitar 20.000 hektar – rusak akibat tsunami, dengan sekitar 9.000 hektar yang hancur total.
Lebih dari 80% tambak-tambak udang juga hancur, dan sekurangnya 40.000 orang kehilangan mata pencaharian mereka.
Australia memberikan bantuan sebesar $5 juta untuk membantu memperbaiki mata pencaharian di Aceh melalui Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR), dengan pengalokasian A$4 juta untuk pengembangan Industri Perikanan Aceh untuk membangun kembali tambak-tambak ikan dan membantu Pusat Pengembangan Perikanan Air Tawar mengembangkan praktek-praktek manajemen praktis bagi peternak ikan lokal.
Membentuk jaringan di sektor agribisnis Program Pengembangan Pemegang Agribisnis Kecil (Smallholder Agribusiness Development Initiative – SADI) dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan produksi pertanian dan kemiskinan pedesaan di wilayah timur Indonesia.
Tujuan utama SADI adalah mempertahankan pertumbuhan pedesaan dan pendapatan rumahtangga melalui peningkatan produktifitas, menciptakan akses ke pasar yang lebih baik, dan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah baik yang diluar maupun didalam lingkungan pertanian.
Tugas utama SADI adalah menciptakan jaringan yang lebih kuat antara pebisnis kecil di pedesaan dengan masyarakat Indonesia secara luas dan masyarakat ekonomi global dalam jangka panjang melalui insentif swasta, tanpa harus didukung terus-menerus.
Inisiatif ini telah memasuki tahap awal 6 bulan, setelah itu program senilai A$38 juta (Tahap I hingga akhir 2009) ini akan dilaksanakan bermitra dengan Program Pengembangan Kecamatan milik World Bank, the International Finance Corporation (IFC) dan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).
Kantor manajemen SADI yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan, telah mulai beroperasi dan dijadwalkan untuk dibuka secara resmi di bulan Januari, dan kesuksesan implementasi Tahap Pertama akan menjadi dasar bagi program ini untuk terus berkembang setelah 2010.
Tanggap Bencana Uraian ringkas Tanggapan terhadap bencana alam dan akibatnya terhadap masyarakat merupakan bagian dari pekerjaan utama program bantuan Australia.
Ini merupakan salah satu tugas terberat yang ditingani AusAID, karena bencana alam tidak dapat diprediksi ataupun dihindari.
Di tahun 2006, Indonesia masih berusaha mengatasi kehancuran akibat gempa bumi bulan Desember 2004, ketika ditimpa kembali oleh berbagai bencana alam lain yang menelan korban jiwa dan mengancam mata pencaharian.
Di awal Januari, hujan deras yang turun selama tiga hari menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di beberapa kabupaten di Jawa Timur, menewaskan sekurangnya 80 orang dan memaksa hampir 10.000 orang untuk mengungsi dari rumah mereka.
AusAID kemudian memberikan bantuan sebesar $200,000 untuk mengevakuasi para korban yang terluka dengan menyewa helicopter, mengirim bantuan darurat ke wilayahwilayah yang tak terjangkau dan membantu melihat seberapa besar kerusakan yang terjadi.
Australia juga membagikan berbagai keperluan darurat seperti obat-obatan, makanan, tenda, peralatan kebersihan bagi masyarakat yang rumahnya hancur.
Di bulan Mei, bencana alam berkekuatan 6.3 skala Richter menimpa provinsi DIY dan Jawa Tengah, menewaskan sekitar 6.000 orang dan mengakibatkan satu juta orang kehilangan tempat tinggal.
Australia memberikan total bantuan senilai $37,5 juta termasuk $7,5 juta digunakan untuk menyediakan perawatan medis dan bantuan berupa persediaan makanan, air, sanitasi dan tempat penampungan dan dana tambahan sebesar $30 juta digunakan untuk program bantuan jangka panjang.
Gempa tersebut terjadi dua minggu setelah proses evakuasi 20.000 masyarakat dari desa-desa sekitar Gunung Merapi di Jawa Tengah.
Getaran-getaran di sekitar gunung berapi tersebut mulai terasa di akhir April, dan di awal Mei, lava mulai mengalir, membahayakan masyarakat sekitar.
Australia memberikan kontribusi awal sebesar $100.000 kepada Palang Merah Indonesia untuk membantu proses evakuasi, tetapi setelah proses pengungsian awal, aktivitas gunung berapi mulai berkurang dan penduduk setempat diperbolehkan kembali kerumah masing-masing.
Australia juga memberikan bantuan saat tsunami menghantam pantai selatan Jawa di bulan Juli, menewaskan lebih dari 570 orang dan lebih dari 50.000 orang terpaksa mengungsi.
Walaupun terdapat kerusakan cukup parah terhadap bangunan-bangunan yang berjarak 500 meter dari pantai, prasarana dan sektor jasa yang tidak berlokasi dekat pantai masih berfungsi, termasuk listrik dan persediaan air.
Australia memberikan kontribusi sebesar $250.000 dalam bentuk bantuan darurat dan program bantuan bersifat jangka pendek hingga menengah.
Di tahun 2007, AusAID akan terus memantau kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah yang terkena dampak bencana, dan akan terus berdialog dengan Pemerintah Indonesia untuk menemukan cara terbaik mendukung masyarakat tersebut menuju masa depan.
Gempa bumi di Yogyakarta Gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta pada tanggal 27 Mei membawa kehancuran yang sangat dahsyat, dan Pemerintah Australia segera mengirimkan tim tanggap darurat yang terdiri dari 85 ahli bencana ke wilayah bencana tersebut.
Bantuan kemanusiaan Australia sebesar $7,5 juta diguanakan untuk menyediakan obat-obatan, perlengkapan rumah sakit dan bantuan, tim medis dan tim bedah, dua tim insinyur dan pelayanan, ahli logistik, dan ahli air dan sanitasi, guna membantu mengkoordinasi dan memberikan saran mengenai kebutuhan-kebutuhan.
Australia juga telah menyediakan dana untuk PBB, Palang Merah Indonesia serta LSMLSM lokal maupun LSM Australia untuk berperan aktif di lokasi-lokasi bencana.
AusAID juga menunjuk seorang ahli infrastruktur untuk menilai kerugian dan kerusakan yang dipimpin oleh BAPPENAS.
Para staf dan kontraktor AusAID bekerja di kantor lapangan di Yogyakarta, sementara lainnya bekerja di beberapa tim infrastruktur darurat untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan awal rekonstruksi yang mendesak hingga yang berjangka panjang.
Di bulan Juni, hibah senilai $30 juta disetujui untuk proyek penghancuran, perbaikan dan pembangunan yang bersifat mendesak hingga pembangunan yang berjangka panjang, dan segera setelah misi perencanaan program dimulai.
Kemudian dibentuklah program dua tahun Bantuan Masyarakat Yogyakarta-Jawa Tengah, yang menyediakan bantuan jangka pendek hingga menengah yang membantu keluargakeluarga serta masyarakat yang terkena gempa untuk segera kembali pada keadaan normal.
Di bulan November, Rencana Kerja Rutin Enam Bulanan yang pertama disetujui.
Tahun depan akan diupayakan tiga program utama, yaitu: program peningkatan klinik kesehatan, program hibah untuk rehabilitasi, dan program kesiapan sekolah.
Infrastruktur Uraian singkat Sepanjang tahun 2006, Program Infrastruktur memperhatikan program-program yang bersifat praktis yang memberikan hasil-hasil yang dapat dilihat.
EINRIP telah bekerja sama dengan Direktorat Pekerjaan Umum untuk menentukan proyek-proyek prioritas; dan Program Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI) telah dimulai.
Program pembangunan daerah, ANTARA, telah membuka kantor operasinya di Kupang bulan Maret lalu, dan telah menyelesaikan tahap persiapannya, mulai menerapkan gagasan-gagasannya untuk mengurangi kemiskinan di provinsi NTT.
Tugas utama ANTARA adalah membantu Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi yang berkepentingan serta rakyat di propinsi tersebut mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan provinsi tersebut menjadi salah satu yang termiskin di Indonesia.
Gagasan praktis tersebut meliputi bantuan teknis manajemen penyediaan obat-obatan dan perbaikan layanan ahli bedah, serta proyek-proyek untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan membantu industri pariwisata melalui Bantuan Pariwisata Manggarai Barat oleh Swiss dan Australia (West-Manggarai Swiss Australia Tourism Assistance/WISATA).
Periode program ANTARA adalah 10 hingga 15 tahun dan memiliki mandat untuk mengembangkan berbagai gagasan inovatif untuk mengatasi kemiskinan.
Program pinjaman dari Aus tralia untuk membangun jalan di wilayah timur Indonesia Program perbaikan jalan yang didanai oleh pinjaman bernilai besar ditujukan untuk membantu pembangunan ekonomi serta sosial di daerah, terutama di bagian timur Indonesia, dengan meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional.
Proyek Perbaikan Jalan untuk Wilayah Timur Indonesia (EINRIP) senilai $300 juta ini merupakan proyek berjangka waktu lima tahun dan menjadi sumber dana untuk memperbaiki jalan-jalan umum serta jembatan-jembatan yang rusak di sepanjang wilayah timur Indonesia.
Tambahan dana hibah sebesar $28 juta sedang disediakan untuk mendukung persiapan proyek dan memperkuat kemampuan Departemen Pekerjaan Umum dalam mengelola jaringan jalan nasional dan mengatasi bebagai permasalahan seperti perawatan jalan.
Sebuah tim persiapan dibentuk pada bulan Maret 2006 untuk bekerja lebih dekat dengan Direktorat Jenderal Jalan Tol di Departemen Pekerjaan Umum untuk menentukan proyek-proyek prioritas, melakukan survey yang rinci, dan memulai perancangan pembangunan akhir.
Upaya-upaya keselamatan sosial dan lingkungan kini sedang disiapkan dengan menggunakan pengalaman yang diperoleh dari proyek-proyek serupa, dan upaya-upaya tersebut merupakan bagian terpadu dari evaluasi dan perencanaan EINRIP.
Aceh Uraian singkat Proyek-proyek AusAID di Aceh menghasilkan kemajuan yang sangat pesat di tahun 2006.
Kegiatan perbaikan pasca tsunami berjalan lancar di pelabuhan Ulee Lheue, dan bantuan dari Australia telah membantu dalam membangun kembali sekolah-sekolah serta fasilitas-fasilitas baru.
Program LOGICA memberi kekuatan kepada penduduk setempat untuk memimpin upaya perbaikan lingkungan mereka, dan infrastruktur kesehatan telah ditingkatkan dan diperbaiki secara luas.
Pemerintahan Daerah Dan Prasarana Untuk Masyarakat di Aceh (LOGICA) Bencana tsunami yang terjadi merupakan bencana yang belum pernah dialami sebelumnya, dan telah memaksa pemerintah untuk berupaya keras mengatasinya dengan tenaga serta sumber daya yang terbatas.
Desa-desa berada dalam kondisi yang tidak menentu, dan di tengah kondisi tersebut masyarakat harus bangkit bersama untuk merencanakan masa depan, dan untuk melakukan peran aktif dalam memimpin dan mengawasi upaya pembangunan dan pemulihan desa.
LOGICA didirikan pada pertengahan tahun 2005 dengan tiga tujuan utama: menata kembali kepemilikan tanah melalui pemetaan tanah masyarakat, memperkuat pemerintah kelurahan dan membentuk kembali masyarakat-masyarakat tingkat desa melalui perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat, peningkatan keahlian serta hibah prasarana masyarakat.
Kelebihan dari pendekatan LOGICA terletak pada pendekatannya yang menaruh pusat perhatian pada masyarakat dan tindakan.
Fasilitator dari desa hidup bersama masyarakat yang dibantu olehnya, dan mereka telah melatih lebih dari 1.300 pemimpin desa, yang lebih dari setengahnya merupakan wanita, guna menyokong program pembangunan kembali desa-desa.
Jaringan fasilitator ini memimpin proses perencanaan desa tersebut dan telah membentuk komite-komite di 35 desa untuk mengelola hibah-hibah infrastruktur masyarakat.
Para pemeta tanah masyarakat di bawah LOGICA telah bekerjasama dengan penduduk desa, dan sebanyak 339 peta desa yang mencakup sekitar 70.000 bidang tanah terselesaikan pada akhir tahun 2006.
Peta-peta tersebut telah digunakan oleh lebih dari 50 organisasi untuk keperluan pemetaan desa, pembangunan kembali perumahan, dan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk penerbitan sertifikat tanah.
Peta-peta tanah tersebut digunakan oleh tim perencanaan tata ruang desa di bawah LOGICA, yang bekerja sama dengan para fasilitator dan komite-komite perencanaan desa untuk menghasilkan rencana tata ruang untuk membantu mengarahkan kegiatan rekonstruksi.
Di akhir tahun 2006, LOGICA akan selesai menghasilkan 82 rencana tata ruang desa, dan sebanyak 138 rencana tata ruang desa akan dihasilkan pada tahun berikutnya.
Sampai dengan pertengahan tahun 2007, sebanyak 200 desa di pantai utara dan pantai barat Aceh akan menerima dana hibah senilai $4,5 juta untuk membangun prasarana penting desa dan memperbaiki berbagai jembatan, jalanan, serta saluran air.
Di samping kemajuan proses rekonstruksi yang bersifat fisik, tujuan di tahun 2007 adalah untuk membantu masyarakat serta penyelenggara layanan pemerintah di daerah meneruskan amanat LOGICA untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi Aceh.
Pemulihan kesehatan di Aceh Program Pemulihan Bantuan Kesehatan di Aceh (Health Assistance Rehabilitation in Aceh Program - HARAP) telah membantu petugas-petugas kesehatan di Aceh membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat tsunami, dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif yang akan memperkuat pelayanan perawatan kesehatan di Aceh dalam jangka panjang.
Unit Gawat Darurat dan Klinik Gigi di RSU Zainoel Abidin, diperbaiki pada tahun 2005, dan sepanjang tahun 2006 HARAP melatih 40 dokter gawat darurat dan 25 perawat gawat darurat, dan memberikan pelatihan klinik kepada 60 perawat baru di rumah sakit tersebut.
Alhasil, pelayanan rumah sakit kini lebih diminati, waktu tunggu berkurang, dan tingkat keselamatan pasien yang sakit parah membaik.
Klinik Gigi juga mendapatkan manfaat dari bantuan Australia dalam hal rekonstruksi dan pelatihan.
Klinik Gigi tersebut kini memenuhi standar internasional, dan Kepala Dokter Gigi RSU Zainoel Abidinyang yang sempat dilatih di Australia, kini menjadi dokter gigi forensik pertama di Aceh.
HARAP juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Aceh untuk kembali memberikan pelayanan setelah kantor tersebut mengalami kehilangan tenaga staf serta sumber daya dalam bencana tsunami.
Pada tahun 2006, Dinas Kesehatan Propinsi dan dinas kesehatan setempat di penjuru Aceh telah mengembangkan rencana strategis kesehatan propinsi lima-tahun yang pertama di Indonesia (RENSTRA).
Dengan bantuan dari Australia, Dinas tersebut juga sedang mengembangkan peraturan-peraturan kesehatan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang pemerintahan Aceh yang baru dan telah melatih sebanyak 45 penyelenggara kesehatan.
Di samping hilangnya bidan-bidan yang terlatih akibat bencana tsunami, Aceh kini mengalami tingkat kelahiran yang lebih tinggi.
Bantuan Australia membantu akademi kebidanan di Banda Aceh mengatasi permasalahan tersebut.
Bantuan tersebut meliputi perbaikan dan penyediaan peralatan bagi bangunan dan fasilitas-fasilitas yang ada, serta bantuan keuangan bagi para pelajar.
Lebih dari 3.300 siswa perawat dan bidan yang mengalami kesulitan keuangan setelah bencana tsunami telah menerima bantuan dalam menutup biaya pendidikan mereka untuk tahun akademik 2005-2006.
Di tahun 2007, HARAP akan memusatkan perhatian pada upaya untuk terus menguatkan pelayanan kesehatan di Aceh melalui perbaikan infrastruktur dan pelatihan.
Pelabuh an Ulee Lh eue di Banda Aceh Pada tahun 2006, restorasi besar dilakuan terhadap pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh yang sama sekali hancur akibat bencana tsunami dan terpisah dari daratan utama.
Terminal feri yang baru dibangun menjadi rusak, dan lereng jalur tembus feri kehilangan alat pengangkat, bantal pelindung dan lerengan pelabuhannya.
Pusat listrik mengapung, yang diikat ke dermaga feri, terdorong ke daratan, dan dermaga mengapung yang digunakan oleh feri-feri yang cepat terbawa arus sampai ke Pulau Aceh, dan mendarat di sebuah karang.
Perbaikan-perbaikan darurat mulai dilakukan pada bulan Juni 2005, dengan dibangunnya terminal feri sementara yang baru dan dilakukannya perbaikan-perbaikan pada lerengan feri serta alat pengangkat.
Pada bulan Desember 2005, kegiatan feri di pelabuhan tersebut dibuka kembali dengan bangunan terminal sementara, yang memungkinkan dibukanya kembali feri mobil.
Pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap pelabuhan di tahun 2006 menghasilkan perbaikan yang signifikan terhadap benteng pemecah ombak sepanjang 1,4 km, pembangunan dermaga baru, dan pelabuhan tongkang yang dikhususkan untuk keperluan pengangkutan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pekerjaan rehabilitasi pasca-tsunami di pulau-pulau terdekat.
Di samping manfaat transportasi yang dihasilkan melalui kegiatan ini, pengalaman tersebut juga memberi manfaat bagi penduduk setempat di Aceh dengan mengembangkan keahlian serta rasa percaya diri mereka.
Afrida Nursanti, seorang insinyur pelabuhan di Aceh, mengatakan bahwa bencana tsunami tidak akan pernah merampas pengetahuan yang diperoleh penduduk setempat selama terlibat dalam kegiatan-kegiatan teknik pembangunan yang terjadi di pelabuhan tersebut.
Bantuan pembangunan perumahan Lebih dari 180.000 rumah hancur dalam bencana tsunami, mengakibatkan 500.000 orang kehilangan rumah mereka.
Pada tahun 2006, Australia membantu membangun lebih dari 1.250 perumahan sementara yang menampung lebih dari 8.000 orang, dan menyediakan kembali layanan air dan mandi.
Australia juga memberi bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan logistik berkaitan dengan pekerjaan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang terkena bencana.
Program pembangunan perumahan tersebut juga telah membantu LSM-LSM serta donor lain sehingga dapat mengakses kayu-kayu yang diperoleh dengan cara yang mendukung kelanjutannya, untuk melindungi hutan di Aceh selama masa rekonstruksi.
Mempertahankan standar kualitas terus menjadi unsur penting dalam pemberian bantuan pembangunan perumahan tersebut, dan Australia telah memberikan bantuan teknis serta pelatihan bagi penduduk setempat untuk mengawasi proses rekonstruksi yang berlangsung di daerahnya.
Membantu masyarakat membangun kembali jaringan sekolah mereka Bencana tsunami menewaskan sekitar 2.500 guru dan merusak atau menghancurkan lebih dari 2.100 sekolah (termasuk lebih dari 1.500 sekolah dasar dan sekitar 300 sekolah menengah).
Sekitar 150.000 siswa kehilangan akses terhadap fasilitas pendidikan.
Australia telah membantu dengan memberikan 10.000 buku teks dan sekitar 900 perangkat bangku dan meja sekolah kepada sekolah-sekolah di Aceh, dan dengan melatih guru-guru dan manajer-manajer di sejumlah 32 sekolah.
Program Rehabilitasi Pendidikan Aceh (Education Rehabilitation Aceh - ERA) memberi perhatian pada sub-sektor pendidikan Islam, di mana banyak anak-anak miskin dididik, dan merupakan bidang yang sedikit diminati oleh donor-donor lain.
Di bawah program tersebut, lima fasilitas pendidikan telah dibangun, termasuk dua sekolah Islam di Banda Aceh yang rusak parah dalam bencana tsunami.
Australia memberikan dana sebesar $870.000 untuk membangun kembali Sekolah Dasar MIN Lampisang di Aceh Besar yang terendam dan Sekolah Dasar MIN Merduati di Banda Aceh yang hancur total.
Program ERA terus memimpin kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pada 14 fasilitas pendidikan tambahan, mengimplementasikan berbagai kegiatan pelatihan guru; kini program tersebut menggairahkan kembali sistem kluster sekolah dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta guru-guru di 32 sekolah di wilayah pasca-konflik, Pidie.
Sebagai tambahan, lima fasilitas pendidikan telah dibangun sejak pertengahan tahun 2005, termasuk pusat pelatihan guru di Universitas Syiah Kuala, dan 14 fasilitas pendidikan lainnya sedang dalam proses pembangunan.
Rehabilitasi pendidikan pasca konflik Program Masyarakat dan Pendidikan – Aceh (the Communities and Education Program – Aceh, atau disingkat dengan sebutan CEPA) bertujuan untuk memperkuat masyarakat melalui rehabilitasi sekolah-sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahwilayah yang terkena dampak konflik di Aceh.
Sekitar 600 sekolah dibakar hangus selama bertahun-tahun berlangsungnya konflik di Aceh, dan meskipun beberapa di antaranya telah dibangun kembali, kualitas pendidikan terus menurun dan terdapat sedikit guru-guru yang bersedia bekerja di wilayah-wilayah tersebut.
Program tersebut dimulai pada bulan Januari dengan suatu percobaan dan kini telah bergerak ke tahap implementasi desain, dimulai di tujuh sekolah di kecamatan Bireuen, tempat di mana sebagian besar konflik tersebut berpusat.
Proyek tersebut mendorong masyarakat untuk mengambil peran kepemimpinan dan kepemilikan dalam proses pembangunan kembali dan pengembangan sekolah-sekolah mereka, dan bekerja sama secara ketat dengan dinas-dinas pendidikan, pengawaspengawas pendidikan, dan kepala serta pimpinan sekolah.
Strategi Negara Baru Kini suatu Strategi Negara baru sedang dikembangkan untuk mengarahkan prioritas-prioritas pembangunan Australia di Indonesia untuk tahun 2007-2011.
Sebagaimana digambarkan dalam Strategi Bantuan Australia (White Paper), Bantuan Australia: Mendorong Kemajuan dan Stabilitas strategi baru tersebut akan memberikan penekanan yang lebih besar pada hasil-hasil kinerja dan memberikan kerangka tunggal untuk keseluruhan upaya-upaya pembangunan pemerintah.
Sejalan dengan fokus White Paper dalam hal kemitraan, Strategi Negara Indonesia akan berupaya memaksimalkan hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia serta donor lainnya guna mendukung reformasi serta memastikan tercapainya efektivitas.
Strategi tersebut akan dibuat sedemikian rupa guna mencerminkan berbagai pertanyaan utama mengenai kepentingan-kepentingan nasional Australia dalam kaitannya dengan Indonesia, serta peran bantuan pembangunan asing dalam memberikan kontribusi terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.
Strategi tersebut akan berupaya mencari cara agar Australia dapat memastikan terbentuknya program yang terfokus, tepat sasaran dan fleksibel, serta realistis mengenai sasarannya dan memberikan kerangka-kerangka pelaksanaan yang mampu membuahkan hasil di seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan asing yang dapat dilakukan di Indonesia.
Strategi tersebut akan selesai pada bulan April 2007.
Sejalan dengan fokus White Paper dalam hal kemitraan, Strategi Negara Indonesia akan berupaya memaksimalkan hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia serta donor lainnya guna mendukung reformasi serta memastikan tercapainya efektivitas.
Rencana anti-korupsi untuk pembangunan 2008–13 Latar belakang Indonesia dan Australia memandang korupsi sebagai masalah dalam pembangunan.
Korupsi menghancurkan kepercayaan dan akuntabilitas publik serta menyelewengkan sumber daya masyarakat yang menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan.
Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Pemberantasan Korupsi 2004 –2009 (RAN-PK) menyatakan: Korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang mencemaskan yang telah meluas dan merambah ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan bertambahnya angka kemiskinan absolut.
Sebagai negara donor bilateral terbesar bagi Indonesia, Australia memainkan peranan penting dalam membantu Indonesia mencapai sasaran pemberantasan korupsi.
Meskipun bantuan pembangunan di bawah Kemitraan Australia-Indonesia kurang dari 0,5 persen dari seluruh pengeluaran Pemerintah Indonesia, bantuan yang tepat dapat menghasilkan dampak yang besar.
Kemitraan Australia-Indonesia memandang bantuan bagi pemberantasan korupsi sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan Indonesia dan kepastian bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hasil pembangunan yang lebih baik.
Kemitraan Australia-Indonesia percaya bahwa tanpa pemberantasan korupsi, Millenium Development Goals (MDGs) akan sangat sulit dicapai.
Rencana Anti-Korupsi untuk Pembangunan ini (Rencana Anti-Korupsi) mencerminkan keinginan Australia dan Indonesia untuk bekerja sama memerangi korupsi di Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi.
Rencana Anti-Korupsi ini berada di bawah Strategi Kerjasama Pembangunan Kemitraan Australia- Indonesia periode 2008–2013.
Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan dan dipantau melalui Strategi Kerjasama.
Baik Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi pada tingkat internasional maupun dalam negeri dengan meratifikasi perjanjian multilateral seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (the United Nation Convention Against Corruption/UNCAC) dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum tindak korupsi di dalam negeri dan antar negara.
Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menunjukkan kemauan politik yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi tuan rumah Konferensi Negara untuk Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi yang kedua.
Meskipun korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius, berbagai langkah penting telah dilakukan selama satu dekade sejak Indonesia mengalami transisi menuju negara yang demokratis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003 dan selama lima tahun terakhir berhasil membangun reputasi yang kuat dan memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.
Pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai pemerintahannya di atas landasan kemauan memberantas korupsi yang kuat dan dalam waktu singkat mengeluarkan instruksi presiden mengenai pemberantasan korupsi yang menginstruksikan langkah yang harus diambil jajaran eksekutif untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Pada tahun 2005, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengeluarkan RAN-PK yang berisi tindakan yang perlu diambil oleh pihak eksekutif untuk mengurangi dan mencegah korupsi.
Upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah berjalan seiring dengan berkembangnya kelompok masyarakat sipil dan media massa yang kritis.
Sambutan pembukaan Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Pihak Negara untuk UNCAC yang kedua sebagaimana dikutip dibawah ini menunjukkan tekad kuat Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi: “Saya tekankan bahwa korupsi adalah musuh masyarakat nomor satu di Indonesia.
Kita membencinya, kita mengutuknya, dan kita tidak bisa menoleransinya
Korupsi yang merajalela menurunkan kualitas hidup seluruh bangsa terutama masyarakat miskin.
Korupsi melahirkan kejahatan lainnya dan menggerus moral masyarakat … Korupsi merupakan hambatan besar dalam upaya kita mencapai Millenium Development Goals.” 
Tujuan Rencana Anti-Korupsi ini merupakan rencana aksi bersama untuk bantuan Australia terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia untuk jangka waktu 2008–2013 yang akan dilaksanakan melalui seluruh program bantuan Australia.
Rencana Anti-Korupsi ini merupakan langkah awal kemitraan jangka panjang antara Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk membantu mengurangi perilaku korup secara berkelanjutan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Ruang lingkup Sejalan dengan tujuan mendukung Indonesia dalam pemberantasan korupsi, Rencana Anti- Korupsi memperkuat tiga pilar utama RAN-PK: (i) Pencegahan; (ii) Penindakan; (iii) Pemantauan dan Evaluasi.
Pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini juga akan dipandu dengan pendekatan dari Kebijakan Anti-Korupsi untuk Bantuan Luar Negeri untuk Pembangunan Australia yang dikeluarkan pada bulan Maret 2007 yaitu (i) Membangun konstituen anti-korupsi; (ii) Mengurangi peluang terjadinya korupsi; dan (iii) Mengubah insentif bagi perilaku korup. 
Rencana Anti-Korupsi ini terdiri dari empat bagian: Prinsip Acuan; Bidang Prioritas; Pendekatan Pelaksanaan; dan Pemantauan dan Evaluasi.
Prinsip bantuan anti-korupsi Bantuan anti-korupsi Kemitraan Australia-Indonesia akan dipandu oleh prinsipprinsip berikut: 
Kedua belah pihak akan mendorong terjadinya dialog antar kementerian dan institusi pemerintah dari masing-masing negara yang akan menyumbangkan masukan bagi pembahasan kebijakan yang melandasi keputusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Sebagai contoh, departemen dan badan Pemerintah Australia akan bekerjasama untuk mengharmoniskan bantuan anti-korupsi dibawah Kemitraan Australia-Indonesia.
Australia akan bekerja sama dengan negara donor lain dan masyarakat sipil serta mendorong koordinasi, kerjasama dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi Pemerintah Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh Australia akan melengkapi, tidak menggantikan, kepemimpinan KPK dalam koordinasi donor.
Bantuan akan tetap fleksibel agar dapat merespon perubahan strategi pemberantasan korupsi Indonesia.
Revisi RAN-PK yang tengah berjalan dalam upaya menselaraskan dengan UNCAC, perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap selanjutnya, dan kemungkinan adanya kebijakan baru pemerintah setelah pemilihan umum tahun 2009 menimbulkan kemungkinan perlunya Rencana Anti-Korupsi ini ditinjau ulang dan diubah sesuai dengan kebutuhan.
Dukungan Australia bagi perubahan tersebut akan dilandasi oleh analisis yang memadai.
Guna mendukung desentralisasi penyediaan pelayanan dasar, bantuan di tingkat lokal akan semakin diutamakan.
Sebagaimana tertuang di Strategi Kerjasama, propinsi yang menjadi prioritas bantuan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Aceh.
Fokus bantuan pada tingkat lokal akan ditentukan secara kasus per kasus namun diarahkan untuk saling melengkapi dengan inisiatif donor lain dan program Pemerintah Indonesia dan dapat menimbulkan dampak kumulatif berkurangnya korupsi dan perbaikan tata pemerintahan di lokasi tersebut dan menjadi model bagi pemerintah daerah lainnya.
Bantuan akan diberikan dengan cara yang mendukung penerapan berbagai prakarsa anti-korupsi pada tingkat regional dan global yang relevan dengan Indonesia seperti UNCAC, Asian Development Bank-Organization for Economic Co-operation and Development (ADB-OECD) Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific, dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption Taskforce.
Bantuan akan bersifat jangka panjang dengan tujuan untuk mendukung reformasi berkelanjutan yang akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
Alasan utama Kemitraan Australia-Indonesia mendukung pemberantasan korupsi adalah untuk meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan.
Strategi Kerjasama mengindikasikan bahwa Australia akan meningkatkan penggunaan sistem Indonesia dalam penyaluran bantuan.
Dalam konteks tersebut bantuan yang memperkuat sistem Indonesia dalam pengelolaan bantuan luar negeri akan menjadi prioritas.
Mendorong kerja sama antara negara donor dan Pemerintah Indonesia dalam melakukan penilaian, survei dasar, dan pemantauan terhadap kemajuan dan kinerja pemberantasan korupsi.
Resiko terjadinya korupsi dalam bantuan dibawah Kemitraan Australia-Indonesia akan diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: Semua kegiatan bantuan akan mendukung partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi proyek yang bertujuan untuk meningkatkan tata-laksana dan pengawasan kegiatan.
Pelajaran yang diambil dari penanganan dugaan korupsi yang terjadi di proyek akan diinformasikan kepada Pemerintah Indonesia dan negara donor lainnya untuk mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan dalam menangani praktik korupsi dalam kegiatan pembangunan.
Kegiatan bantuan juga akan mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh mitra dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut.
Sebagai bagian dari perancangan kegiatan bantuan, Pemerintah Australia dan Indonesia akan menyepakati protokol komunikasi yang akan ditempuh kedua belah pihak manakala terjadi dugaan praktik korupsi.
Prinsip komunikasi yang terbuka terbuka dan segera sejak dugaan muncul akan diterapkan dalam semua kasus.
Kegiatan bantuan dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah, menemukan dan menindak praktik kecurangan dan korupsi.
Manakala terdapat tingkat resiko korupsi yang tinggi, kegiatan bantuan akan dilengkapi dengan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Anti-Corruption Action Plan – ACAP) yang akan dirumuskan bersama oleh Pemerintah Australia dan Indonesia pada tahap rancangan kegiatan.
ACAP akan merinci tindakan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, termasuk memperbaiki pengadaan barang dan jasa, audit, pengawasan terhadap proyek dan pelibatan serta pengawasan oleh masyarakat.
Manakala dimungkinkan peluang korupsi akan dikurangi dengan cara memperkuat sistem yang telah ada daripada menciptakan sistem yang baru.
Perjanjian Kerjasama setiap kegiatan bantuan akan menetapkan tanggung jawab Pemerintah Australia dan Indonesia terkait dengan penanganan keluhan, pengawasan, audit, pemberian sanksi dan penyelidikan serta penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Bidang prioritas bantuan anti-korupsi Pilar 1: Pencegahan Korupsi Bantuan untuk mencegah korupsi akan menjadi fokus utama Rencana Anti-Korupsi ini.
Bantuan pencegahan diutamakan di tingkat lokal dan difokuskan pada bidang berikut:
Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyediaan layanan publik melalui perbaikan proses pemerintahan, khususnya dalam pembuatan anggaran, pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa publik.
Penguatan kapasitas pengawasan pemerintah, termasuk didalamnya lembaga pemberantasan korupsi dan audit, ombudsman, lembaga perwakilan, komunitas warga dan masyarakat sipil.
Penguatan lembaga demokrasi, termasuk kemampuan dan daya tanggap lembaga perwakilan dan kualitas serta integritas proses pemilihan umum.
Reformasi sektor publik di tingkat lembaga, direktorat atau pemerintah daerah dimana proses reformasi telah berjalan.
Pilar 2: Penindakan Korupsi Bantuan penindakan korupsi akan difokuskan di tingkat nasional dan diarahkan pada bidang berikut:
Perbaikan kinerja penyelidikan, penuntutan serta pembuatan keputusan pengadilan atas dugaan tindak pidana korupsi;
Penguatan lembaga penindakan korupsi seperti KPK dan Kejaksaan Agung;
Peningkatan pemulihan aset dan pengembalian hasil kejahatan korupsi ke anggaran Pemerintah Indonesia.
Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Fokus utama pilar pemantauan dan evaluasi adalah:
Mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam melakukan penilaian kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kepatuhan yang bersifat administratif maupun dari aspek kegunaan bagi penerima manfaat.
Mendukung pihak non negara untuk melakukan analisa terhadap kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pendekatan pelaksanaan bantuan anti-korupsi Keberhasilan pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini akan sangat bergantung pada upaya ‘mengarusutamakan’ (mainstreaming) pemberantasan korupsi melalui program bantuan Australia untuk Indonesia.
Hal ini berarti sudut pandang pemberantasan korupsi melingkupi semua aspek pengelolaan program—mulai dari konsep, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini akan membutuhkan: Perencanaan strategis—program bantuan Australia telah diarahkan agar sejalan dengan rencana pembangunan Pemerintah Indonesia; dengan demikian Australia dan Indonesia akan memastikan bahwa perencanaan bantuan ke depan terkait dengan bidang yang menjadi prioritas dalam Rencana Anti-Korupsi ini.
Rencana sektoral untuk program dibawah Strategi Kerjasama akan mempengaruhi pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi.
Analisa sektoral —program dan rancangan untuk kegiatan baru akan didukung analisa mengenai sifat dan sebab korupsi dalam sektor yang bersangkutan.
Pengukuran kinerja—sasaran pemberantasan korupsi telah diarusutamakan ke dalam kerangka pengukuran kinerja tahunan dari Strategi Kerjasama agar tingkat efektivitas pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini dapat dilaporkan setiap tahun.
Capaian sasaran pemberantasan korupsi akan diukur di tingkat operasional melalui kerangka pengukuran kinerja di tingkat sektoral dan inisiatif dan rencana pemantauan dan evaluasi.
Mitigasi resiko korupsi—manakala dilakukan uji coba sistem penyaluran bantuan yang baru atau bilamana sebuah inisiatif bantuan mengandung resiko korupsi lebih besar dari pada biasanya, Rencana Aksi Anti-Korupsi (ACAP) khusus untuk inisiatif tersebut akan dibuat bersama oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari proses perancangan kegiatan (Lihat bagian Prinsip dari Rencana Anti-Korupsi ini).
Contoh bantuan Australia untuk pemberantasan korupsi di Indonesia Penguatan kelembagaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kerja sama Australia dengan KPK telah memberikan sumbangan pada peningkatan kapasitas penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi melalui pelatihan mengenai budaya dan tipologi korupsi, penanganan dan pengelolaan barang bukti, pengawasan melekat, penanganan informasi dan penyamaran.
Australia juga mendukung Analisa Kebutuhan Pelatihan yang telah digunakan KPK sebagai acuan untuk mengembangkan program pelatihan dua tahunan yang pelaksanaannya dibantu oleh Australia dan negara donor lain.
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pada tahun 2007 Australia bekerja sama dengan BAPPENAS merancang sebuah program untuk mendukung agenda penguatan pengadaan publik yang merupakan salah satu bidang utama dalam RAN-PK.
Mitra utama bantuan ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (LKPP) yang dibentuk pada Desember 2007.
Pemerintah daerah Program Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh (LOGICA) yang didukung Australia pada awalnya merupakan program rehabilitasi pemerintahan pasca tsunami di Aceh yang difokuskan pada tingkat kecamatan dan desa.
Dalam perkembangannya LOGICA mencakup perbaikan pelayanan masyarakat dan pemerintahan melalui kegiatan yang menekankan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat mengacu pada konsep “Masyarakat yang Aktif dan Pemerintah yang Tanggap”.
Melalui LOGICA Australia mendukung pemerintah daerah yang memiliki komitmen, diawali dari Kabupaten Aceh Barat, membuat pos pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.
Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat korban tsunami dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang terkait dengan jatah rumah yang dibangun untuk korban tsunami, persetujuan untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan, dan pengurusan akta kelahiran, kematian dan pernikahan yang lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan dari pada sebelumnya.
Sistem tersebut sangat berhasil sehingga pemerintah daerah lainnya di Aceh melakukan upaya serupa dengan dana sendiri.
Pendidikan dasar Basic Education Program (BEP) menerapkan pendekatan pembangunan sekolah berbasis masyarakat untuk pembangunan sekitar 2000 sekolah di seluruh Indonesia.
Pendekatan ini memberdayakan masyarakat dalam mengawasi proyek dan anggaran serta memberikan kontribusi pada semakin meningkatnya tuntutan untuk penyediaan pelayanan dasar yang lebih baik.
Pendekatan ini juga dianggap sebagai cara terbaik untuk menjamin kualitas bangunan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi.
Pemantauan dan evaluasi rencana anti-korupsi Selain mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam mengukur kinerja pemberantasan korupsinya, Australia juga akan melakukan evaluasi efektivitas bantuannya baik program yang khusus diperuntukkan bagi pemberantasan korupsi maupun program sektoral yang berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi.
Dalam pelaksanaannya, merupakan hal penting bahwa ada pelajaran yang diperoleh dari evaluasi tersebut dan menjadi informasi bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Rencana Anti-Korupsi ini menerapkan pendekatan tiga tingkat dalam pengukuran kinerjanya yaitu tingkat makro, tingkat keseluruhan program di Indonesia dan pengamanan di tingkat kegiatan.
Pertanyaan terkait dengan pengukuran kinerja pemberantasan korupsi adalah:
Pada tingkat negara, apakah korupsi di Indonesia meningkat atau menurun?
Seberapa efektif program bantuan Australia mendukung Indonesia mengurangi korupsi ditinjau dari Rencana Anti-Korupsi ini?
Seberapa efektif program bantuan Australia memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem Australia dan Indonesia untuk mengamankan (safeguarding) program bantuan dari korupsi?
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan
Dokumen Rancangan
Juli 2010
Daftar Isi
Daftar Singkatan dan Konsep Utama
Sektor Hukum dan Keadilan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pemerintah Indonesia 2005-2025 menyebutkan bahwa ‘pembangunan hukum’ termasuk:
perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis
Istilah “sektor hukum dan keadilan” akan sering digunakan di dalam dokumen rancangan ini untuk mengacu pada seluruh sektor yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas
Dalam sektor ini, fokus utama AIPJ adalah badan-badan peradilan, badan-badan penuntutan, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia
‘Supremasi Hukum’
Supremasi hukum adalah asas yang menyatakan bahwa perorangan, organisasi, dan pemerintah diatur oleh hukum dan bukannya oleh tindakan sewenang-wenang
Hal ini menjadi landasan pendukung bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta memungkinkan masyarakat merencanakan dan menjalani kehidupan sesuai pilihan mereka masing-masing
Pemerintah Indonesia mendefinisikan supremasi hukum sebagai, antara lain, ‘dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.’
Dokumen ini menggunakan definisi yang sama untuk istilah ‘supremasi hukum’
‘Akses terhadap keadilan’
Akses terhadap keadilan menjadi landasan pendukung supremasi hukum, dan oleh karenanya menjadi komponen penting dalam demokrasi
Strategi Nasional Indonesia untuk Akses terhadap Keadilan mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai ‘keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.’
Dokumen ini mengunakan definisi yang sama untuk istilah ‘akses terhadap keadilan’
‘Layanan hukum’ dan ‘informasi hukum’
Istilah ‘layanan hukum’ akan digunakan untuk merujuk ke berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya
Layanan-layanan ini termasuk:
penyelesaian sengketa melalui pengadilan;
nasihat-nasihat hukum dan perwakilan hukum (termasuk bantuan hukum);
penuntutan terhadap perorangan yang dituduh melakukan korupsi; dan
pengawasan yang dilakukan komisi-komisi hak asasi manusia dan masyarakat sipil guna memastikan akuntabilitas publik lembaga-lembaga hukum dan keadilan
Istilah ‘informasi hukum’ akan digunakan untuk mengacu pada segala informasi yang berhubungan dengan pengelolaan instansi (keuangan, sumber daya manusia, beban perkara, dsb) dan fungsi-fungsi teknis (putusan hakim, tuntutan jaksa, dsb) dari lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan
Ringkasan Eksekutif
Berbagai reformasi struktural positif yang signifikan di sektor hukum dan keadilan Indonesia telah dilakukan dalam sepuluh tahun belakangan ini, termasuk pemisahan lembaga peradilan dari pemerintah eksekutif, pengakuan atas berbagai hak asasi manusia, dan juga dibentuknya beberapa lembaga pengawas baru dan khusus
Namun, sektor ini tetap menghadapi berbagai tantangan, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga utama di sektor ini
Krisis kepercayaan publik terhadap sektor hukum dan keadilan menuntut strategi yang mampu untuk mendorong adanya dukungan publik yang memadai, sektor ini tidak akan mampu menarik personel, sumber daya dan hubungan konstruktif dengan masyarakat sipil yang diperlukan dalam rangka menjalankan reformasi yang positif
Pentingnya sektor hukum dan keadilan untuk tujuan pembangunan Indonesia yang lebih luas, dan fakta bahwa Indonesia baru-baru ini telah membuat beberapa komitmen tingkat tinggi untuk melakukan reformasi di sektor ini, serta adanya hubungan penting dengan lembaga-lembaga terkait di Australia merupakan alasan utama Australia untuk terus memberikan dukungan bantuan kepada sektor ini
Bidang Sasaran
Fokus utama AIPJ ialah bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan keadilan tingkat nasional guna mentransformasikan komitmen-komitmen reformasi tingkat tinggi yang dibuat dalam sepuluh tahun terakhir menjadi perbaikan-perbaikan kongkrit dalam hal interaksi masyarakat dengan sektor ini
Fokus ini sejalan dengan fase selanjutnya dalam arah reformasi sektor hukum dan keadilan di Indonesia, yang telah berkembang mulai dari periode awal reformasi (sebelum 1998) menjadi sebuah fokus pada perancangan standar-standar dan lembaga-lembaga baru (1998-2003) dan kemudian melalui penekanan pada pembentukan dan “uji coba jalan” lembaga-lembaga tersebut (2004-2009)
Dalam rangka mendukung fase selanjutnya dalam pembangunan sektor hukum dan keadilan Indonesia, bantuan Australia melalui AIPJ akan ditargetkan pada prioritas-prioritas yang telah diidentifikasikan oleh Indonesia sebagai kepentingan utama dari sektor ini dan yang akan memberikan dampak yang lebih bermakna dan berkelanjutan
Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
meningkatkan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk meningkatkan penggunaan sidang pengadilan keliling dan pembebasan biaya perkara);
meningkatkan kapasitas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam kaitannya dengan kejahatan-kejahatan korupsi;
meningkatkan publikasi dan kegunaan putusan-putusan pengadilan serta laporan tahunan lembaga-lembaga utama peradilan;
memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum (termasuk memberikan dukungan bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU Bantuan Hukum); dan
mendukung kapasitas masyarakat sipil dan komisi-komisi hak asasi manusia untuk mendukung reformasi di sektor hukum dan keadilan
Kemitraan dengan Indonesia
AIPJ akan dibangun berdasarkan bantuan yang telah diberikan AusAID kepada sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini, dengan terus meningkatkan secara bertahap dukungan Australia di sektor ini
Walaupun AIPJ akan memanfaatkan hubungan dan keahlian yang telah dibentuk selama satu dasawarsa ini, implementasinya akan berbeda dengan bantuan sebelumnya dalam beberapa hal utama
AIPJ akan diselaraskan dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan
Saat ini berbagai kerangka hukum dan kebijakan (termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-14) menunjukkan adanya komitmen yang jelas dan prioritas-prioritas yang muncul untuk mereformasi sektor ini, meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal
Bantuan Australia hanya akan mewakili sebagian kecil sumber daya keseluruhan di sektor ini, namun sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan hanya untuk reformasi pada sektor ini mengingat anggaran Pemerintah Indonesia hampir seluruhnya digunakan untuk pengeluaran rutin, dan banyak organisasi masyarakat sipil utama bekerja dengan mengandalkan pendanaan dari donor
Untuk dapat mendukung reformasi, AIPJ akan difokuskan untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan melalui kontribusi pada prioritas-prioritas yang telah disebutkan di atas – termasuk, bila dimungkinkan, mendukung kerja sama konstruktif antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil dalam prioritas-prioritas tersebut
Pendekatan AIPJ dalam bekerja di bidang-bidang yang telah diidentifikasi akan mencakup komitmen kuat untuk mengembangkan kemitraan dan mempromosikan dialog kebijakan antara lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dan Australia
Hal ini dilakukan dalam rangka mengakui makin meningkatnya kepentingan pemerintah Australia dalam membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia, dan fakta bahwa beberapa kegiatan yang tergolong paling sukses yang diberikan melalui bantuan Australia sebelumnya bagi sektor ini terjadi karena adanya hubungan baik antarlembaga terkait di kedua negara (peer-to-peer)
Pendekatan AIPJ akan mencakup upaya meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga utama sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan (termasuk inisiatif-inisiatif yang didanai oleh donor seperti AIPJ) dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan sektor ini
Kegiatan-kegiatan yang didanai AIPJ akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program secara langsung serta agar dapat bersikap tanggap terhadap perubahan yang terjadi secara cepat di lingkungan hukum di Indonesia
Aturan tata kelola AIPJ akan mencerminkan pentingnya kedua pemerintah bekerja dalam kemitraan yang sungguh-sungguh pada sektor ini
Tata kelola AIPJ dilaksanakan melalui sebuah Dewan Kemitraan yang terdiri dari perwakilan ex-officio  dari berbagai lembaga Indonesia dan Australia
Dewan ini akan mendorong kerja sama antara pemerintah kedua negara dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan AIPJ sejalan dengan prioritas sektor hukum dan keadilan pemerintah Indonesia
Sebagai tambahan, AIPJ akan dikelola oleh Direktur Kemitraan untuk mendorong keberlanjutan hubungan yang telah dibentuk antara mitra-mitra Australia dan Indonesia melalui AIPJ agar dapat bertahan melampaui masa kontrak dengan pihak kontraktor pengelola
Hasil yang Diharapkan
Saat berakhirnya AIPJ, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia diharapkan akan mampu menyediakan layanan dan informasi hukum berkualitas kepada masyarakat
Peningkatan ini akan mencakup, contohnya, diperkenalkannya kebijakan-kebijakan pengadilan (seperti pembebasan biaya dan sidang pengadilan keliling) guna menyediakan layanan penyelesaian sengketa kepada jumlah dan ragam pencari keadilan yang lebih besar;
publikasi rutin yang berisi alasan-alasan jelas untuk penuntutan atau pembatalan penuntutan perkara korupsi;
akses jejaring (online) terhadap berbagai laporan tahunan dari beberapa lembaga utama maupun terhadap putusan-putusan atas tiap-tiap perkara; berkurangnya ketergantungan pada pendanaan dari donor untuk bantuan hukum; dan pengawasan dan analisis yang lebih kuat terhadap sejauh mana lembaga-lembaga terkait dapat menjamin hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan
Hasil-hasil ini akan berkontribusi kepada tingkat kepercayaan publik yang lebih besar terhadap kemampuan sistem hukum formal Indonesia dalam memberikan putusan dan pengaturan yang adil, mudah diakses, transparan, dan dapat diprediksi bagi seluruh masyarakat
Hal ini merupakan sebuah prasyarat bagi Indonesia dalam mencapai tujuan jangka panjangnya bagi terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia —dan oleh karena itu, menjadi prasyarat bagi terciptanya konsolidasi demokrasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas
PENDAHULUAN
1.1 Tujuan dan Struktur Dokumen
Dokumen rancangan ini menyarankan dilanjutkannya kemitraan antara Australia dan Indonesia di sektor keadilan melalui sebuah program bantuan baru yakni Kemitraan Indonesia Australia untuk Keadilan (AIPJ)
Tujuan utama AIPJ adalah untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan jangka panjangnya—sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025—yakni terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia
Lembaga-lembaga hukum dan keadilan yang bekerja dengan baik dan sebuah pemerintahan yang tunduk pada supremasi hukum merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi, politik, dan sosial, serta dalam konsolidasi demokrasi
Dokumen ini mengakui bahwa sektor hukum dan keadilan Indonesia sangatlah beragam, luas, kompleks dan baru saja keluar dari berbagai hambatan sejarah yang mempengaruhi perkembangannya
Sejalan dengan ini, AIPJ telah dirancang berdasar premis bahwa kemajuan dalam reformasi sektor ini akan bersifat kompleks dan terjadi secara bertahap
AIPJ juga dirancang dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan sektor ini jauh lebih besar dibanding dengan apa yang dapat ditanggulangi oleh hanya satu donor, dan bahwa upaya memperkokoh supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia akan memerlukan investasi signifikan dari pemerintah Indonesia serta bantuan dan kemitraan internasional yang melampaui pelaksanaan program selama lima tahun ini
Tujuan dokumen rancangan ini adalah: (i) menyediakan dasar keputusan untuk komitmen pendanaan; (ii) memberikan kerangka menyeluruh untuk implementasi kegiatan; dan (iii) menyediakan acuan utama untuk melakukan tinjauan kinerja
Dokumen ini memiliki struktur sebagai berikut:
Bagian 2 menjelaskan konteks dan situasi dalam negeri Indonesia  khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pada sektor hukum dan keadilan dan memberi analisis dasar pemikiran untuk kelanjutan bantuan Australia di sektor ini serta masalah-masalah khusus yang layaknya menjadi target bantuan;
Bagian 3 menjelaskan ruang lingkup dan tujuan AIPJ, termasuk hasil yang diharapkan dan pendekatan-pendekatan yang ditawarkan guna mencapainya; dan
Bagian 4 menjabarkan aturan pelaksanaan, termasuk mekanisme tata kelola dan manajemen AIPJ
Lampiran dokumen ini menyediakan informasi tambahan terkait dengan rancangan ini
Selain itu, analisis yang lebih mendalam terhadap sektor ini dimuat dalam Paket Informasi Latar Belakang AIPJ
1.2 Metodologi Perancangan
Rancangan ini mulai dibuat pada pertengahan tahun 2008 melalui penugasan dua orang ahli perkembangan hukum di Indonesia, satu ahli internasional dan satu ahli Indonesia, yang melaksanakan berbagai konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan mengembangkan sebuah Analisis Sektor Hukum Indonesia (Indonesian Legal Sector Analysis) yang komprehensif
Analisis ini dilanjutkan dengan konsultasi tambahan dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, yang memberi masukan bagi penyusunan Nota Konsep AIPJ yang telah lolos tinjauan-mitra (peer review) pada 1 Juni 2009
Setelah tinjauan-mitra terhadap Nota Konsep tersebut, sebuah tim perancang AIPJ dibentuk
Tim ini terdiri dari pejabat-pejabat AusAID dan BAPPENAS yang mencerminkan pentingnya kemitraan sebagai tema utama AIPJ
Tim perancang ini melakukan beberapa lokakarya dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah dan juga non pemerintah baik di Indonesia maupun di Australia (lihat lampiran 5.1) dan mencari masukan dari para ahli di bidang perancangan, monitoring dan evaluasi, serta perhitungan biaya
ANALISIS DAN KONTEKS STRATEGIS
2.1 Permasalahan di Tingkat Negara dan Sektor
2.1.1 Konteks Pembangunan Indonesia
Pada tahun 2008, Indonesia mengalami transisi keluar dari kelompok negara paling tidak berkembang berdasarkan definisi Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Bank Dunia
Kenyataan bahwa sekarang Indonesia merupakan negara yang berpenghasilan menengah (bawah) tercermin dari relatif kecilnya porsi Produk Domestik Bruto yang dihasilkan dari bantuan pembangunan – sekitar 0,5 persen dari total PDB dan hanya 2,5 persen dari pengeluaran pemerintah
Pertumbuhan ekonomi belakangan ini dan meningkatnya belanja sosial telah mengurangi jumlah rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional  menjadi 32,5 juta (sekitar 14 persen jumlah penduduk)
Namun, banyak yang masih berada dalam posisi sangat rentan terhadap kemiskinan; 14,5 persen jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional (US$1,55 per hari (PPP )), sedangkan 42,6 persen hidup dengan kurang dari US$2 per hari (PPP)
Kemajuan upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia di tingkat nasional juga menyembunyikan sebuah kesenjangan yang signifikan di tingkat daerah
Sebagai contoh, 4,3 persen masyarakat di Jakarta hidup di bawah garis kemiskinan nasional; bandingkan dengan angka sebesar 37,1 persen di Provinsi Papua
Indonesia berada di jalur yang tepat dalam upaya pencapaian MDG di bidang pendidikan dasar untuk semua warga, persamaan jender dan pemberdayaan perempuan, serta penurunan angka kematian anak
Indonesia telah mengalami kemajuan dalam memangkas jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air layak-minum menjadi setengah dari jumlah awal
Namun, kecil kemungkinan untuk mencapai target MDG dalam menurunkan rasio kematian ibu hingga tigaperempat angka saat ini, dan masih harus berjuang untuk mencapai target MDG dalam hal gizi buruk, akses terhadap sanitasi dasar, penurunan prevalensi HIV/AIDS dan turbekulosis serta pengembalian sumber daya lingkungan yang hilang
Tantangan dan pencapaian pembangunan Indonesia menunjukkan diperlukannya bantuan donor untuk membantu memantapkan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah, dengan cara mengubah posisi Indonesia dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah menjadi menengah-atas, dan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat menyeluruh
Sektor hukum dan keadilan memiliki peran yang penting dalam transisi ini
Sebuah sektor hukum dan keadilan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tercapainya MDG dan akan berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dengan cara:
membangun kepercayaan terhadap kapasitas lembaga-lembaga negara demi menjaga keamanan dan mengurangi penggunaan kekerasan dalam penyelesaian perselisihan;
memfasilitasi warga miskin dan terpinggirkan untuk menyampaikan keluhannya;
memberi kepastian kepada investor domestik dan internasional;
mengurangi korupsi; dan
menguatkan demokrasi dan mendukung pembangunan masyarakat sipil yang kuat dan majemuk
2.1.2 Keadaan Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia Saat Ini dan Prioritas Dalam Kerja Sama
Pada tahun 2008, AusAID menugaskan dilakukannya suatu analisis komprehensif tentang sektor hukum dan keadilan Indonesia yang dimaksudkan untuk memberikan masukan pada rancangan ini
Analisis tersebut mendeskripsikan tiga periode dalam arah reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia:
Pra-1998 saat hanya ada sedikit komitmen untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia;
1998-2004 saat terbentuknya sebuah kerangka hukum dan kelembagaan yang baru;  dan
2004-sekarang ketika fokus reformasi sudah mulai bergeser ke arah pelaksanaan kerangka baru tersebut
Periode ini dapat dipandang sebagai “ujicoba jalan” dan konsolidasi kerangka baru dimaksud
Sektor hukum dan keadilan sekarang terlihat siap untuk memasuki fase baru, saat reformasi tingkat tinggi yang dibuat sejak 1998 sudah diimplementasikan dalam cara-cara yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kemudahan akses pada lembaga-lembaga yang relevan dan membuahkan perubahan konkrit dalam cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga-lembaga utama di sektor tersebut
Bantuan Australia akan mendukung upaya ke arah tersebut untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan sektor ini
Bantuan Australia kepada Indonesia akan mengutamakan pendanaan untuk menguatkan tersedianya (supply) layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses, dan sekaligus membantu masyarakat untuk menyampaikan permintaan (demand) yang efektif untuk memperoleh layanan ini agar dapat mendorong penyediaan layanan yang lebih bermutu dari sektor formal
Dua aspek ini sangat penting untuk mencapai sasaran utama program ini:
Peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum berkualitas
Sasaran ini konsisten dengan pengakuan bahwa upaya mengejawantahkan reformasi tingkat tinggi menjadi perubahan konkrit yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan keadilan di masyarakat akan melibatkan proses yang:
Bersifat teknis, yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mempelajari dan mengembangkan upaya-upaya yang lebih baik dalam rangka memberikan tanggapan  terhadap tantangan pada sektor hukum dan keadilan; dan
Bersifat politis, yang melibatkan isi dan legitimasi dari lembaga-lembaga hukum dan keadilan yang “diawasi ketat oleh para pemangku kepentingan, dengan segala kompromi, kekecewaan, dan kesemrawutan yang terdapat di dalamnya.”
Tinjauan Analitis terhadap Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia
Menurut Indikator Tata Kelola Pemerintahan Seluruh Dunia (Worldwide Governance Indicators) yang disusun Bank Dunia tahun 2008, sektor hukum dan keadilan Indonesia telah menunjukkan kemajuan positif sejak tahun 1998 namun berjalan lambat, dengan posisi awal yang sangat rendah
Saat ini, Indonesia berada dalam 28,7 persen terbawah negara dengan supremasi hukum yang baik, naik dari 23,8 terbawah pada 1999
Hal yang serupa terjadi dalam bidang pengendalian korupsi di Indonesia, yang posisinya secara persentil meningkat dari 9,2 pada 1998 menjadi 31,4 pada tahun 2008
Namun Indonesia masih ketinggalan dibanding negara berpenghasilan menengah bawah lainnya, yang secara rata-rata berada di posisi 9,1 dan 7,1 poin persentil di atas Indonesia untuk supremasi hukum dan pengendalian korupsi
Hal ini mengindikasikan bahwa, tanpa reformasi yang berarti dan berkelanjutan di sektor ini, masalah hukum dan keadilan mungkin akan menjadi penghambat upaya Indonesia dalam memantapkan dan meningkatkan statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah
Sistem yang dibangun pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat efektivitas birokrasi, yaitu SAKIP,  menilai bahwa lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia termasuk insititusi yang paling tidak efektif
Contohnya, penilaian SAKIP berskala nasional baru-baru ini yang menilai tingkat efektivitas 74 badan-badan pemerintahan, memposisikan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berturut-turut di nomor 74, 73, 68, dan 64
Para pelaku reformasi pada sektor ini mengakui tantangan-tantangan yang ada – mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, misalnya, sehubungan dengan upaya reformasi di Mahkamah Agung, pernah menyatakan bahwa “setiap orang yang berpikiran jernih harus mengakui bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang amat sulit” dan “banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reformasi kehakiman tidak memperoleh pengakuan yang cukup”
Seperti yang didiskusikan di bawah ini, seluruh lembaga tersebut  masih tersentralisasi, tidak seperti lembaga-lembaga di sektor-sektor lainnya yang mengikuti gerakan menuju tata kelola yang lebih terdesentralisasi
Reformasi positif yang signifikan telah dilakukan pada level struktural selama sepuluh tahun terakhir ini, termasuk pemisahan pengadilan dari wewenang pemerintah eksekutif serta pengakuan atas HAM dasar dengan jangkauan yang lebih luas
Pendirian Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan penuh untuk melakukan peninjauan kembali telah muncul sebagai sarana yang sangat kuat dan juga sangat dihormati sebagai sebuah bentuk pelaksanaan supremasi hukum, sekaligus menjadi model pengadilan yang dijalankan dengan baik serta lembaga yang akuntabel dan bersih secara finansial
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru memfokuskan perhatiannya untuk mengungkap tindak korupsi tingkat tinggi, termasuk pada sistem hukum
Badan-badan pengawas juga telah didirikan untuk mengawasi pengadilan (Komisi Yudisial), penuntutan (Komisi Kejaksaan), pemberian layanan publik (Ombudsman) dan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan (Komnas Perempuan)
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang baru-baru ini disahkan akan berlaku efektif tahun 2010 dan akan difungsikan untuk mendorong transparansi yang lebih baik dalam sektor hukum dan keadilan
Contohnya, Mahkamah Agung telah melaporkan bahwa hanya ada sekitar 19.000 gugatan (tidak termasuk perkara hukum keluarga yang melibatkan Penduduk yang beragama Islam) yang terdaftar dari seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2009
Angka ini dapat diartikan bahwa hanya terdapat satu perkara diantara 10.000 penduduk, yang jauh lebih rendah dibandingkan angka pada negara-negara lain sekawasan
Bahkan, dapat dilihat bahwa jumlah perselisihan perdata yang dibawa ke pengadilan hanya mengalami sedikit perubahan sejak masa kemerdekaan, walaupun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk secara besar-besaran
Sebaliknya, banyak penduduk Indonesia menyelesaikan sengketa melalui cara-cara informal, yang seringkali berujung pada hasil yang tidak terduga, diskriminatif, dan/atau tidak berkelanjutan
Sebagaimana telah ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan secara luas, kualitas penyelesaian sengketa secara informal sangat dipengaruhi oleh adanya pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang bersifat formal
Dengan demikian, dalam rangka memperbaiki mekanisme informal, sistem  hukum dan keadilan formal Indonesia harus menawarkan alternatif yang kredibel yang juga tunduk pada standar internasional dan secara memadai memenuhi hak-hak hukum dan harapan masyarakat Indonesia
Banyak masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses sistem hukum formal dikarenakan:
biaya untuk mendaftarkan perkara, kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum serta kesulitan untuk mengakses gedung pengadilan secara fisik (kebanyakan karena tingginya biaya transportasi); dan
Kurangnya mekanisme yang ramah-pengguna di dalam pengadilan, badan-badan penuntutan dan lembaga-lembaga HAM nasional untuk melaporkan keluhan
Selain itu juga secara umum terdapat ketidakpercaya terhadap kapasitas lembaga-lembaga hukum dan keadilan negara untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas
Alasan di balik hal ini sangatlah kompleks, beragam, dan saling terkait
Alasan-alasan tersebut termasuk:
Kurangnya kepastian dalam pembuatan keputusan penuntutan dan pengadilan
Putusan pengadilan seringkali tidak tersedia atau tidak dapat dipahami, penyelesaian sengketa (terutama sengketa niaga) sangat tidak terduga, tidak adanya transparansi atas dasar-dasar penuntutan dan penolakan perkara, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan
Kurangnya konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi
Masyarakat Indonesia seringkali tidak paham akan hak-hak mereka dalam situasi tertentu dan hal ini diakibatkan oleh inkonsistensi dalam yurisprudensi dan, khususnya, antara peraturan daerah dan hukum yang berlaku nasional (termasuk UUD 1945 dan kewajiban-kewajiban HAM internasional)
Korupsi
Korupsi adalah alasan utama di balik rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan keadilan
Pada Barometer Korupsi Global 2009, contohnya, lembaga peradilan menduduki peringkat kedua dalam daftar lembaga terkorup di Indonesia, setelah  DPR yang duduk di peringkat pertama
Marjinalisasi
Beberapa kelompok, seperti perempuan dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan tersendiri dalam mendapatkan keadilan, sebagaimana dibahas di bawah ini
Ketika masyarakat Indonesia berperkara di pengadilan, jenis-jenis perkara yang diajukan merefleksikan sumber-sumber konflik utama yang pada umumnya terjadi di Indonesia —tindak pidana, sengketa keluarga, dan sengketa lahan
Isu-isu utama yang terkait perkara-perkara pengadilan pada ranah tersebut termasuk:
Kira-kira 93% perkara yang diajukan ke pengadilan-pengadilan Indonesia terkait dengan pelanggaran pidana
Pada perkara-perkara tersebut, sekitar 89% melibatkan pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas
Sebagian perkara lainnya, dalam persentase yang lebih kecil, melibatkan apa yang oleh sistem hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai ‘tindak pidana khusus’
Tindak pidana tersebut, yang juga termasuk korupsi, pembalakan liar, dan penganiayaan anak, adalah tindak pidana yang menurut Indonesia membutuhkan perhatian khusus karena berpotensi membawa dampak sosial lebih luas
Dari semua ‘tindak pidana khusus’, korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia pada beberapa tahun terakhir, sebagian karena korupsi mampu meruntuhkan keseluruhan sistem hukum serta mengurangi kemampuan pihak berwenang untuk menutup biaya penyelidikan melalui penyitaan aset
Bantuan dalam bidang anti korupsi, termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi pengadilan, juga menjadi salah satu bidang reformasi hukum dan keadilan yang paling menyambut baik uluran dana dari donor sekaligus paling mungkin menunjukkan dampak perubahan
Tindak pidana transnasional juga termasuk dalam kategori ‘tindak pidana khusus’
Indonesia merupakan target dan tempat transit bagi berbagai kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan narkotika, dan penyelundupan manusia
Kejahatan tersebut secara mendasar merupakan konsekuensi lemahnya status supremasi hukum dan belum berkembangnya masyarakat sipil Indonesia
Terlepas dari statusnya yang menarik perhatian, kejahatan transnasional merupakan bidang yang memiliki dampak lebih kecil terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan dibandingkan dengan korupsi dalam negeri dan masalah-masalah perdata dan pidana lainnya
Sebagian besar sengketa keluarga, yang kira-kira mencapai 7% dari jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan (atau sekitar 60% total perkara yang ditangani yang tidak termasuk pelanggaran administratif), melibatkan kasus perceraian, sengketa warisan, dan kekerasan dalam rumah tangga
Pada sistem formal, mayoritas sengketa tersebut diselesaikan melalui sistem pengadilan agama
Intervensi substansial telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir, sebagian dengan bantuan Australia, untuk memperbaiki sistem pengadilan agama, yang sekarang merupakan salah satu bidang menunjukkan langkah perbaikan sistem pada sektor hukum dan keadilan
Perbaikan lebih lanjut pada bidang ini akan membantu mengkonsolidasikan sistem ini dan memberikan contoh kepada sektor lain tentang perubahan yang bisa diupayakan
Hanya ada sedikit informasi statistik mengenai sengketa lahan, namun perkara-perkara tersebut secara konsisten dilaporkan sebagai perkara yang paling sulit diselesaikan dan memiliki kemungkinan besar menyebabkan terjadinya tindak kekerasan
Sengketa tanah seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan konflik yang melibatkan kekerasan
Penyelesaian sengketa lahan ini sangat terhambat oleh tidak jelasnya kerangka hukum dan kurangnya pengakuan atas hak-hak komunitas yang terabaikan
Sistem hukum memiliki peranan untuk memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap penyelesaian sengketa lahan, yang juga dapat melibatkan proses pembelajaran dari contoh-contoh positif yang ditunjukan pengadilan agama
Bagaimanapun, masalah sistemik yang mendasari berbagai sengketa lahan akan membutuhkan reformasi lebih jauh pada tingkat tinggi, terutama yang menyangkut kerangka legislatif dan kelembagaan yang mengatur hak kepemilikan properti di Indonesia
Peluang dan Hambatan bagi Pembangunan dalam Sektor Hukum dan Keadilan
Isu utama pada sisi penyedia
Hambatan utama yang menyeluruh pada sektor hukum dan keadilan adalah kurangnya kapasitas organisasi dan personel di dalam lembaga-lembaga utama
Sektor ini amat besar; contohnya, selain dari kantor pusat mereka yang berbasis di Jakarta, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Kejaksaan masing-masing memiliki kantor perwakilan di 33 provinsi di Indonesia dan kantor setempat di hampir seluruh 500 Kabupaten dan Kotamadya
Terjadi kekurangan kapasitas pengelolaan dasar (termasuk perencanaan strategis, penganggaran, dan evaluasi) pada sektor yang luas ini, sementara kapasitas sumber daya manusia 6.000 hakim dan personel utama di sektor hukum dan pengadilan lainnya semakin diperparah dengan rendahnya kualitas pendidikan tinggi di bidang hukum serta ketidakmampuan asosiasi profesi dalam melatih, memonitor, dan mendisiplinkan anggota-anggota mereka
Hal ini mengakibatkan makin rendahnya rasa hormat terhadap kelompok profesi hukum
Upaya untuk memperbaiki situasi ini, termasuk melalui peninjauan ulang atas alokasi sumber daya ke sektor tersebut,  terhambat akibat lemahnya dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional yang komprehensif untuk reformasi sektor hukum dan keadilan di Indonesia
Persoalan terkait lain yang juga memiliki potensi hambatan terhadap proses reformasi adalah terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah Indonesia terkait reformasi anggaran, struktur internal, perencanaan strategis atau personel pada sektor hukum dan keadilan secara keseluruhan, yang baru saja dimulai oleh pemerintah Indonesia
Hal lain yang juga terkait dengan perkembangan terbaru ini yaitu belum mencukupinya data monitoring yang menyeluruh untuk sektor ini
Meskipun lembaga-lembaga tersebut masih berjuang dalam menerjemahkan reformasi tingkat-tinggi dalam pemberian layanan dan informasi di tingkat lokal, telah terjadi pertumbuhan momentum di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, dalam memperkuat mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa pada tingkat lokal dan meningkatkan tersedianya bantuan hukum, terutama bagi kelompok penduduk miskin dan terpinggirkan
Australia telah memberikan bantuan kepada pengadilan, pemerintah dan masyarakat sipil pada bidang-bidang tersebut,  dan kesempatan untuk memperbaiki akses terhadap pengadilan meningkat dengan terjadinya pengurangan secara substansial pada jumlah perkara yang menumpuk (juga didukung oleh bantuan Australia)
Di tahun 2008, pengadilan Indonesia (tidak termasuk Mahkamah Konstitusi) berhasil menyelesaikan 99% perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama dan 96,25 % perkara tingkat banding
Kemajuan yang didapat dengan mengurangi jumlah perkara yang menumpuk merupakan langkah pertama memperbaiki efektivitas penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Langkah selanjutnya adalah memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas pemberian layanan tersebut dan akses publik terhadapnya (termasuk akses bagi kalangan miskin dan marjinal yang menjadi pihak yang berperkara)
Penuntutan tindak pidana yang melibatkan individu-individu yang berkuasa, terutama mereka yang terkait dengan tindak korupsi, tidak mampu memenuhi harapan masyarakat
Makin besar ketidakpercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung, yang merupakan badan penuntutan utama bagi publik di Indonesia, maka akan semakin besar pula kemungkinan badan tersebut untuk terus terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang akan berujung pada ketidakpercayaan
Praktik-praktik korupsi tetap tumbuh dengan pesat ketika informasi kemajuan penuntutan tidak tersedia secara sistematis
Lebih jauh lagi, badan penuntutan publik yang mampu menerima masukan dari masyarakat dan mengkomunikasikan sejauh mana mereka menindaklanjuti masukan tersebut akan meraih kepercayaan masyarakat dan membangkitkan permintaan untuk terus memperbaiki perumusan dan pelaksanaan penuntutan
Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memperbaiki transparansi proses penuntutan serta daya tanggap Kejaksaan Agung saat berinteraksi dengan masyarakat
Isu utama pada sisi permintaan
Sama halnya dengan masih lemahnya kapasitas penyediaan layanan hukum yang berkualitas, kapasitas masyarakat dalam menuntut perbaikan layanan hukum yang lebih baik juga masih lemah
Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat keinginan publik untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan informasi hukum berkualitas
Partisipasi masyarakat dalam seleksi para jaksa penuntut dan hakim, pembuatan peraturan perundang-undangan, dan dalam mengomentari kualitas dan penegakan hukum secara umum tetap bersifat simbolis (tokenistik)
Pengetahuan atas hak-hak hukum, terutama HAM dasar, masih sangat rendah dan upaya penjangkauan publik masih kurang
Hal ini juga tidak terbantu dengan kenyataan bahwa LSM, yang telah memainkan peranan penting dalam memulai tekanan atas perlunya reformasi hukum setelah 1998, sekarang sedang berjuang dalam mendefinisikan ulang peran mereka pada fase baru di era reformasi ini
Beberapa LSM yang paling dinamis yang dulunya berada di pihak oposisi kini telah mengubah diri mereka menjadi organisasi yang dapat memberikan bantuan teknis pada pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga kehakiman dan/atau menjadi organisasi yang bergerak di bidang pemantau dan advokasi kebijakan
Akan tetapi, kapasitas LSM dalam menyuarakan kekhawatiran masyarakat, memberikan kontribusi pada perdebatan di masyarakat, dan memberikan masukan pada para pembuat kebijakan seringkali dilemahkan oleh praktik-praktik para donor yang memanfaatkan mereka sebagai penyedia layanan kepada lembaga pemerintah
Keadaan ini mensyaratkan donor bekerja dengan LSM melalui cara-cara yang dapat turut memperkuat manajemen internal LSM, termasuk manajemen personel dan keuangannya, sehingga LSM dapat menjalankan fungsi penting mereka dalam akuntabilitas sekaligus mempertahankan sumber daya manusia yang mereka miliki
Permintaan akan layanan hukum yang efektif juga terhalang oleh kurangnya informasi yang tersedia pada bidang-bidang utama
Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan pengelolaan pengadilan Indonesia serta kualitas putusan mereka adalah kurangnya akses terhadap informasi lembaga (seperti transparansi biaya bagi masyarakat pengguna serta laporan keuangan tahunan pengadilan secara rinci untuk semua tingkatan pengadilan, pengelolaan sumber daya manusia, beban perkara, dan sebagainya) dan putusan pengadilan
Hal ini mengurangi tingkat pengawasan yang cermat terhadap lembaga-lembaga utama, misalnya, dari kelompok akademisi, LSM dan media, dan dengan demikian memperlemah akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut di hadapan publik secara umum
Menanggapi hal ini, Mahkamah Agung telah mengindikasikan adanya komitmen untuk memperbaiki akses terhadap informasi kehakiman, seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan  yang ditegaskan kembali pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2008
Australia berencana untuk meningkatkan bantuannya secara signifikan pada bidang prioritas, yang kemungkinan berupa: memperkuat konsistensi pembuatan putusan pengadilan dengan memperbolehkan pengadilan mengakses putusan dari pengadilan lain;
memperbaiki akses terhadap pengadilan dengan mengurangi tingginya pungutan biaya bagi masyarakat pengguna;
dan meminimalkan korupsi dengan memastikan akuntabilitas pengadilan Indonesia secara luas bagi para akademisi, media dan, yang terpenting, masyarakat Indonesia
Sektor hukum yang efektif adalah sektor yang dapat diakses oleh semua orang dan mampu memberikan putusan dan pengaturan yang adil bagi setiap orang
Terlepas dari catatan mengagumkan yang dibuat Indonesia dengan meratifikasi semua, kecuali dua konvensi utama mengenai HAM internasional  serta membuat beberapa peraturan tingkat nasional terkait HAM (termasuk undang-undang yang menjamin kemandirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM); Indonesia masih berjuang untuk mendamaikan dan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu , serta memenuhi beberapa komitmen terkait HAM internasional
Isu HAM utama yang dihadapi Indonesia sekarang ini termasuk: kebebasan beragama; kebebasan berekspresi; penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan; pelecehan seksual; eksploitasi dan perdagangan manusia; hak atas tanah; dan perusakan lingkungan
Bantuan untuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), akan ditujukan pada hambatan kelembagaan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga nasional HAM dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan masyarakat secara luas, khususnya dari kantor-kantor mereka yang terletak di luar Jakarta
Lembaga-lembaga independen yang dibiayai pemerintah ini memiliki peranan penting dalam menjembatani pelaku dari sisi pemerintah dan pelaku dari sisi non-pemerintah di sektor ini
Kelompok yang khususnya kurang diuntungkan dalam hal hukum, termasuk:
Perempuan dan hukum: Perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, memiliki kesulitan dalam mengakses proses penyelesaian sengketa secara formal maupun informal, dan juga dalam mendapatkan hasil yang adil dari proses-proses tersebut
Halangan substantif yang dialami perempuan termasuk:
hukum dan peraturan yang bias jender dan saling berbenturan;
putusan dan interpretasi putusan kehakiman (termasuk hukum adat);
dan kurang tersedianya layanan hukum yang mudah diakses dan dengan biaya terjangkau
Hal ini membutuhkan berlanjutnya dukungan Australia terhadap Komnas Perempuan serta upaya yang bermakna untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan dalam mengakses keadilan pada semua inisiatif di sektor tersebut
Hak-hak penyandang disabilitas: insiden dan prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia secara umum tidak diketahui, dan isu yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya masih belum banyak terpetakan
Kesadaran masyarakat atas hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia pun masih sangat kurang
Dari penelitian yang sejauh ini telah dilakukan untuk isu-isu tersebut, diketahui bahwa masyarakat Indonesia penyandang disabilitas mengalami diskriminasi pada berbagai konteks dan juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa dan layanan hukum lainnya
Kebutuhan untuk menangani situasi tersebut sejalan dengan kebijakan Australia dan pengalaman pemerintah Australia  dalam bidang ini, serta mulai munculnya pengakuan atas pentingnya isu tersebut di Indonesia
Ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja: Para pekerja, khususnya di sektor informal, menghadapi banyak masalah dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan mereka
Anak-anak dan pekerja migran, secara khusus, tetap menjadi pihak yang paling rentan di bawah sistem yang berjalan saat ini
Hal ini memerlukan berlanjutnya bantuan untuk menanggulangi beberapa isu sistemik yang telah didiskusikan di atas, termasuk meningkatkan sistem penanganan keluhan dalam lembaga-lembaga nasional HAM serta transparansi dan efektivitas sistem pengadilan dan penuntutan
2.1.3 Bekerja dengan Para Pelaku Utama di Sektor Keadilan
Berdasarkan analisis di atas, prioritas Australia dalam bantuannya di bawah skema AIPJ adalah untuk mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang menyeluruh yang ditujukan untuk mendukung pemberian layanan dalam sektor hukum apabila momentum untuk merumuskan kebijakan tersebut muncul selama masa berjalannya AIPJ
Apabila kebijakan semacam itu masih belum terwujud, maka Australia akan memberikan bantuan untuk memperkuat berbagai lembaga pada isu yang tampaknya paling dapat membantu sektor hukum dan keadilan untuk menerjemahkan reformasi saat ini menjadi hasil-hasil nyata untuk masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok yang paling rentan dalam masyarakat
AIPJ bertujuan membantu lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia untuk memperbaiki penyediaan layanan dan informasi hukum yang berkualitas, khususnya di tingkat lokal
Karena sektor keadilan belum terdesentralisasi, badan-badan di tingkat daerah hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki otonomi keuangan ataupun pembuatan kebijakan
Pengadilan, kejaksaan dan dinas pemerintah di tingkat daerah masing-masing secara berturut-turut merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementrian Hukum dan HAM
Dengan demikian, AIPJ akan bekerja terutama dengan lembaga-lembaga di tingkat pusat tersebut, dengan harapan dapat membawa hasil-hasil yang terukur di tingkat lokal
Dalam menentukan lembaga mana yang akan menerima bantuan langsung melalui AIPJ, para pelaku dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia telah dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk membawa dampak pada berbagai isu seperti yang dijelaskan di atas, kapasitas dan komitmen mereka untuk menjalankan reformasi, sejauh mana komitmen dan kapasitas tersebut sejalan dengan keunggulan komparatif Australia sebagai donor (terutama dalam hal arah kebijakan dan hubungan yang telah terjalin antara kedua negara)
Dimasukkannya para pelaku non-pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa organisasi sektor keadilan di tingkat nasional memiliki keahlian teknis yang amat tinggi dan secara rutin didekati oleh para pelaku reformasi pada lembaga-lembaga negara untuk memberikan dukungan teknis dan politis yang penting
Meskipun berbagai pelaku dalam skala yang lebih luas dapat dimasukkan sebagai golongan yang layak menerima dukungan AIPJ, proses ini dirancang untuk membatasi interaksi AIPJ hanya dengan lembaga dalam jumlah yang memungkinkan penanganan secara efektif
Berdasarkan penilaian tersebut, para pemangku kepentingan yang menjadi prioritas dalam kerja sama di bawah AIPJ telah dirinci di bawah ini, didasarkan pada apakah mereka akan menjadi mitra utama (yang akan dilibatkan secara erat dengan AIPJ), mitra sekunder (yang akan dilibatkan dalam AIPJ), dan para pemangku kepentingan utama lainnya (yang akan dimonitor oleh dan dilibatkan dalam dialog dengan AIPJ bila dimungkinkan)
Sebagai tambahan dari mitra-mitra tersebut, Bappenas, sebagai badan perencana pembangunan dan koordinator donor di Indonesia, akan memainkan peranan kunci dalam mengkoordinasikan bantuan AIPJ kepada sektor ini
Tabel di bawah ini meringkaskan temuan-temuan pada penilaian tersebut
Mitra Utama Mitra Sekunder Pemangku Kepentingan Utama Lainnya
Mahkamah Agung – Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung – Badan Peradilan Agama
Kejaksaan Agung
omisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komis Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan HAM
Pusat Kajian Disabilitas UI
Organisasi-organisasi non-pemerintah tertentu yang bergerak di sektor keadilan   Direktorat Jenderal Peraturan erundang-undangan
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementrian Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Fakultas-fakultas hukum
Mahkamah Agung – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Komisi Yudisial  Mahkamah Konstitusi
Ombudsman
Media
DPR/DPD
DPRD
Pemerintah daerah
Kategorisasi ini akan ditinjau ulang ketika menyusun Draft Rencana Kerja Tahunan selama berjalannya program untuk menjamin bahwa AIPJ bersikap responsif terhadap dinamika reformasi kelembagaan di sektor ini
2.2 Kerangka Kerjasama Australia dan Indonesia dalam Pembangunan dan Reformasi Sektor Hukum dan Keadilan
Reformasi pada sistem hukum Indonesia hanya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan jika digerakkan dan dipimpin oleh komitmen perbaikan yang bersasal dari internal untuk melakukan reformasi yang datang dari pemerintah negara Indonesia dan organisasi masyarakat sipil
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Indonesia telah membuat berbagai komitmen kebijakan yang mengindikasikan adanya kehendak politik dalam tingkatan yang cukup signifikan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal hukum dan keadilan
Sebagai tambahan, Presiden Yudhoyono telah menunjukan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum dan HAM selama masa jabatan pertamanya dan beliau terlihat berkeinginan untuk lebih memperkuat prioritas pemerintahannya atas isu-isu tersebut di masa jabatan kedua dengan memonitor secara ketat komponen hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2010-2014 dan juga mendukung para pengusung perubahan di sektor ini pada tingkat kementerian dan pegawai negeri sipil senior
Prioritas-prioritas Australia sebenar-benarnya bersesuaian dengan arah kebijakan tersebut
2.2.1 Undang-undang dan Peraturan Indonesia yang Terkait
Kerangka utama AIPJ adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengutamakan supremasi hukum dan mencantumkan HAM yang telah diakui secara internasional dalam jumlah yang cukup signifikan
Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ketentuan-ketentuan tersebut secara umum masih berupa aspirasi, dan dengan demikian memasukannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
Seperti yang djelaskan dalam Bagian 3 di bawah ini, tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia terkait dengan supremasi hukum dan HAM juga akan membentuk tujuan jangka panjang AIPJ
Beberapa aturan hukum lainnya, di antaranya undang-undang dan peraturan utama yang dicantumkan pada Lampiran 5.3, juga memuat prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan
2.2.2 Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta 
Pada Januari tahun 2009, Australia dan beberapa donor lain mendukung Komitmen Jakarta: Efektivitas Bantuan Pembangunan—Peta Jalan Indonesia menuju 2014
Kebijakan ini mendorong kepemilikan Indonesia atas bantuan pembangunan yang diberikan untuk Indonesia dan memastikan aktivitas pihak pendonor sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan (2005)
2.2.3 Strategi Kemitraan Australia Indonesia 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2010-2014
RPJMN dirancang untuk menjadi panduan kebijakan utama yang menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan jangka menengah (lima tahun) Indonesia
Proses RPJMN disesuaikan dengan putaran pemilihan presiden, sehingga RPJMN yang berjangka waktu lima tahun tersebut harus difinalisasi dan dituangkan ke dalam Peraturan Presiden di bulan Januari, setelah pelantikan presiden terpilih (baik presiden baru ataupun yang melanjutkan masa jabatannya) di bulan Oktober
RPJMN 2010-2014, yang telah dituangkan menjadi Perpres No 5 tahun 2010, berisikan uraian prioritas utama dari masa jabatan kedua (dan terakhir) Presiden Yudhoyono
Lima butir agenda pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 adalah:
pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
perbaikan tata kelola pemerintahan;
penegakan pilar demokrasi;
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
Kemajuan mendasar pada reformasi di sektor hukum dan keadilan merupakan salah satu “tantangan pembangunan” lintas sektoral yang diidentifikasi dalam RPJMN, yang menyatakan bahwa “hukum harus menjadi panglima dalam sistem demokrasi
Bila hukum ditegakkan secara konsisten, diiringi dengan pemberantasan korupsi, hukum akan dapat menjamin keamanan, keadilan dan kepastian usaha
Banyak hal telah dilakukan untuk meningkatkan sistem hukum namun saat ini masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia”
Strategi-strategi yang dijabarkan dalam RPJMN untuk mencapai hal ini telah digunakan sebagai masukan untuk penyusunan sasaran dan hasil yang diharapkan dari AIPJ, sebagaimana dibahas dalam Bagian 3 di bawah ini
Sejalan dengan Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta, Strategi Kemitraan Australia Indonesia 2008-2010 juga diselaraskan dengan RPJMN 2005-2009 dan akan ditinjau ulang di tahun 2010 untuk memastikan kesesuaiannya dengan RPJMN 2010-2014
Strategi tersebut dimaksudkan untuk menjabarkan prioritas-prioritas utama untuk hubungan kerja sama pembangunan bilateral
Dari keempat pilar yang ada, pilar ketiga berisi komitmen terhadap ‘Demokrasi, Keadilan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”,  dan salah satu sasaran yang ada menyatakan, bahwa Australia akan bekerja dengan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan responsivitas lembaga-lembaga serta proses hukum, demokrasi, dan pengawasan
AIPJ dimaksudkan sebagai program unggulan di bawah tujuan tersebut
Walaupun AIPJ juga akan mendukung sasaran pada Pilar keempat, yaitu ‘Peningkatan kapasitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan transportasi serta untuk menangkal ancaman kejahatan transnasional’ pada jangka panjang,  AIPJ sepertinya tidak akan memberikan dukungan pada masing-masing kegiatan yang dilakukan di bawah pilar ini
Kombinasi antara pendekatan yang sistemik dalam bentuk “landasan penyusun” (“builiding blocks”) pada reformasi di sektor hukum dan keadilan dengan fokus yang lebih sempit pada kejahatan transnasional melalui Australia Indonesia Legal Development Facility (LDF) mengakibatkan kurang terasanya daya tarikan pada komponen kejahatan transnasional
Hal ini karena – meskipun masing-masing keluaran dari komponen ini berkualitas baik – hanya terdapat sedikit sinergi langsung antara kegiatan yang dirancang untuk memerangi kejahatan transnasional dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung reformasi yang lebih luas, yang sebenarnya lebih banyak diminta oleh pemerintah Indonesia
Strategi Kemitraan Australia Indonesia (AIP Country Strategy) menyatakan bahwa AIP/kemitraan ini akan:
mendukung perbaikan kapasitas kelembagaan pada pengadilan dan mitra-mitra utama pemerintahan, serta proses pembentukan hukum di semua level pemerintahan;
berupaya memperbaiki akses terhadap keadilan untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan;
melanjutkan dukungan terhadap lembaga-lembaga hak asasi manusia dan hak-hak perempuan; dan
melanjutkan bantuan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional pada Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), termasuk dukungan yang sedang berjalan terhadap lembaga-lembaga utama pada sektor hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
AIP Country Strategy juga menguraikan empat isu lintas sektoral yang mendapat prioritas tinggi dalam AIP: jender, anti korupsi, kemitraan, dan orientasi kinerja
Isu-isu ini akan dibahas dalam keempat Isu Lintas-Sektoral AIPJ
2.2.4 Kerangka Kebijakan Anti Korupsi
Rencana Anti Korupsi untuk Pembangunan dalam Kemitraan Australia Indonesia (Australia Indonesia Partnership Anti-Corruption for Development Plan) 2008-2013 menguraikan cara-cara Indonesia dan Australia akan bekerja bersama untuk melindungi dana Australia di Indonesia dan untuk memerangi korupsi di seluruh wilayah negara Indonesia secara umum
Rencana tersebut dibangun atas kebijakan anti korupsi Australia untuk pembangunan, Tackling Corruption for Development and Growth (Mencegah Korupsi untuk Pembangunan dan Pertumbuhan), dan menekankan pentingnya mengarusutamakan anti korupsi di seluruh program AusAID
Rencana tersebut juga menguraikan bidang-bidang spesifik bagi Australia untuk membantu Indonesia dalam memberantas korupsi melalui pencegahan, penindakan, monitoring dan evaluasi
Kegiatan anti korupsi langsung dari AIPJ akan terfokus pada dua komitmen pertama di bawah Pilar Penegakan (Enforcement Pillar) dalam Rencana tersebut: (a) memperbaiki penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; dan  (b) memperkuat insititusi penegakan seperti KPK dan Kejaksaan Agung
Bagaimanapun, sebagai salah satu isu lintas-sektoral AIPJ, anti korupsi juga akan menjadi fitur pada seluruh aktivitas AIPJ
Dengan meningkatkan kesempatan bagi para akademisi, media dan LSM untuk memastikan agar lembaga-lembaga hukum dan keadilan akan akuntabel, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan transparansi lembaga-lembaga hukum, sebagai contoh, juga akan berkontribusi pada agenda anti korupsi Australia-Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam Rencana tersebut
Kegiatan anti korupsi AIPJ juga akan didasarkan pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025  yang akan segera diluncurkan
Stranas PK merupakan konsolidasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 yang telah berakhir dan upaya pemenuhan ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang membentuk pendekatan pemerintah secara menyeluruh, baik dari segi pencegahan maupun penindakan , terhadap upaya pemberantasan korupsi
Stranas PK juga dirancang untuk menjamin bahwa Indonesia tunduk pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi di tahun 2006 dan juga telah diratifikasi oleh Australia
Di antara berbagai sasaran yang dimasukkan dalam Stratnas PK tersebut, terdapat beberapa komitmen yang akan berusaha diselaraskan dengan AIPJ dikarenakan sinergi kedekatan antara Stranas PK dengan cakupan AIPJ yang lebih luas dan keunggulan komparatif Australia sebagai donor
Komitmen-komitmen tersebut termasuk:
mengimplementasi transparansi administrasi publik, efektivitas laporan publik, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi pada administrasi publik melalui pengawasan;
mempercepat penanganan perkara korupsi dan memperkuat koordinasi antara badan-badan penegak hukum;
memperkuat penegakan hukum secara kelembagaan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penuntutan serta lembaga kehakiman lainnya;
mengharmonisasikan serta menyelaraskan ketentuan-ketentuan UNCAC dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan pemberantasan korupsi; and
membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi nasional untuk pemberantasan korupsi, termasuk informasi tentang implementasi UNCAC di Indonesia
Bantuan AIPJ untuk Indonesia dalam memerangi korupsi juga akan mendukung Nota Kesepahaman (MoU) antara KPK dan Departemen Kehakiman Australia, Komisi Lembaga Publik Australia, serta Komisi Australia untuk Integritas Penegakan Hukum yang disepakati tahun 2009
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama praktis antara para pihak serta mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan memerangi korupsi
2.2.5 Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan Indonesia
Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan memperlihatkan pandangan pemerintah Indonesia atas adanya hubungan jelas antara pengurangan kemiskinan dan akses terhadap keadilan
Tujuannya adalah untuk memposisikan Indonesia di garis terdepan di kawasan Asia dalam mendukung HAM, keadilan serta pemberdayaan hukum bagi kaum miskin
Strategi ini mengajukan serangkaian rencana aksi yang luas dan ambisius terkait dengan delapan tema pada kemudahan akses sektor hukum dan keadilan (reformasi hukum dan kehakiman, bantuan hukum, pemerintahan daerah; sumber daya alam dan lahan; perempuan; anak-anak; pekerja; serta kelompok miskin dan kurang beruntung)
Strategi ini akan menyediakan titik acuan yang berguna bagi AIPJ
Karena strategi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi kebijakan yang berlaku menyeluruh untuk mereformasi sektor ini, dan dikarenakan strategi ini tidak digerakkan secara langsung oleh lembaga-lembaga hukum dan keadilan (pengadilan, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain sebagainya), strategi ini tidak akan menjadi satu-satunya kebijakan yang akan berusaha diselaraskan dengan AIPJ
Rencana tindakan yang terformulasi di bawah tema-tema ‘reformasi hukum dan kehakiman’, ‘bantuan hukum’, dan ‘perempuan’, bagaimanapun, akan memberikan dasar informasi untuk kegiatan-kegiatan AIPJ di bidang-bidang tersebut
Sebagai tambahan, komponen lain dari strategi tersebut sangat mungkin akan dimasukan ke dalam RPJMN 2010-2014 dan dengan demikian akan membentuk arah strategis AIPJ
2.2.6 Cetak Biru Kelembagaan Indonesia
Banyak lembaga utama hukum dan keadilan Indonesia memiliki, atau sedang mengembangkan strategi reformasi masing-masing
Pada tahun 2010, Mahkamah Agung, sebagai contoh, akan meluncurkan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2010-2014 serta Cetak Biru Reformasi Mahkamah Agung 2010-2025
Bilamana AIPJ bekerja dengan mitra yang telah memiliki strategi semacam itu, bantuan AIPJ akan difokuskan pada dukungan terhadap prioritas-prioritas yang diuraikan dalam strategi tersebut
2.2.7 Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Para Donor di Sektor Hukum dan Keadilan
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong para donor untuk memainkan peranan aktif dalam membantu Indonesia mengimplementasikan komitmen-komitmen yang diuraikan di atas
Donor lainnya dalam sektor ini termasuk USAID, IMF (melalui Program Reformasi Hukum Nasional), EC (Komisi Eropa), Bank Dunia, dan UNDP
Para donor tidak diminta untuk memberikan kontribusi secara langsung untuk membentuk materi/muatan hukum-hukum spesifik ataupun menentukan bentuk lembaga-lembaga spesifik, melainkan untuk mendanai kegiatan yang dapat menjadi katalis – melalui, misalnya, memperkenalkan para pelaku terkait dengan pengetahuan dan praktik-praktik dan pengalaman terbaik (baik dari dalam dan luar Indonesia) atau mendanai organisasi masyarakat sipil untuk mendukung agenda reformasi dalam pemerintah dan peradilan – dalam memperbaiki kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas sektor hukum dan keadilan dan dalam membuat masyarakat semakin menghargai dan menginginkan perbaikan tersebut
Dengan cara ini, para donor dapat memainkan peranan dalam membantu Indonesia menerjemahkan sumber-sumber yang telah ada menjadi hasil-hasil pembangunan yang lebih baik
Bantuan pembangunan bagi sektor ini dengan demikian tidak dimaksudkan untuk sekedar menambahkan sumber daya domestik, melainkan untuk melengkapinya
Seperti yang ditunjukan, terdapat peranan jelas dari AIPJ untuk mengembangkan hubungan yang telah terjalin dan merespon peluang-peluang reformasi tersebut selama kehadirannya di Indonesia
2.3 Kepentingan Nasional Australia
Dukungan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia akan memajukan kepentingan nasional Australia dengan cara memfasilitasi pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan lebih spesifik lagi, dengan cara:
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan didasarkan pada hukum di Indonesia
Memperkokoh supremasi hukum akan memperkuat nilai tata kelola pemerintahan yang demokratis dan didasarkan pada hukum, pada warga Indonesia yang dapat bertindak sebagai critical mass
Hal ini akan memastikan reformasi demokratis yang telah dilakukan Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini tidak akan berbalik arah dan akan memfasilitasi berlanjutnya hubungan antarpemerintahan dan antarmasyarakat Australia dan Indonesia
Memperbaiki pengalaman warga Australia dalam menggunakan sistem hukum Indonesia
Dengan semakin kuatnya hubungan antara rakyat Australia dengan rakyat Indonesia, akan semakin banyak rakyat Australia yang menggunakan sistem hukum Indonesia dalam kapasitas pribadi (baik sebagai penggugat atau tergugat) terkait dengan, contohnya, sengketa hak asuh, warisan, pencemaran nama baik, perlindungan konsumen serta pelanggaran-pelanggaran pidana
Memperbaiki akses, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum Indonesia akan memberikan manfaat bagi para pengguna di pihak Australia maupun Indonesia
Memfasilitasi dialog kebijakan strategis
Kesiapan Australia untuk mendukung lembaga-lembaga utama pada sektor hukum dan keadilan Indonesia tampaknya diarahkan untuk mendukung hubungan antarpemerintah dan antarpengadilan yang telah terjalin antara kedua negara, serta membuka peluang baru untuk kerja sama dalam dialog kebijakan strategis pada isu-isu hukum bilateral dan regional
Menciptakan kepastian bagi penanam modal Indonesia dan Australia
Memperbaiki akses, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum akan berujung pada kepastian jangka panjang bagi pebisnis Indonesia maupun Australia di Indonesia
Hal ini berpotensi menimbulkan ‘hasil ‘win-win’ (sama-sama menguntungkan) bagi penanam modal Indonesia, penanam modal asing serta masyarakat pencari kerja di Indonesia
Memerangi faktor jangka-panjang yang berkontribusi pada kejahatan transnasional
Faktor-faktor ini termasuk, sebagai contoh, lemahnya kapasitas dan transparansi lembaga-lembaga penuntutan dan kurangnya sarana bagi masyarakat agar keluhan mereka dapat ditangani secara transparan, akuntabel dan dengan kemudahan akses
Membantu Indonesia menjadi contoh dalam hubungan antara Islam dan HAM, termasuk kesetaraan jender
Sektor HAM dan keadilan Indonesia sangat penting  dalam mendukung komitmen Indonesia untuk  menjadi model bagi negara-negara lain dengan penduduk mayoritas Islam, sebagai negara tempat Islam dapat hadir berdampingan dengan pengakuan terhadap HAM internasional
Mencegah instabilitas dan gangguan ketertiban lainnya dengan mendukung masyarakat sipil yang kuat dan majemuk
Bukti menunjukan bahwa masyarakat sipil secara luas kemungkinan besar akan berkembang dengan pesat di negara yang memiliki supremasi hukum yang kuat dan yang memberikan perlindungan terhadap HAM, dan hal ini kemudian akan mencegah timbulnya konflik lokal dan munculnya ideologi yang dilandasi kekerasan
2.4 Ikhtisar Pelajaran yang Diperoleh dari Kerja Sama Australia Indonesia di Sektor Hukum dan Keadilan
Sejak 1999 Australia secara bertahap terus meningkatkan bantuannya kepada sektor hukum dan keadilan Indonesia
Bantuan ini dimulai dengan kegiatan pelatihan kehakiman yang dimulai di bawah  Government’s Sector Linkage Program (sekarang PLSP), dan kemudian diikuti oleh Legal Reform Program (2002-2003) senilai $4,6 juta yang mulai memperluas bantuan teknis ke beberapa lembaga lainnya di sektor tersebut
Bantuan terkini untuk sektor tersebut adalah Australia Indonesia Legal Development Facility (LDF) 2004-2009 senilai $24,6 juta, yang terus membangun hubungan yang ada dan mulai menyediakan bantuan strategis di sektor tersebut
Beberapa pelajaran utama yang didapat dari pemberian bantuan ini termasuk:
Perlunya mempertahankan fleksibilitas, dikarenakan lembaga dan individual dapat meraih atau kehilangan momentum reformasi dalam periode waktu yang singkat
Sangat penting untuk tidak memperluas kegiatan secara sekedarnya
‘Critical mass’ sangat dibutuhkan untuk menghasilkan reformasi yang berkelanjutan
Pentingnya menetapkan sasaran yang koheren dalam memperkuat prioritas Pemerintah Indonesia  sehingga bagian-bagian yang membentuk bantuan Australia bersifat melengkapi dan saling memperkuat
Perlunya jaminan bahwa aturan tata kelola melibatkan para pemangku kepentingan utama
Sangatlah penting bila arahan strategis ditetapkan oleh individu berdsasarkan kebutuhan kebutuhan riil yang mewakili lembaga-lembaga di sektor hukum dan keadilan
Pentingnya kemitraan yang sesungguhnya
Komponen LDF yang paling sukses, yaitu  peranannya dalam akses terhadap reformasi keadilan dan kehakiman, sebagian besar dikarenakan LDF menggunakan kemitraan yang sesungguhnya yang dibangun di atas hubungan yang telah terjalin antarpengadilan Australia-Indonesia serta selaras dengan rencana strategis pengadilan Indonesia
Pentingnya bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah
Bekerja dengan lembaga-lembaga baik dari sisi pemerintah maupun non-pemerintah merupakan bidang yang berkembang menjadi keunggulan komparatif Australia dibandingkan dengan donor lainnya
Pentingnya menggunakan keahlian dari dalam negeri, khususnya untuk mengurangi biaya sekaligus membangun kapasitas lokal
Pentingnya peranan aktif AusAID dan Bappenas sebagai mitra, dalam menjamin bahwa fleksibilitas disesuaikan dengan pendekatan strategis dalam pemberian bantuan; bahwa kemitraan dikembangkan antara lembaga Indonesia dengan lembaga Australia, bukannya antara lembaga Indonesia dengan kontraktor pengelola Australia, dan menggabungkan peran-peran tersebut ke dalam aturan tata kelola dan manajemen
Pengalaman Australia membantu sektor hukum dan keadilan Indonesia telah menghasilkan tumbuhnya keahlian dalam bidang penyediaan bantuan bagi sektor yang  kompleks ini dan pembangunan kemitraan antara pelaku-pelaku utama di Indonesia dan mitra-pendamping di Australia lainnya
Gabungan antara dukungan jangka panjang Australia terhadap sektor ini, terjalinnya kemitraan kelembagaan, dan kekuatan hubungan bilateral dengan jangkauan lebih luas menjadikan Australia sebagai donor terpercaya dalam memberikan bantuan eksternal pada sektor yang sangat peka ini
Pelaku-pelaku hukum dan keadilan Indonesia secara umum menilai bantuan Australia terhadap sektor hukum dan keadilan Indonesia sangat mendukung kepentingan dan kebutuhan Indonesia jangka panjang
Inilah alasan di balik temuan Tinjauan Paruh Waktu (MTR) LDF (2007) yang menyatakan bahwa bantuan Australia pada sektor ini adalah salah satu bantuan yang paling strategis dibandingkan dengan donor lainnya, dan alasan mengapa bantuan Australia disambut baik oleh pemerintah Indonesia
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN AIPJ
3.1 Kerangka Konsep dan Ruang Lingkup 
Seperti yang telah didiskusikan pada Bagian 2, AIPJ telah berkembang di dalam konteks tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia untuk ‘terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM’
Hal ini merefleksikan pengakuan akan pandangan yang telah diterima secara luas bahwa reformasi pemerintah, termasuk dalam sektor hukum dan keadilan, merupakan upaya jangka panjang dan bahwa perubahan substansial dan berkelanjutan memerlukan waktu yang panjang serta kepemilikan lokal oleh negara dan organisasi masyarakat sipil
Tujuan ini juga mengakui fakta bahwa kapasitas dan kemitraan yang didirikan di bawah AIPJ diharapkan dapat berlanjut melampaui masa berlangsungnya inisiatif tersebut
Oleh karenanya AIPJ telah disusun melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, dikoordinasikan melalui Bappenas, dan akan diselaraskan dengan peraturan, kebijakan, dan program utama Indonesia
Walaupun keberhasilan akhir AIPJ akan ditunjukkan berdasarkan sejauh mana AIPJ dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia, rancangan ini mengidentifikasi lima hasil yang akan berusaha diraih AIPJ dalam jangka waktu lima tahun
Hasil-hasil tersebut seluruhnya diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan Indonesia yang ada saat ini
3.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasasaran AIPJ dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia
Bagan 1: Tujuan, sasaran, dan penyelarasan AIPJ dengan kebijakan Pemerintah Indonesia
3.2.1 Tujuan Jangka Panjang (20 Tahun) 
Seperti yang telah didiskusikan di Bagian 2 di atas, AIPJ  disesuaikan dengan konteks tujuan jangka panjang Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan
Tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia pada sektor tersebut, seperti yang dijelaskan di dalam RPJPN dan disahkan oleh DPR dan Presiden melalui UU No
17 tahun 2007, adalah” terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila  dan UUD 1945, serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif”
Perumusan tujuan ini juga akan membentuk tujuan jangka panjang AIPJ
3.2.2 Tujuan Jangka Menengah (5-10 Tahun) 
Tujuan jangka menengah AIPJ diambil langsung dari “sasaran utama” pembangunan jangka menengah pemerintah Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2010-2014: “[peningkatan] persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum.” 
Kelemahan utama dalam sistem hukum dan keadilan Indonesia ialah adanya kesenjangan antara komitmen di tingkat tinggi dan implementasi komitmen tersebut di lapangan
Salah satu persyaratan yang paling penting untuk mencapai tujuan jangka panjang bersama antara AIPJ-Pemerintah Indonesia ini adalah bagaimana kesenjangan tersebut dapat dijembatani
Hal ini kemudian akan membutuhkan implementasi reformasi yang dilakukan dengan baik sehingga mampu membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kapasitas sistem hukum formal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
Maka, bagi pemerintah Indonesia, pencapaian tujuan jangka menengah sangatlah menentukan pemenuhan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan
3.2.3 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan
AIPJ akan memiliki satu sasaran yang diselaraskan dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan juga sesuai dengan keunggulan komparatif Australia sebagai donor, serta lima hasil (outcome) yang berkontribusi pada pencapaian sasaran ini
Hasil-hasil yang berada di bawah sasaran AIPJ dianggap sebagai bidang-bidang utama dan perubahan harus terjadi pada bidang-bidang tersebut untuk mencapai sasaran ini, akan tetapi tiap-tiap hasil tersebut juga merupakan hasil yang penting dan terpisah antara yang satu dengan yang lain
Tiap hasil memiliki kaitan erat dengan hasil lainnya; hasil-hasil tersebut saling memperkuat dan meningkatkan kesempatan timbulnya sinergi dan koherensi keseluruhan
Kegiatan-kegiatan potensial pada tiap-tiap hasil disampaikan di bawah ini, dan dapat membentuk dasar bagi kerja sama pada tahun pertama program ini
Diharapkan program kegiatan aktual akan dirampungkan tiap tahun melalui rencana kegiatan yang disetujui pemerintah Australia dan disepakati pemerintah Indonesia
Kegiatan-kegiatan tersebut akan diajukan seiring dengan kriteria seleksi yang telah ditetapkan, dan indikator akan dikembangkan melalui koordinasi dengan pemerintah Indonesia di bawah tiap bidang hasil untuk membantu menelusuri kemajuan ke arah sasaran AIPJ
Rincian lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaan tersebut disampaikan di bagian 4
Sebagai persiapan untuk mobilisasi AIPJ yang diperkirakan akan berlangsung di akhir tahun 2010, suatu program transisi sementara yang akan menjadi landasan bagi kegiatan-kegiatan di bawah AIPJ telah disiapkan
Program ini dinamakan Australia Indonesia Partnership for Justice – transition (AIPJt), yang diuraikan pada bagian yang membahas hasil terkait dan dengan rincian lebih lanjut di bagian 4.9 di bawah ini
Kegiatan awal di bawah AIPJ diharapkan untuk lebih fokus kepada kajian kelembagaan bagi lembaga-lembaga mitra utama (atau menggunakan kajian yang telah ada) untuk menjamin bahwa bantuan tersebut ditujukan dengan tepat untuk mencapai manfaat maksimal bagi lembaga
Sasaran dan hasil yang akan berusaha dicapai AIPJ adalah sebagai berikut:
Sasaran: Peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum berkualitas
Hasil 1 Perbaikan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk kaum miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas)
Hasil 2 Badan-badan penuntutan lebih mampu memproses perkara-perkara korupsi
Hasil 3 Peningkatan akses publik terhadap informasi hukum serta penggunaannya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (termasuk hak-hak perempuan) dan anti korupsi.
Hasil 4 Perbaikan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya, mengenai sistem bantuan hukum
Hasil 5 Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komisi-komisi nasional dalam mendukung upaya reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia
SASARAN: Peningkatan akses terhadap layanan dan informasi hukum berkualitas
Sasaran akhir program difokuskan pada penguatan lembaga-lembaga di sektor hukum dan keadilan terkemuka Indonesia agar lebih efektif dan pada akhirnya memberikan layanan dan informasi hukum dengan biaya terjangkau, mudah diakses serta dapat diprediksi
AIPJ mengakui bahwa cara yang paling efektif untuk meningkatkan layanan tersebut adalah melalui kerja sama dengan kedua belah pihak, baik pihak yang menuntut adanya perbaikan kualitas layanan maupun pihak yang diberi tugas menyediakan layanan tersebut
AIPJ menyadari bahwa kelompok miskin dan terpinggirkan mengalami masalah-masalah tertentu dalam mengakses layanan, dan fokus diberikan khususnya pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan penyandang disabilitas
Sasaran tersebut mendukung akuntabilitas dan kemudahan akses yang lebih besar pada lembaga-lembaga hukum dan keadilan utama, dengan fokus pada pengadilan, badan penuntutan/kejaksaan (Kejaksaan Agung dan KPK) serta komisi-komisi HAM (Komnas HAM dan Komnas Perempuan)
Kemudahan akses dapat didukung dengan memperbaiki kapasitas pengadilan dalam memberikan layanan pada masyarakat yang berpotensi menjadi pengguna pengadilan seluas mungkin, dan dengan meningkatkan kapasitas badan penuntutan serta komisi-komisi HAM untuk memperbaiki sistem penampungan keluhan untuk menerima keluhan dari seluruh masyarakat
Upaya meningkatkan kemudahan akses akan melibatkan fokus terhadap perempuan dan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan tertentu dalam mengakses keadilan, seperti misalnya, tidak adanya kesadaran atas hak-hak mereka sendiri dan cara-cara menuntut hak tersebut, dan/atau ketidakmampuan memenuhi biaya pengadilan dan transportasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa melalui sistem hukum formal
Akuntabilitas akan terdukung melalui kegiatan yang dilakukan pada titik penghubung antara organisasi dan komunitas (contoh, sistem pemrosesan keluhan) dan dengan membantu badan penuntutan/kejaksaan untuk memberantas korupsi, baik itu dalam sektor hukum dan keadilan, maupun di sektor lain
Bila dimungkinkan, upaya-upaya untuk mendukung akuntabilitas lembaga-lembaga hukum dan keadilan terkait akan dikaitkan dengan komitmen Indonesia pada perjanjian-perjanjian dan tolok ukur (benchmark) internasional
Sesuai dengan prioritas pemerintah Indonesia, AIPJ akan memprioritaskan bantuan untuk meningkatkan aliran informasi hukum sebagai kunci untuk memungkinkan masyarakat sipil terlibat dalam sektor hukum dan keadilan, dan juga untuk memungkinkan lembaga-lembaga hukum memonitor dan mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan mereka sendiri
Perbaikan sistem dalam lembaga hukum dan keadilan akan didasarkan pada kajian kapasitas secara komprehensif, yang nantinya akan dilaksanakan selama masa transisi dan pada masa dimulainya AIPJ
Sekalipun sasaran tersebut pada intinya memberikan perhatian pada hubungan langsung antara lembaga-lembaga tersebut dan masyarakat, hal ini tidak menghalangi kegiatan dukungan terhadap peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut bila kajian kapasitas merujuk pada faktor-faktor tersebut sebagai menjadi halangan utama bagi kemampuan lembaga dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat
Hasil 1 Perbaikan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk kaum miskin, perempuan rentan, dan penyandang disabilitas)
AusAID, melalui LDF, telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses terhadap pengadilan Indonesia di dalam yuridiksi hukum keluarga
Studi tentang akses dan keadilan yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan umum di Indonesia terkait dengan hukum keluarga menunjukkan bahwa, meski pada umumnya klien pengadilan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan pengadilan yang diterimanya, halangan yang signifikan masih harus dihadapi kelompok miskin dan masyarakat di wilayah terpencil dalam mengakses layanan pengadilan
Halangan utama termasuk biaya pengadilan dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan
Pencapaian utama dalam LDF termasuk kerja sama dengan Badan Peradilan Agama untuk mendapatkan peningkatan anggaran untuk memberikan pembebasan biaya pada perkara hukum keluarga yang melibatkan klien dari kalangan miskin, dan juga untuk sidang keliling di wilayah terpencil
Fokus awal AIPJ di bawah hasil ini akan dibangun berdasarkan pencapaian dan hubungan yang terbentuk di bawah LDF dan AIPJt
AIPJ akan melakukan analisis, mempromosikan praktik-praktik terbaik (misalnya dari sistem peradilan agama), dan memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Hal ini akan mencakup dukungan bagi pengadilan untuk memanfaatkan dan memperbesar alokasi anggaran untuk perkara-perkara pro deo (pro bono) dan sidang keliling, serta bantuan untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi mereka sehubungan dengan akses bagi kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan, seperti misalnya perempuan yang masuk dalam kategori ini, penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS
Dengan semakin pentingnya peran pengadilan tata usaha negara dalam mendukung kebebasan informasi, menjamin pemberian layanan publik serta melindungi warga dari gugatan negara yang tidak berdasar, AIPJ akan mencoba memperluas hubungan yang selama ini telah terjalin dengan badan peradilan Indonesia hingga menjangkau pengadilan-pengadilan tersebut dan membantu mereka mensosialisasikan perannya dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi serta memperluas layanan mereka bagi kelompok-kelompok terpinggirkan
Bila dimungkinkan dan tergantung pada priorias Mahkamah Agung, Hasil 1 akan mencakup pemberian bantuan pada Mahkamah Agung dalam membuat proyek percontohan (pilot project) yang inovatif di tingkat daerah yang ditujukan untuk memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah pusat dan alokasi sumber daya
Hal ini bisa mencakup, misalnya, membentuk pengadilan percontohan untuk gugatan kecil (sengketa perdata yang melibatkan nilai gugatan yang tidak besar) yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri
Kegiatan di bawah hasil ini juga dibangun berdasarkan dukungan terhadap cetak biru reformasi Mahkamah Agung, upaya untuk meningkatkan transparansi kehakiman dan hubungan kuat antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Pengadilan Keluarga dan Pengadilan Federal Australia, yang menjadi fokus AIPJt selama tahun 2010
Penelitian dalam bentuk survei juga akan digunakan untuk mengkaji tingkat kepuasan masyarakat pengguna pengadilan yang akan menjadi masukan bagi kegiatan mendatang di bidang ini
Kemajuan pada hasil ini dalam jangka panjang akan diukur terutama melalui jumlah dan keragaman individu yang lebih memilih menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa
Tim Pembaruan Kehakiman Mahkamah Agung akan memperoleh bantuan untuk memperkuat lembaga-lembaga terkait di sektor hukum dan keadilan melalui identifikasi hambatan-hambatan dalam kapasitas mereka untuk memberikan layanan di tingkat setempat (misalnya, hambatan pada kapasitas Mahkamah Agung untuk memberikan layanan yang efektif dan inklusif melalui Pengadilan Negeri)
Hambatan-hambatan ini bisa mencakup, misalnya, proses monitoring dan disipliner secara internal, alokasi anggaran, sistem keuangan, struktur organisasi, praktik-praktik rekrutmen, struktur gaji atau kebijakan kenaikan pangkat dan mutasi; badan-badan untuk meninjau kembali gagasan pembaruan, untuk memasukkan usulan yang relevan ke dalam rencana dan kebijakan kelembagaan mereka
AIPJ akan membantu Tim Pembaruan menjalankan kegiatan diagnostik secara obyektif dan kemudian merumuskan, menyatakan, dan menjalankan dialog kebijakan yang konstruktif tentang rekomendasi penghitungan biaya agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi
Bila perlu, kegiatan diagnostik ini bisa dilakukan oleh universitas, kelompok pemikir (think tanks), atau konsultan manajemen independen di bawah arahan Tim Pembaruan
Hasil 2 Badan-badan penuntutan lebih mampu memproses perkara-perkara korupsi
Badan-badan penuntutan Indonesia—Kejaksaan Agung dan KPK—merupakan kunci bagi pemberantasan korupsi dalam sektor hukum dan keadilan maupun sektor lain
Staf mereka perlu terus mengembangkan kemampuan teknisnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang terkait korupsi
Untuk dapat mencapai tujuan anti korupsi Indonesia, lembaga-lembaga tersebut perlu membentuk suatu sistem yang dapat menjamin bahwa penuntutan dilakukan secara efektif dan bahwa lembaga-lembaga ini juga bebas dari tindak pidana korupsi
Sistem tersebut harus dapat mempublikasikan alasan yang jelas di balik pembatalan penuntutan serta membentuk mekanisme agar publik dapat dengan mudah berinteraksi dengan badan-badan penuntutan dan memperoleh informasi secara teratur mengenai kemajuan yang telah dibuat penuntut dalam merespon kekhawatiran mereka
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menggarisbawahi beberapa upaya yang seharusnya dilakukan lembaga-lembaga tersebut untuk mencapai tujuan ini, dan AIPJ menggunakan Strategi ini untuk memberikan masukan bagi kegiatan-kegiatan di bawah Hasil 2
AIPJ khususnya akan fokus dalam membantu ‘Strategi Pencegahan ke-2’ dari Stranas PK ini, yang terkait dengan perbaikan transparansi dan akuntabilitas lembaga kehakiman dan penuntutan, dan juga berhubungan erat dengan sasaran AIPJ serta hasil-hasil lainnya
Kebutuhan Kejaksaan Agung dan KPK sangat berbeda sehingga AIPJ – dengan tidak mencoba mencakup seluruh kebutuhan lembaga-lembaga tersebut – perlu menyesuaikan dukungan yang diberikannya
KPK, contohnya, sekarang mampu membuat dan menyampaikan modul pelatihan kepada staf junior secara mandiri
Dengan demikian fokus KPK selama masa berjalannya AIPJ nanti kemungkinan akan terkait dengan pembangunan kapasitas dari staf level menengah hingga senior melalui hubungan antarmitra (peer-to-peer link) dengan komisi-komisi anti korupsi lainnya, mengkaji opsi dalam meningkatkan kinerjanya di tingkat daerah, dan terlibat dalam dialog dan analisis kebijakan terkait dengan peraturan anti korupsi yang diusulkan
Kebutuhan kejaksaan Agung mencakup penguatan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat (seperti misalnya melalui pengembangan sistem informasi untuk manajemen perkara serta penanganan keluhan terhadap jaksa penuntut) serta pengembangan kapasitas mereka untuk memonitor mutu para jaksa (misalnya melalui pembentukan pusat penilaian (assessment centre) dan sistem evaluasi kinerja)
AIPJ dapat mendukung prioritas-prioritas utama dalam bidang ini, tergantung pada kerja sama dengan para pejabat senior
Kegiatan-kegiatan di bawah Hasil 2 AIPJ akan memperhatikan pentingnya pembangunan kapasitas bagi kerja sama hukum internasional dalam memerangi korupsi
Hal ini bisa mencakup dukungan bagi kerja sama internasional dengan Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementrian Hukum dan HAM untuk memperkuat upaya pelaksanaan UNCAC dan komitmen anti korupsi internasional lainnya, termasuk dalam kaitannya dengan pencucian uang serta pembatasan, penyitaan dan pengembalian aset
AIPJ juga akan membantu pemerintah Indonesia memonitor dan mengevaluasi bagian-bagian yang relevan dalam Stranas PK yang terkait dengan isu lintas sektoral di bidang Kinerja
Pada permulaan berjalannya AIPJ, AIPJt akan bekerja dengan Tim Reformasi Kejaksaan Agung RI untuk memerbaiki sistem sumber daya manusia dan sistem penanganan keluhan berbasis web
Bersama dengan analisis yang telah direncanakan untuk menilai apakah bantuan yang sedang dilaksanakan akan bisa dimaksimalkan untuk mendukung agenda anti korupsi pemerintahan Indonesia, AIPJt diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi kegiatan yang tengah dilaksanakan di bawah hasil ini
Dalam pencapaian hasil ini, dukungan akan diberikan pada Kantor Tim Pengelola Program Kejaksaan Agung untuk kegiatan-kegiatan yang serupa dengan yang telah dijalankan oleh Tim Pembaruan Kehakiman Mahkamah Agung dalam pencapaian Hasil 1
Pendanaan tersebut secara khusus akan diberikan untuk membantu Kantor tersebut menganalisis dan mengatasi hambatan dalam memberikan layanan di tingkat lokal
Bantuan juga akan diberikan pada Kantor tersebut untuk melakukan tinjauan atas gagasan-gagasan pembaruan, untuk memasukkan usulan-usulan yang relevan ke dalam rencana dan kebijakan kelembagaan Kejaksaan Agung, dan untuk melaksanakan reformasi terkait dengan AIPJ
Hasil 3 Peningkatan akses publik terhadap informasi hukum serta penggunaannya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (termasuk hak-hak perempuan) dan anti korupsi
Australia telah mendukung upaya Indonesia untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas informasi pengadilan selama beberapa tahun dan sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2004-2009
Fokus pada publikasi putusan pengadilan berdampak pada meningkatnya jumlah putusan pengadilan umum dan pengadilan agama yang tersedia di internet
Disahkannya beberapa UU penting baru-baru ini (seperti UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau “UU KIP”) dan arahan administratif (seperti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144/2007 yang terkait dengan akses terhadap informasi pengadilan, atau “SK 144”) pada hal ini menyediakan landasan untuk melanjutkan kegiatan ini dan meningkatkan transparansi dalam sektor hukum dan keadilan
AIPJ akan terus mendukung publikasi putusan pengadilan
Selama masa berjalannya AIPJ, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah keputusan yang tersedia di internet (bersamaan dengan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mengunggah informasi tersebut)
AIPJ akan membantu Mahkamah Agung mensosialisasikan SK 144 dan UU KIP (termasuk dukungan atas usaha MA mengharmonisasi dan menyelaraskan SK 144 dgn UU KIP) sehingga pegawai-pegawai pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sadar akan kewajiban mereka untuk memberikan informasi pengadilan kepada publik
Cara-cara lain yang dapat ditempuh AIPJ dalam memberikan dukungan bagi akses publik yang lebih luas terhadap informasi hukum serta penggunaannya mencakup:
membantu pendirian Meja Informasi pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan Posbakum  sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang ada, dalam hal ini UU No 48 Tahun 2009 serta memantau penggunaannya;
membantu pendirian pos bantuan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009;
bekerja dengan pengadilan dan masyarakat sipil untuk mengembangkan alat visual dan audio-visual untuk menjelaskan proses pengadilan kepada pengguna pengadilan (termasuk pengguna pengadilan dengan gangguan pengelihatan) dan pengumuman informasi biaya pengadilan di pengadilan;
bekerja dengan Mahkamah Agung untuk memperluas tingkatan informasi yang tersedia untuk publik melalui laporan tahunan MA (termasuk informasi mengenai keuangan pengadilan dan pengelolaan beban perkara), dan dengan organisasi masyarakat sipil guna memahami dan menganalisis informasi ini;
bekerja dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, LSM-LSM terkait (seperti misalnya pemberi layanan bantuan hukum dan organisasi di bidang HIV/AIDS) serta Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia untuk memfasilitasi tersedianya lebih banyak lagi informasi-infomasi utama dan analisis mengenai isu HAM kepada publik;
bekerja dengan KPK untuk mendukung program penjangkauan KPK di tingkat nasional dan daerah untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang korupsi dan cara melaporkannya;
mendukung masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan analisis dan mengambil tindakan berdasarkan infomasi hukum yang tersedia; dan
melakukan konsolidasi dan memperluas akses jejaring (online) pada putusan-putusan pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan
Diharapkan bahwa akses publik yang komprehensif dan tepat waktu terhadap kedua sumber hukum tersebut (putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan), serta informasi organisasi lembaga hukum dan keadilan (seperti pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia) akan memberikan dampak penting bagi penguatan upaya anti korupsi
Dengan semakin besarnya akses terhadap informasi, para akademisi, media, LSM dan lembaga pemerintahan sendiri akan berada di posisi yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan merespon tindak korupsi
Akses terhadap informasi juga akan membantu para pemangku kepentingan mengindentifikasi dan menghargai para pengusung perubahan di sektor tersebut
Akses terhadap putusan pengadilan dan peraturan masih sulit didapat, khususnya bila informasi tersebut dihasilkan dari pengadilan dan badan legislatif tingkat daerah
Terlebih lagi, banyak putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah di Indonesia tidak konsisten satu sama lain, dan peraturan daerah seringkali bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi
AIPJ dapat menjajaki cara untuk bekerja dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung dibentuknya sistem untuk menstandarisasi putusan pengadilan dan/atau melakukan peninjauan kembali atas peraturan daerah, terutama yang terkait dengan HAM dan hak-hak perempuan (sejalan dengan tanggung jawab internasional Indonesia) dan anti korupsi
Dalam mengantisipasi kegiatan AIPJ di bawah hasil ini, pada 2010, AIPJt akan melakukan kajian atas kemungkinan adanya bantuan untuk penyelarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional, UUD, dan kewajiban hukum internasional Indonesia (khususnya sehubungan dengan anti korupsi, hak asasi manusia, hak-hak perempuan), termasuk melalui peninjauan kembali/uji materi
Hasil 4 Perbaikan kerangka kerja dan pemberian sistem bantuan hukum
Sejauh ini tidak ada rezim bantuan hukum formal di Indonesia
Walaupun terdapat beberapa peraturan/instrumen legislatif yang mendorong tersedianya layanan pro bono bagi kelompok miskin,  masih belum ada kerangka legislatif yang menyeluruh yang mendorong hak-hak masyarakat atas bantuan hukum
Saat ini layanan bantuan hukum disediakan sebagian besar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta pusat-pusat hukum di perguruan tinggi, yang memiliki pendananaan terbatas dari negara atau bahkan tidak ada pendanaan sama sekali
Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan menguraikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menangani situasi ini dan mengakui bahwa “permintaan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum telah melebihi kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam memberikan layanan tersebut”
Disebutkan juga bahwa keterlibatan pemerintah dalam menyediakan layanan dan menyelenggarakan bantuan hukum serta memberdayakan organisasi bantuan hukum dan pusat-pusat kajian hukum di perguruan tinggi merupakan hal yang amat penting
Untuk membantu pemerintah Indonesia mencapai tujuannya terkait bantuan hukum, AIPJ akan mendukung peningkatan level dialog kebijakan antara pemerintah, DPR dan organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan isu tersebut
Hal ini juga dapat termasuk, misalnya, membantu Kementrian Hukum dan HAM untuk mensosialisasikan RUU Bantuan Hukum yang komprehensif  dengan bekerja sama dengan LSM terkait, perhimpuan advokat dan/atau fakultas hukum
Pengesahan RUU tersebut bukan menjadi hasil AIPJ; AIPJ hanya akan mendukung proses pengembangan draft RUU yang bersifat inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan yang didasarkan pada analisis kontekstual dan komparatif
Bila RUU Bantuan Hukum ini disahkan, AIPJ akan mendukung dialog kebijakan dalam hubungannya dengan pembuatan peraturan pelaksanaannya dan alokasi anggaran
AIPJ juga dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan inisiatif yang terkait dengan bantuan hukum secara lebih luas, seperti misalnya sistem nasihat hukum probono dan gerakan paralegal
Kegiatan-kegiatan di bawah hasil ini akan meliputi dukungan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi penyandang disabilitas, mengenai bagaimana bantuan hukum bisa disediakan dengan lebih efektif bagi perempuan yang membutuhkan, penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS
Diperkirakan hasil ini akan berkembang seiring dengan waktu, khususnya bila RUU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR
Akibat masih belum terbentuknya sistem bantuan hukum komprehensif yang didanai oleh pemerintah, AIPJ juga akan mempertimbangkan memberikan pendanaan inti dan/atau hibah pada LSM-LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum di Indonesia
Hasil 5 Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komisi-komisi nasional dalam mendukung upaya reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia
Masyarakat sipil dapat dan seharusnya didukung untuk sukses terlibat dengan lembaga-lembaga pemerintah sekaligus memelihara kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan oleh organisasi mereka
AIPJ akan mendukung pencapaian hasil ini melalui tiga cara:
meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk memonitor lembaga-lembaga hukum dan keadilan dan melakukan kegiatan analitis;
mendukung komisi-komisi nasional HAM (khususnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan)
Dukungan AIPJ pada masyarakat sipil akan diberikan sejalan dengan panduan yang diuraikan di Lampiran 5.9
Hasil 5, Komponen 1: Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam memonitor lembaga-lembaga hukum dan keadilan serta melakukan kegiatan analitis
Pemerintah Indonesia telah memberikan kejelasan melalui rangkaian kebijakan bahwa kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan kegiatan analisis dan monitoring – termasuk berdialog dengan para pemangku kepentingan terkait – terhadap akses dan kualitas layanan hukum sangat penting untuk memperbaiki tersedianya layanan tersebut
Salah satu strategi dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan dalam bidang reformasi sektor hukum dan kehakiman mencakup “penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik”
Strategi tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa baik pelaku pemerintah maupun pelaku non-pemerintah sama-sama memegang peranan penting untuk memfasilitas akses lebih besar terhadap keadilan
AIPJ akan membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil (terutama LSM, fakultas hukum dan perhimpunan advokat) dalam sektor hukum dan keadilan untuk memonitor akses dan kualitas penuntutan publik dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Hal ini penting guna menjamin keberlanjutan reformasi kelembagaan yang didukung AIPJ
AIPJ akan mempertimbangkan pemberian dukungan bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil di sektor hukum dan keadilan untuk:
membentuk manajemen efektif dan strategi kepemimpinan, termasuk strategi yang memfasilitasi lebih banyak lagi partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam organisasi masyarakat sipil;
meneliti dan memonitor proses dan pengelolaan perkara-perkara anti korupsi oleh pengadilan, Kejaksaan Agung, dan KPK, termasuk berkontribusi dalam monitoring dan evaluasi pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang saat ini tengah diajukan;
meneliti dan memonitor kemajuan dalam memperbaiki akses terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk kelompok terpinggirkan (terutama perempuan miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS), dan menjadikannya masukan bagi monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Mahkamah Agung dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan;
memahami dan mendorong praktik-praktik terbaik di tingkat domestik dan internasional dalam memberantas korupsi dan mendukung akses terhadap keadilan untuk perempuan (termasuk melalui monitoring kebijakan yang terpilah berdasarkan jender), penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS;
melakukan riset dan analisis, sosialisasi, dan dialog kebijakan pada isu-isu terkait dengan pembuatan rancangan undang-undang  dan peraturan daerah (perda) tentang hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan anti korupsi;
memperkenalkan dan melaksanakan sistem yang kokoh dalam perhimpunan advokat dalam menangani keluhan publik dan mendisiplinkan anggota mereka yang korup; dan
mendorong keberhasilan reformasi yang dilakukan melalui AIPJ dan program-program reformasi lainnya
Melalui AIPJt, analisis baseline awal akan dilakukan untuk isu penyandang disabilitas, untuk menilai halangan utama yang mereka hadapi dalam mengakses sistem keadilan
Kegiatan ini akan menggabungkan lembaga-lembaga utama dalam mengembangkan suatu pendekatan pengarusutamaan disabilitas dan membangun pemahaman tentang penyandang disabilitas dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia
Kegiatan ini akan terus dibangun di bawah AIPJ
Hasil 5, Komponen 2: Mendukung komisi-komisi nasional hak asasi manusia
Hasil 4 akan melibatkan menguatan kapasitas komisi-komisi HAM nasional, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang berperan dalam menjembatani negara dan masyarakat sipil
Organisasi-organisasi ini bekerja dalam menghubungkan penyediaan (supply) dan permintaan (demand) atas keadilan, dan dengan demikian memiliki potensi signifikan untuk menggabungkan aspirasi masyarakat ke dalam proses reformasi kelembagaan – khususnya di bidang hak asasi manusia, di mana pemerintah Indonesia telah membuat komitmen tingkat-tinggi terkait HAM namun masih mengalami kekurangan kapasitas untuk merespon secara efektif keluhan HAM dari masyarakat
Kajian kebutuhan (needs assessement) terhadap Komnas HAM yang dilakukan oleh AusAID dan UNDP,  mengindikasikan bahwa Komnas HAM belum memiliki kapasitas yang optimal dalam menerima dan mengelola keluhan HAM dari masyarakat
Tantangan ini cukup berat khususnya di daerah di luar Jakarta
AIPJ dengan demikian akan mempertimbangkan membantu Komnas HAM untuk memperkuat kapasitas kantor-kantor Komnas HAM di daerah (yang berlokasi di Aceh, Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Maluku) untuk merespon harapan masyarakat
Bantuan untuk kantor-kantor di daerah ini bisa berbentuk, misalnya, penyusunan rencana strategis dan indikator kinerja organisasi
AIPJ akan meneruskan kegiatannya dengan Komnas Perempuan untuk mengembangkan kapasitas institusi Komnas Perempuan dalam melindungi dan mendorong hak-hak perempuan
Australia telah memiliki program kemitraan dengan Komnas Perempuan yang mendukung berbagai pembangunan kapasitas, dan memiliki fokus pada bantuan terhadap kegiatan inti komnas perempuan
Dukungan AIPJ atas Komnas Perempuan akan membantu upaya Komnas Perempuan dalam mengakses dan menggunakan dana APBN, dengan hasil akhir utama yaitu berkurangnya tingkat ketergantungan Komnas Perempuan terhadap pendanaan donor pada saat program berakhir
AIPJ juga akan memfokuskan bantuannya kepada Komnas Perempuan dalam mengimplementasikan rekomendasi dari kajian kebutuhan yang dilakukan oleh UNFPA pada tahun 2008   yang memperlihatkan keterkaitan erat dengan sasaran dan hasil AIPJ
AIPJ akan mempertimbangkan memberikan dukungan pada kegiatan komisi-komisi nasional yang bertanggung jawab atas monitoring dan pelaporan kepatuhan Indonesia terhadap instrumen HAM internasional yang telah mengikat Indonesia sebagai negara pihak, serta membantu lembaga-lembaga kehakiman terkait untuk memastikan terjadinya kepatuhan tersebut, termasuk melalui peninjauan terhadap peraturan perundangan yang ada serta pembuatan draft peraturan pelaksanaan
3.2.4 Isu-isu Lintas Sektoral
Hak asasi manusia, anti korupsi, kemitraan, dan kinerja adalah isu-isu lintas sektoral AIPJ
Kegiatan-kegiatan yang didanai di bawah lima hasil AIPJ diharapkan dapat secara eksplisit menggarisbawahi pendekatan yang mereka lakukan terhadap isu-isu lintas sektoral ini, dan monitoring secara terpisah akan dilakukan dengan dana yang bersumber dari AIPJ untuk masing-masing isu lintas sektoral sehingga penelusuran dan pelaporan kemajuan yang dicapai dapat dilakukan secara terpisah dan tetap sebagai bagian dari proses pelaporan formal
Program ini diharapkan dapat merespon dan mengembangkan peluang-peluang kerja sama di bidang tersebut
Di samping memberikan informasi kegiatan-kegiatan di bawah hasil-hasil AIPJ, kegiatan-kegiatan terpisah dapat didanai melalui AIPJ untuk mendukung dua isu lintas sektoral yang disebut terakhir, yaitu kemitraan dan kinerja
Isu Lintas Sektoral 1: Hak Asasi Manusia (khususnya hak-hak perempuan dan hak-hak penyandang disabilitas)
Salah satu tujuan utama AIPJ adalah mendukung Indonesia dalam menjamin sokongan, perlindungan, dan pemenuhan hak kelompok-kelompok paling terpinggirkan, khususnya perempuan miskin dan rentan serta penyandang disabilitas
HAM telah terintegrasi menjadi hasil mayoritas di bawah sasaran AIPJ, termasuk hasil yang terkait dengan: meningkatkan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan; meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga HAM nasional utama untuk berperan sebagai ‘jembatan’ antara masyarakat sipil dan negara; dan memperluas akses terhadap informasi hukum terkait dengan HAM
Isu Lintas Sektoral 2: Anti Korupsi
Anti korupsi telah dimasukkan ke dalam rangkaian hasil di bawah sasaran AIPJ, termasuk hasil yang terkait dengan: peningkatan kapasitas badan-badan penuntutan untuk memproses perkara-perkara korupsi (baik dari kalangan mereka sendiri atau secara luas); peningkatan transparansi lembaga hukum dan keadilan; peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk memonitor ketersediaan dan kualitas layanan hukum utama
Kegiatan AIPJ dalam mendukung isu lintas sektoral ini akan melibatkan pengadilan, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Hukum dan HAM, dan masyarakat sipil, dengan level kerja sama yang bergantung pada hasil penilaian yang terus dilakukan terhadap momentum relatif reformasi mereka masing-masing
Isu Lintas Sektoral 3: Kemitraan dan Dialog Kebijakan: Memfasilitasi pencapaian sasaran AIPJ dengan meningkatkan kemitraan dan dialog kebijakan antara lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dan Australia
Pentingnya kemitraan dalam pembangunan telah diakui baik dalam AIP Country Strategy 2008-2013 dan secara spesifik dalam Millenium Development Goal (Tujuan 8: Kemitraan Global)
Proses rancangan AIPJ telah melibatkan kemitraan sesungguhnya antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, dengan tim perencanaan gabungan dan melalui konsultasi gabungan
Bantuan Australia sebelumnya kepada sektor hukum dan keadilan Indonesi juga telah didukung dengan perkembangan kemitraan antara lembaga-lembaga Indonesia dan Australia dalam jumlah yang cukup signifikan, terutama antara Mahkamah Agung Indonesia dengan  Pengadilan Federal dan Pengadilan Keluarga di Australia
Pengalaman menunjukkan bahwa jenis-jenis kemitraan ini memiliki potensi yang signifikan dalam hal mengembangkan kapasitas teknis dan kehendak politik di Indonesia untuk dapat mendukung reformasi sektor hukum dan keadilan yang diperlukan
Direktur Kemitraan, bersama dengan AusAID dan Bappenas, akan mengidentifikasikan lembaga mitra-pendamping potensial Indonesia dan Australia serta kegiatan untuk mendukung isu lintas sektoral ini
Kegiatan tersebut dapat mencakup, seperti misalnya:
melanjutkan  kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Federal serta Pengadilan Keluarga Australia terkait dengan transparansi kehakiman, akses terhadap keadilan dan kepemimpinan pengadilan;
kerja sama antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Law Council of Australia (Dewan Hukum Australia) dalam hal ‘mengembangkan kode etik, menginformasikan pada publik mengenai hak mereka untuk menyampaikan keluhan atas pengacara dan menyelenggarakan pengadilan disipliner lokal; 
kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM Indonesia, Komisi HAM Australia, dan Departemen Kehakiman Australia (Bagian Inklusi Sosial) terkait dengan pengembangan kebijakan hak penyandang disabilitas dan upaya menuju  ratifikasi Konvensi atas Hak Penyandang Disabilitas;
kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Australian Law Reform Commission (Komisi Reformasi Hukum Australia) untuk memperkuat kapasitas BPHN dalam menganalisis prioritas reformasi di sektor hukum dan keadilan Indonesia;
kerja sama antara Indonesian Legal Resource Center, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia  dan Council of Australian Law Deans (Dewan Dekan Fakultas Hukum Australia) untuk melakukan kajian secara komprehensif tentang kebutuhan sektor pendidikan hukum formal Indonesia;
kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Office of Legislative Drafting and Publishing (Kantor Perancangan dan Penerbitan Undang-undang) Departemen Kehakiman Australia dalam hubungannya dengan penerbitan elektronik;
kerja sama antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan Komisi HAM Australia (Disability Discrimination Commissioner – Komisioner Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas) terkait dengan pemrosesan keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas; dan/atau
dialog kebijakan antara lembaga-lembaga yang relevan dalam hal kepemimpinan, alokasi anggaran, dan praktik-praktik terbaik dalam skala internasional yang berkembang dalam sektor hukum dan keadilan
Seluruh kemitraan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran AIPJ
Bila kegiatan kemitraan yang diusulkan tidak secara langsung berkontribusi terhadap hasil AIPJ secara spesifik, kegiatan tersebut dapat didanai melalui Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang (Partnership and Emerging Issues Fund) AIPJ, sebagaimana didiskusikan di bagian 4.2.4 di bawah
Kekuatan kemitraan dan dialog kebijakan yang didukung melalui AIPJ akan diukur sejalan dengan kerangka monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dalam AIPJ
Departemen Kehakiman Australia di tingkat Federal diharapkan dapat memainkan peran utama dalam menghubungkan lembaga-lembaga Indonesia dengan mitra-pendamping mereka yang ada di Australia
AIPJ juga akan mempertimbangkan rekomendasi dari Kelompok Kerja Australia-Indonesia di bidang Kerja Sama Hukum (WGLC)  pada bidang-bidang yang memungkinkan dikembangkannya hubungan antarmitra (peer-to-peer) di sektor ini
Isu Lintas Sektoral 4: Kinerja: Meningkatkan sistem dan kapasitas lembaga-lembaga utama sektor hukum dan keadilan dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan, strategi, dan kebijakan
Kinerja juga merupakan fokus penting dalam AIP Country Strategy 2008-2013 dan fokus utama bagi pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Komitmen Jakarta tentang Efektivitas Pemberian Bantuan
Pendekatan AIPJ terhadap kinerja akan mencakup:
mendasarkan pada, mendukung dan memperkuat sistem kinerja pemerintah Indonesia, sehingga dapat menghindari duplikasi, dan pembuatan sistem paralel untuk evaluasi kinerja tersebut;  dan
memanfaatkan praktik-praktik terbaik terkait dengan pengukuran kontribusi AIPJ terhadap sasaran, hasil dan isu lintas sektoral AIPJ, dan, pada akhirnya, tujuan jangka panjang bersama antara pemerintah Indonesia dan AIPJ
AIPJ akan memanfaatkan penelitian dalam bentuk survei jika diperlukan untuk mengukur dampak kegiatan-kegiatan AIPJ dan untuk memberikan masukan bagi pembelajaran program ini
Hal ini bisa mencakup survei baseline yang dilakukan di awal berjalannya AIPJ
Dana dalam jumlah tertentu akan disisihkan melalui AIPJ untuk mendukung efektivitas bantuan yang lebih baik sejalan dengan Komitmen Jakarta
Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja AIPJ dan juga untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi pada sektor hukum dan keadilan, bila sektor tersebut membutuhkan bantuan
3.2.5 Organisasi-organisasi Mitra
Pada bagian 2.1.3 (Bekerja dengan Para Pelaku Utama di Sektor Keadilan) di atas, berbagai pelaku di sektor hukum dan keadilan Indonesia dikategorikan berdasarkan sejauh mana AIPJ akan berusaha menjalin kerja sama dengan mereka
Reformasi di sektor ini terjadi dengan dinamis dan seringkali tergantung pada kekuatan dan komitmen individu-individu utama di dalam tiap-tiap organisasi tersebut
AIPJ dengan demikian membutuhkan fleksibilitas untuk mendukung kesempatan reformasi bila kesempatan tersebut datang, dan juga untuk mengatur ulang distribusi sumber daya di antara mitra-mitra potensial seiring dengan pasang surutnya komitmen dan motivasi mereka terhadap reformasi
Dengan demikian, ketegorisasi para pemangku kepentingan yang telah dijelaskan di atas seharusnya tidak dilihat sebagai suatu hal yang telah final
Sebaliknya, analisis berkelanjutan dan kategorisasi ulang para pemangku kepentingan akan dilakukan, dan akan dinilai sebagai bagian dari tinjauan independen AIPJ
3.3 Bentuk Bantuan yang Diusulkan
3.3.1 Program yang Fleksibel
Analisis yang dilakukan saat ini serta pengalaman sebelumnya bekerja di sektor ini telah menggarisbawahi bidang-bidang inti yang dapat mendukung perubahan di bidang hukum dan HAM dengan adanya bantuan AIPJ
Usulan-usulan kegiatan dalam program  AIPJ akan didasarkan pada bidang-bidang yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan lima hasil yang telah dibahas sebelumnya
Pada saat yang sama, juga diakui adanya kebutuhan untuk dapat tetap fleksibel dalam suatu lingkungan yang begitu cepat berubah
Alasan menggunakan pendekatan fleksibel ini didasari oleh beberapa pelajaran yang diperoleh dalam hal pemberian bantuan untuk sektor ini, yang menunjukkan bahwa:
Pada konteks kebijakan dan kelembagaan yang sangat rumit dan dinamis,  kerja sama Australia harus tetap responsif dan berada pada posisi yang didasarkan pada hubungan yang telah terjalin yang masih memiliki daya tarikan untuk melakukan hal tersebut (dan untuk mengurangi kegiatan dengan daya tarikan rendah);
fleksibilitas dibutuhkan untuk melakukan harmonisasi secara tepat dengan donor lain, karena beberapa donor yang ada baru-baru ini sedang merencanakan kegiatan baru dengan skala besar;
dalam beberapa sesi konsultasi, pemerintah Indonesia telah meminta agar bantuan Australia pada sektor ini tetap memiliki kemampuan untuk secara cepat beradaptasi terhadap semua perubahan di dalam momentum reformasi;
sektor hukum dan keadilan terdiri dari berbagai lembaga yang berbeda, tiap lembaga memiliki sistem kinerja dan keuangan serta prioritas,yang berbeda, sehingga tidak ada satu sistem atau kebijakan kinerja/keuangan tunggal yang dapat menjadi patokan bagi AIPJ;
sektor ini sangat bersifat politis dan rentan terhadap berbagai risiko sehingga membutuhkan fleksibilitas dalam menyalurkan bantuan seiring dengan perubahan prioritas; 
investasi AIPJ yang jumlahnya kecil dibandingkan dengan besarnya sektor yang ditangani membuat AIPJ harus bertindak sebagai katalis untuk penggunaan sumber-sumber daya Indonesia secara lebih baik, dan bukannya sebagai tambahan bagi sumber-sumber daya tersebut, dan dalam konteks saat ini membutuhkan arahan strategis untuk dapat ditetapkan berkelanjutan; dan
pemikiran akademis terbaru mengenai reformasi hukum dan keadilan menitikberatkan pada pentingnya para donor menahan diri dalam menetapkan hasil akhir yang terlalu spesifik maupun dalam mengembangkan rencana ex ante
Fleksibilitas akan terus dipertahankan melalui keluaran spesifik yang akan ditentukan melalui rencana kerja tahunan (yang akan diuraikan lebih lanjut di bagian 4.2.2 di bawah ini) dengan parameter-parameter yang disepakati dan sesuai dengan kriteria seleksi yang disepakati, terutama dengan fokus prioritas pencapaian nasional Pemerintah Indonesia
Tiap kegiatan akan memiliki tujuan sendiri serta sejumlah kecil keluaran yang akan berkontribusi terhadap pencapaian hasil AIPJ yang relevan
Selain itu, Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang akan memungkinkan program ini memberikan respon secara cepat dan merespon peluang-peluang yang muncul dalam sektor yang begitu cepat berubah ini (lihat bagian 4.2.4)
Dana ini akan dapat digunakan oleh program dalam memberikan respon saat muncul dan berkembangnya peluang-peluang baru
Pendekatan fasilitas yang digunakan oleh LDF mendapat kritikan karena pendanaan diberikan pada kegiatan yang terlalu luas namun kurang koheren sehingga sasaran akhir pelaksanaan perogram menjadi kurang optimal secara keseluruhan
AIPJ akan mengatasi kekhawatiran ini dengan menentukan spesifikasi hasil-hasil akhir program, dan semua kegiatan yang didanai melalui program tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap hasil tersebut
Kegiatan indikatif diharapkan dapat mengidentifikasikan sejak awal kontribusi mereka dengan jelas untuk hasil-hasil tersebut
Kegiatan-kegiatan indikatif untuk tahun pertama dalam program ini telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan lebih lanjut akan dikembangkan selama proses perencanaan tahunan dan dispesifikasikan pada rencana kerja tahunan
Fleksibilitas sejumlah kegiatan tetap dipertahankan untuk mendukung tiap-tiap hasil, namun dalam rangka mendapatkan dampak yang lebih besar AIPJ akan lebih membidik critical mass alih-alih  melalui kegiatan-kegiatan kecil dengan jangkauan sangat luas seperti yang terjadi di bawah LDF
Prinsip-prinsip yang mendasari kemitraan juga akan menjamin bahwa kepemimpinan dalam pelaksanaan program AIPJ akan berada di tangan pemerintah Australia dan Indonesia, serta masyarakat reformasi hukum Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, yang seluruhnya akan berperan aktif dalam memastikan agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan diselaraskan dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan reformasi sektor keadilan di Indonesia – khususnya melalui perbaikan aturan tata kelola di bawah AIPJ
Model yang diterapkan untuk AIPJ juga akan melibatkan prinsip-prinsip operasional yang jelas (lihat bagian 3.4), pendekatan konseptual yang koheren untuk kapasitas dan pembangunan kapasitas (lihat bagian 3.3.3), serta seperangkat kriteria seleksi untuk masing-masing kegiatan (lihat bagian 4.2.3)
3.3.2 Pendekatan AIPJ untuk Bekerja dalam Sistem Mitra
Pemerintah Australia dan Indonesia berkomitmen pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), Accra Agenda for Action (2008), dan Jakarta Commitments for Aid Effectiveness (2009)
Ada beberapa cara yang dapat digunakan AIPJ untuk bergerak menuju penggunaan sistem pemerintah Indonesia secara lebih luas untuk meningkatkan efektivitas bantuan
Penyelarasan
AIPJ akan diselaraskan dengan prioritas nasional, kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia, termasuk komponen hukum dan keadilan pada RPJMN 2010-2015 serta kerangka yang diuraikan pada Bagian 2
Sebagai indikasi dari sejauh mana penyelarasan ini terbentuk, Pemerintah Indonesia telah menetapkan empat ‘tujuan tata kelola pemerintahan yang baik’ di bawah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 untuk mendukung prioritas yang diharapkan di bawah RPJMN 2010-2014
Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2 di bawah, sasaran dan isu-isu lintas sektoral AIPJ secara luas merupakan cerminan dari tujuan-tujuan tersebut
AIPJ memfokuskan perhatian pada peningkatan penyediaan layanan hukum berkualitas, yang mengakui dan mendukung peningkatan akses terhadap layanan tersebut dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
Bagan 2: Penyelarasan AIPJ dengan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia 2010 
Penyelarasan ini sepertinya akan berlanjut mengingat kenyataan bahwa sasaran, hasil, dan isu lintas sektoral AIPJ secara erat diselaraskan dengan tiga dari enam ”bidang fokus prioritas” yang tercantum dalam bab ”Hukum dan Perangkat Negara” dalam RPJMN 2010-2014:
meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan;
meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sektor hukum;
meningkatkan penghormatan terhadap HAM;
meningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
meningkatkan kualitas layanan publik; dan
meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi
Fokus AIPJ yang terletak pada dukungan terhadap peningkatan kapasitas pengadilan, badan penuntut serta lembaga-lembaga HAM untuk memberikan informasi dan layanan hukum berkualitas, yang merupakan sasaran yang baik dan bernilai, hanyalah salah satu dari banyak perbaikan yang dibutuhkan pada sektor tersebut dalam rangka meningkatkan supremasi hukum dan perlindungan terhadap HAM
Bidang-bidang lain pada sektor hukum dan keadilan yang tidak termasuk dalam cakupan AIPJ masih mungkin mendapatkan bantuan dari badan-badan pemerintah Australia,  donor-donor lainnya  atau program-program internal Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi
Hal ini merupakan respon terhadap pengalaman-pengalaman dari program sebelumnya bahwa bantuan terhadap sektor tidak seharusnya disebarkan dengan sekedarnya, melainkan harus didasarkan pada hubungan dan kisah-kisah sukses yang ada, juga harus melibatkan hasil yang memperkuat satu sama lain
Cara lain untuk bekerja dalam sistem mitra
Cara lain yang dapat digunakan AIPJ dalam menggerakan bantuan Australia di sektor ini untuk dapat menggunakan sistem pemerintah Indonesia yang lebih luas, termasuk:
a) Kepemilikan lebih besar oleh Pemerintah Indonesia
AIPJ telah dirancang melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia
Keterlibatan pemerintah Indonesia juga sangat tinggi dalam pengembangan konsep dan rancangan untuk AIPJ, termasuk konsultasi bersama antara pemerintah Australia  dan pemerintah Indonesia dengan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memberikan masukan bagi rancangan tersebut
Aturan tata kelola untuk AIPJ juga merefleksikan meningkatnya kepemilikan oleh pemerintah Indonesia, sebagai contoh, Dewan Kemitraan kini juga turut diketuai bersama Indonesia dan juga beranggotakan mitra-pendamping utama dari pemerintah Indonesia—sangat berbeda bila dibandingkan dengan Dewan Penasihat LDF yang terdiri dari ahli asing
b) Dimasukkan dalam anggaran (on-budget) (namun di luar kas perbendaharaan/off-treasury): AIPJ akan didaftarkan dalam Blue Book dan Green Book Pemerintah Indonesia untuk program pembangunan
Para mitra-pendamping akan diminta melaporkan pendanaan AIPJ melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
c) Fokus pada kinerja dan memperkuat sistem evaluasi kinerja pemerintah Indonesia: bekerja dalam sistem mitra termasuk menggunakan dan memperkuat sistem evaluasi, pengadaan, dan audit yang berlaku secara lokal
AIPJ akan fokus untuk bekerja melalui, sekaligus memperkuat, sistem evaluasi kinerja pemerintah Indonesia
AIPJ akan mengevaluasi dan bila dibutuhkan akan menyediakan bantuan untuk memperkuat sistem evaluasi kinerja pemerintah Indonesia, dimulai dengan membantu pemerintah Indonesia mendirikan dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi bagi strategi-strategi utama yang akan didukungnya
d) Bekerja dengan masyarakat sipil Indonesia untuk mendukung reformasi sektor hukum dan keadilan, termasuk cara-cara yang mampu memberdayakan alih-alih melemahkan keberlanjutan jangka panjang organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut
3.3.3 Pendekatan AIPJ terhadap Pengembangan Kapasitas
Dalam rangka mencapai sasaran AIPJ, kegiatan di bawah program tidak hanya harus mengatasi hambatan struktural dan kelembagaan untuk memperbaiki kinerja, namun juga hambatan dalam hal kapasitas manusia
Dalam sektor keadilan di Indonesia, banyak catatan menunjukkan bahwa banyak halangan pada efektivitas terkait dengan lemahnya kapasitas pengelolaan, walaupun kapasitas teknis tetap menjadi sebuah isu
Dengan demikian, untuk mencapai peningkatan dalam hal pemberian layanan sebagaimana diinginkan, AIPJ perlu melakukan kajian secara kritis terhadap hambatan sumber daya manusia dalam konteks efektivitas kelembagaan secara menyeluruh, dan mengembangkan pendekatan jangka panjang untuk menanggulangi hambatan tersebut
Menjawab kebutuhan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mencapai efektivitas lembaga yang lebih besar
Kajian kapasitas secara komprehensif ini tidak mungkin (atau tidak tepat) dilakukan terhadap semua mitra AIPJ
Bagaimanapun, dalam bekerja sama dengan tiap mitra, AIPJ perlu mempertimbangkan setidaknya isu-isu di bawah ini: 
Bidang Pertanyaan
Mandat Apakah organisasi memiliki mandat, baik secara aktual ataupun yang dipersepsikan, untuk melaksanakan fungsi yang sedang didukung? Pihak-pihak luar manakah yang mempengaruhi legitimasi mandat tersebut?
Mandat yang kuat menjadi penting bila organisasi tersebut ingin memberikan hasil yang efektif
Ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan dukungan, karena biasanya tidak banyak yang bisa dilakukan donor eksternal untuk memberikan mandat ini
Kepemimpinan Apakah organisasi memiliki kepemimpinan yang menggerakkan reformasi? Apakah kepemimpinan tersebut mendukung bidang spesifik yang menjadi target reformasi atau perbaikan?
Kapasitas Teknis Kapasitas teknis apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang diinginkan? Kecakapan apa yang harus dikembangkan oleh individu? Sistem, prosedur, dan kebijakan apa yang dibutuhkan organisasi? Kekuatan apa yang sudah ada dan dapat dibangun lebih lanjut?
Kapasitas Pengelolaan yang Mendukung Apa isu pengelolaan mendasar yang kini menjadi penghambat efektivitas kinerja dari fungsi yang sedang dikaji? Pertimbangkan secara khusus: praktik pengelolaan sumber daya manusia (termasuk pengawasan staf); praktik pengelolaan keuangan, atau praktik pengelolaan secara umum (seperti pengelolaan kinerja atau perencanaan)
Apa saja kekuatan yang sudah ada dan dapat dibangun lebih lanjut?
Insentif Apa insentif yang dapat dimanfaatkan AIPJ untuk meningkatkan pengembangan kapaistas? Siapa yang menyediakan insentif ini? Bagaimana AIPJ bisa bekerja dengan mereka untuk memaksimalkan efek insentif tersebut?
Berdasarkan analisis di atas, perlu dibuat keputusan mengenai apakah peningkatan kinerja yang diajukan mungkin dilakukan, dan bila demikian, maka tiap lembaga mitra harus mengadopsi strategi pengembangan kapasitas yang:
menjelaskan peningkatan kinerja yang ingin dicapai;
mengindentifikasikan sifat dasar dari halangan kapasitas yang diatasi untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut - baik itu  halangan yang mendasar ataupun yang bersifat segera;
mendefinisikan seperti apa bentuk ‘peningkatan kapasitas’ nantinya (yang kemudian akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi); serta
mengindentifikasikan strategi apa yang dapat digunakan untuk mencapai peningkatan kinerja - menggabungkan tanggung jawab AIPJ dan lembaga mitra
AIPJ tidak seharusnya mendukung kegiatan pembangunan kapasitas yang terisolasi seperti pelatihan atau studi wisata yang tidak terintegrasi ke dalam pendekatan pengembangan kapasitas yang lebih luas
Bukti menunjukan bahwa hasil terbaik dapat diraih ketika pengembangan kapasitas untuk individu dan organisasi dikombinasikan
3.3.4 Jenis-jenis Bantuan
Sejalan dengan pendekatan yang telah disampaikan di atas, AIPJ tidak akan memberikan investasi pada infrastruktur atas nama pemerintah Indonesia
AIPJ akan terbuka pada semua bentuk bantuan yang dimungkinkan diberikan melalui Kemitraan Australia Indonesia, termasuk:
dukungan bagi hubungan antarmitra antara lembaga-lembaga dan mitra-pendamping Indonesia;
hibah bagi masyarakat sipil untuk sosialisasi, monitoring, dan kegiatan lainya;
analisis dan diagnostik, khususnya yang dilakukan oleh organisasi Indonesia;
pendanaan inti untuk kantor/tim pembaruan, komisi-komisi HAM dan organisasi penting lainnya;
bantuan teknis yang diberikan baik sekali (one-off) ataupun yang berkelanjutan untuk lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, khususnya dari orang Indonesia, atau orang-orang yang memiliki komitmen jangka panjang untuk bekerja di Indonesia; dan
pelatihan, khususnya oleh organisasi Indonesia serta yang menunjukkan bukti adanya keberlanjutan
3.4 Prinsip-prinsip Operasional
Ketika mempertimbangkan proposal kegiatan, Dewan Kemitraan AIPJ (seperti yang didefinisikan di bagian 4 di bawah ini) harus menjamin bahwa semua pendanaan AIPJ diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dibawah ini:
Kemitraan
Pada definisi yang lebih luas, AIPJ adalah kemitraan yang sejauh ini merefleksikan prioritas pemerintah Australia dan Indonesia dan termasuk berbagai badan pembuatan keputusan gabungan, seperti yang dijelaskan di bagian 4 di bawah ini
Prinsip kemitraan merefleksikan fakta bahwa kerja sama akan paling efektif ketika berada di dalam konteks hubungan yang baik; AIPJ tidak hanya memberikan bantuan teknis - bantuan AIPJ juga ditujukan untuk membangun hubungan yang nantinya akan berdampak pada kerja sama yang efektif dalam jangka panjang
Hal membuat pemerintah Australia harus memainkan peranan kunci dalam tata kelola AIPJ dan bagi AusAID pada khususnya agar terlibat lebih aktif pada pemberian program bantuan
Pengembangan hubungan jangka panjang antara badan pemerintahan Australia dan Indonesia tersebut menyediakan landasan yang kuat bagi dialog kebijakan pada isu-isu sektor hukum dan keadilan, serta kerangka yang amat berguna bagi pengembangan kapasitas
Permintaan Efektif 
Seperti yang telah didiskusikan, salah satu ciri utama rancangan ini adalah disertakannya sasaran untuk membangun permintaan untuk mendapat layanan hukum berkualitas
Pada tingkat operasional, istilah ‘permintaan efektif’ akan digunakan untuk merujuk pada permintaan dari lembaga untuk memperoleh bantuan melalui AIPJ
Fasilitas pun paling efektif digunakan ketika pembuatan program didasarkan pada permintaan mitra
Bagaimanapun, permintaan yang diutarakan berbeda dengan, dan kurang efektif dibandingkan dengan, permintaan yang efektif
Untuk menjadi efektif, permintaan bantuan dari organisasi mitra harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran AIPJ, disertai dengan kapasitas organisasi mitra untuk benar-benar memberikan manfaat sebagaimana mereka ajukan, serta tanggap terhadap kebutuhan organisasi yang memintakan bantuan dan bukannya individu yang bekerja dalam organisasi tersebut
AIPJ perlu menyampaikan konsep permintaan yang efekti dengan cara:
mengkomunikasikan informasi mengenai  sasaran-sasaran AIPJ dengan jelas kepada para pemangku kepentingan;
memastikan agar semua mitra memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan dari kegiatan yang didanai AIPJ;
mendorong munculnya permintaan dengan mengkomunikasikan informasi tentang keberhasilan; dan
memahami insentif yang mempengaruhi pelaku yang berbeda, baik itu di tingkat individu maupun kelembagaan, dan memanfaatkan insentif tersebut untuk mendorong kerja sama yang konstruktif dengan AIPJ
Critical Mass
AIPJ harus berusaha mempertahankan keseimbangan antara membantu beberapa organisasi yang berbeda dan memastikan bahwa bantuan itu tidak menjadi sia-sia, bagaikan ‘setitik air di samudra’, dengan mengikuti prinsip critical mass
Ini berarti bahwa sebelum pendanaan kegiatan, analisis pendahuluan harus dilakukan oleh direktur program (atau sub-kontraktor) untuk memahami keseluruhan elemen yang akan sangat mempengaruhi kesuksesan dan hasil analisis tersebut kemudian diberikan kepada Dewan Kemitraan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kegiatan-kegiatan yang diusulkan
Bila pendanaan minimum yang ditujukan untuk elemen tersebut secara komprehensif lebih besar dibandingkan dengan pendanaan yang akan dialokasikan untuk kegiatan yang diajukan, maka kegiatan tersebut tidak akan dilanjutkan
Kerja Sama Bertahap (incremental engagement)
Kerja sama bertahap melibatkan penyediaan dukungan awal pada tingkat tertentu dan kemudian memperluas dukungan ini berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai
Hal ini ditujukan untuk menghindari program yang terlalu ambisius, dan untuk memberikan dukungan bertahap berdasarkan kesuksesan yang telah tercapai
Prinsip ini juga berguna melalui pemberian efek insentif—ketika mitra memahami bahwa keberlangsungan dan peningkatan dukungan sangat tergantung pada sukses tidaknya kegiatan, maka kemungkinan tercapainya kesuksesan akan lebih besar
Bagian penting dalam memberikan efek bermakna pada prinsip ini ialah dalam menentukan pentahapan yang paling efektif dalam melaksanakan kegiatan.
Penggunaan Keahlian Indonesia
AIPJ akan mengupayakan memprioritaskan penggunaan keahlian Indonesia dalam semua kegiatan program
Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak pengetahuan dan keahlian teknis yang dapat digunakan dan didukung secara lebih efektif oleh para donor
3.5 Keberlanjutan
Rancangan AIPJ berisikan beberapa strategi spesifik untuk memaksimalkan kemungkinan tercapainya keberlanjutan
Sasaran AIPJ mencakup faktor penyediaan (supply) dan permintaan (demand) yang mempengaruhi kemudahan akses dan kualitas layanan hukum; hasil-hasil AIPJ diharapkan dapat memperkuat satu sama lain
Fokus AIPJ pada para pelaku di sisi pemerintah dan masyarakat sipil memiliki arti bahwa kegiatan-kegiatan AIPJ memiliki potensi menghasilkan manfaat jangka panjang yang melampaui hasil yang dapat langsung diperoleh seketika
Kedua, pendekatan AIPJ terhadap pengembangan kapasitas memberikan basis yang kuat untuk keberlanjutan
Pendekatan ini bertujuan untuk:
memastikan kegiatan pengembangan kapasitas didasarkan pada analisis yang kuat dan sesuai dengan konteks kelembagaan; dan
mengadopsi pendekatan strategis dan multisisi untuk pembangunan kapasitas, dan bukannya intervensi ad-hoc yang hanya diberikan sekali saja
Ketiga, prinsip-prinsip operasional seperti yang dijelaskan pada Bagian 3.4 di atas berusaha untuk memaksimalkan keberlanjutan:
Kemitraan mengakui bahwa agar dapat berkelanjutan, AIPJ harus diimplementasikan di dalam konteks prioritas pemerintah Indonesa, dan berlandaskan pada hubungan kelembagaan yang erat antara lembaga dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia dan Australia;
Permintaan yang efektif mengakui bahwa perubahan akan paling efektif bila didasari oleh permintaan yang diajukan oleh mitra yang terinformasi, yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk menghasilkan agenda reformasi;
Critical mass mengakui bahwa dukungan di tingkat minimum yang dibutuhkan harus dipahami dengan tepat agar segala perubahan yang diharapkan dapat terjaga keberlanjutannya
Pendekatan kerja sama bertahap akan mendorong AIPJ untuk membangun kegiatan-kegiatan yang telah berhasil memanfaatkan sumber daya Indonesia yang berkualitas, dengan demikian menjamin hasil yang berkelanjutan
Pada akhirnya, aturan tata kelola dan manajemen AIPJ mendukung keberlanjutan melalui pembuatan keputusan bersama
Hal ini memberikan mekanisme untuk memastikan keberlangsungan penyelarasan antara AIPJ dengan prioritas pemerintah Indonesa, dan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam lingkup implementasi
3.6 Jangka Waktu dan Anggaran
AIPJ akan dimulai pada akhir 2010 dan akan berjalan selama lima tahun
Diperkirakan bahwa hingga 10% dari keseluruhan anggaran akan ditujukan untuk isu lintas sektoral di bidang Kinerja, yang akan melibatkan evaluasi kinerja serta pendanaan untuk meningkatkan sistem kinerja di Indonesia sebagaimana diminta oleh pemerintah Indonesia
Diperkirakan bahwa hingga 10% dari anggaran AIPJ bisa tergolong sebagai Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang
AIPJ diharapkan akan ‘dimasukkan dalam anggaran’ (‘on budget’), yang berarti AIPJ akan dicatat pada buku hijau dan buku biru Program Pembangunan Tahunan dan Lima-Tahunan pemerintah Indonesia, dan mitra-mitra pemerintah Indonesia juga akan mencatatkan komitmen dari AIPJ berdampingan dengan anggaran negara
Dengan demikian AIPJ akan memiliki nomor DIPA dan akan tercatat dalam DIPA
3.7 Koordinasi dan Koherensi dengan Program Bantuan Australia dan Donor/Program Multilateral Lainnya yang Tengah Berjalan
3.7.1 Sinergi dengan Program-program Lain yang Didanai AusAID
Ada beberapa program di bawah pendanaan AIP dan Program AusAID untuk Kawasan Asia Timur yang berpotensi mendukung dan/atau diperkuat oleh AIPJ
Daftar program-program tersebut, dan sinerginya dengan AIPJ, terdapat dalam Lampiran 5.7
3.7.2 Hubungan dengan Bantuan Lain yang Diberikan Pemerintah Australia bagi Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia
Selain AusAID, berbagai badan dan lembaga pemerintahan Australia lain memberikan ODA (bantuan pembangunan luar negeri) bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia
Inisiatif-inisiatif ini mencakup, misalnya, program bantuan dua tahun senilai $1,3 juta yang dikelola oleh DFAT bersama dengan The Asia Foundation untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di Indonesia
Rancangan AIPJ meminimalkan risiko terjadinya tumpang tindih, namun demikian hal ini dilakukan tanpa adanya kerangka dan mekanisme Pemerintah Australia untuk mengkoordinir pemberian bantuan ini
Saat ini AusAID bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Australia (AGD)  dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) untuk mengembangkan Kerangka Landasan Pemerintah Australia dalam Pemberian Bantuan kepada Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia
Badan-badan pemerintah Australia terkait lainnya, seperti misalnya AFP, DIAC, dan Customs and Border Security (Bea Cukai dan Pengamanan Perbatasan), juga telah diundang untuk ambil bagian dalam penyusunan kerangka landasan ini
Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia juga telah diharapkan untuk terlibat dalam proses ini
Kerangka landasan pemerintah Australia yang tengah disusun ini diharapkan dapat membantu badan dan lembaga pemerintah yang juga memiliki inisiatif bantuan ODA agar dapat memberikan bantuan yang saling melengkapi bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia dengan cara:
mengartikulasikan tujuan dan bisnis inti secara menyeluruh dari tiap badan yang menyediakan bantuan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia
membentuk mekanisme koordinasi untuk memastikan tidak adanya kegiatan yang tumpang tindih yang dilakukan di Indonesia oleh badan Australia lain yang juga relevan, serta adanya sinergi yang jelas antara kegiatan-kegiatan tersebut;
membentuk mekanisme pelaporan pada pemerintah Indonesia dalam hal ODA Pemerintah Australia pada sektor hukum dan keadilan Indonesia; serta
kembali menyatakan dukungan kepada Komitmen Jakarta, khususnya melalui upaya badan pemerintah Australia yang memberikan bantuan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia tersebut untuk menyelaraskan bantuan yang diberikan dengan prioritas kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait, serta melakukan harmonisasi dengan para donor lainnya di sektor tersebut
3.7.3 Harmonisasi dengan Donor dan Program Multilateral Lainnya
Selama ini telah banyak, dan masih banyak, program yang didukung donor yang ditujukan untuk mendukung sektor hukum dan keadilan Indonesia
Dengan demikian sangat penting bagi AIPJ untuk memberikan bantuan dengan kolaborasi yang erat dengan mitra-mitra pendonor tersebut
Secara khusus, banyak donor yang terlibat dalam memberikan dukungan pada pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah Indonesia yang akan berlaku akan menyediakan dasar untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih kuat di bawah pimpinan Bappenas untuk kegiatan-kegiatan donor di sektor ini
Sementara itu mekanisme koordinasi donor informal saat ini seharusnya cukup untuk memastikan tidak adanya duplikasi bantuan dan agar peluang untuk memperkuat kolaborasi dapat diidentifikasi
Mitra donor utama akan meliputi (tapi tidak terbatas pada): USAID, IMF (melalui National Legal Reform Program), EC (fokus pada bantuan dari sisi penyediaan) serta Bank Dunia (melalui Justice for the Poor Program) dan UNDP (fokus pada bantuan dari sisi permintaan)
ATURAN PELAKSANAAN
Tata kelola dan aturan pelaksanaannya mencerminkan prinsip dan komitmen bersama berikut ini: pengambilan keputusan bersama, meningkatkan kepemimpinan dan kepemilikan pemerintah Indonesia atas kegiatan-kegiatan yang didukung AIPJ; transisi ke arah penggunaan sistem pemerintah Indonesia selama berjalannya kemitraan, termasuk sistem monitoring dan evaluasi dan sistem pengadaan; kerja sama yang fokus dan tidak berupaya mencakup segala-galanya; dan preferensi penggunaan konsultan dan penyedia jasa dari Indonesia bila memungkinkan
4.1 Aturan Tata Kelola dan Manajemen
Bagan 1 di bawah ini menjelaskan struktur dasar untuk tata kelola dan manajemen AIPJ
Bagan 1: Struktur tata kelola dan manajemen AIPJ 
Idealnya, AIPJ akan diawasi oleh sebuah mekanisme koordinasi sektoral yang dipimpin pemerintah Indonesia atau rencana reformasi strategis yang menyeluruh yang membahas prioritas dan kebutuhan sektoral, serta mengkoordinasikan bantuan donor
Saat ini mekanisme atau rencana semacam itu belum tersedia
AIPJ akan mendorong dan mendukung pemerintah Indonesia untuk membentuk mekanisme dimaksud selama masa berjalannya program
Bila mekanisme dimaksud terbentuk, aturan tata kelola pengawasan AIPJ akan perlu direvisi
4.1.1 Dewan Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Dewan Kemitraan)
Sebuah Dewan Kemitraan AIPJ akan dipimpin bersama oleh Minister-Counsellor AusAID (pejabat AusAID tertinggi di Indonesia) dan seorang perwakilan pejabat tinggi dari Bappenas
Dewan kemitraan ini akan terdiri dari perwakilan ex-officio dari lembaga peradilan Indonesia, pemerintah Indonesia,  pemerintah Australia (termasuk Departemen Kehakiman (AGD) dan Departemen Luar Negeri (DFAT) Australia), komisi-komisi HAM, dan masyarakat sipil dari Indonesia
Dewan ini akan bertanggung jawab dalam menentukan arah strategis untuk AIPJ, termasuk memberikan pertimbangan dan masukan terhadap draft Rencana Kerja Tahunan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
Dewan ini akan mempertimbangkan saldo pendanaan tahunan berdasarkan suatu tinjauan terhadap kemajuan kelembagaan dan komitmen terhadap sasaran AIPJ
Dewan Kemitraan akan bertemu setiap tahun untuk mengkaji kemajuan yang dicapai AIPJ berdasarkan laporan tahunan kemajuan program yang dibuat oleh Direktur Kemitraan
Kedua Ketua Dewan akan secara aktif mendorong para anggota Dewan untuk menggunakan temuan-temuan dari laporan ini sebagai dasar dalam memberikan saran untuk arah AIPJ di masa mendatang
Pertemuan Dewan Kemitraan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan melakukan diskusi sejujur-jujurnya tentang dinamika politik serta arah reformasi yang terjadi dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia sebagai masukan bagi arah AIPJ
Dokumentasi yang disajikan kepada seluruh anggota dewan kemitraan akan bersifat ringkas (kecuali bila terdapat permintaan untuk yang lebih rinci) dan disediakan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris, dan rapat akan dilangsungkan dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris) secara simultan, bila dimungkinkan
Meskipun saran strategis bagi sebagian besar prioritas, arahan dan kegiatan-kegiatan program akan diberikan melalui pertemuan-pertemuan formal ini, keputusan-keputusan mengenai kegiatan pelengkap dapat dan akan dibuat oleh AusAID dengan berkonsultasi dengan Bappenas, di luar pertemuan formal
4.1.2 Panitia Kerja Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Panitia Kerja)
Panitia Kerja AIPJ akan mencantumkan masukan pemangku kepentingan dalam Rencana Kerja Tahunan sebelum pertemuan tahunan Dewan Kemitraan
Panitia Kerja ini akan diketuai bersama oleh Bappenas dan AusAID, dan akan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan manajemen dan pelaksanaan AIPJ
Panitia kerja akan mengadakan pertemuan formal dua kali setahun: tiga minggu setelah pertemuan tahunan Dewan Kemitraan guna menyetujui Rencana Kerja Tahunan (setelah memperoleh persetujuan AusAID dan disepakati Bappenas); dan enam bulan sesudahnya guna menelaah dan menyetujui laporan kemajuan program
4.1.3 Badan Pengelola di Pihak Pemerintah Indonesia
Bappenas telah menjadi mitra utama dalam pengembangan AIPJ dan akan menjadi Badan Pengelola mewakili pemerintah Indonesia, termasuk Penandatangan Bersama dari Perjanjian Tambahan AIPJ dan turut mengetuai Dewan Kemitraan
Walaupun Bappenas bukan sebuah lembaga hukum dan keadilan, Bappenas akan berperan dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi kerja sama Australia dengan lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dalam perannya sebagai koordinator ODA
4.1.4 Badan Pengelola di Pihak Pemerintah Australia
AusAID akan menjadi badan pengelola AIPJ mewakili pemerintah Australia
AusAID akan berperan aktif dalam kemitraan, turut mengetuai Dewan Kemitraan dan menjadi pengambil keputusan di dalam Panitia kerja
AusAID memegang kewenangan tunggal untuk memberikan persetujuan bagi pengeluaran AIPJ namun akan tetap dilakukan setelah disepakati oleh Bappenas
Guna meningkatkan kemampuan AusAID dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan murni antara pelaku-pelaku hukum dan keadilan Indonesia dan Australia, Direktur Kemitraan AIPJ akan direkrut langsung oleh AusAID
Direktur Kemitraan akan bertanggung jawab untuk mengelola arah strategis dan mengawasi pelaksanaan AIPJ
Kerangka Acuan untuk Direktur Kemitraan terdapat dalam lampiran 5.11
4.1.5 Penyedia Jasa Pelaksanaan
Suatu Penyedia Jasa Pelaksanaan (ISP - Implementation Service Provider) akan ditunjuk oleh AusAID setelah melalui suatu proses kompetitif
Dalam sebagian besar urusan yang menyangkut program, ISP AIPJ ini akan bertanggung jawab melapor langsung kepada Direktur Kemitraan dan bertanggung jawab atas penyediaan bantuan langsung kepada Direktur Kemitraan dalam rangka memfasilitasi manajemen pelaksanaan AIPJ sebagai wakil dari AusAID
ISP akan bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari personel ISP dan tenaga bantuan teknis yang mereka rekrut
ISP akan bertanggung jawab atas kewajiban mereka berdasar kontraknya dengan AusAID, termasuk, diantaranya, penyediaan logistik, dukungan kesekretariatan dan administrasi, rekrutmen staf dan tenaga bantuan teknis, manajemen keuangan, pengadaan, layanan kesekretariatan untuk Dewan Kemitraan, monitoring dan pelaporan kepada AusAID dan layanan lain yang dianggap perlu untuk mendukung Direktur Kemitraan dalam mengelola dan melaksanakan AIPJ
ISP akan mendukung Direktur Kemitraan dalam menyusun draft Rencana Kerja Tahunan, termasuk proposal kegiatan dengan perhitungan biaya secara rinci untuk diserahkan dan mendapat persetujuan dari Dewan Kemitraan
Untuk persetujuan proposal kegiatan di luar siklus normal, Direktur Kemitraan dan ISP harus memperoleh persetujuan dari Bappenas dan menyerahkan proposal kepada AusAID guna mendapat persetujuan di level yang sesuai
ISP akan bersifat fasilitatif dalam merespon prioritas dan arahan dari pemerintah Indonesia dan Australia
4.1.6 Kelompok Dukungan Teknis
ISP juga akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masukan dari sebuah Kelompok Dukungan Teknis (TSP - Technical Support Pool) yang akan dibentuk dan dijalankan selama masa berjalannya kemitraan
TSP ini akan terdiri dari beberapa ahli di tingkat nasional dan juga internasional di bidang utama, termasuk: analisis jender, pengembangan kapasitas, monitoring dan evaluasi, hak asasi manusia, penyandang disabilitas (lebih khususnya warga Indonesia yang menyandang disabilitas), dan bidang-bidang keahlian teknis lainnya yang diidentifikasi selama berjalannya kemitraan
Para ahli ini akan dipanggil dalam waktu singkat sesuai dengan kebutuhan AusAID, ISP, dan mitra-mitra AIPJ dan akan diberi peran yang berulang yang mencerminkan nilai keberlanjutan hubungan untuk pengembangan kapasitas yang efektif
Anggota TSP harus diseleksi atas dasar keahlian khusus; lamanya mereka akan di tempatkan di Indonesia selama masa AIPJ (dan bila diperlukan, lewat dari masa tersebut); keterbukaannya untuk belajar; dan kapasitas mereka dalam memfasilitasi kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Australia
Bila dirasa sesuai, akan terdapat fokus yang kuat untuk memanfaatkan keahlian dari Indonesia
4.2 Pendekatan Pelaksanaan
Pelaksanaan program akan didasarkan atas sebuah pendekatan siklus kegiatan yang akan dijelaskan secara rinci dalam Buku Pegangan Operasional yang akan dibuat oleh ISP
ISP akan bertanggung jawab atas pengelolaan siklus kegiatan
Sebagai pedoman umum, siklus ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut
4.2.1 Perencanaan Program dan Penetapan Prioritas
Dokumen rancangan ini menetapkan sasaran inti program yang ingin dicapai
Sasaran-sasaran ini akan membentuk kriteria yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan
Di dalam kerangka kerja untuk pencapaian hasil ini, Dewan Kemitraan akan menyediakan pedoman lebih lanjut seputar perencanaan program tahunan dan penetapan prioritas melalui pertemuan tahunannya
Analisis dan rekomendasi dari Laporan Kemajuan Program enam bulanan dan tahunan juga akan dipertimbangkan oleh Dewan Kemitraan dalam menetapkan dan menegaskan prioritas-prioritas ini
4.2.2 Rencana Kerja Tahunan
Direktur Kemitraan, bersama dengan ISP, akan bertanggung jawab atas pembuatan rencana kerja tahunan terkonsolidasi yang bertujuan memajukan perubahan untuk mencapai sasaran utama AIPJ
Program kerja ke depan ini akan sejalan dengan jadwal perencanaan dan pelaksanaan pemerintah Indonesia dan oleh karena itu akan memanfaatkan peluang dan pelengkap yang tersedia dari perencanaan yang dilakukan berdampingan dengan siklus program pemerintah Indonesia (seperti pemanfaatan anggaran negara dan prioritas perencanaan, serta kemampuan untuk ‘melengkapi’ kegiatan-kegiatan program pemerintah Indonesia untuk bidang prioritas AIPJ bila anggaran negara tidak mencukupi untuk tujuan ini)
Draft Rencana Kerja Tahunan (yaitu Rencana Kerja sebelum mendapatkan persetujuan akhir) akan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh badan-badan yang mengajukan usulan, dengan dukungan dari Direktur Kemitraan dan ISP (seperti perancangan, jender, dan keahlian monitoring dan evaluasi), sesuai dengan kriteria pemilihan kegiatan yang diuraikan di bawah ini (bagian 4.2.3)
Diharapkan bahwa seluruh kegiatan penting yang diajukan akan dikembangkan dengan menggunakan analisis jender dan memiliki indikator kinerja monitoring dan evaluasi yang bermakna
Seluruh proposal akan perlu menganut pendekatan yang konsisten dengan prinsip operasional AIPJ
Untuk lebih lanjutnya:
Apabila kegiatan yang diajukan adalah kegiatan pertama di bawah AIPJ untuk sebuah lembaga tertentu, maka kegiatan tersebut harus memiliki kajian kapasitas dan rencana pengembangan kapasitas (seperti dijelaskan di bagian tentang pendekatan AIPJ untuk pengembangan kapasitas) sebelum mendapat persetujuan Dewan Kemitraan
Apabila kegiatan tersebut bukan kegiatan pertama AIPJ untuk sebuah lembaga tertentu, maka proposal harus dapat memperlihatkan kesesuaian prinsip kerja sama bertahap, dan harus juga memiliki pemutakhiran (seperlunya) rencana pengembangan kapasitas lembaga tersebut
Rencana Kerja Tahunan akan memberi pertimbangan dalam penuh kesadaran untuk memfasilitasi kerja sama antarpemerintah
Rencana tersebut juga akan secara khusus mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendukung tujuan program di bidang monitoring dan evaluasi seperti yang dijelaskan pada bagian 4.4 (Pendekatan Monitoring dan Evaluasi)
Target indikatif sebesar sepuluh persen dari pendanaan program harus digunakan sebagai acuan guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pemerintah Indonesia, dan juga monitoring dan evaluasi AIPJ itu sendiri (sebagaimana dijelaskan pada bagian 4.4 Pendekatan Monitoring dan Evaluasi )
Rencana Kerja juga akan menganalisis dan memperkuat sistem-sistem pemerintah Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi
Bila dimungkinkan, hal ini seharusnya dapat menghasilkan penggunaan sistem pemerintah Indonesia secara lebih luas selama berjalannya AIPJ dan melalui program-program lanjutan di sektor ini
Draft Rencana Kerja Tahunan akan disajikan ke Dewan Kemitraan AIPJ guna konsultasi dan pembahasan
Setelah pertemuan Dewan Kemitraan, Rencana Kerja Tahunan akan diteruskan  kepada Panitia Kerja guna mendapat persetujuan
4.2.3 Kriteria Seleksi Kegiatan
Kriteria di bawah ini akan digunakan oleh Direktur Kemitraan dalam menilai kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan setiap tahunnya kepada Dewan Kemitraan dan Panitia Kerja: 
Kriteria Wajib
a) dapat memperlihatkan keselarasan dengan prioritas pemerintah dan badan peradilan Indonesia;
b) didasarkan pada permintaan yang sesungguhnya dari para pemangku kepentingan terkait di Indonesia;
c) mendukung pencapaian tujuan jangka menengah AIPJ;
d) memberikan kontribusi langsung terhadap sasaran atau isu lintas sektoral AIPJ;
e) tunduk pada Prinsip-prinsip Operasional AIPJ, seperti diuraikan pada bagian 3, termasuk mampu memperlihatkan dampak berkelanjutan di luar AIPJ;
f) menerapkan pendekatan pengembangan kapasitas yang dianut AIPJ, seperti dijelaskan di bagian 3 (bila memang sesuai);
g) memiliki sasaran pada tingkatan kegiatan yang terdefinisi jelas dan dapat diukur (sebuah pernyataan tentang perubahan yang diharapkan terjadi pada akhir kegiatan);
h) memiliki beberapa sasaran pada tingkatan keluaran yang terdefinisi dengan jelas dan praktis (pernyataan tentang apa yang akan dihasilkan oleh kegiatan selama masa berlangsungnya kegiatan tersebut);
i) mempertimbangkan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan perbedaan dampak kegiatan terhadap laki-laki dan perempuan;
j) mengakui dan menanggapi peran dan tanggung jawab yang membedakan laki-laki dan perempuan dan menjelaskan partisipasi yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan serta manfaat yang dapat diberikan bagi keduanya;
k) tunduk pada kebijakan-kebijakan yang dijelaskan pada bagian 4, termasuk yang berhubungan dengan kelestarian alam;
l) mencantumkan analisis risiko terhadap keberhasilan pelaksanan dan identifikasi strategi guna memitigasi dan mengelola risiko sesuai dengan konteks terkait; dan
m) mencantumkan seperangkat indikator kinerja untuk setiap keluaran dan sasaran keseluruhan yang akan menyediakan sumber informasi yang sah dan handal untuk keperluan monitoring
Kriteria yang Dikehendaki
n) menggunakan dan/atau memperkuat sistem pemerintah Indonesia, khususnya sistem monitoring dan evaluasi;
o) membangun hubungan antara lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dan Australia dan/atau telah dibangun berdasarkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Australia;
p) mendukung sasaran kegiatan-kegiatan AIPJ lainnya; dan
q) mendukung sasaran inisiatif-insiatif lainnya yang didanai AusAID, seperti inisiatif-insiatif yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi
Selain dari kriteria di atas, kegiatan-kegiatan yang diajukan yang terkait dengan kunjungan/lawatan ke luar negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut:
o Delegasi harus membuat kerangka acuan yang jelas sebelum melakukan lawatan, dengan menyatakan alasan-alasan lawatan dan hasil yang diharapkan;
o Delegasi harus membuat dan menerbitkan sebuah laporan dalam-jaringan (online) singkat (1 atau 2 halaman) yang menjelaskan apa yang dilakukan selama lawatan dan hasilnya; dan
o Organisasi terkait harus menunjukkan proses yang transparan dalam memilih anggota delegasi
4.2.4 Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang
Suatu Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang (Partnership and Emerging Issues Fund) yang jumlahnya bisa mencapai 10% dari dana AIPJ akan dibentuk
Dana ini mengakui bahwa terdapat peluang-peluang yang sekarang mungkin belum terlihat, dan peluang tersebut bisa jadi tidak dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja yang ada
Dana ini akan memungkinkan program bersifat fleksibel, sembari memastikan bahwa pendanaan tidak mengalami pergeseran dari kegiatan-kegiatan inti
Diharapkan Dana ini akan mendukung khususnya pembentukan dan pengembangan kemitraan antara lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan di Australia dan Indonesia, dan memungkinkan program ini mendukung peluang-peluang reformasi yang baru muncul
Proposal untuk memperoleh pendanaan akan diseleksi oleh Direktur Kemitraan sampai memperoleh daftar singkat dan akan dipertimbangkan oleh Panitia Kerja setiap triwulan
Seluruh lembaga hukum dan keadilan Australia dan Indonesia – baik pemerintah maupun non-pemerintah – diperbolehkan menyerahkan permohonan pendanaan pro-forma
Permohonan ini akan dinilai berdasarkan keselarasan yang ditunjukkan dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan Australia, serta potensi yang dimiliki untuk terus berlanjut sesudah AIPJ berakhir
Pengelolaan kegiatan-kegiatan yang disetujui ini akan dipisah antara AusAID, Direktur Kemitraan, dan ISP, tergantung dari apakah pelaksana kegiatan tersebut berasal dari lembaga pemerintah Australia atau tidak
Pencapaian kegiatan-kegiatan di bawah Dana ini akan dimonitor terpisah dari AIPJ secara keseluruhan, yang mencerminkan perbedaan maksud pendanaan
Kekuatan kemitraan yang memperoleh dukungan dari Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang ini akan diukur sebagai bagian dari monitoring terhadap isu lintas sektoral kemitraan
4.2.5 Pelaksanaan Rencana Kerja
Setelah Rencana Kerja Tahunan disetujui, ISP akan merekrut dan bekerja sama dengan para penyedia jasa, dan mengawasi pelaksanaan, termasuk penyediaan pengawasan teknis atau strategis bila dianggap perlu
ISP akan menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja di bawah petunjuk Direktur Program
ISP akan direimburse untuk biaya, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya bantuan teknis yang diberikan melalui TSP dan bantuan teknis lainnya yang diperlukan, serta kegiatan-kegiatan yang disetujui dalam Rencana Tahunan AIPJ, biaya-biaya terkait Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan, dana hibah untuk LSM (sejalan dengan pedoman yang telah disepakati), dana untuk kegiatan yang diidentifikasi dan didukung dalam Dana Pengembangan Kemitraan (Partnership Development Fund), serta dana untuk komponen AIPJ untuk monitoring kinerja
ISP akan menyusun Pedoman Manajemen Keuangan (Financial Management Guidelines) sebagai bagian dari Manual Operasional AIPJ untuk memperoleh persetujuan dari AusAID yang akan mengatur aturan pelaporan
AusAID dapat mengalokasikan dana untuk memberi dukungan pada program donor lainnya bila hal ini disetujui oleh Dewan Kemitraan, dan bila memang dimungkinkan oleh prosedur keuangan donor tersebut
4.2.6 Monitoring dan Tinjauan Rencana Kerja
ISP akan mengawasi kemajuan kegiatan beserta capaiannya di bawah arahan Direktur Kemitraan
Setidaknya, sebuah analisis capaian yang dihasilkan oleh kegiatan akan dibuat setelah sebuah kegiatan dirampungkan
Tergantung dari ukuran, cakupan, dan signifikansi kegiatan, ISP dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap hasil-hasil kegiatan
Sasaran analisis tersebut harus tercakup dalam laporan kemajuan guna memberi masukan bagi analisis kemajuan keseluruhan dalam mencapai hasil dan sasaran AIPJ, sekaligus memberi masukan bagi keputusan-keputusan tentang arahan strategis untuk tahun mendatang
Sebuah laporan terkonsolidasi tentang pencapaian dan isu-isu kegiatan akan disediakan sebagai bagian dari laporan kemajuan enam bulanan dan tahunan kepada Dewan Kemitraan dan Panitia Kerja
4.3 Tinjauan Kemitraan dan Persyaratan Pelaporan 
Persyaratan pelaporan dan tinjauan untuk AIPJ mencakup komponen-komponen yang diuraikan di bawah ini
4.3.1 Laporan Permulaan AIPJ
Suatu Laporan Permulaan (inception report) harus disiapkan bagi Direktur Kemitraan oleh ISP tiga bulan setelah dimulainya AIPJ guna mendapat persetujuan oleh AusAID
Laporan Permulaan akan melaporkan fase pembentukan awal dan draft rencana kerja pertama
Ketika ISP mulai digerakkan, maka ISP akan menentukan periode Rencana Kerja Tahunan pertama yang harus sejalan dengan proses perencanaan pemerintah Indonesia
Laporan Permulaan akan disertai dengan:
a) Sebuah Buku Panduan Operasional yang akan menjabarkan manajemen, manajemen keuangan, pengadaan, serta proses-proses dan isu-isu lainnya yang diperlukan untuk operasional AIPJ
Pedoman manajemen keuangan,(Financial Management Guidelines) pembentukan Kelompok Dukungan Teknis, dan kriteria seleksi kegiatan akan dimasukkan sebagai bagian dari Buku Pegangan Operasional
b) Sebuah Rencana Kerja awal akan menjabarkan kegiatan-kegiatan pada periode tersebut, sembari dikembangkannya Rencana Kerja Tahunan pertama agar bisa sejalan dengan proses pemerintah Indonesia
c) Sebuah Kerangka Monitoring dan Evaluasi (M&E) untuk selama masa berjalannya program
d) Sebuah Strategi Jender dan Rencana Aksi untuk AIPJ yang akan dimutakhirkan setiap tahunnya oleh salah seorang anggota TSP yang memiliki keahlian khusus di bidang jender
e) Sebuah Strategi Pengembangan Kapasitas akan dimutakhirkan setiap tahunnya oleh salah seorang anggota TSP yang memiliki keahlian khusus di bidang pengembangan kapasitas
f) Sebuah Strategi Komunikasi dan Kemitraan yang akan menjabarkan bagaimana AIPJ akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah) dan masyarakat umum (di Indonesia dan Australia) tentang pelaksanaan AIPJ
Strategi ini akan ditinjau setiap tahunnya
Strategi ini akan menjelaskan bagaimana ISP akan bekerja sama dengan AusAID dan Bappenas, dan pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah dalam hal isu-isu manajemen dan pelaksanaan yang berjalan
Draft strategi ini akan dibuat dengan berkonsultasi dengan Direktur Kemitraan dan tim Diplomasi Publik AusAID di Jakarta
Lihat bagian 4.7 untuk informasi tambahan
4.3.2 Rencana Kerja Tahunan AIPJ
Di bawah arahan Direktur kemitraan, ISP akan menyiapkan draft Rencana Kerja Tahunan untuk diserahkan kepada Dewan Kemitraan setiap tahun
Draft Rencana Kerja ini akan:
menetapkan arahan strategis untuk AIPJ di tahun-tahun mendatang berdasar Sasaran AIPJ;
menjelaskan pendekatan dan strategi untuk mengatasi isu-isu kebijakan dan lintas sektoral dalam kurun waktu 12 bulan mendatang; 
memuat kegiatan-kegiatan indikatif untuk pencapaian hasil; 
memuat rincian anggaran indikatif untuk pencapaian hasil; 
menetapkan pelaporan Program sesuai dengan kerangka M&E, serta tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan M&E dalam kurun waktu mendatang; 
menetapkan cara Program melakukan monitoring dan mengatasi risiko-risiko utama yang telah diidentifikasi dalam kerangka manajemen risiko; dan
memuat analisis lingkungan yang disusun secara spesifik terhadap capaian hasil serta usulan kegiatan untuk mengatasi hambatan yang ada
Dewan Kemitraan akan membuat rekomendasi untuk mengubah Rencana Kerja Tahunan atau memberikan persetujuannya
4.3.3 Laporan Kemajuan Program AIPJ
Laporan-laporan kemajuan program enam bulanan dan tahunan akan disusun bersama oleh Direkur Kemitraan dan ISP, bersama dengan masukan dari TSP, dan akan diserahkan kepada Dewan Kemitraan untuk ditelaah
Informasi yang berasal dari kerangka M&E akan membentuk dasar bagi laporan-laporan ini
Laporan-laporan kemajuan ini akan membantu AusAID memenuhi persyaratan pelaporan dalam hal Quality-at-Implementation (Pelaksanaan Berkualitas) dan akan mencakup setidak7nya:
a) Pemutakhiran atas konteks operasional, yaitu hambatan-hambatan atau peluang-peluang berjalannya program, baik dari dalam maupun dari luar,  serta bagaimana program tersebut mengelola risiko yang ada maupun yang mungkin terjadi, khususnya sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kerangka manajemen risiko;
b) Kemajuan pelaksanaan: termasuk pemutakhiran untuk setiap hasil, yang dirinci per kegiatan;
c) Hasil Utama: analisis bagaimana kegiatan program berkontribusi (atau tidak) kepada Sasaran AIPJ dan hasil-hasil program yang lebih luas; termasuk penyaringan hasil utama yang dicapai selama periode program;
d) Laporan pengunaan dan efektivitas kerangka M&E, bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan kerangka M&E;
e) Pemutakhiran kemajuan dalam strategi dan rencana program yang lebih luas, seperti jender, peningkatan kapasitas, dan komunikasi;
f) Kajian terhadap efektivitas mekanisme koordinasi dan pengawasan serta rekomendasi untuk perbaikannya;
g) Rekomendasi untuk perbaikan program, penyebarluasan hasil pembelajaran/kemajuan, dan cara-cara untuk mencapai dampak program yang lebih luas yang mungkin tidak dapat ditangkap melalui program; dan
h) Laporan keuangan
4.3.4 Kajian Kerja Sama Strategis
AusAID, melalui penasihat untuk tata kelola pemerintah demokratis, akan melakukan kajian setiap enam bulan atas kemajuan AIPJ dalam konteks sektoral yang lebih luas
Kajian ini akan dilakukan sejalan dengan laporan kemajuan enam bulanan untuk Panitia Kerja, dan laporan kemajuan tahunan untuk Dewan Kemitraan
4.3.5 Tinjauan Independen AIPJ
Tinjauan Independen (Independent Review) akan dilakukan selama masa berjalannya program
Tinjauan pertama diperkirakan akan dilakukan dua tahun setelah dimulainya AIPJ dan tinjauan independen kedua dilakukan dua tahun sesudahnya
Sebuah tim yang terdiri dari beberapa peninjau (reviewer) independen dan perwakilan dari AusAID dan Bappenas akan melakukan tinjauan ini
Bila memungkinkan, tinjauan ini harus sejalan dengan setiap tinjauan manapun yang direncanakan terhadap kebijakan atau strategi utama pemerintah Indonesia
Yang akan dilihat adalah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, manajemen dan aturan tata kelola AIPJ
Tinjauan terhadap isi dan pelaksanaan Strategi-strategi Jender dan Pengembangan Kapasitas yang dikembangkan untuk AIPJ juga akan dilakukan
4.3.6 Laporan Penyelesaian Kegiatan
Suatu Laporan Penyelesaian Kegiatan akan disiapkan oleh ISP sebelum berakhirnya AIPJ sesuai dengan pedoman yang ada
4.4 Pendekatan Monitoring dan Evaluasi - Ringkasan
Bagian ini menyediakan ringkasan atas pendekatan monitoring dan evaluasi untuk AIPJ yang secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 5.8
Tujuan bagian ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan isu-isu utama yang diharapkan dapat ditanggulangi oleh kerangka monitoring dan evaluasi saat kerangka tersebut disususn pada fase permulaan AIPJ
Prinsip-prinsip panduan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi akan mencakup:
bekerja sama dengan dan melalui sistem Indonesia, dan didasarkan pada sistem tersebut bila dimungkinkan;
seluruh data terkumpul akan dipilah berdasar jender, dan perhatian khusus akan diberikan kepada penyandang disabilitas;
informasi yang terkumpul akan dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat langsung digunakan oleh para manajer di tingkat operasional, untuk perencanaan ke depan dan pada tingkat strategis guna memberikan masukan pada pengambilan keputusan; dan
Tinjauan teratur terhadap MEF itu sendiri guna memastikan bahwa MEF sudah mengikutsertakan perkembangan praktik-praktik terbaik di bidang monitoring di sektor hukum, dan untuk memastikan agar MEF memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan
Kerangka Monitoring dan Evaluasi (MEF) yang disusun selama masa fase permulaan akan menetapkan, setidaknya, harapan-harapan kinerja, cara-cara verifikasi, para pemangku kepentingan yang akan menggunakan informasi, dan indikator dalam menelusuri kinerja
MEF juga akan menelusuri respon dan tindakan lanjutan terhadap isu-isu sebagai berikut:
Kinerja ISP dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Cakupan Layanan (Scope of Service)
Aturan Tata Kelola beserta efektivitasnya
Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan Buku Pegangan Operasional, dan khususnya, yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan; dan
Penilaian kemajuan pencapaian hasil-hasil dan sasaran AIPJ, yang mempertimbangkan konteks luas tempat beroperasinya AIPJ
Isu-isu lintas sektoral -hak asasi manusia, anti korupsi, manajemen kinerja dan kemitraan
Pada tingkat hasil, monitoring dan evaluasi akan mengangkat isu kapasitas maupun kinerja
Seperti telah dijelaskan di atas, salah satu fokus utama dari AIPJ adalah pengembangan kapasitas lembaga-lembaga hukum dan keadilan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat
AIPJ diharapkan juga mengikutsertakan kerja sama yang kuat dengan beberapa badan pemerintah Australia
Selama masa penyusunan MEF, penyedia layanan akan bekerja sama dengan badan-badan pemerintah Australia terkait untuk mendiskusikan cara-cara yang tepat untuk dapat menangkap kontribusi mereka terhadap AIPJ
Selama fase permulaan, ahli monitoring dan evaluasi diharapkan melakukan sebuah kajian kemungkinan melakukan evaluasi (evaluability assessment) terhadap AIPJ dengan partisipasi penuh dari para pemangku kepentingan
Kajian ini akan mencakup tinjauan terhadap logika program dan mengkonfirmasikan sebuah pemahaman bersama atas hasil akhir program
Kajian ini juga akan mempelajari sumber data potensial, khususnya yang berada di sistem-sistem pemerintah yang menjadi mitra, dan bidang-bidang yang membutuhkan kegiatan analisis baseline lebih lanjut dari AIPJ (termasuk pengumpulan data melalui survei), yang didasarkan pada yang telah disepakati dalam AIPJt
Diharapkan bahwa salah satu cara utama menelusuri kinerja AIPJ dapat dilakukan melalui survei yang dilakukan oleh ahli untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap bidang-bidang yang menjadi sasaran langsung AIPJ
Pengembangan survei baseline awal akan menjadi salah satu tugas awal tim manajemen AIPJ
Hasil yang diperoleh diharapkan akan dapat mengukur dampak kegiatan-kegiatan AIPJ dan menjadi masukan sebagai pembelajaran bagi program
4.5 Aturan Pengadaan dan Manajemen Keuangan
AusAID akan melakukan tender publik dan terbuka sejalan dengan Commonwealth Procurement Guidelines (Pedoman Pedoman Pengadaan Persemakmuran – Australia) untuk menunjuk satu ISP untuk mengelola pelaksanaan AIPJ sesuai dengan dokumen rancangan ini dan usulan Scope of Services (Cakupan Layanan)
Proses tender untuk memilih ISP akan terbuka bagi seluruh peserta lelang potensial, termasuk kontraktor swasta dan organisasi nirlaba internasional
ISP akan bertanggung jawab atas perusahaan-perusahaan sub-kontrak dan personel perorangan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, penyediaan hibah kepada CSO, dan pengadaan barang dan jasa demi berjalannya AIPJ
ISP harus melaksanakan seluruh pengadaan AIPJ sesuai dengan Commonwealth Procurement Guidelines
Seperti disebut diatas, ISP harus menyiapkan sebuah buku pegangan operasional yang akan menetapkan, antara lain, manajemen keuangan dan proses pengadaan yang dapat diterapkan di AIPJ, termasuk manajemen biaya kegiatan
Hibah-hibah kepada CSO (organisasi masyarakat sipil) juga harus tunduk pada persyaratan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang akan dirinci dalam Buku Pegangan Operasional
4.6 Isu-isu Kebijakan yang Menyeluruh
Pelaksanaan AIPJ Pelaksanaan AIPJ akan memperoleh masukan dari sejumlah prinsip yang menyeluruh yang telah disediakan oleh pemerintah Australia guna memastikan kualitas dan efektivitas program bantuan
Dalam semua kasus, keseluruhan prinsip ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia
Prinsip-prinsip yang menyeluruh ini mencakup:
kesetaraan jender;
anti korupsi;
pemerintahan daerah;
pembangunan yang mengikutsertakan disabilitas;
memerangi kejahatan transnasional;
pengurangan risiko bencana;
kelestarian lingkungan (termasuk kepatuhan pada UU Australia tentang Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 1999); dan
perlindungan anak
4.6.1 Kesetaraan Jender
Kemampuan sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam memberikan hasil yang adil bagi perempuan dan laki-laki akan berperan penting menentukan tingkat pencapaian tujuan jangka panjang dan jangka menengah AIPJ serta tujuan di akhir kemitraan
Indonesia baru saja membentuk berbagai ketentuan konstitusional, hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk memajukan kesetaraan jender
Ketentuan-ketentuan ini, bersama dengan konsultasi yang telah dilakukan oleh tim perancang AIPJ, tim tinjauan jender LDF dan tim analisis sektor hukum AusAID bersama dengan berbagai organisasi perempuan serta laki-laki dan perempuan yang berada di dalam lembaga-lembaga hukum,  akan membentuk pelaksanaan AIPJ terkait dengan jender
Selain dari diikutsertakannya kesetaraan jender ke dalam sasaran AIPJ dan hak-hak perempuan sebagai isu lintas sektoral guna memastikan tersedianya dana yang mencukupi untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jender, pelaksanaan AIPJ akan memperkuat kesetaraan jender dengan cara:
mengikutsertakan ahli jender dalam TSP guna memastikan semua kegiatan-kegiatan signifikan yang diajukan akan dikembangkan menggunakan analisis jender dan memiliki indikator-indikator M&E yang bermakna;
mengembangkan sebuah Strategi Jender dan Rencana Tindakan sebagai bagian dari laporan permulaan yang ditinjau tiap tahun; 
melakukan tinjauan jender bersama dengan Tinjauan Paruh Waktu AIPJ; dan
mengharuskan laporan kemajuan program turut memuat langkah-langkah kesetaraan jender yang diambil selama masa pelaksanaan
4.6.2 Anti korupsi
Membantu Indonesia memerangi korupsi sangatlah penting untuk AIPJ
Seperti yang telah dibahas di atas, rancangan AIPJ telah mendapat masukan dari AIP Anti-corruption for Development Plan 2008-2013 dan kebijakan pemerintah Australia Tackling Corruption for Development and Growth 
AIPJ akan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini dengan:
menetapkan hasil di bawah sasaran AIPJ yang sejalan dengan kebijakan utama anti korupsi pemerintah Indonesia yang dalam jangka panjang akan dapat berkontribusi terhadap pengurangan korupsi di Indonesia;
mencari masukan rutin dari Dewan Kemitraan tentang bagaimana Australia dapat mendukung kelangsungan semangat anti korupsi Indonesia;
mendanai kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung pilar penegakan rencana-rencana di atas, melalui perbaikan investigasi dan penuntutan atas tindak pidana korupsi dan penguatan lembaga-lembaga penegakan seperti KPK dan Kejaksaan Agung; dan
memastikan langkah-langkah pengamanan telah siap mendeteksi dan mengatasi korupsi dalam penggunaan dana pemerintah Australia di sektor hukum dan keadilan Indonesia
4.6.3 Pemerintahan Daerah
AIPJ akan memastikan koherensi dengan prinsip-prinsip utama dalam Sub-national Level Engagement in Indonesia (Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Indonesia) - sebuah Kerangka Kerja AusAID 2010-2015 untuk memandu keputusan-keputusan pembuatan program termasuk fokus kepada penyediaan layanan, mempertahankan fleksibilitas, dan memastikan koherensi antara inisiatif-inisiatif yang berjalan di tingkat daerah
Sejalan dengan dengan prinsip-prinsip ini, AIPJ akan berkonsentrasi terutama pada perbaikan penyediaan layanan hukum kepada masyarakat, yaitu dengan penguatan kapasitas lembaga hukum dan keadilan guna menyediakan layanan bermutu tinggi dan agar masyarakat meminta penyediaan layanan yang sesuai
4.6.4 Pembangunan yang Mengikutsertakan Disabilitas
AIPJ telah disusun sejalan dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Pembangunan untuk Semua: Menuju Program Bantuan Australia yang Mengikutsertakan Disabilitas 2009-2014
AIPJ akan menjadi salah satu inisiatif unggulan Program AusAID Indonesia dalam mendukung Hasil-1 dalam Development for All
– peningkatan kualitas hidup masyarakat penyandang disabilitas dan Prinsip Panduan 2 
- mengakui, menghormati, dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas 
- karena AIPJ akan berupaya untuk: meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas kepada penyedia layanan, pengadilan, lembaga peradilan, LSM-LSM dan masyarakat pada umumnya dan penyandang disabilitas itu sendiri; 
serta memperbaiki akses bagi penyandang disabilitas dalam mekanisme mengajukan keluhan dan mencari keadilan ketika hak-haknya dilanggar, dan penguatan komisi-komisi hak asasi manusia dan pengadilan guna menyediakan akses yang lebih baik dalam menangani pengaduan
AIPJ juga akan diarahkan oleh prinsip-prinsip panduan lainnya dalam Development for All, khususnya berkisar pada mendorong partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, dengan mengakui adanya interaksi antara jender dan disabilitas, dan penguatan hubungan antarmasyarakat dan kemitraan yang melibatkan penyandang disabilitas
4.6.5 HIV
AIPJ akan mendukung strategi pembangunan internasional pemerintah Australia untuk HIV, Intensifying the Response: Halting the Spread (2009) (Meningkatkan Tanggapan: Menghentikan Penyebaran)
Seperti telah dijelaskan dalam strategi, diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV meruntuhkan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang mendukung orang untuk melakukan tes HIV
Fenomena ini adalah salah satu kendala dalam menghentikan penyebaran HIV di Indonesia
Kegiatan-kegiatan di bawah naungan hasil-hasil AIPJ, yaitu Hasil 1 (menyangkut akses terhadap pengadilan), Hasil 3 (menyangkut akses terhadap informasi hukum), Hasil 4 (menyangkut bantuan hukum) dan Hasil 5 (menyangkut kapasitas masyarakat sipil) akan mendukung upaya lembaga peradilan Indonesia, komisi-komisi hak asasi manusia, dan masyarakat sipil dalam memerangi diskriminasi di kalangan mereka sendiri dan juga mendorong tersedianya sarana untuk menyampaikan keluhan terhadap pihak-pihak lain yang mendiskriminasi orang yang hidup dengan HIV
4.6.6 Memerangi Kejahatan Transnasional
AIPJ akan menjadi salah satu bagian penting kegiatan pemerintah Australia dalam mendukung upaya negara-negara mitra dalam memerangi kejahatan transnasional
Kontribusi AIPJ akan terfokus pada penguatan jangka panjang bagi landasan penyusun sistem hukum dan peradilan Indonesia dan mendukung kelanjutan pembangunan sebuah masyarakat sipil yang kuat dan majemuk di Indonesia
Hal ini akan melengkapi upaya-upaya pemerintah Indonesia dan inisiatif-inisiatif Australia lainnya dengan memperkuat kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah utama—khususnya lembaga peradilan dan penuntutan—yang terlibat dalam memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme, pencucian uang dan trafficking (perdagangan) senjata, narkotika dan manusia
Dengan memfasilitasi perbaikan akses terhadap keadilan, AIPJ juga akan memerangi kejahatan transnasional dengan cara mendorong penghilangan insentif untuk melakukan kekerasan
4.6.7 Lingkungan (termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati)
Sebagai badan persemakmuran, seluruh kegiatan AusAID harus tunduk pada UU Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 1999
Meskipun berbagai upaya akan dilakukan untuk mengurangi segala dampak negatif bagi lingkungan hidup akibat dari kegiatan-kegiatan AIPJ, penilaian dampak lingkungan secara komprehensif bagi AIPJ tidak perlu dilakukan karena program ini tidak akan mengikutsertakan lokasi atau sektor yang sensitif terhadap lingkungan hidup
Namun juga dibayangkan bahwa dalam memperkokoh supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, AIPJ akan membawa dampak positif yang tidak langsung terhadap masalah-masalah lingkungan hidup yang telah disinyalir oleh Indonesia sebagai masalah yang paling mendesak, seperti perusakan hutan, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati laut
4.6.8 Pengurangan Risiko Bencana
Kebijakan pemerintah Australia dalam hal pengurangan risiko bencana, Investing in a Safer Future (Berinvestasi demi Masa Depan yang Lebih Aman), menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana akan diintegrasikan ke dalam bantuan program Australia
Kebijakan ini mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memperparah dampak bencana, termasuk buruknya pengelolaan penggunaan lahan dan kurangnya penegakan aturan-aturan konstruksi bangunan
Faktor-faktor ini sangat erat hubungannya dengan tata kelola serta kualitas sektor hukum dan keadilan secara keseluruhan
Demikian halnya, AIPJ akan secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana di Indonesia
4.6.9 Perlindungan Anak
Kebijakan Perlindungan Anak (Child Protection Policy) AusAID menyatakan bahwa AusAID tidak dapat mentolerir penganiayaan anak
Meskipun AIPJ bisa jadi melibatkan kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan pada hak-hak anak, kegiatan-kegiatan AIPJ diperkirakan tidak akan membuat staf AusAID maupun kontraktor berhadapan langsung dengan anak-anak
Bila terdapat pengembangan kegiatan yang mensyaratkan perlunya bekerja dengan anak-anak, AusAID dan ISP akan mengidentifikasi posisi personel yang terlibat dan kemudian menerapkan langkah-langkah manajemen risiko sejalan dengan Kebijakan Perlindungan Anak
4.7 Strategi Komunikasi dan Kemitraan
Sebagaimana disampaikan sebelumnya pada bagian 4.3 (Tinjauan Kemitraan dan Persyaratan Pelaporan), ISP akan diminta untuk menyiapkan Strategi Komunikasi untuk AIPJ
Strategi Komunikasi ini akan dimutakhirkan tiap tahun dan akan mencakup komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada:
AusAID
Strategi Komunikasi harus meliputi kerangka kerja yang jelas untuk komunikasi secara teratur dengan pihak Manajemen serta Manajer Kegiatan AusAID, termasuk jenis-jenis isu yang akan diangkat pada AusAID untuk dimintai pertimbangan;
Pemangku Kepentingan AIPJ lainnya
Strategi Komunikasi harus menjelaskan bagaimana dan seberapa sering AIPJ akan memberi informasi paling mutakhir yang relevan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan isu-isu AIPJ bagi anggota-anggota Dewan Kemitraan dan mitra-mitra utama lainnya;
Pemangku kepentingan luar
Strategi Komunikasi harus menjelaskan bagaimana AIPJ akan mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan dan pencapaiannya kepada publik
Unsur diplomasi publik dalam Strategi Komunikasi akan dikembangkan bersama dengan tim Diplomasi Publik AusAID di Jakarta
Diplomasi publik AIPJ harus kreatif dalam menggunakan berbagai jenis media (seperti ‘Radio KBR68H’) guna mempromosikan kegiatan-kegiatan AIPJ; dan
Kegiatan-kegiatan AIP lainnya
Seperti diungkapkan di atas, AIPJ diharuskan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dan didanai oleh AIP
Strategi Komunikasi akan menjabarkan bagaimana AIPJ akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kegiatan-kegiatan AIP lainnya
4.8 Risiko-risiko Penting dan Strategi Manajemen Risiko
Lampiran 5.10 memberikan rincian risiko terhadap keberhasilan AIPJ yang berasal dari model rancangan yang dipilih serta konteks lebih luas dalam pelaksanaan AIPJ
ISP akan memutakhirkan kerangka manajemen risiko ini setelah program mulai dijalankan, termasuk memberikan tanggung jawab terhadap strategi mitigasi risiko, serta laporan tentang hal ini dalam Laporan Kemajuan Tahunan
4.9 Aturan Transisi
4.9.1 Program Transisi - Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJt)
Tidak akan terjadi tumpang tindih antara tim manajemen LDF dan AIPJ karena LDF selesai pada bulan Desember 2009 dan AIPJ diharapkan untuk mulai pada akhir tahun 2010
AusAID telah membentuk program transisi – Australia-Indonesia Partnership for Justice – transition (AIPJt) - yang akan berjalan hingga akhir tahun 2010 yang terutama akan melanjutkan kegiatan-kegiatan antarpengadilan dan berfungsi menjembatani berbagai kegiatan tersebut
Kegiatan-kegiatan di bawah AIPJt mungkin perlu dipindahkan ke dalam AIPJ bila kegiatan tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya dalam masa transisi
Secara khusus, Direktur Kemitraan dan ISP akan memfasilitasi lokakarya permulaan yang akan digelar oleh Bappenas, dan AusAID akan memperkenalkan AIPJ dan Tim Manajemen dan Pelaksana yang baru pada para pemangku kepentingan terkait
Setelah program mulai dijalankan, AusAID akan memfasilitasi lokakarya dengan Tim Manajemen dan Pelaksana yang baru untuk mendiskusikan Laporan Penyelesaian Fasilitas (FCR) LDF dan Laporan Penyelesaian Independen (ICR), serta hasil-hasil AIPJt 2010
4.9.2 Perubahan Utama, Fitur Baru, dan Peningkatan
Kemitraan, koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah yang lebih kuat
AIPJ mengharapkan dan akan mendukung kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan Australia termasuk melalui:
pembentukan sebuah Dewan kemitraan (dipimpin oleh Minister-Councellor AusAID di Jakarta dan seorang Deputi dari Bappenas) yang terdiri dari berbagai perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia yang memegang kendali bersama terhadap arah AIPJ;
tingkat kerja sama yang lebih tinggi oleh AusAID dalam manajemen AIPJ dan dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia maupun di Australia;
keterlibatan AusAID yang lebih besar dalam pelaksanaan AIPJ, didukung oleh Direktur Kemitraan dan ISP; 
tingkat keselarasan yang lebih besar dengan proses pelaporan dan M&E Pemerintah Indonesia bila dimungkinkan; dan
dukungan yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi antar pemerintah dalam mendukung pencapaian hasil AIPJ
Penekanan yang lebih besar pada isu-isu lintas sektoral seperti hak asasi manusia dan kinerja, sebagaimana tercermin dalam diikutsertakannya isu-isu tersebut (khususnya hak-hak wanita dan hak-hak penyandang disabilitas) ke dalam isu lintas sektoral AIPJ
AIPJ juga akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dari kegiatan-kegiatan LDF dalam mendukung perang terhadap korupsi
Fokus yang lebih jelas
Dokumen rancangan ini memuat sasaran tunggal dan menyatakan hasil-hasil yang diharapkan akan dapat dicapai oleh AIPJ
Semua kegiatan harus berhubungan langsung dengan satu atau lebih hasil yang disebut
Terlebih lagi, prinsip-prinsip operasional—khususnya prinsip “critical mass”—dan pendekatan pengembangan kapasitas harus memastikan bahwa AIPJ, meskipun tetap responsif terhadap perubahan, tidak melakukan banyak kegiatan dalam skala kecil, seperti yang terjadi dalam LDF
Lampiran
5.1 Proses Perancangan dan Ringkasan Konsultasi
Australia telah memberikan dukungan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun
Program Australia yang saat ini tengah berjalan, Indonesia Australia Legal Development Facility (LDF) dijadwalkan berakhir pada bulan Desember 2009
AusAID telah melakukan suatu proses analisis dan konsultasi mendetil untuk mengembangkan suatu program bantuan baru untuk sektor hukum dan keadilan Indonesia
Program bantuan baru ini akan disebut Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) – atau Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan
AusAID melibatkan suatu tim pengembangan konsep untuk melakukan konsultasi lanjutan dengan para pemangku kepentingan pada bulan November 2008
Setelah konsultasi-konsultasi tersebut dilakukan, disusunlah suatu nota konsep yang menjabarkan tujuan dan sasaran yang diusulkan untuk program baru
Nota konsep tersebut disepakati setelah melalui suatu proses internal tinjauan-mitra (internal peer review) pada bulan Juni 2008
Direktur Hukum dan HAM Bappenas, turut serta dalam kegiatan tinjauan-mitra sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia
Kegiatan di Australia: Konsultasi eksternal dan konsultasi dengan pemerintah
Tanggal dan Tempat Organisasi Peserta
Tanggal dan Tempat Kegiatan Peserta
April-Mei 2009, Jakarta dan Yogyakarta Tinjauan Jender LDF  Misi Tinjauan Jender LDF mengadakan konsultasi dengan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Ditjen HAM, Kejagung, Mahkamah Agung RI, Bappenas, Komnas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), LBH Apik, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), Bank Dunia, dan UNIFEM
Mei 2009, Jakarta Revisi nota konsep AIPJ AusAID berkonsultasi dengan Bappenas tentang revisi atas nota konsep AIPJ
1 Juni 2009, Jakarta (melalui komunasi video dengan Canberra) Tinjauan-mitra atas konsep AIPJ yang kedua Beragan
3 Agustus 2009, Jakarta Lokakarya awal dengan para pemangku kepentingan membahas rancangan AIPJ  Berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Bappenas, Mahkamah Agung RI, Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia, Komnas Perempuan, YLBHI, Komnas HAM, Badan Peradilan Agama, Kejagung, ICW dan KPK
19 Agustus 2009, Jakarta Lokakarya dengan para pemangku kepentingan membahas tentang tujuan-tujuan AIPJ  Berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Bappenas, Mahkamah Agung RI, KPK, Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HAM dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan); Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia, YLBHI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kejagung, Ombudsman dan Komisi Yudisial
14 – 21 Januari, 2010, Jakarta Konsultasi komprehensif tentang draft rancangan AIPJ  Berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah
Masih berlanjut, Jakarta Rancangan AIPJ  Konsultasi yang terus berlanjut dengan Bappenas
5.2 Kemungkinan Dampak Reformasi Sektor Hukum dan Keadilan di Indonesia pada Pemberantasan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan
Di Indonesia, penegakan supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan dapat mendukung pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, dengan cara:
Memberikan mekanisme bagi kaum miskin dan terpinggirkan untuk menyampaikan keluhan
Adanya seperangkat standar untuk melindungi kaum miskin dan terpinggirkan yang dilengkapi dengan adanya lembaga-lembaga yang mampu menegakkan standar-standar tersebut akan membantu terwujudnya hak-hak dasar manusia (kebebasan berserikat/berekspresi, akses terhadap pendidikan/kesehatan, anti-diskriminasi, dan lain-lain) yang merupakan hasil pembangunan sekaligus mendukung peningkatan pemberian layanan yang dapat mendorong tercapainya hasil-hasil pembangunan lainnya
Saat ini, beberapa kelompok di Indonesia – termasuk kelompok perempuan di pedesaan   dan penyandang disabilitas   – seringkali tidak dapat memperoleh haknya ketika mereka menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan yang [seharusnya] adil dan efektif
Membangun kepercayaan terhadap kapasitas lembaga-lembaga negara dalam memberikan jaminan keamanan
Suatu sistem hukum yang dapat berlaku adil dan efektif dalam memberikan keadilan – baik dalam sengketa yang menyangkut warga sipil maupun negara – akan dapat mengurangi insentif untuk menggunakan aksi main hakim sendiri, yang akan turut mengurangi risiko konflik kekerasan dan mendorong stabilitas
Pentingnya stabilitas bagi Indonesia, serta adanya keterkaitan hubungan antara stabilitas dan keamanan maupun  pembangunan ekonomi, diakui dalam Strategi Kemitraan Australia-Indonesia di Indonesia 2008-2013
Saat ini, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia mengakibatkan berkembangnya jaringan keamanan informal, yang boleh jadi akan merongrong stabilitas Indonesia dalam jangka panjang
Memberikan jaminan kepastian bagi para penanam modal domestik dan internasional
Suatu sistem hukum yang dapat diprediksi akan mendorong pelaku-pelaku usaha domestik dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia dan melakukan penanaman modal jangka panjang yang dapat membantu penciptaan lapangan kerja di sektor formal
Saat ini, dalam hal Indeks Kemudahan Menjalankan Usaha, Indonesia berada di peringkat 129 dari 181 negara yang disurvei oleh Bank Dunia
Didapatnya peringkat ini sebagian dikarenakan rendahnya peringkat untuk sub-indeks dalam hal “prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa niaga”
Dibandingkan dengan pengalaman dari negara-negara berpendapatan menengah lainnya, Indonesia akan berjuang mencapai transisi dari negara berpendapatan menengah-rendah menjadi negara berpendapatan menengah-tinggi tanpa melakukan pembenahan terhadap ‘kemacetan’ yang dialaminya’
Mengurangi korupsi
Adanya penegakan hukum yang tidak memihak serta sarana yang handal untuk menegakkan transparansi (misalnya Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik) akan dapat, antara lain, mengurangi kerugian negara akibat korupsi, menghadirkan budaya pengadaan dan budaya pengelolaan SDM yang berlandaskan merit di lembaga-lembaga negara, serta mendorong pemberian layanan dasar yang lebih efektif
Strategi Kemitraan Australia-Indonesia untuk Anti Korupsi dalam Rencana Pembangunan (AIP Anti-Corruption for Development Plan) 2008-2013, misalnya, mengakui bahwa korupsi merusak kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas publik serta mengganggu pengalokasian sumber-sumber daya publik
Saat ini, Indonesia masih menghadapi begitu banyak korupsi
Dalam RAN-PK, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ‘[k]orupsi di Indonesia merupakan fenomena yang mengganggu yang telah menyebar dan meluas hingga ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan Indonesia’
Memantapkan demokrasi serta mendukung masyarakat sipil yang kuat dan majemuk
Peran yang dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden baru-baru ini menunjukkan bahwa adanya putusan pengadilan yang tepat waktu dan beralasan merupakan hal penting untuk mengakhiri ketidakpastian dalam pemilihan umum serta memantapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum
Sektor hukum dan keadilan yang adil dan efektif, yang didasari oleh penghormatan terhadap HAM dasar, juga merupakan unsure penting dalam mendukung terbentuknya masyarakat sipil yang kuat dan majemuk
Hal ini penting untuk memperkokoh reformasi progresif
5.3 Undang-undang dan Peraturan Utama di Indonesia terkait Reformasi Sektor Hukum dan Keadilan 
Konteks kebijakan paling utama bagi AIPJ ialah Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui pentingnya supremasi hukum dan memuat sejumlah besar hak asasi manusia yang diakui secara internasional
Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UUD 1945 tersebut meliputi: 
komitmen terhadap supremasi hukum (pasal 1(3));
komitmen terhadap prinsip pengadilan yang independen (pasal 24);
pembentukan sistem uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (pasal 24C);
hak kekebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 dan 28E(3));
hak hidup (pasal 28A);
hak bagi anak-anak terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B(2));
hak memperoleh pendidikan (pasal 28C dan 31);
hak memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum (pasal 28D(1));
hak kebebasan beragama (pasal 28E(2) and 29);
hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28F);
hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan dan tidak manusiawi (pasal 28G);
hak memperoleh kesehatan (pasal 28H(1));
hak mendapatkan perlakuan khusus sementara (affirmative action) untuk memperoleh peluang dan manfaat yang sama (pasal 28H(2)); dan
hak untuk tidak diperlakukan secara disriminatif (pasal 28I)
Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia telah mensahkan beberapa undang-undang dan kebijakan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan reformasi atas kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas sistem hukum dan keadilan Indonesia
Undang-undang dan kebijakan ini pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi empat bagian: layanan hukum, informasi hukum, hak asasi manusia, dan anti korupsi
Undang-undang serta kebijakan yang termasuk paling penting ialah:
Undang-Undang No39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU tentang HAM menjabarkan komitmen Indonesia terhadap beragam HAM dasar
UU ini juga memberikan jaminan bagi independensi Komnas HAM
Keputusan Presiden No 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi (JDHI)
Keputusan Presiden No 91/1999 menetapkan suatu jaringan (yang disebut “JDIH”) untuk mendistribusikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kotamadya
Keputusan ini menunjuk Kementrian Hukum dan HAM sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan didistribusikan secara tepat pada kantor/dinas yang sesuai serta tersedia bagi masyarakat
Pelaksanaan Keppres No 91/1999 ini masih belum menyeluruh; beberapa daerah  dan lembaga pemerintah   sepertinya telah berhasil melaksanakannya dengan baik dan telah dapat menyediakan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, namun tidak demikian halnya dengan daerah-daerah dan lembaga-lembaga lainnya
Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU Pemerintahan Daerah, bersama-sama dengan UU yang terkait dengan desentralisasi fiskal, menetapkan secara komprehesif suatu sistem tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi di Indonesia
Meskipun pihak pengadilan dan kepolisian dikecualikan dari proses desentralisasi, UU ini mempengaruhi sektor hukum dan keadilan melalui adanya pengalihan kewenangan legislatif dan kewenangan pemberian layanan pada pemerintah daerah secara signifikan
UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan pada Kementrian Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Undang-undang nasional
Sistem ini juga memungkinkan dilakukannya peninjauan kembali terhadap Perda oleh Mahkamah Agung
Pelaksanaan mekanisme peninjauan kembali terhadap Perda-perda ini masih sangat kurang, karena kapasitas Kementrian Dalam Negeri hanya dapat digunakan untuk meninjau kembali sebagian kecil Perda yang ada dan Mahkamah Agung pun memiliki kewenangan yang terbatas untuk melakukan peninjauankembali terhadap Perda-perda yang ada
Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESR)
Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
SK Ketua MA No 144/2007 menyatakan komitmen Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lain yang ada di bawahnya untuk menyediakan berbagai informasi pengadilan bagi masyarakat
SK Ketua MA ini menjabarkan mekanisme untuk mengajukan permohonan mengakses informasi dan menyatakan bahwa seluruh pengadilan harus menunjuk seorang Petugas Informasi untuk mengelola proses ini
Informasi pengadilan yang dimaksud dalam SK Ketua MA No 144/2007 ini meliputi informasi pengadilan yang paling relevan (putusan-putusan pengadilan dan informasi kelembagaan seperti misalnya biaya perkara, laporan tahunan, catatan-catatan praktik, penyelidikan publik dan lain-lain) kecuali informasi yang terkait dengan perkara-perkara yang kemungkinan akan naik banding
Meskipun saat ini banyak putusan Mahkamah Agung yang tersedia bagi masyarakat, pihak Mahkamah Agung mengakui bahwa masih banyak terdapat tantangan dalam pelaksanaan SK Ketua MA No 144/2007 pada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah
Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Korupsi
Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi
UU No 14/2008 menetapkan aturan dan mekanisme untuk memfasilitasi akses publik pada informasi pengadilan, legislatif dan eksekutif
UU ini juga memasukkan ketentuan-ketentuan untuk mendirikan Komisi Informasi di tingkat pusat di Jakarta serta Komisi Informasi tingkat Provinsi di tiap-tiap provinsi
UU No 14/2008 ini akan berlaku secara efektif mulai April 2010
Undang-Undang No25 tahun 2009 tentang Pemberian Layanan Publik
UU Pemberian Layanan Publik ini menetapkan standar minimum untuk pemberian layanan dasar bagi masyarakat (seperti misalnya pemberian layanan yang tunduk pada prinsip-prinsip anti-diskriminasi), serta merujuk pada berbagai mekanisme untuk menyelesaikan keluhan yang terkait dengan standar-standar tersebut
5.4 Analisis Pemangku Kepentingan AIPJ
Lampiran ini memberikan ulasan tentang para pelaku utama dalam sektor hukum dan keadilan di Indonesia
Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, pengadilan tertinggi ialah Mahkamah Agung
Tahun 2004, pengadilan-pengadilan di Indonesia berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung dalam hal administrasi, organisasi dan keuangan dan bukan lagi menjadi tanggung jawab bersama antara Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM (kebijakan ini seringkali disebut ‘Kebijakan Satu Atap)
Keempat cabang dalam sistem pengadilan (kecuali Mahkamah Konstitusi) sekarang menjadi: 
Pengadilan Umum(menangani perkara pidana dan perdata); 
Pengadilan Agama; 
Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
Pengadilan Militer
Dalam sistem pengadilan umum, perkara-perkara di pengadilan tingkat pertama akan disidang oleh Pengadilan Negeri  di tingkat kabupaten/kota, dan pengajuan banding akan disidangkan di Pengadilan Banding/Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi
Perkara-perkara dari Pengadilan Tinggi  dapat kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung apabila menyangkut penerapan undang-undang
Pengaturan yang sama juga berlaku untuk cabang-cabang sistem pengadilan lainnya
Mahkamah Agung juga diberi kewenangan melalui Undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali atas kesesuaian antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah dengan Undang-undang yang berlaku secara nasional
Meskipun pada umumnya pengadilan dipersepsikan sebagai lembaga yang paling lemah di Indonesia, pengadilan adalah bagian penting agar sektor hukum dan keadilan dapat berfungsi secara efektif
Mahkamah Agung saat ini diusulkan untuk menjadi mitra AIPJ karena MA merupakan lembaga keadilan yang integral dan lembaga-lembaga Australia telah membangun hubungan kerja yang kuat dan produktif dengan MA dalam lebih dari sepuluh tahun ini, salah satunya yang paling baru ialah dengan LDF
Dengan adanya capaian hasil yang dapat dilihat dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung menjadi penentu utama mutu, keadilan dan kemudahan akses keadilan di Indonesia serta bersinggungan dengan kehidupan sebagian besar masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengadilan
Belanjutnya keterlibatan MA juga memberikan potensi terus berlanjutnya kolaborasi dengan pemerintah Australia yang saat ini pun masih terus berlangsung, melalui peningkatan hubungan yang telah terjalin sebelumnya dengan Pengadilan Federal Australia yang telah memberikan bantuan pada Mahkamah Agung sejak 1999
Suatu hubungan yang kuat juga telah terjalin antara Pengadilan Keluarga di Austalia dan Pengadilan Agama di Indonesia
Kejaksaan Agung (Kejagung)
Kejaksaan Agung bertanggung jawab pada Eksekutif dan utamanya bertanggung jawab atas penuntutan terhadap perkara-perkara pidana
Tingkatan kantor penuntutan yang berada di bawah Kejaksaan Agung juga serupa dengan tingkatan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang tersebar berdasarkan pembagian geografis, yaitu Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi
Kejagung memiliki 5 bagian: 
Tindak Pidana umum;
Tindak Pidana khusus (termasuk perkara korupsi dan HAM); 
Perdata dan Tata Usaha Negara;
Pembinaan (terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia); dan
Pengawasan
Kejagung juga memiliki Pusat Informasi serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kejagung diusulkan menjadi mitra AIPJ karena kejagung merupakan lembaga utama yang menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam hal pemberian layanan dan kredibilitas
Sebagaimana halnya dengan Mahkamah Agung, Kejagung memegang hubungan penting dalam ‘rantai’ keadilan, dan oleh karenanya merupakan penentu signifikan bagi kemudahan akses dan pemerataan keadilan, khususnya dalam hal pidana
Fokus dukungan bagi Kejagung akan berbeda dari bantuan yang diberikan melalui LDF yang pada awalnya difokuskan pada kejahatan transnasional, namun demikian hubungan yang telah terbangun sebelumnya dengan LDF memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan kegiatan pembaruan sekalipun masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini
Direkorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM)
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) adalah salah satu bagian dari Kementrian Hukum dan HAM
Ditjen ini memiliki tugas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang HAM
Dalam menjalankan tugas ini, Ditjen HAM bertanggung jawab untuk: 
Menyiapkan perumusan kebijakan Kementrian Hukum dan HAM; pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis; kompilasi norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang layanan komunikasi masyarakat (ketiga-tiganya mencakup kerja sama, sosialisasi dan penguatan informasi HAM dalam konteks perlindungan, pemajuan, penegakan, kepatuhan dan penghormatan terhadap HAM;
Memberikan bantuan teknis dan evaluasi; 
Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sekretariat Komite Nasional dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)
LDF telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan RAN-HAM
RANHAM terbaru yang diluncurkan tahun 2004 telah dilaksanakan di Indonesia pada berbagai tingkatan pemerintahan yang berbeda
LDF membantu penyelenggaraan seminar nasional bagi 300 pejabat tingkat kabupaten/kota serta membantu pendanaan beberapa lokakarya koordinasi di tingkat daerah
Ditjen HAM akan dapat menjadi mitra yang mendapatkan dukungan melalui AIPJ karena mereka memiliki mandat yang jelas sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan HAM serta karena adanya kantor-kantor perwakilan mereka di seluruh Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP)
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari Kementrian Hukum dan HAM
Mandat Ditjen ini ialah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait perancangan undang-undang dan untuk melakukan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan
Tanggung jawab Ditjen ini mencakup:
Menyiapkan kebijakan Kementrian Hukum dan HAM di bidang perancangan undang-undang;
Mengimplementasikan kebijakan di bidang perancangan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Memformulasikan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perancangan perundang-undangan;
Memberikan panduan teknis dan evaluasi di bidang perancangan perundang-undangan;
Melakukan drafting, harmonisasi, monitoring dan evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan; dan
Menerbitkan draft undang-undang serta materi pendukung lain yang relevan
Ditjen PP belum lama ini menjalin hubungan dengan Kantor Perancangan dan Penerbitan Undang-undang yang ada pada Departemen Kehakiman Australia
Pada suatu pertemuan antara kedua lembaga ini di bulan November 2008, beberapa inisiatif kerja sama didiskusikan, termasuk proyek yang terkait dengan penerbitan undang-undang secara elektronik
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah satu badan portfolio dalam Kementrian Hukum dan HAM
Fungsi BPHN mencakup:
Mengembangkan jaringan dan sistem untuk mendokumentasikan informasi hukum (termasuk perundang-undangan);
Mengembangkan perpustakaan hukum;
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis untuk meningkatkan sistem hukum;
Memberikan bantuan teknis dan evaluasi terhadap peningkatan di sistem hukum;
Melaksanakan rencana pembangunan pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan koordinasi pembangunan hukum;
Mengkoordinasikan program legislasi nasional (Prolegnas);
Memberikan panduan, pengawasan, dan bantuan dalam pengembangan pendidikan hukum; dan
Meningkatkan kesadaran publik tentang negara hukum/supremasi hukum
Fungsi-fungsi BPHN menunjukkan bahwa badan ini merupakan pelaku yang penting dalam sektor ini
Akan tetapi, BPHN kurang memiliki profil yang mencuat dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan organisasi Australia manapun
Kementrian Koordiniator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Kementrian koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) adalah badan tertinggi dalam pemerintah Indonesia untuk ‘membantu Presiden mengkoordinasikan perencanaan, perumusan dan implementasi kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.’  
Kemenko Polhukam mengkoordinasikan kebijakan keseluruhan-pemerintahan dari beberapa instansi, termasuk Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri dan Kepolisian
Posisi Mentri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada umumnya diberikan pada mantan pejabat senior dari Angkatan Bersenjata
Presiden Yudhoyono pernah menjabat posisi ini sebelum menjadi Presiden
Oleh karenanya, Kemenko Polhukam memiliki bobot politik yang signifikan
Mengingat kekuatan politik dan pentingnya koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga hukum, Kemenko Polhukam memiliki peran penting dalam mendukung refomasi di sektor hukum dan keadilan
Wakil Menko untuk bidang Hukum dan HAM, yang biasanya dipilih dari pejabat senior Kejaksaan Agung, memiliki peran yang juga penting
Australia hanya memiliki sedikit hubungan dengan Kemenko Polhukam, namun mengingat pentingnya kementrian ini bagi sektor hukum dan keadilan, patut dicari cara untuk dapat menjalin kemitraan dengan lembaga ini
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi National Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah badan independen yang melakukan penelitian, monitoring dan pendidikan pada masyarakat pada isu hak asasi manusia
Komnas HAM juga menyediakan layanan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi, merujuk isu-isu yang belum terselesaikan ke sistem pengadilan bilamana perlu dan memberikan rekomendasi bagi presiden dan DPR terkait dengan penyelesaian kasus-kasus HAM yang signifikan
Melalui ketentuan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, komisioner Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari calon-calon yang diusulkan oleh anggota Komnas HAM yang tengah menjabat
Komisioner yang tengah menjabat saat ini terdiri dari orang-orang yang hebat, namun Komnas HAM tetap menghadapi beberapa tantangan, di antaranya, kesulitan teknis dalam mengelola keluhan perorangan dari masyarakat
Anggaran pemerintah untuk Komnas HAM juga mencakup biaya operasional untuk Komisi National Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komnas Perempuan telah menjadi mitra penting dalam LDF melalui kegiatan penyusunan KUHP yang sensitif jender
AusAID mengakui tingkat pentingnya lembaga ini serta potensi yang dimilikinya untuk berkontribusi dalam perdebatan, dan perlindungan terhadap, hak-hak perempuan di Indonesia
Oleh karenanya, AusAID juga memberikan dukungan keuangan secara langsung bagi Komnas Perempuan selama dua tahun (2009-2010) untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan inti mereka sembari mencoba mencari posisi selayaknya dalam struktur anggaran pemerintah Indonesia
Australia memiliki hubungan erat dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dan dukungan bagi lembaga-lembaga ini telah menjadi fitur utama dalam LDF
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang mandat untuk mendukung pencegahan korupsi dan melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi (yang melibatkan uang dengan jumlah lebih dari satu milyar rupiah) yang melibatkan lembaga penegak hukum, aparat negara, dan orang-orang yang disangka terlibat korupsi dengan aparat negara atau aparat penegak hukum
Kasus-kasus korupsi dari KPK ditangani oleh Pengadilan Khusus Anti Korupsi, yang memiliki lima orang hakim, tiga diantaranya ialah hakim ad-hoc (dibandingkan dengan pengadilan/mahkamah lainnya yang hanya memiliki tiga hakim)
Terdapat jangka waktu tertentu untuk dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Khusus ini, dan setelah diajukan, maka dakwaan tidak dapat dicabut
Hakim-hakim ad-hoc di Pengadilan Khusus ini dipilih oleh panitia seleksi khusus yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung, yang terdiri dari wakil-wakil LSM, akademisi, dan hakim
Pada akhir tahun 2006 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa pembentukan Pengadilan Khusus Anti Korupsi melalui undang-undang tentang KPK ‘tidak konstitusional karena alasan-alasan tertentu’
Mahkamah Konstitusi memberikan waktu maksimal tiga tahun (sampai akhir 2009) sampai DPR mensahkank undang-undang baru tentang Pengadilan Khusus
Sejak terbentuk di tahun 2004, KPK belum mengajukan perkara dalam jumlah yang besar (rata-rata hanya seratus perkara)
Dari sekitar 500+ kabupaten di Indonesia, misalnya, Pengadilan Khusus ini hanya ada satu (Jakarta Pusat)
Namun demikian, jumlah keberhasilan KPK yang sempurna serta jumlah pejabat profil tinggi telah dituntut memberikan peran penting dalam meningkatkan profil pemerintah Indonesia dalam gerakan anti korupsi
KPK saat ini menjadi fokus utama upaya anti korupsi pemerintah Indonesia dan umumnya dilihat sebagai lembaga yang efektif dan kredibel
AusAID telah memberikan dukungan bagi KPK melalui LDF dan suatu Nota Kesepahaman telah ditandatangani antara KPK dan beberapa lembaga pemerintah Australia (AGD, APSC dan ACLEI)
Maka dari itu KPK memiliki posisi yang baik untuk terus menjadi mitra utama pemerintah Australia dan menerima bantuan di masa mendatang melalui AIPJ
Akan tetapi, bantuan ini akan perlu mengingat hal-hal berikut:
Mandat sebagai lembaga penuntutan utama di Indonesia dipegang oleh Kejaksaan Agung;
Banyaknya bantuan donor yang diterima oleh KPK;
Kenyataan bahwa KPK berfokus pada kasus-kasus profil tinggi dan kehadirannya di tingkat daerah masih amat kurang; dan
Adanya sangkaan terhadap Ketua KPK (atas tuduhan pembunuhan) dan terhadap beberapa komisioner lainnya (atas tuduhan korupsi)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang juga dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memegang mandat untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini memberikan tiga tingkatan perencanaan pembangunan nasional :
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 25 yang disahkan oleh DPR dan dituangkan dalam bentuk Undang-undang
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden
Proses perencanaan meliputi konsultasi perencanaan yang harus dilakukan dalam waktu dua bulan setelah presiden terpilih menjabat, dan rencana itu sendiri harus dirampungkan dalam tiga bulan setelah presiden terpilih menjabat
c) Rencana Pembangunan Tahunan untuk jangka waktu 1 tahun yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Tahunan juga disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Penyusunan RKP ini juga merupakan tahap awal dalam siklus anggaran negara
Undang-undang menyatakan bahwa RKP harus selesai dibuat bulan April setiap tahunnya untuk penyusunan anggaran untuk satu tahun mendatang
Bappenas melakukan keseluruhan proses perencanaan, termasuk perencanaan dari tingkatan bawah melalui badan perencanaan daerah (Bappeda) yang memberikan masukan bagi rencana pembangunan daerah dan nasional yang akan membentuk anggaran daerah dan nasional
Bappenas merupakan mitra-pendamping utama AusAID terkait dengan Komitmen Jakarta dan juga merupakan mitra utama pemerintah Australia dalam upaya untuk lebih banyak menggunakan sistem pemerintah Indonesia
Satu dampak yang terlihat dari Komitmen Jakarta ialah adanya pencatatan bantuan donor dalam Buku Biru
Bappenas mengatur koordinasi dan dokumentasi prioritas pendanaan serta implementasinya, dan ‘Buku Biru’ ini merupakan ujung dari kegiatan Bappenas ini  
Di masa lalu, sebagian inisiatif yang didanai donor tetap berlanjut sekalipun mereka tidak dimasukkan dalam Buku Biru, namun untuk kedepannya, tercatat ‘dalam Buku Biru’ menjadi penting karena:
Pencatatan ini merupakan kebijakan pemerintah Indonesia;
Pencatatan ini sejalan dengan Komitmen Jakarta;
Pencatatan ini merupakan cara praktis untuk penyelarasan dengan prioritas negara-mitra dan melakukan koordinasi dengan donor, yang adalah prinsip-prinsip dari efektivitas bantuan;
Pencatatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Australia untuk bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung prioritas Indonesia; dan
Pencatatan ini akan memudahkan pengelolaan efektif saat kegiatan dilakukan, visa, perpajakan dan isu administratif lainnya yang terkait dengan bantuan donor akan dikaitkan dengan catatan pada Buku Biru
Direktorat Hukum dan HAM Bappenas juga telah memainkan peranan penting dalam proses perencanaan dalam kaitannya dengan reformasi hukum dan kehakiman
Cetak biru untuk Mahkamah Agung, Reformasi Pengadilan, Pengadilan HAM, serta pembentukan Pengadilan Anti Korupsi memperoleh manfaat dari adanya koordinasi Bappenas
Bappenas juga memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan perancangan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
Untuk tiap-tiap kasus, pendekatan yang sama digunakan untuk koordinasi dan Bappenas menjadi tuan rumah untuk pertemuan pejabat senior dari lembaga-lembaga terkait, dan memberikan draft cetak biru dan dokumen lainnya dengan masukan yang diberikan oleh berbagai pelaku dan mitra masyarakat sipil dengan difasilitasi oleh Bappenas
Bappenas memiliki hubungan yang telah lama terjalin dengan AusAID dan menjadi ketua-bersama pada Pertemuan Tahunan Pejabat Senior yang menentukan prioritas AIP
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial didirikan pada tahun 2004 dengan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, dan untuk memilih kandidat hakim yang akan dipilih oleh DPR sebagai Hakim Agung
Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa Komisi ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim dalam kapasitas pengambilan keputusan kehakiman mereka
Pemerintah Australia juga memiliki pengalaman dan hubungan yang terbatas dengan lembaga ini untuk bisa menjadi dasar yang kuat bagi kegiatan mendatang
Akan tetapi, ‘pengamatan’ oleh AIPJ dan interaksi bertahap melalui Bappenas dapat memberikan peluang bagi dukungan di masa mendatang, bila kemudian memang layak untuk dilakukan
Mahkamah Konstitusi
Kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi termasuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang dengan dibandingkan dengan UUD, menyelesaikan perselisihan atas kewenangan lembaga-lembaga negara yang kekuasaannya berasal dari UUD, mengawasi pembubaran partai politik, dan memberikan putusan atas perselisihan pemilu
Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penting dalam sektor hukum dan keadilan di Indonesia
Akan tetapi, lembaga ini tidak pernah meminta bantuan donor internasional dan telah mengutarakan pandangan bahwa bila dilakukan, hal tersebut akan menggangu independensi mereka
Saat ini, AIPJ masih belum mungkin mendanai kegiatan yang secara langsung melibatkan Mahkamah Konstitusi
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia pada awalnya dibentuk tahun 2008, namun antara 2000-2008 pernah berjalan berdasarkan Keputusan Presiden (dan bukannya berdasarkan undang-undang) sebagai Komisi Ombudsman
Fungsi Ombudsman mencakup menyelidiki keluhan yang disampaikan terkait pemberian layanan publik yang telah didanai (sepenuhnya atau sebagian) melalui anggaran pemerintah nasional atau daerah
Pada tahun 2002, kontak awal antara Ombudsman Australia dan Komisi Ombudsman terjadi, dan dukungan ini berlanjut melalui Government Sector Linkages Program (GSLP) yang didanai oleh AusAID dan Government Partnerships Fund (GPF)
Pada bulan Mei 2006, suatu Pernyataan Kesepahaman ditandatangani oleh Ombudsman Australia, Ketua Komisi Ombudsman Indonesia, Ombudsman New South Wales dan West Australian Parliamentary Commissioner for Administrative Investigations
Pernyataan ini mencakup suatu kesepakatan bahwa semua pihak akan bekerja sama untuk memperkuat hubungan antar mereka
Ombudsman belum menunjukkan kapasitas untuk menghadirkan kontribusi besar bagi sektor hukum dan keadilan, sebagian karena kenyataan bahwa lembaga ini tidak memiliki dasar undang-undang sampai akhir 2008
Juga terdapat ketidakjelasan hubungan antara Ombudsman dengan Komisi Pemberian Layanan Publik yang akan dibentuk di tingkat nasional dan daerah melalui Undang-Undang Pemberian Layanan Publik yang baru-baru ini disahkan
Sejauh Ombudsman dapat berkontribusi pada sasaran dan hasil yang diharapkan oleh AIPJ
AIPJ akan berupaya untuk melibatkan Ombudsman dalam kegiatan AIPJ dan/atau membangun hubungan yang telah terjalin antara Ombudsman dan mitra-pendamping di Australia
Asosiasi Profesi : Asosiasi advokat
Ada berbagai asosiasi profesi yang relevan untuk advokat (pengacara praktik), notaris, dan profesi hukum lainnya di Indonesia
Asosiasi-asosiasi ini, khususnya yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mendisiplinkan anggotanya, memiliki potensi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan integritas profesi hukum
Hal ini kemudian akan dapat memberikan dukungan penting bagi agenda anti korupsi Indonesia
Saat ini, asosiasi profesi di sektor hukum masih terpecah-pecah
Oleh karenanya, pernah ada upaya untuk memperkenalkan asosiasi profesi tunggal bagi advokat, termasuk adanya Undang-Undang Advokat tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah satu-satunya asosiasi advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan pra-advokat dan untuk mendaftarkan dan mendisiplinkan advokat
PERADI telah memiliki beberapa kontak dengan Dewan Hukum Australia (LCA), dan LCA telah melakukan suatu kajian kebutuhan untuk PERADI yang dibicarakan pada pertemuan Kelompok Kerja Australia-Indonesia untuk Kerja Sama Hukum yang diadakan baru-baru ini
Pentingnya PERADI bagi profesi hukum serta sektor hukum dan keadilan secara keseluruhan agar dapat berfungsi efektif mengarah pada pentingnya mengembangkan kemitraan yang baru ini
LSM-LSM di sektor hukum
Dalam sepuluh tahun terakhir ini bermunculan berbagai LSM baru yang melakukan kegiatan di sektor hukum dan keadilan
Pembatasan bagi LSM di sektor hukum dan keadilan, seperti misalnya YLBHI, yang ada pada undang-undang sebelumnya juga telah ditiadakan
Organisasi-organisasi ini merupakan inti dari ‘sisi-permintaan’ keadilan dan oleh karenanya melengkapi sisi-penyediaan yang banyak memberikan penekanan pada upaya kelembagaan untuk meningkatkan pemberian layanan hukum
LSM sektor hukum juga diandalkan oleh pemerintah Indonesia, donor dan sektor swasta untuk mendukung dan/atau menjadi pengganti pemberian layanan utama (misalnya bantuan hukum) dan bantuan teknis bagi para pengambil kebijakan
Analisis Sektor Hukum Indonesia yang dilakukan berdasarkan penugasan AusAID serta penelitian-penelitan lain pada sektor ini menunjukkan isu-isu berikut sehubungan dengan LSM hukum dan keadilan di Indonesia:
LSM mengalami stres organisasional dan penurunan kapasitas
Meskipun alasannya beragam, pada umumnya penderitaan ini termasuk ‘kejemuan pada perubahan’ (‘change weariness’), ‘kurasan pemikiran’ (‘brain drain’), dan ketidakmampuan untuk terus menarik dan mempertahankan profesional muda dibandingkan dengan alternatif lain yang lebih menarik secara finansial dan memberikan tantangan pada pribadi
Meskipun beberapa organisasi tingkat nasional yang bekerja di sektor hukum dan keadilan menunjukkan tingginya kapasitas teknis dan komitmen reformasi, kebanyakan masyarakat sipil di sektor ini – khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten – masih berjuang dengan berbagai tantangan kapasitas yang serupa dengan badan-badan di sektor yang sama;
Sejak Reformasi, LSM yang bekerja di bidang keadilan secara longgar terbagi menjadi dua
Pertama, LSM yang mengikuti jalur ‘luar’ advokasi yang lebih tradisional, memberikan kritik, dan menjadi jembatan antara lembaga formal dan masyarakat
Kedua, LSM yang secara langsung terlibat sebagai pemberi layanan, penasihat, reformis, dan pakar di ‘dalam’ lembaga-lembaga keadilan, hampir seluruhnya dikarenakan pendanaan dari donor funding
Beberapa LSM bisa digolongkan dalam dua kategori tersebut;
Keterlibatan internal LSM pada sektor formal berkisar dari adanya keterlibatan pembantuan yang bersifat luas (seperti dalam contoh Mahkamah Agung), yang memiliki keterlibatan pembantuan namun sifatnya terbatas (seperti dalam contoh Kantor Pengelolaan Program Kejaksaan Agung) sampai yang sifatnya ad hoc (seperti dalam contoh Lembaga Pemasyarakatan dan POLRI)
Namun demikian, meskipun hal yang baik dari pendekatan ini termasuk (namun tidak terbatas pada) pembangunan kepemilikan lokal, adanya relevansi budaya dan kontekstual, basis sumber daya teknis yang rendah biaya, serta mencairnya hambatan tradisional formal-informal, ada beberapa hal yang kurang baik dalam segi keberlangsungan organisasional LSM;
Pendekatan saat ini untuk menggunakan personel LSM yang ‘diperbantukan’ secara efektif mengubah sebagian LSM menjadi konsultan komersil, yang menjadi kekurangan dan risiko bagi donor dan LSM, termasuk memperburuk peran advokasi yang lebih luas dan berkontribusi pada kondisi malaise yang dialami LSM;
Pada saat ini, mengingat kapasitas masyarakat, tidak ada alternatif logis untuk keterlibatan LSM sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan pemberian layanan di sektor hukum dan keadilan melalui kegiatan pada sisi-permintaan; dan
Perubahan generasi merupakan masalah bagi banyak LSM, karena banyak di antara personel mereka yang aktif di era Reformasi kini mencari tantangan baru seperti misalnya melanjutkan studi atau mengembangkan profesi, atau mundur dari sektor ini akibat kelelahan atau frustrasi
Melalui sasaran AIPJ, AIPJ akan berupaya mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur yang mendukung model pelibatan ‘internal’ dan ‘eksternal’ melalui cara yang ‘tidak merusak’ dan membangun kapasitas di sisi-permintaan serta keberlangsungan organisasional LSM
Bidang-bidang utama pada fokus AIPJ dapat mencakup:
Dukungan bagi kejelasan organisasional dalam hal strategi dan kebijakan, termasuk klarifikasi mandat organisasi dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional tersebut;
Dukungan untuk mendefinisikan secara jelas siapa yang menjadi kelompok target mereka, bagaimana kelompok ini bisa dijangkau, dan bagaimana pemberian layanan dikuantifisir;
Dukungan bagi reformasi yang digerakkan oleh permintaan, termasuk mendorong terciptanya permintaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penjangkauan, survei, dan monitoring
Memelihara keterlibatan erat dengan lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan memang penting, namun mencapai keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan juga tidak kalah pentingnya, dan LSM merupakan kontributor utama pada keseimbangan tersebut;
Mendukung pengembangan kapasitas administratif dan manajerial LSM yang bergerak di sektor hukum dan keadilan, termasuk dukungan untuk menarik dan mempertahankan strategi, termasuk, namun tidak terbatas pada, inisiatif yang berbasis insentif; dan
Dukungan untuk kerja sama yang lebih luas di tingkat daerah, karena tidak banyak LSM memiliki cabang di tingkat kabupaten atau provinsi  
Namun demikian, LSM yang berbasis di Jakarta umumnya bekerja sama dengan organisasi mitra mereka ketika mengadakan kegiatan di tingkat daerah untuk tujuan efisiensi, memperoleh pengetahuan lokal yang spesifik, dan membangun kapasitas LSM lokal
Hal ini dapat diperkuat karena banyak LSM memiliki mitra yang sama di tingkat daerah
Fakultas-fakultas hukum
Ada kira-kira 200 fakultas hukum Indonesia, 30 di antaranya merupakan fakultas pada universitas negeri
Lulusan SMA yang terbaik dan paling cemerlang amat jarang memilih belajar di fakultas hukum, dan hal ini adalah sebab sekaligus akibat dari tantangan yang dihadapi oleh fakultas-fakultas hukum di Indonesia
Tantangan ini mencakup kendala anggaran, buruknya pemasaran, kapasitas pengembangan kurikulum, metode pengajaran, penelitian, administrasi akademis dan pengembangan profesional yang berkelanjutan
Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan Indonesia mengakui pentingnya hal ini, dan oleh karenanya juga membawa “perubahan paradigma dalam pengembangan hukum dan peran pendidikan hukum di Indonesia” sebagai “strategi utama” yang pertama
Pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penyempurnaan proses seleksi, pembentukan jaringan internasional dan pemantapan konsistensi kurikulum fakultas hukum negeri   bisa menjadi titik masuk yang valid bagi bantuan Australia untuk sektor pendidikan tinggi hukum di Indonesia
Saat ini, donor-donor lainnya – paling menonjol ialah USAID – tengah merancang program untuk mendukung sebagian bidang ini
Bantuan pada sektor ini tidak akan menjadi fokus utama AIPJ saat ini
Sebagian bantuan bagi fakultas- fakultas hukum Indonesia dapat diberikan untuk mendukung pencapaian hasil-hasil AIPJ dan/atau melalui Dana Pengembangan Kemitraan (Partnership Development Fund)
Media
Media di Indonesia saat ini menikmati kebebasan berekspresi pada tingkatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya, namun demikian kapasitas media untuk melakukan investigasi masih amat lemah
Hal ini khususnya terjadi dalam pelaporan untuk isu-isu sektor hukum dan keadilan
Asosiasi media memang tidak dipandang sebagai mitra-pendamping jangka pendek untuk AIPJ, namun kerja sama di masa mendatang bisa menjadi cara yang bermanfaat untuk mendukung reformasi di sektor keadilan yang digerakkan oleh sisi permintaan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Parlemen tingkat nasional di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sebelum reformasi, parlemen nasional ini lebih banyak bertindak sebagai juru stempel, namun dalam tahun-tahun belakangan ini mereka mulai memainkan peranan yang kuat dalam menetapkan agenda legislatif
Akan tetapi, parlemen nasional ini masih dianggap sebagai lembaga yang korup dan tidak produktif, karena mereka kerap gagal memenuhi target legislatif mereka yang terdapat dalam siklus perencanaan tahunan dan lima tahunan
AusAID saat ini memberikan dana untuk program induksi/orientasi UNDP-Asia Foundation bagi anggota dewan, dengan cakupan untuk bekerja lebih lanjut dengan parlemen di masa mendatang
Bantuan bagi parlemen tidak akan menjadi fokus utama AIPJ
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peranan penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia di era reformasi dan desentralisasi
Berbagai parlemen daerah ini memiliki beragam catatan yang berbeda-beda dalam hal pencapaian legislatif mereka dan dalam pemerintahan yang bersih
Banyak DPRD secara teratur mensahkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan sumber peraturan yang lebih tinggi, seperti misalnya Undang-Undang atau UUD atau hukum internasional
Oleh karenanya, ada kebutuhan untuk memastikan terjadinya harmonisasi peraturan-peraturan ini
Australia tidak banyak terlibat dengan DPRD
Pemerintah Daerah (Pemda)
Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pihak paling utama dalam pemberian layanan publik yang mendasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain) di bawah sistem tata kelola pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi
Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan pada isu-isu hukum, mereka memiliki peran penting yang dapat dimainkan pada hubungan antara akses terhadap keadilan dengan akses pada layanan pemerintah lainnya, seperti misalnya melalui pembuatan peraturan
Australia memiliki keterlibatan dengan Pemda di Provinsi Aceh, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat
5.5 Analisis Rinci atas Pelajaran yang Diperoleh dari Pemberian Bantuan Sebelumnya
LATAR BELAKANG
Australia telah memberikan bantuan bagi sektor hukum Indonesia sejak 1999
Dukungan awal diberikan pada Mahkamah Agung melalui Government Sector Linkages Program (sekarang bernama PSLP) dan kemudian berkembang menjadi Legal Reform Program 2001-2003 ($4,6) dan Indonesia Australia Legal Development Facility (LDF) April 2004- Desember 2009 ($24,6)
Sasaran dari program dukungan terbaru Australia, LDF, ialah ‘mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan HAM dan mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan merata’ dan dimaksudkan untuk ‘memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk mendorong reformasi hukum dan perlindungan terhadap HAM melalui suatu fasilitas yang fleksibel dalam memberikan dukungan program inti dan menanggapi isu-isu yang saat ini terjadi maupun yang baru muncul’
LDF dimulai dengan fokus  untuk bekerja dengan lembaga-lembaga mitra utama namun kemudian berkembang dan mengadopsi pendekatan tematis dengan empat tema utama: akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, anti korupsi dan kejahatan transnasional
LDF telah bekerja dengan berbagai mitra di sektor ini
TINJAUAN INDEPENDEN 
Suatu Tinjauan Paruh Waktu independen (MTR - Mid Term Review) terhadap LDF dilakukan pada bulan Maret 2007
Tinjauan ini menemukan bahwa LDF: 
merupakan salah satu program donor yang paling strategis dan berpengaruh dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga hukum utama Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan unsur-unsur peradilan lainnya;
telah diterima dengan baik oleh mitra-pendamping karena sifatnya yang fleksibel;
masih lemah dalam kejelasan penyampaian sasaran-sasaran reformasi tingkat tinggi dan tingkat menengah
Tercatat bahwa fokus-fokus yang dinyatakan LDF tentang peningkatan bertahap (incrementalism), responsivitas dan lembaga bukanlah tujuan, namun perangkat untuk pencapaian sasaran;
telah membuat beberapa kontribusi signifikan bagi pembangunan hukum Indonesia, namun tidak terjadi merata pada seluruh tema
MTR meminta LDF menunjukkan seberapa banyak kegiatan yang telah dilakukannya berujung pada sasaran yang lebih tinggi;
mendapat nilai ‘amat baik’ untuk tema Akses terhadap Keadilan dari segi realisasi sasaran dan tujuan
Hal-hal yang positif mencakup dimasukkannya isu jender, kaitan dengan reformasi yang lebih luas dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil secara luas; dan
mendapat nilai ‘cukup’ untuk tema Hak Asasi Manusia dari segi pencapaian tujuan
Hal-hal yang masih kurang dari tema ini ialah dalam aspek ketiadaan prioritas yang jelas serta ketiadaan cara menetapkan dampak terukur maupun cara mengukur efektivitas
Simpulan-simpulan ini didukung oleh draft pertama yang dihasilkan oleh Independent Completion Report yang dilakukan baru-baru ini (saat ini laporan tersebut tengah difinalisasi)
PELAJARAN YANG DIPEROLEH DARI PENGALAMAN SEBELUMNYA
MTR dan kajian-kajian lainnya telah menggarisbawahi beberapa pelajaran terkait dengan LDF sebagaimana terdapat dalam pembahasan berikut ini
3.1 Pelajaran terkait Model Fasilitas
Pelajaran-pelajaran berikut ini terkait dengan model Fasilitas serta pendekatan LDF secara keseluruhan:
LDF, sebagai suatu fasilitas, bersifat fleksible dan responsif, sehingga LDF menjadi populer di kalangan mitra-pendamping karena LDF dapat menanggapi permintaan-permintaan yang sifatnya ad hoc dan dengan demikian dapat menjalin hubungan;
Dasar pemikiran LDF ialah kerja sama yang meningkat secara bertahap (incremental engagement) dan membangun hubungan
Hal ini baik dlakukan untuk menjalin hubungan dengan pelaku-pelaku lembaga, akan tetapi pendekatan ini perlu dikembangkan agar dapat menangani isu-isu utama sektor ini
Diperlukan adanya keseimbangan antara bersifat fleksibel dan bekerja dengan isu-isu yang benar/berat;
Sasaran keseluruhan LDF berada di tingkatan yang terlalu tinggi – oleh karenanya LDF tidak memiliki pernyataan yang jelas sehubungan dengan apa yang ingin dicapai;
Tanpa adanya pernyataan sasaran yang jelas, sulit untuk menyatakan capaian-capaian dalam LDF
Dengan adanya sekitar 150 kegiatan yang nilainya kecil, sulit untuk dapat mengagregasikan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu pesan pencapaian keseluruhan yang jelas;
Hanya ada sedikit integrasi dengan proses atau sistem yang dianut Pemerintah Indonesia
Bersifat fleksibel dan responsif sebenarnya telah dapat membantu bekerja di luar sistem yang dianut Pemerintah Indonesia (misalnya dalam hal pengadaan dan perjalanan); dan
Fasilitas banyak menyita urusan manajemen, dan oleh karenanya menjadi mekanisme yang makan biaya
Berdasarkan pelajaran-pelajaran tersebut, maka progam yang akan dilakukan setelah LDF harus: 
- mencoba mempertahankan fleksibilitas, namun dapat sejak awal menyatakan sasaran-sasaran yang jelas dan terukur;
- memberikan kontribusi pada sasaran-sasaran tersebut dengan cara mengidentifikasi strategi-strategi proaktif dan bukannya mengandalkan pada terjadinya perubahan, terutama melalui kerja sama yang meningkat bertahap dan pembangunan hubungan;
- memiliki kegiatan dalam jumlah lebih sedikit namun dengan target yang lebih jelas, yang secara jelas dapat dikaitkan dengan sasaran yang dinyatakan; dan
- memiliki mekanisme terbatas untuk mempertahankan fleksibilitas yang signifikan agar dapat merespon isu-isu ad hoc dan yang baru muncul
3.2 Pelajaran Terkait dengan Substansi LDF
Pelajaran-pelajaran berikut ini terkait dengan kerja sama yang dilakukan pada empat tema utama LDF
3.2.1 Akses terhadap keadilan/Reformasi kehakiman
Tema ini telah menjadi komponen yang paling sukses dalam LDF
Tema ini merupakan tema yang menunjukkan hasil yang paling nyata dan terlihat
Keberhasilan yang diraih terkait dengan meningkatnya manajemen perkara di Mahkamah Agung dengan mengurangi tunggakan perkara lebih dari 50 persen; 
menetapkan data garis-dasar (baseline) untuk akses dan keadilan di Pengadilan Agama, khususnya untuk kelompok perempuan dan kaum miskin, dengan cara melakukan survei skala besar yang ditujukan untuk meningkatkan layanan pengadilan; 
bekerja dengan Pengadilan Agama untuk melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari survei tersebut, termasuk meningkatkan anggaran untuk pembebasan biaya perkara dan meningkatkan jumlah sidang keliling; 
meningkatkan transparansi pengadilan melalui publikasi putusan pengadilan di internet dan pengumuman biaya pengadilan bagi masyarakat pengguna pengadilan
Kekuatan tema ini terletak pada fokus pada pemberian layanan pada komponen ini
Komponen ini diuntungkan oleh adanya kerja sama yang telah terjalin sejak lama
Komponen ini dibangun berdasarkan bantuan pada pengadilan Indonesia yang telah diberikan selama sepuluh tahun oleh Pengadilan Federal Australia, dan hubungan ini dikembangkan dengan melibatkan Pengadilan Keluarga Australia dan Badan Peradilan Agama Indonesia
Bantuan antarmitra ini sifatnya unik dan berharga
Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk memastikan agar setiap kegiatan secara jelas terkait dengan sasaran program yang telah dinyatakan
Meski LDF telah memperoleh hasil positif di bidang ini, badan peradilan tetap dilihat sebagai lembaga yang korup dan enggan melakukan reformasi mendasar dalam skala besar
Hal ini terlihat bertentangan dengan keberhasilan yang telah dicapai LDF di bidang ini
Suatu fokus pragmatis pada isu perempuan, melalui akses terhadap pengadilan dan isu hukum keluarga merupakan aspek positif dari program ini
Penerapan: Program yang baru selayaknya dibangun berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam tema ini apabila dimungkinkan
Kemitraan antara pengadillan juga harus dipelihara
Kegiatan yang berfokus pada akses kelompok perempuan terhadap layanan hukum di Pengadilan Agama juga seharusnya dilanjutkan dan diperluas ke sistem pengadilan umum
Kemajuan yang dicapai dalam akses terhadap informasi hukum (yaitu putusan dan struktur biaya) menawarkan potensi yang signifikan sebagai landasan untuk peningkatan transparansi pengadilan lebih lanjut
3.2.2 Hak Asasi Manusia
Dalam tema ini, LDF memberikan dukungan pada inisiatif bantuan hukum dan organisasi HAM
Keluaran utama mencakup penyusunan kompilasi saran hukum dan kebijakan Indonesia yang komprehensif, untuk pertama kalinya, melalui suatu Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia; fasilitasi debat tentang sistem bantuan hukum nasional; pelatihan bagi para pemberi bantuan hukum (advocates) agar mereka dapat mewakili klien bantuan hukum mereka di pengadilan; serta penyediaan bantuan bagi Komnas HAM, termasuk pembangunan kapasitas untuk kantor-kantor yang ada di daerah
Keberhasilan keseluruhan untuk tema ini dinilai “cukup”
Terdapat penekanan yang berlebihan pada pelatihan teknis, dan tidak cukup banyak penekanan diberikan pada penyediaan layanan yang berkelanjutan
Tidak ada tujuan keseluruhan yang jelas untuk kerja sama dalam tema ini, yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan terlalu beragam dan non-strategis
Kapasitas mitra-pendamping masih rendah, dan berbeda dengan pengadilan, lembaga-lembaga utama yang bekerja di bidang ini tidak ada yang memiliki rencana strategis ataupun agenda pembaruan yang jelas
Kapasitas lembaga-lembaga yang ada di daerah yang paling membutuhkan justru masih rendah – banyak pejabat, khususnya di daerah-daerah tersebut, tidak memiliki pemahaman yang baik atas isu HAM dasar
HAM merupakan bidang yang sensitif, dan beberapa kegiatan yang diusulkan dianggap terlalu sensitif untuk dapat dilaksanakan
Terdapat banyak donor yang terlibat memberikan bantuan HAM, namun tidak terkoordinasi dengan baik
Penerapan: Masih terdapat ruang untuk meningkatkan kerja sama melalui LDF dan HAM tetap menjadi isu penting serta harus tetap menjadi fokus bagi program mendatang, dengan mengingat hal-hal berikut ini: 
- fokus selayaknya diberikan pada pemberian layanan;
- kegiatan-kegiatan selayaknya dapat diselaraskan lebih baik dengan kewajiban HAM internasional Pemerintah Indonesia;
- fokus perlu diberikan untuk memperkuat badan-badan yang tepat serta meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip HAM di tingkat daerah;
- terdapat potensi untuk berfokus pada isu khusus, seperti misalnya hak perempuan dan hak penyandang disabilitas
Masih kurangnya sistem bantuan hukum nasional merupakan hambatan besar bagi masyarakat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak hukum mereka di Indonesia
Isu ini selayaknya menjadi fokus bagi program mendatang
3.2.3 Anti korupsi
Anti korupsi masih merupakan komponen utama dalam AIP Country Strategy dan LDF telah menjadi salah satu mekanisme utama dalam implementasi kegiatan-kegiatan anti korupsi
Hasil utama mencakup pengembangan Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelatihan teknis khusus dalam hal pengumpulan, penyimpanan, dan penanganan bukti, serta teknik-teknik penyelidikan dan pengawasan
Bantuan yang diberikan melalui tema ini terlalu sempit dan berfokus pada bidang keahlian teknis yang dimiliki oleh Penasihat Utama
LDF kehilangan peluang untuk mengembangkan cakupan tema ini, sekalipun terdapat Rencana Aksi Anti Korupsi Kemitraan Australia-Indonesia 2008-2013
KPK merupakan lembaga yang kuat dengan dukungan donor yang kuat
Penerapan: Anti korupsi tetap menjad isu penting bagi AIP, dan program mendatang akan terus menjadi sarana utama untuk kerja sama dan implementasi Rencana Aksi Anti Korupsi AIP
Akan tetapi, dukungan bagi anti korupsi selayaknya:
- lebih luas dari sekedar memberikan pelatihan teknis bagi KPK;
- diselaraskan dengan rencana strategis KPK, dengan potensi untuk berfokus pada upaya-upaya anti korupsi di tingkat daerah;
- dikoordinasikan dengan dukungan donor lainnya bagi KPK dan lembaga-lembaga lainnya; dan
- suportif terhadap inisiatif monitoring dari LSM
3.2.4 Kejahatan transnasional
Komponen kejahatan transnasional adalah komponen yang paling tidak berkembang di antara keempat tema dalam LDF
Kegiatan-kegiatan utama dalam LDF mencakup pelatihan khusus bagi para jaksa tentang isu-isu kejahatan transnasional termutakhir, seperti pembalakan liar, dan pelatihan bagi para jaksa dan hakim tentang penerapan undang-undang anti-teror Indonesia, termasuk pelatihan kecakapan advokasi yang menggunakan pengadilan-semu (moot-court) yang inovatif
Kejaksaan Agung, lembaga yang menangani penuntutan publik di Indonesia, kurang tertarik dalam kerja sama di bidang kejahatan transnasional dan lebih tertarik pada dukungan untuk program pembaruan birokrasi yang lebih umum (oleh karenanya terdapat pergeseran fokus program dalam LDF)
Kejaksaan Agung tidak memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan dilihat tidak serius dalam upaya pembaruan yang dilakukannya
Mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi Kejagung, terdapat risiko bahwa bila bantuan Australia yang diberikan hanya difokuskan pada kejahatan transnasional akan timbul persepsi di pihak Indonesia bahwa bantuan yang diberikan amat didorong oleh penyedia
Kejaksaan Agung tidak memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan dilihat tidak serius dalam upaya pembaruan yang dilakukannya
Penerapan: Berdasarkan pelajaran yang didapat dari pengalaman LDF, program yang baru selayaknya:
- memelihara kerja sama dengan Kejaksaan Agung, khususnya sehubungan dengan sasaran anti korupsi AIP
Hal ini selayaknya dilakukan meskipun terdapat kendala dalam melakukan reformasi, untuk dapat memastikan bahwa AusAID berada dalam posisi yang memungkinkan pemberian bantuan apabila upaya-upaya nyata untuk melakukan reformasi muncul;
- mengatasi isu-isu kejahatan transnasional – baik yang terjadi saat ini maupun yang baru muncul (misalnya penyelundupan manusia) – melalui suatu mekanisme pendanaan yang fleksibel atau program bantuan yang terpisah, alih-alih sebagai sasaran utama pada program baru; dan
- mencari cara untuk berkoordinasi dengan USAID sehubungan dengan bantuan yang mereka tawarkan bagi Kejaksaan Agung, bila dimungkinkan
3.2.5 LSM
Analisis Sektor Hukum Indonesia mengangkat beberapa isu sehubungan dengan LSM, ternasuk:
LSM tengah berada dalam kondisi malaise
LSM saat ini kekurangan energi untuk memelihara momentum reformasi dan membutuhkan revitalisasi
Upaya-upaya LDF untuk triangulasi berhasil hanya dalam bagian-bagian tertentu (misalnya adanya perwakilan LSM yang bekerja di Tim Reformasi Kehakiman di pengadilan, serta kemitraan antara ELSAM dan Ditjen HAM)
LDF dan donor-donor lainnya berkontribusi pada stagnasi yang terjadi pada LSM, karena LSM digunakan sebagai kelompok konsultan individu dan bukannya untuk melakukan kerja sama dan memberikan dukungan pada LSM sebagai organisasi
Penerapan: Program mendaatang harus mengadopsi pendekatan “tidak merugikan” dalam bekerja dengan LSM:
- melibatkan LSM dan bukannya individu pada LSM tersebut bila dimungkinkan;
- memberikan dukungan pembangunan kapasitas pada LSM-LSM utama di sektor ini;;
- memberikan dukungan inti bagi LSM bila hal ini dianggap strategis dan layak dilakukan
3.3 Pelajaran Terkait dengan Manajemen LDF
Pelajaran-pelajaran berikut ini dipetik dari aspek manajemen LDF:
Tingginya biaya managemen fasilitas
Fasilitas amat mengandalkan sumber daya, dan biaya pengelolaan fasilitas tersebut amat tinggi
Program-program sektor hukum khususnya memang mahal karena bantuan teknis yang berkualitas di bidang hukum memang mensyaratkan biaya tingkat premium
Sebagian besar dana LDF digunakan untuk manajemen dan bantuan teknis internasional
Akibat tingginya biaya tersebut, para Penasihat Utama dipekerjakan secara paruh-waktu dan berbasis di Australia
Seharusnya lebih banyak digunakan ahli-ahli dalam negeri (Indonesia) daripada penasihat internasional/Australia
Rancangan yang baru dapat mencoba menempatkan para penasihat – termasuk penasihat Indonesia – pada mitra-pendamping
Mekanisme Dewan Penasihat tidak berjalan
Mekanisme ini tidak digunakan untuk memandu atau membentuk LDF seperti yang diantisipasi sebelumnya, dan berubah fungsi menjadi juru stempel untuk program-progam yang telah disiapkan sebelumnya
Program mendatang selayaknya mempertimbangkan kembali mekanisme Dewan Penasihat
Suatu mekanisme pengarah program yang baru selayaknya melibatkan mitra-pendamping dan para pemangku kepentingan dan bukannya pengamat independen semata
Diperlukan adanya peranan yang jelas dalam manajemen program bagi Pemerintah Australia, khususnya AusAID
Hubungan dengan mitra-pendamping seringkali dibangun melalui staf program dan bukannya staf AusAID, sehingga kepemimpinan dan kerja sama program menjadi sulit
Program mendatang selayaknya dengan jelas menyatakan peran AusAID dalam manajemen program
3.4 Pelajaran Terkait dengan Koordinasi Donor
Tidak ada mekanisme koordinasi donor secara formal untuk sektor ini secara keseluruhan
Terdapat koordinasi pada beberapa bagian sektor ini, misalnya KPK mengkoordinasikan bantuan donor untuk program-programnya, dan pengadilan secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi donor (meskipun tidak terlalu efektif)
Namun demikian, di beberapa bidang seperti misalnya bantuan HAM, ada banyak donor yang memberikan kegiatan pelatihan skala kecil tanpa adanya koordinasi terpusat.
Terdapat komunikasi yang baik antara donor-donor utama dalam sektor ini – saat ini USAID, IMF/Belanda, UNDP dan AusAID, namun komunikasi ini sifatnya informal/personal dan tidak terjadi di bawah koordinasi yang terlembagakan
Program mendatang selayaknya mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan donor dan memonitor bantuan donor pada sektor hukum dan keadilan
5.6 Matriks Analisis Masalah AIPJ
Kerangka analisis masalah yang diberikan di sini didasarkan pada tiga pendekatan:
pentingnya lembaga-lembaga hukum dan keadilan bertindak sebagai pelaksana dari reformasi saat ini;
pentingnya “landasan penyusun” hukum dan keadilan, yaitu transparansi, akuntabilitas dan kemudahan akses sebagai kunci untuk menjamin terjadinya perubahan secara konkrit; dan
pentingnya memilih titik masuk yang tepat dalam pemberian bantuan Australia
Fokus implementasi: menerjemahkan komitmen menjadi layanan hukum yang efektif
Pertama, dengan melihat konteks saat ini pada sektor hukum dan keadilan di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya (lihat 2.1.2), fokus pada isu-isu implementasi menjadi penting – guna menjamin bahwa komitmen reformasi tingkat tinggi dapat diterjemahkan menjadi pemberian layanan hukum yang efektif bagi masyarakat
Hal ini perlu diakui, misalnya, dalam Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan
Hal ini juga merupakan unsur inti dalam Rencana Kerja Pemerintah Indonesia (RKP) 2010, Agenda Tiga yaitu ‘penguatan reformasi hukum dan birokrasi, serta konsolidasi demokrasi dan keamanan nasional’ (tambahan pada penekanan/huruf miring)
Penekanan pada implementasi ini kemudian diartikan sebagai suatu fokus awal pada analisis efektivitas lembaga-lembaga sektor hukum
Hal ini membentuk langkah logis selanjutnya dalam arah reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia, sebagaimana diuraikan di Bagian 2 di atas, dari kurangnya komitmen terhadap supremasi hukum (pra-1998), hingga ke perancangan kerangka kerja hukum dan kelembagaanbaru yang didasari pada supremasi hukum dan hak asasi manusia (1998-2004) serta “uji-jalan” kebijakan dan lembaga baru (2004-2009)
Fokus landasan penyusun: kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas
Kedua, kerangka analitis untuk analisis masalah akan berfokus pada landasan penyusun sektor hukum dan keadilan yang efektif: kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas
Berdasarkan hukum dan kebijakan Indonesia, konsep-konsep tersebut didefinisikan sebagai:
Kemudahan akses – sejauh mana “sistem hukum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan… dapat memberikan aturan dan putusan yang adil bagi individu maupun kelompok”; 
Transparansi – sampai seberapa jauh para pelaku di sektor hukum dan keadilan “membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;  dan
Akuntabilitas – sampai seberapa jauh lembaga-lembaga di sektor hukum dan keadilan “dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk tiap-tiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada masyarakat atau rakyat…sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara”
Unsur kerangka analitis ini didasarkan utamanya pada kebijakan Pemerintah Indonesia
Meskipun tidak terdapat kebijakan menyeluruh bagi sektor ini dalam hal reformasi hukum dan keadilan, suatu kajian terhadap konteks kebijakan saat ini – sebagaimana diuraikan di atas – menunjukkan bahwa tema mendasar dari kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini dalam hal hukum dan keadilan ialah komitmen untuk meningkatkan kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas
Komitmen ini bisa dilihat sebagai kebijakan sektor yang ‘de fakto’
Bagan di bawah ini menjelaskan bahwa komitmen pada transparansi, akuntabilitas dan kemudahan akses telah menjadi tema yang mendasar di berbagai upaya reformasi Pemerintah Indonesia di sektor hukum dan keadilan, baik di bidang anti korupsi, HAM, dan informasi hukum dan layanan hukum
Bagan 2: Transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses sebagai tema utama yang mendasari berbagai reformasi di sektor hukum dan keadilan
Pentingnya para donor memberikan dukungan terhadap kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan penyusun juga merupakan salah satu tema utama dalam pemikiran akademis terbaru dalam pemberian bantuan pembangunan untuk reformasi tata kelola pemerintahan
Pemikiran ini memberikan penekanan pada pentingnya donor berfokus pada pemberian dukungan terhadap proses reformasi tata kelola pemerintahan – dalam mendukung pembuatan ‘aturan main’ yang adil – alih-alih berupaya mencapai hasil akhir yang spesifik
Memberikan dukungan pada para pelaku sektor hukum dan keadilan agar mudah diakses, transparan dan akuntabel berarti juga memberikan dukungan terhadap proses reformasi hukum dan keadilan Indonesia dan tidak hanya sekedar sasaran akhir yang spesifik; kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas bukanlah hasil akhir hukum dan keadilan, namun lebihmerupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjamin bahwa “energi politik yang dikeluarkan melalui perubahan sosial dan ekonomi yang terus berjalan dapat menemukan penyaluran konstrutif (tidak merusak ataupun menghancurkan).” 
Fokus titik masuk: mencocokkan signifikansi, permintaan dan penyediaan
Ketiga, dalam mengkaji isu-isu implementasi dalam menghadapi lembaga-lembaga dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia dengan maksud memberikan bantuan pembangunan Australia, pertimbangan harus dibuat untuk melihat apakah organisasi-organisasi Indonesia tersebut merupakan “titik masuk” yang tepat untuk pemberian bantuan tersebut
Pertimbangan semacam ini haruslah memperhatikan:
signifikansi tiap-tiap lembaga terhadap berfungsinya sistem keseluruhan secara efektif
Hal ini mencakup kemampuan lembaga untuk mendorong dan menjadi model reformasi di bidang-bidang lain di sektor ini
Manfaat dari investasi AIPJ akan lebih meningkat bila organisasi-organisasi yang bekerja dengan AIPJ memiliki peran yang signifikan dalam sektor ini dan/atau mampu mendorong reformasi di organisasi lainnya;
komitmen dan kapasitas dari tiap lembaga untuk melakukan reformasi progresif
ODA (bantuan pembangunan luar negeri) pada umumnya lebih efektif bila disampaikan pada (atau melalui) lembaga-lembaga yang memiliki komitmen yang jelas dan kapasitas yang kuat untuk menjalankan reformasi;
kapasitas Australia untuk mendukung upaya reformasi
Isu ini kemudian membutuhkan pertimbangan dalam tiga isu:
kualitas hubungan antara lembaga Indonesia dan Australia, termasuk lembaga Australia yang relevan yang menjadi mitra-pendamping
Hubungan yang baik akan memberikan titik awal yang penting untuk kerja sama efektif;
kemampuan Australia dalam memberikan keahlian, termasuk melalui mitra-mitra pemerintah AusAID; dan
penyelarasan dengan kepentingan nasional Australia
Ketiga pendekatan ini memberikan kerangka bagi analisis masalah awal
Fokus Implementasi Fokus Landasan Penyusun Fokus Titik Masuk
Organisasi Kemudahan Akses Transparansi Akuntabilitas Signifikasi pada sektor (0=rendah; 5=tinggi) Komitmen dan kapasitas untuk melakukan reformasi (0=rendah; 5=tinggi) Keunggulan komparatif Australiasebagai donor (0=rendah; 5=tinggi)
Badan Peradilan Umum Akses fisik dan finansial pada pengadilan, khususnya untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, masih kurang
Mutu dan ketepatan waktu putusan masih kurang 
Publikasi putusan di Mahkamah Agung cukup
Publikasi putusan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih kurang
Publikasi biaya bagi masyarakat pengguna masih kurang
Publikasi informasi kinerja dan manajemen pengadilan cukup
Mekanisme untuk mencegah pengambilan keputusan yang korup masih kurang
Insentif untuk menghasilkan putusan yang logis masih kurang
Manajemen keuangan dan SDM masih kurang
Kepemimpinan dan pemikiran strategis cukup
5  5 – adanya hubungan saat ini antara Pengadilan Federal Australia dan Mahkamah Agung RI; Pemerintah Australia memiliki kepentingan kuat untuk mendukung reformasi kehakiman di Indonesia
Badan Peradilan Agama Akses fisik dan finansial ke pengadilan cukup
Mutu dan ketepatan waktu putusan cukup
Publikasi putusan banding sudah baik
Publikasi putusan pengadilan negeri cukup
Publikasi biaya bagi masyarakat pengguna cukup
Publikasi informasi kinerja dan manajemen pengadilan cukup
Mekanisme untuk mencegah pengambilan keputusan yang korup cukup
Insentif untuk menghasilkan putusan yang logis masih kurang
3  5 – adanya hubungan saat ini antara Pengadilan Keluarga di Australia dan Badan Peradilan Agama Indonesia; Pemerintah Australia memiliki kepentingan kuat untuk mendukung reformasi pengadilan agama (hukum keluarga) di Indonesia guna memfasilitasi akses terhadap keadilan yang lebih besar bagi perempuan; Australia memiliki cukup pengalaman dalam isu-isu terkait reformasi pengadilan agama
Kejaksaan Agung Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari penuntutan tindak pidana secara efektif masih kurang
Publikasi alasan-alasan pengajuan penuntutan atau pembatalan penuntutan masih kurang
Publikasi infomasi kinerja dan manajemen internal masih kurang
Mekanisme untuk mencegah korupsi masih kurang
5  4 – adanya kerja sama dengan Kantor Tim Reformasi Kejagung melalui LDF; kepentingan kuat dari pemerintah Australia dalam sistem penuntutan yang efektif di Indonesia
Mahkamah Konstitusi Kemampuan masyaraakt untuk menyampaikan keluhan konstitusional cukup
Tersedianya informasi perkara-perkara MK, prosedur kerja dan informasi lembaga MK sudah baik
Independensi hakim-hakim MK sudah baik
5  1 – MK tidak terlalu terbuka pada pendanaan dari donor
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia  Kemampuan masyarakat umum untuk berkonsultasi dengan pemerintah tentang kebijakan HAM cukup
Akses bagi penyandang disabilitas terhadap proses konsultatif HAM masih kurang
Pelaporan pada badan-badan internasional terkait perjanjian-perjanjian HAM masih kurang 
Akuntabilitas atas pelanggaran HAM, khususnya di tingkat daerah dan sehubungan dengan hak-hak perempuan, masih kurang
4  4 – hubungan dekat dalam program-program AusAID sebelumnya
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemampuan masyarakat dalam mengakses peraturan dan perundang-undangan masih kurang
Publikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana dalam bentuk draft masih kurang
Mekanisme untuk menjamin harmonisasi antara peraturan tingkat nasional dan tingkat daerah masih kurang
4  3 – adanya beberapa kerja sama sebelumnya dengan Departemen Kehakiman Australia
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pengambilan keputusan yang efektif di sektor keadilan masih kurang
Publikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana masih kurang
Komentar/masukan ahli terhadap kebijakan hukum masih kurang
3  3 – adanya beberapa kerja sama sebelumnya dengan instansi-instansi Kementrian Hukum dan HAM, namun tidak ada kerja sama sebelumnya dengan BPHN; adanya keahlian yang baik di sisi Australia dalam hal publikasi peraturan perundang-undangan
Kementrian Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari koordinasi efektif antara lembaga-lembaga di sektor keadilan masih kurang
Pemahaman masyarakat dan pemerintah Indonesia tentang peran Kementrian Koordinasi masih kurang
Tidak adanya kebijakan reformasi yang luas pada sektor ini menjadikan akuntabilitas atas koordinasi masih kurang
4  2 – tidak ada kerja sama sebelumnya; tidak ada instansi pemerintah di Australia yang bisa menjadi mitra-pendamping
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kemampuan masyarakat dalam mengajukan keluhan cukup
Tindak lanjut atas keluhan yang masuk masih kurang
Pelaporan atas manajemenkeluhan masih kurang
Independensi para komisioner sudah baik
4  5 – kerja sama yang signifikan melalui program AusAID sebelumnya; kepentingan kuat dari pemerintah Australia dalam hal HAM di Indonesia
Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kemampuan masyarakat dalam mengajukan keluhan cukup
Tindak lanjut atas keluhan yang masuk masih kurang 
Pelaporan atas manajemenkeluhan masih kurang
Independensi para komisioner sudah baik
3  5 – – kerja sama yang signifikan melalui program AusAID sebelumnya; kepentingan kuat dari pemerintah Australia dalam hal kesetaraan jender di Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari upaya pemberantasan korupsi tingkat tinggi cukup
Informasi publik tentang kinerja KPK cukup
Independensi para komisioner cukup
3  4 beberapa kerja sama melalui LDF; MoU dengan pemerintah Australia
Bappenas Kemampuan masyarakat untuk turut serta dalam perumusan rencana pembangunan dan koordinasi bantuan donor bagi sektor hukum cukup
Informasi publik tentang perencanaan pembangunan dan koordinasi di sektor hukum cukup
Monitoring dan evaluasi inisiatif pembangunan sektor hukum masih kurang
3  5 – AusAID sebagai mitra-pendamping sejak lama
Komisi Yudisial Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari monitoring dan screening hakim secara efektif masih kurang
Ketersediaan informasi tentang monitoring dan screening hakim masih kurang
Independensi para komisioner cukup
3  1 – kerja sama sebelumnya masih amat terbatas
Ombudsman Kemampuan masyarakat untuk mengajukan keluhan cukup
Tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk masih kurang
Pelaporan tentang manajemen keluhan masih kurang
Independensi para komisioner cukup
2  2 – beberapa kerja sama sebelumnya melalui GPF
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kemampuan masyarakat untuk mengajukan keluhan terhadap pengacara masih kurang
Tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk masih kurang
Ketersediaan kebijakan PERADI, informasi tentang PERADI dan informasi penanganan keluhan masih kurang
Representasi dari minat profesi hukum cukup
4  3 – beberapa kerja sama sebelumnya antara PERADI dan Dewan Hukum Australia.
LSM sektor hukum Kemampuan masyarakat untuk memonitor kegiatan sektor keadilan melalui LSM cukup
Ketersediaan informasi tentang pendekatan dan kegiatan LSM cukup
Pelaporan pada donor sudah baik
Akuntabilitas manajemen LSM pada para pemangku kepentingan inti masih kurang
Hal ini juga meliputi organisasi-organisasi bantuan hukum, yang secara umum bergantung pada donor dan oleh karenanya tidak dapat terlalu akuntabel maupun berkelanjutan
4  5 – AusAID terus memberikan dukungan signifikan; pemerintah Australia memiliki kepentingan dalam mendukung adanya masyarakat sipil yang kuat di Indonesia
Fakultas-fakultas Hukum Kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan hukum berkualitas masih kurang
Ketersediaan informasi umum tentang pendidikan hukum di Indonesia cukup
Kurangnya agenda reformasi bagi pendidikan hukum mengakibatkan kurangnya akuntabilitas fakultas-fakultas hukum untuk mereformasi pendidikan hukum
5  2 – adanya kerja sama terbatas dalam progam-program sebelumnya; keahlian signifikan di Australia dalam memberikan pendidikan hukum berkualitas; donor lainnya lebih aktif
Media Kemampuan masyarakat untuk mengakses jurnalisme berkualitas dalam bidang hukum masih kurang
Akses ke informasi kepemilikan media cukup
Independensi media sudah baik
3  1 – tidak ada kerja sama sebelumnya, namun terdapat keahlian di sisi Australia dalam hal liputan media tentang isu hukum
DPR dan DPD Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka pada DPR/DPD masih kurang
Pelaporan kinerja dan pencatatan masih kurang
Keadilan elektoral cukup
5  3 – ada beberapa kerja sama sebelumnya
DPRD Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka pada DPRD cukup
Pelaporan kinerja dan pencatatan masih kurang
Keadilan elektoral cukup
Konsistensi antara peraturan daerah dan peraturan tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas suku/agama masih kurang
5  0 – tidak ada kerja sama sebelumnya
Pemerintah Daerah Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka pada pemerintah daerah cukup
Putusan-putusan administratif seringkali tidak tersedia
Keadilan elektoral cukup
Konsistensi antara peraturan pelaksana di tingkat daerah dengan undang-undang yang berlaku nasional masih kurang
5  3 – beberapa kerja sama sebelumnya di provinsi-provinsi terpilih
5.7 Sinergi antara AIPJ dan Program Bantuan Lain yang Didanai melalui ODA Australia
Proyek Bank Dunia - Justice for the Poor
AusAID saat ini memberikan dukungan bagi program Justice for the Poor Project (J4P) Bank Dunia di Indonesia
Tujuan dari J4P ialah meningkatkan kemampuan kaum miskin, rentan dan terpinggirkan di Indonesia dalam mengakses keadilan
Saat ini J4P telah bekerja utamanya dengan lembaga-lembaga non-pemerintah di sektor keadilan
Kontribusi Australia yang terus diberikan membantu pemberdayaan perempuan dari segi hukum, serta penyelesaian sengketa yang bersifat inklusif dan berbasis komunitas, dan dengan demikian mendukung sasaran AIPJ dalam kaitannya dengan meningkatkan permintaan untuk layanan hukum
Terdapat sinergi jelas antara AIPJ dan J4P mengingat cakupan AIPJ utamanya terkait dengan sektor hukum secara formal dan kegiatan J4P sampai saat ini utamanya terkait dengan pemahaman dan penguatan lembaga-lembaga informal di sektor keadilan
Fokus AIPJ dalam mentransformasikan reformasi menjadi perubahan konkrit akan menempatkan AIPJ sebagai ‘jembatan’ antara proses reformasi di dalam sektor hukum dan keadilan formal di satu sisi, dan sektor hukum dan keadilan informal di sisi lainnya
Inisiatif Tata Kelola Politik AusAID
Inisiatif tata kelola politik AusAID akan dipusatkan pada Program Penguatan Sistem Elektoral Indonesia (IESSP - Indonesia Electoral Systems Strengthening Program) (masih dalam pengembangan)
IESSP memiliki dua titik penekanan utama, pertama, pada penguatan sistem dan proses elektoral, dan kedua, mendorong keterlibatan warga negara pada proses elektoral sepanjang siklus elektoral
Titik penekanan utama ini sesuai dengan tujuan AIPJ
Tujuan AIPJ untuk meningkatkan tersedianya layanan hukum akan memperkuat lembaga-lembaga yang memainkan peran kunci dalam mendukung sistem dan proses elektoral
Fokus IESSP pada keterlibatan warga juga melengkapi sasaran AIPJ dalam hal memunculkan permintaan yang lebih efektif terhadap layanan hukum
Inisiatif tata kelola pemerintahan AusAID di tingkat pemerintah daerah
AIPJ telah dibentuk sebagai bagian dari paket dukungan Australia yang lebih besar yang dimaksudkan unutk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan-layanan penting di Indonesia
Dalam sistem desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pemberian layanan publik dan menjamin mutu layanan yang diberikan
AusAID mencoba mengatasi kendala kapasitas yang ada di tingkat daerah sebagai bagian dari fokus yang lebih luas dalam bidang peningkatan pemberian layanan, termasuk melalui dibentuknya Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) – Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi
Seperti halnya dengan AIPJ, AIPD akan berfokus pada penguatan kelembagaan (dengan penekanan pada pengembangan pengetahuan pemerintah daerah dan pada monitoring kinerja) serta memunculkan permintaan atas tata kelola pemerintahan yang baik (dengan penekanan bantuan pada masyarakat sipil untuk mengawasi pengelolaan dan pembelanjaan dana-dana masyarakat)
AIPJ akan berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan AIPD melalui fokusnya dalam penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil sehubungan dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat
AIPJ akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih jelas melalui, misalnya, kegiatan-kegiatan yang meningkatkan akses masyarakat pada informasi hukum, khususnya di tingkat daerah
Saat ini prinsip dan mekanisme yang tepat tengah disusun,  dan AIPJ akan bekerja secara erat dengan AIPD dan program-program lain yang juga bekerja di tingkat daerah, melalui langkah-langkah praktis
Langkah-langkah ini bisa berupa kerja sama melalui mekanisme koordinasi bersama dan berbagi ilmu, khususnya sehubungan dengan pemberian layanan di tingkat daerah
Inisiatif tata kelola ekonomi AusAID
AusAID baru-baru ini membentuk Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) – Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata Kelola Ekonomi
Inisiatif ini akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan saran kebijakan sehubungan dengan penyelenggaraan perpajakan, pengelolaan utang, stabilitas sistem keuangan, kebijakan perdagangan internasional, koordinasi kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan publik
Kontribusi AIPJ  untuk memperkokoh supremasi hukum di Indonesia sepertinya akan dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang reformasi yang dapat diperoleh melalui kontribusi AIPEG
AusAID baru-baru ini juga mengembangkan Australia Indonesia Government Partnerships Fund (GPF) – Dana Pembangunan Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia - tahap kedua, yang diusulkan untuk melanjutkan mengembangkan hubungan antarpemerintah antara instansi-instansi pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung tata kelola ekonomi dan pengelolaan sektor publik di Indonesia
Pengembangan kemitraan yang berlanjut antara lembaga-lembaga pada sektor keadilan Australia dan Indonesia akan melengkapi kemitraan GPF dengan memperkokoh hubungan bilateral pemerintah-dengan-pemerintah pada sektor berbeda namun masih memiliki kaitan
Untuk itu, AIPJ akan mendukung kerja sama yang lebih luas antara keseluruhan-pemerintah di masing-masing negara
Program-program regional AusAID
Cabang AusAID untuk Kawasan Asia saat ini mendanai proyek Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP) – proyek tentang perdagangan orang di kawasan Asia
ARTIP bertujuan untuk berkontribusi pada pencegahan perdagangan orang di kawasan Asia melalui fasilitasi pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap perdagangan orang melalui sistem pemidanaan di berbagai pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia
ARTIP juga telah bekerja secara erat dengan ASEAN untuk mengembangkan materi pelatihan untuk digunakan oleh semua anggota ASEAN, yang seharusnya dapat meningkatkan kerja sama lintas-batas negara dalam bidang perdagangan orang
AusAID saat ini mendukung United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Kantor PBB untuk Kejahatan dan Narkoba melalui program regional untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, yang mencakup pemberantasan perdagangan manusia sebagai komponen utamanya
Sasaran dan hasil yang diharapkan dari AIPJ secara jelas mendukung kegiatan yang telah dilakukan oleh ARTIP dan program regional UNODC yang didukung AusAID dalam hal perdagangan orang
Pertama, dengan membangun kapasitas badan-badan penuntutan dan meningkatkan transparansi pengambilan keputusan di pengadilan, AIPJ akan secara langsung berkontribusi pada penguatan sistem pemidanaan yang mengatur undang-undang anti perdagangan orang Indonesia
Kedua, dengan mendorong HAM dan supremasi hukum secara umum, AIPJ akan dapat mengatasi beberapa faktor sistemik jangka panjang yang memfasilitasi dilakukannya perdagangan manusia
Program-program Pemerintah Australia Lainnya
AIPJ telah dirancang untuk memperhitungkan kenyataan bahwa saat ini terdapat beberapa inisiatif lainnya yang dikelola oleh badan-badan pemerintah Australia lainnya di sektor hukum dan keadilan Indonesia
Inisiatif-inisiatif ini, misalnya, mencakup program bantuan dua tahun senilai $1,3 million yang dikelola oleh DFAT bersama dengan The Asia Foundation untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di Indonesia
Berbagai inisiatif lainnya juga dikelola oleh badan-badan pemerintah Australia lainnya, seperti DFAT, AFP, dan AGD
Rancangan AIPJ memastikan agar risiko tumpang tindih antara AIPJ dan inisiatif-inisiatif ini diminimalkan
Diharapkan agar usulan kerangka pemerintah sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat membantu inisiatif-inisiatif tersebut untuk dapat lebih berkembang dan secara aktif mendukung satu sama lain
5.8 Pendekatan Monitoring & Evaluasi
Tujuan dari bagian ini ialah mengidentifikasi prinsip dan isu utama yang selayaknya dimasukkan dalam kerangka monitoring dan evaluasi secara penuh ketika kerangka ini disusun saat dimulainya AIPJ
Bagian ini akan memberikan prinsip-prinsip panduan bagi Monitoring and Evaluation Framework (MEF) – Kerangka Monitoring dan Evaluasi – yang diharapkan dapat dimasukkan saat kerangka tersebut disusun
Prinsip-prinsip Panduan
Prinsip panduan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi AIPJ ialah bekerja sama dengan, dan melalui, sistem Indonesia
Saat ini tidak terdapat sistem monitoring yang menyeluruh untuk sektor hukum secara keseluruhan, dan sistem monitoring saat ini ada untuk tiap-tiap lembaga masih lemah
Sebagai konsekuensinya, AIPJ diharapkan dapat membangun kapasitas lembaga-lembaga Indonesia untuk memonitor dan menilai kemajuan mereka sendiri dalam pencapaian tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya
Hal ini nantinya akan memberikan suatu landasan berkelanjutan untuk memonitor kontribusi jangka panjang AIPJ terhadap perubahan-perubahan di sektor hukum Indonesia pada tingkat dampak
Pada saat yang sama, diakui bahwa tingkat harapan untuk terjadinya perbaikan pada sistem Indonesia akan perlu berada dalam tingkat sedang
Seperti yang telah didiskusikan di atas, sebagai bagian dari rencana kerja tahunan, Direktur Kemitraan dan tim dukungan teknis akan memberikan dukungan pada lembaga-lembaga yang mengajukan usulan kegiatan terkait kajian kapasitas dan rencana pengembangan kapasitas
Hal ini akan secara eksplisit membantu kapasitas lembaga untuk memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan lembaga tersebut, serta menetapkan secara lebih spesifik bidang-bidang yang membutuhkan dukungan lebih lanjut
Program transisi AIPJ akan melakukan pendataan awal tentang sistem monitoring Pemerintah Indonesia yang ada pada sektor hukum, yang akan menjadi masukan bagi kerangka monitoring dan evaluasi (MEF) AIPJ dan memungkinkan dijalankannya MEF tersebut tanpa penundaan berkepanjangan
Prinsip kedua yaitu semua data kuantitatif yang dikumpulkan akan dipilah berdasarkan jender, dan pengumpulan data kualitatif akan mengupayakan secara khusus unutk membedakan pandangan laki-laki dan perempuan
Pertimbangan yang sama juga akan diterapkan untuk pengumpulan dan analisi data terkait dengan penyandang disabilitas, sejauh dimungkinkan
Ketiga, MEF diharapkan menjadi kerangka kerja yang praktis dan dapat dilaksanakan yang memberikan informasi tepat waktu dan dapat diakses sehingga para para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi selama masa berjalannya program
MEF khususnya akan membuat Dewan Kemitraan, Panitia Kerja, dan Direktur Kemitraan mampu memasukkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya ke dalam perencanaan mendatang AIPJ, dan tetap mempertahankan fokus strategis berdasarkan informasi – dalam hal manajemen kegiatan, lembaga-lembaga yang menjalin kerja sama dengan program dan arahan strategis mereka
Keempat, tim manajemen diharapkan akan sering dan terus melangsungkan dialog dengan AusAID tentang pengukuran kinerja dan pelaporan, termasuk membantu kebutuhan pelaporan internal AusAID
Direktur Kemitraan dan ISP akan bertanggung jawab secara formal untuk memastikan agar seluruh staf dan kontraktor menyadari kewajiban-kewajiban M&E mereka serta menumbuhkan budaya yang menempatkan M&E sebagai perangkat penting bagi peningkatan berkelanjutan program berdasarkan pelajaran yang didapat sebelumnya
Terakhir, panduan ini mengakui bahwa sektor hukum merupakan sektor yang amat kompleks, dan sistem monitoring yang efektif untuk mengkaji kontribusi donor pada sektor hukum di negara-negara penerima bantuan tidaklah semapan sistem serupa untuk sektor lainnya
Akibatnya, MEF akan menetapkan secara spesifik bagian-bagian yang akan ditinjau, dengan mempertimbangkan praktik terbaik yang baru muncul dalam melakukan monitoring untuk program sektor hukum, serta pelajaran yang baru diperoleh dari pengalaman bekerja dengan sistem mitra Indonesia
Secara spesifik juga akan ditetapkan bagaimana temuan-temuan tersebut akan diikutsertakan dalam revisi MEF
Kajian Kemungkinan Melakukan Evaluasi (EA)
Di masa awal, Ahli Monitoring & Evaluasi diharapkan melakukan suatu kajian kemungkinan melakukan evaluasi terhadap AIPJ dengan partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh
Kajian ini akan mencakup tinjauan atas logika yang digunakan dalam program dan memastikan adanya pemahaman yang sama atas hasil akhir program
Kajian ini juga akan mengkaji sumber data potensial, khususnya pada sistem pemerintah mitra, dan bidang-bidang yang penting bagi AIPJ untuk mengadakan kegiatan analitis lebih lanjut untuk data awal (baseline), yang didasarkan pada kegiatan sebagaimana telah diusulkan dalam Legal Transition Program
Kajian Kemungkinan Melakukan Evaluasi (EA - Evaluability Assessment) untuk proyek ini selayaknya dilakukan dengan partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh
Bila pihak kontraktor tidak terbiasa dengan proses ini, mereka harus mencari tahu, atau merekrut Ahli M&E yang memahami proses dimaksud
Suatu EA mencakup, minimal:
a) Konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk menegaskan adanya interpretasi yang sama atas hasil jangka panjang yang diharapkan serta dan hasil akhir yang diharapkan dicapai pada akhir inisiatif;
b) Suatu tinjauan terhadap logika di balik program serta uraian sejauh mana program tersebut dapat dievaluasi, termasuk kejelasan ungkapan/ekspresi hasil akhir inisiatif ini dalam dokumentasi yang dibuat;
c) Suatu penilaian terhadap sumber data yang diusulkan/potensial (termasuk sistem mitra) untuk memastikan bahwa data tersebut memiliki kualitas yang cukup; dikumpulkan dan dianalisis seperti yang diharapkan; dan akan tersedia saat diperlukan dalam siklus pelaporan;
d) Suatu kajian atas kapasitas tim pelaksana dan mitra-mitra untuk turut serta dalam perancangan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan M&E;
e) Suatu tinjauan atas ketersediaan anggaran/sumber daya untuk kegiatan-kegiatan M&E;
f) Identifikasi persyaratan pelaporan untuk para pemangku kepentingan utama
Hal ini mencakup penyerahan laporan kemajuan, laporan Kualitas-dalam-Pelaksanaan, dan Laporan Kinerja Program Tahunan
Harus terdapat pengakuan yang jelas tentang bagaimana rencana M&E diharapkan mampu memberikan bukti dalam pelaporan terhadap Country Program Performance Assessment Framework (Kerangka Penilaian Kinerja Program)
g) Idenfitikasi pertanyaan-pertanyaan utama evaluasi terkait kepentingan para pemangku kepentingan; 
h) Suatu tinjauan atas isu-isu lintas sektoral yang perlu dimasukkan dalam MEF; dan
i) Identifikasi secara jelas atas isu-isu dan/atau hambatan yang akan mempengaruhi perancangan (rencana) kerangka  M&E
Kegiatan yang signifikan telah dilakukan melalui LDF dan dapat digunakan sebagai dasar untuk terus melakukan monitoring terhadap program, serta sebagai salah satu sumber informasi penting
Kegiatan ini meliputi studi tentang akses dan keadilan di pengadilan serta audit beban perkara, dan juga penelitian operasional
Hal-hal ini dapat menjadi bagian penting bagi kegiatan baseline AIPJ
Pertanyaan-pertanyaan Kinerja
MEF akan menetapkan cara-cara untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang AIPJ berdasarkan pertanyaan-pertanyaan utama yang diusulkan, dengan indikator hasil yang sesuai
Pertanyaan-pertanyaan indikatif yang perlu dipertimbangkan oleh MEF disajikan pada tabel di bawah
MEF akan menetapkan apakah informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui sistem monitoring Indonesia dan sejauh mana AIPJ perlu membentuk sistem monitoring secara terpisah
3.1 Kinerja ISP
ISP diharapkan memberikan layanan manajemen sebagaimana diuraikan dalam dalam dokumen rancangan ini serta dalam Cakupan Layanan (SOS - Scope of Services)
AusAID akan menjalankan tanggung jawab utama untuk memonitoring kinerja ISP, dengan menggunakan informasi yang disediakan oleh ISP melalui pelaporan rutin, serta berdasarkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan
Tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis AusAID di Jakarta akan memonitor dan mencatat kinerja kontraktor sesuai dengan persyaratan dari AusAID, sebagai bagian dari proses penilaian kinerja tahunan terhadap kontraktor, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan cara-cara verifikasi berikut ini
Kinerja yang Diharapkan – pertanyaan-pertanyaan utama Cara Verifikasi oleh AusAID
Apakah ISP menyiapkan rencana kerja tahunan secara tepat waktu, didasarkan pada analisis kuat yang terdokumentasi dan dengan melibatkan para pemangku kepentingan? Penilaian oleh Tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis di AusAID terhadap rencana kerja tahunan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan, tinjauan paruh waktu/evaluasi
Apakah ISP proaktif dalam memberikan saran untuk menyalurkan kegiatan dan memberikan dampak pada prinsip-prinsip operasional AIPJ? Tinjauan dan analisis atas persetujuan terhadap permintaan untuk melaksanakan kegiatan dibandingkan dengan kriteria seleksi
Apakah ISP responsif pada permintaan AusAID dan Mitra, dalam cakupan intensi strategis dan prinsip-prinsip operasional? Penilaian AusAID dalam hal responsivitas
Apakah laporan yang diberikan tepat waktu dan memenuhi syarat yang ditetapkan? Telaah laporan
Apakah ISP dapat memelihara hubungan yang tepat dan efektif dengan para pemangku kepentingan? AusAID mencari umpan balik secara langsung dari para pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang relevan tiap tahun
Apakah ISP memberikan saran yang proaktif, tepat waktu, dan berkualitas pada AusAID dalam isu-isu sektoral? Penilaian AusAID terhadap saran yang diberikan
Apakah ISP proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu kemajuan AIPJ di tingkat Kemitraan dan di tingkat masing-masing kegiatan? Penilaian AusAID dalam hal efektivitas pemecahan masalah berdasarkan telaah dokumen dan monitoring langsung
Apakah ISP mengendalikan pengeluaran secara efektif, dan memberikan laporan keuangan dan tagihan secara tepat waktu? Audit, penilaian terhadap akurasi dan kegunaan informasi keuangan
MEF juga akan membahas kinerja ISP dan Direktur Kemitraan pada siklus manajemen kegiatan yang sesuai
Secara keseluruhan, seperangkat pertanyaan di atas memungkinkan AusAID melakukan penilaian keseluruhan atas kinerja ISP dalam mengembangkan dan mengelola program kegiatan secara efektif
3.2 Aturan Tata Kelola
Berbagai pemangku kepentingan memainkan peran dalam manajemen AIPJ
Suatu kajian formal dan rutin atas pengaturan tersebut akan dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut memang berjalan secara efektif
Efektivitas aturan tata kelola AIPJ secara keseluruhan – khususnya seberapa efektif fungsi badan-badan pengambil keputusan – akan dilakukan melalui tinjauan tahunan atas pengaturan ini yang akan dilakukan oleh AusAID, dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang relevan
Isu Kinerja Pemangku Kepentingan Pertanyaan
Apakah para pemangku kepentingan efektif dalam memberikan arahan strategis bagi AIPJ? Anggota-anggota Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan? Seberapa ketat penilaian terhadap rencana kerja kegiatan tahunan?  
Apa yang menjadi cakupan dan kualitas input untuk diskusi strategis oleh para anggota badan-badan pengambil keputusan?
Seberapa efektifkah proses pengambilan keputusan dalam menyeimbangkan intensi strategis dengan kebutuhan untuk bersikap fleksibel dalam menanggapi persyaratan yang baru muncul?
Seberapa efisienkah proses pengambilan keputusan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan baru?
Seberapa efektifkah pengawasan dari AIPJ dalam mengelola risiko yang dikaitkan dengan fragmentasi program?
Seberapa jauh badan-badan pengawas memberikan panduan untuk memastikan semakin baiknya koherensi AIPJ?
Apakah badan-badan Mitra terlibat secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan? Badan-badan Mitra 
Apakah badan-badan Mitra secara aktif terlibat dalam proses penyusunan proposal kegiatan?
Apakah badan-badan Mitra memberikan sumbe daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan?
Apakah pemimpin (atau staf senior lain yang relevan) badan-badan Mitra aktif terlibat mendukung atau memimpin upaya-upaya reformasi?
Direktur Kemitraan akan melakukan penilaian terhadap efektivitas pada tingkat ini setiap enam bulan, dan memasukkan hasil penilaian ini ke dalam laporan kemajuan dan laporan tahunan yang diserahakan pada Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan sebagaimana didiskusikan pada Bagian 4 di atas
Pertanyaan-pertanyaan ini juga akan menjadi fokus penting dalam tinjauan paruh waktu (mid-term review) independen dan tinjauan penyelesaian (completion review) independen
3.3 Penyampaian Kegiatan
Tingkatan ini meliputi monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan yang dilaksanakan melalui AIPJ
Direktur Kemitraan, dibantu oleh ISP, akan mengemban tanggung jawab utama untuk tingkatan M&E ini, dengan pengawasan tambahan dari AusAID bila perlu (hanya bila ada pengecualian)
Tiap kegiatan akan memiliki kerangka monitoring dan evaluasi masing-masing yang disusun sebagai bagian dari masing-masing rancangan kegiatan
Suatu bagian penting dari rancangan ini ialah adanya indikasi kontribusi mereka terhadap hasil program pada tingkatan yang lebih tinggi
ISP akan mengembangkan sistem dan proses untuk monitoring dan evaluasi kegiatan untuk dimasukkan dalam Buku Pegangan Operasional
Bila dimungkinkan dan bila sesuai, M&E di tingkat kegiatan seharusnya konsisten dengan sistem M&E manapun yang relevan yang ada pada badan-badan Mitra, serta mengikutkan sistem tersebut sebisa mungkin
Kajian kapasitas yang dilakukan saat awal kerja sama dengan masing-masing lembaga akan membentuk landasarn yang kuat untu mengkaji pencapaian kegiatan, dan hasil pada tingkatan yang lebih tinggi
Fungsi-fungsi M&E untuk seluruh kegiatan akan mencakup:
Mengidentifikasi keluaran atau hasil spesifik yang akan dihasilkan oleh kegiatan;
Mengidentifikasi bagaimana keluaran atau hasil (result) tersebut berkontribusi pada hasil (outcome) AIPJ serta nilai strategis pada sektor hukum dan keadilan;
Menetapkan cara melakukan monitoring terhadap empat isu lintas sektoral;
Melakukan monitoring dan mengelola kinerja pemberi layanan dan kemajuan kegiatan;
Menganalisis pencapaian dan keluaran atau hasil yang ingin dicapai, mengkaji kontribusi mereka pada sasaran-sasaran AJIP, dan – bilamana relavan – membandingkan kemajuan dengan informasi awal (baseline); dan
Mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya sebagai panduan untuk kegiatan mendatang dan untuk pelaksanaan AIPJ secara keseluruhan seiring dengan perubahannya menjadi kegiatan dengan pendekatan program
Kajian yang lebih dalam harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang signifikan (dalam hal ukuran, sifat dasar kegiatan, atau potensi untuk memberikan pelajaran bagi bidang AIPJ lainnya)
ISP akan bertanggung jawab membuat rekomendasi kapan evaluasi semacam ini perlu dilakukan, dengan menggunakan Dana Kinerja (Performance Fund)
Kemajuan di tingkat kegiatan akan disampaikan setiap enam bulan, sebagaimana diuraikan pada Bagian 4 di atas
3.4 Hasil-hasil dan kontribusi AIPJ dalam mencapai tujuan
Tingkatan ini melihat pencapaian hasil dan sasaran AIPJ, serta kontribusinya pada Tujuan Akhir Program AIPJ, sebagaimana didiskusikan pada Bagian 3 di atas
Direktur Kemitraan, ISP, mitra-mitra AIPJ dan AusAID akan berbagi tanggung jawab di tingkat ini
Di tingkat hasil (outcome), M&E akan mengangkat masalah kapasitas dan kinerja
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, fokus utama AIPJ terletak pada pengembangan kapasitas lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan untuk dapat memberikan layanan pada masyarakat
Tujuan pengembangan kapasitas ini ialah memang untuk meningkatkan kinerja, akan tetapi penting agar kapasitas dan kinerja dinilai sebagai isu yang berbeda
Kinerja dapat berbeda-beda dalam kurun waktu tertentu karena berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kapasitas
Memonitor peningkatan kinerja penting dilakukan karena kesinambungan peningkatan kinerja didasari pada makin kuatnya kapasitas
Fokus yang sempit terhadap peningkatan kinerja yang diinginkan bisa jadi tidak akan dapat menangkap manfaat ini secara efektif
AusAID, melalui penasihat tata kelola pemerintahan demokratis, akan bertanggung jawab menyeluruh atas tinjauan enam-bulanan terhadap kemajuan a AIPJ dalam konteks sektoral yang lebih luas
MEF juga akan diharapkan dapat menetapkan bagaimana mitra-mitra Pemerintah Australia dapat berkontribusi terhadap pelaporan sehubungan dengan kontribusi mereka terhadap pencapaian sasaran AIPJ, setelah dilakukannya konsultasi dengan badan-badan terkait
Elemen utama dalam menelusuri kemajuan AIPJ di tingkat hasil (outcome) dan dampak (impact) akan berupa survei persepsi publik yang dilakukan dengan kualitas tinggi
Survei ini dimaksudkan untuk mencakup bidang-bidang utama yang diharapkan dapat menunjukkan perubahan melalui AIPJ, yaitu peningkatan akses terhadap layanan dan informasi hukum berkualitas
Suatu survei awal (baseline) akan dilakukan segera saat dimungkinkan, setelah AIPJ mulai berjalan, dengan setidaknya dua survei lanjutan yang dilakukan selama masa berjalannya AIPJ
Survei ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang tidak hanya relevan bagi AIPJ namun juga bagi khalayak yang lebih luas di sisi pemerintah dan non-pemerintah Indonesia
Tinjauan independen AIPJ akan dilakukan dua tahun setelah program dimulai, dan dilakukan lagi dua tahun kemudian
Pelaksanaan tinjauan ini diharapkan sedemikian rupa sehingga dapat memberi masukan pada pertemuan tahunan Dewan Kemitraan
Tinjauan independen ini akan dikelola oleh AusAID dan dilakukan oleh pihak yang dikontrak oleh AusAID melalui tim tata kelola demokratis sejalan dengan pedoman-pedoman AusAID tentang tinjauan independen
3.5 Isu-isu Lintas Sektoral
Dalam kaitannya dengan berbagai tingkatan hasil yang berbeda pada AIPJ, kerangka M&E akan menetapkan langkah-langkah untuk mengkaji kinerja program pada empat isu lintas sektoral: hak asasi manusia, anti korupsi, kemitraan dan dialog kebijakan, dan kinerja
Untuk masing-masing isu lintas sektoral ini, MEF akan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan di bawah tiap-tiap hasil akan dimonitor untuk memberi masukan pada para pengambil keputusan tentang sinergi yang mungkin dilakukan, dan mengkaji kemajuan pada tiap-tiap isu lintas sektoral dari waktu ke waktu
Diharapkan rencana kerja tahunan akan menjabarkan bagaimana isu-isu pada tiap isu lintas sektoral akan terus terbangun secara progresif di tahun-tahun mendatang
Hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas menjadi perhatian tersendiri
Akibatnya, seluruh data akan dipilah berdasarkan jender, dan kegiatan analitis yang diusulkan, khususnya pada survei, akan memprioritaskan sensitivitas jender
Analisis awal menunjukkan bahwa data kuantitatif terkait penyandang disabilitas masih sangat kurang
Mengingat tingkat kepentingan yang diberikan dalam hal kebutuhan penyandang disabilitas pada AIPJ, diharapkan kerangka M&E akan mencakup evaluasi atau kajian berkala tentang isu-isu spesifik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sebagai masukan untuk kegiatan-kegiatan di bidang ini
MEF akan mempertimbangkan kualitas hubungan dan kemitraan yang terbangun melalui AIPJ
Hal ini akan terfokus khususnya pada kualitas dialog antara AusAID beserta badan-badan pemerintah Australia dan mitra-mitra Pemerintah Indonesia
Isu Kinerja Pemangku Kepentingan Pertanyaan
Apakah kemitraan dibangun dengan baik/efektif?  Seluruh mitra pemerintah Indonesia/Australia? Seberapa jauh tingkat kehadiran dan partisipasi pada rapat-rapat Dewan Kemitraan dan Panitia Kerja?
Seperti apa kualitas dan frekuensi dialog kebijakan antara lembaga-lembaga pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, baik melalui badan-badan AIPJ (Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan) maupun secara lebih luas?
Apa saja kontribusi dari kemitraan pada sasaran dan hasil program? Seluruh mitra pemerintah Indonesia/Australia? Seberapa jauh kemitraan antara badan-badan pemerintah memberikan kontribusi efekif bagi tercapainya sasaran AIPJ?
Seberapa jauh lembaga-lembaga merasa puas dalam keterlibatan mereka dengan kemitraan?
Isu-isu lanjutan
Selain dari hal-hal di atas, MEF diharapkan memenuhi persyaratan umum kualitas berikut ini:
a) Seluruh indikator akan didukung oleh metodologi yang kokoh, dan cara-cara verifikasi harus dirancang secara penuh
Cara-cara verifikasi bukanlah laporan, namun metode aktual yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer
Sumber data sekunder juga akan digunakan bila dipandang tepat
Seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data harus dirancang dan dimasukkan dalam lampiran MEF (untuk alasan praktis, sebagian kecil perangkat yang digunakan mungkin belum dapat terbentuk pada masa awal MEF)
Penyusunan metodologi yang kokoh biasanya membutuhkan keahlian dari seorang ahli/spesialis
b) Apabila studi evaluasi khusus akan dilakukan, rancangan seutuhnya harus dijabarkan dalam MEF dengan uraian tentang cara mengumpulkan data dan melakukan analisis, serta alat yang dibuat
c) Harus terdapat pembahasan tentang pencapaian dan kualitas keluaran atau hasil
Sejumlah indikator keluaran perlu dilaporkan secara rutin
Hal ini meliputi penyusunan “Lembar Fakta” yang berisi laporan tentang keluaran utama proyek dalam bentuk ringkas yang memungkinkan monitoring dan pelaporan proyek secara efisien oleh staf AusAID (ini sebagai tambahan dari persyaratan pelaporan rutin)
d) Identifikasi bagaimana temuan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi akan disebarluaskan dan dimanfaatkan
Hal ini tidak hanya merujuk pada tabel frekuensi pelaporan, tapi juga mekanisme apa yang tersedia untuk memastikan agar temuan dapat disebarluaskan pada seluruh pemangku kepentingan yang relevan dan agar temuan-temuan tersebut dapat direspon atau digunakan
e) Suata jadwal implementasi seutuhnya harus dimasukkan dan memuat informasi kapan kegiatan-kegiatan utama M&E akan dilakukan
Identifikasi tanggung jawab kegiatan M&E (yang dicocokkan dengan kapasitas dan sumber daya individu untuk memenuhinya) harus dimasukkan dalam rencana ini
Diakui bahwa AusAID akan memainkan peranan penting dalam keseluruhan monitoring program
Secara tradisi, AusAID masih lemah dalam menjalankan fungsi ini dan seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai
MEF akan memasukkan rencana kerja monitoring yang memuat rincian kegiatan, waktu pelaksanaa, dan sumber daya yang diperlukan AusAID untuk memenuhi tanggung jawab monitoring evaluasi mereka, serta bagi mitra-mitra signifikan lainnya dalam monitoring bila dipandang sesuai
f) Harus terdapat penghitungan biaya (anggaran) lengkap untuk MEF baik bagi personel yang dibutuhkan maupun biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi
Catatan: rancangan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan M&E perlu diawasi dan didukung langsung oleh ahli M&E yang memiliki pengalaman praktis dalam teori dan praktik M&E; dan, telah memperoleh gelar pascasarjana dalam bidang metodologi penelitian atau evaluasi
5.9 Pedoman Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Sipil melalui AIPJ
AIPJ mengakui bahwa badan-badan pemerintah Indonesia merupakan bagian penting dalam mencapai sasaran inti AIPJ dan bahwa badan-badan pemerintah telah semakin berpaling pada organisasi masyarakat sipil (CSO) yang profesional di sektor keadilan untuk memberikan bantuan teknis dalam mendukung program reformasi pemerintah
AIPJ mengakui bahwa sejumlah CSO penting di sektor keadilan saat ini memberikan saran dan dukungan teknis yang baik bagi badan-badan pemerintah, di samping kekuatan yang mereka miliki untuk melakukan studi analitis dan monitoring
Beberapa contoh yang patut dicatat saat ini dalam hal dukungan CSO sektor keadilan terhadap prioritas reformasi pemerintah ialah pembuatan draft “cetak biru”  reformasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Dengan kata lain, pemerintah Indonesia sendiri mencoba mencari dan seringkali lebih menyukai  bantuan dari organisasi masyarakat sipil yang berkualitas yang bergerak di sektor keadilan
Memberikan dukungan pada prioritas dan program reformasi sektor hukum pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan organisasi sektor keadilan di Indonesia juga menjamin adanya keberlanjutan reformasi sektor keadilan di luar masa berjalannya AIPJ
Perkembangan organisasi sektor keadilan yang profesional, berkualitas, lebih kuat dan lebih berkemampuan diharapkan menjadi kontribusi penting jangka panjang dari AIPJ pada sasaran peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum berkualitas
Analisis Sektor Hukum Indonesia   menyatakan bahwa masyarakat sipil di sektor hukum dan keadilan saat ini berada dalam kondisi malaise karena organisasi donor memanfaatkan CSO yang relevan sebagai konsultan dan penyedia layanan
Praktik donor yang terjadi saat ini, yang seringkali memprioritaskan rekrutmen individu dan bukan organisasi, berarti personel CSO dilucuti dari organisasinya dan CSO tidak lagi memiliki waktu dan sumber daya untuk melakukan kegiatan yang penting bagi efektivitas dan keberlanjuan mereka, termasuk:
mengembangkan basis pendanaan yang terjamin;
meningkatkan lini akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan;
memformulasikan tujuan dan strategi;
membentuk sistem pengelolaan pengetahuan; dan
membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia
Dengan kata lain, dukungan donor sebelumnya seringkali melibatkan kerja sama dengan CSO di sektor keadilan bukan sebagai mitra sejati, namun sebagai konsultan
Kebalikannya, AIPJ melihat CSO yang independen, profesional dan berkaliber tinggi yang bergerak di sektor keadilan sebagai unsur integral dalam keberhasilan reformasi sektor keadilan pemerintah Indonesia
AIPJ akan mendukung CSO dalam peran penting mereka yang berada di persimpangan antara negara dan masyarakat, dalam suatu pendekatan segitiga/triangulasi yang telah dikenal luas sebagai salah satu aspek keberhasilan bantuan Australia sebelumnya bagi sektor hukum dan keadilan di Indonesia
Mekanisme yang mungkin tepat untuk memberikan pendanaan bagi CSO bisa mencakup pendanaan inti, dan/atau hibah atau pendanaan kegiatan
Kontraktor pengelola (managing contractor) AIPJ diharapkan menetapkan secara spesifik pendekatan mereka dalam melibatkan keahlian yang dimiliki CSO untuk mencapai hasil program dan untuk memperkuat kapasitas organisasi CSO untuk jangka panjang
5.10 Matriks Risiko
Risiko Rancangan dan Pengelolaan
Peristiwa Risiko Dampak Kemungkinan   Konsekuensi   Perlakuan terhadap Risiko Penanggung jawab
AIPJ mendanai banyak kegiatan dalam skala kecil di banyak isu/lembaga Tidak ada dampak yang berkelanjutan dan/atau bermakna 3 4 1.1 Memastikan aturan tata kelola menawarkan saran strategis yang dapat memberi masukan bagi kegiatan perancangan dan pemilihan kegiatan; memastikan penerapan kriteria seleksi dan prinsip-prinsip operasional dilakukan secara terus-menerus; menggunakan Justice Partnerships Development Fund (Dana Pengembangan Kemitraan Keadilan) untuk memagari dana program lainnya dari permintaan yang sifatnya ad hoc; memastikan sosialisasi rancangan dilakukan secara tepat, termasuk melalui lokakarya awal kegiatan
AusAID; ISP
Kekecewaan para pemangku kepentingan karena menerima lebih sedikit dukungan melalui AIPJ dibanding melalui LDF
Pemangku kepentingan utama berupa menjatuhkan kegiatan AIPJ 
2 3 Memelihara dialog dengan para pemangku kepentingan utama; membuat investasi di muka untuk sosialisasi rancangan AusAID Jakarta (terkait pemangku kepentingan yang berbasis di Indonesia); AusAID Canberra (terkait pemangku kepentingan yang berbasis di Australia)
Aturan tata kelola gagal memberikan arahan strategis untuk AIPJ
Efektivitas (khususnya dampak dan penyelarasan) AIPJ menjadi terkompromikan/ terganggu 2 3 Terus melakukan tinjauan terhadap aturan tata kelola, membuat perubahan yang diperlukan terhadap struktur dan/atau komposisi dewan yang relevan bila perlu Dewan Kemitraan AIP; AusAID; Bappenas
Perempuan tidak cukup dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan AIPJ Melemahnya dampak AIPJ pada kesetaraan jender ; keberlanjutan dampak AIPJ keseluruhan jadi terkompromikan/ terganggu 2 4 Membuat dan melaksanakan strategi jender dalam tiga bulan pertama berjalannya AIPJ AusAID; ISP
Hubungan dengan pemerintah Indonesia lebih banyak digerakkan oleh ISP alih-alih oleh pemerintah Australia Kemitraan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang 3 3 Memastikan agar arahan strategis kemitraan ditetapkan oleh AusAID dan Bappenas dan dikelola oleh Direktur Kemitraan yang dikontrak oleh AusAID; membuat sumber daya AusAID secara signifikan tersedia bagi pembangunan hubungan dan masukan intelektual bagi arah AIPJ; mengklarifikasi pada ISP nilai kemitraan antarpemerintah AusAID; Bappenas; Direktur Kemitraan
Mitra-mitra pemerintah Indonesia enggan terlibat dalam kerja sama karena adanya persyaratan bahwa seluruh bantuan AIPJ harus masuk dalam anggaran (on-budget) AIPJ tidak dapat memberikan dana bagi mitra-mitra utama 2 4 Memberikan penekanan pada penyelarasan pendanaan AIPJ dengan prioritas pemerintah Indonesia; memberikan penekanan pada manfaat hubungan yang dibangun melalui AIPJ AusAID; ISP
Sering terjadi pergantian staf AIPJ Kegiatan-kegiatan AIPJ kurang berkelanjutan dan proses membangun hubungan menjadi terganggu 3 3 Menyisihkan cukup sumber daya untuk memastikan keterlibatan AusAID dalam manajemen AIPJ untuk memastikan keberlanjutan AusAID; ISP
Memburuknya hubungan ISP dengan para pemangku kepentingan utama AIPJ kehilangan kredibilitas dan tidak mampu melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama 2 4 Memastikan agar seluruh personel utama ISP memiliki komitmen untuk mengembangkan dan memelihara kemitraan yang kuat dengan mitra-pendamping utama, serta merepon pada kekhawatiran dan kepekaan para mitra ISP
Risiko Lingkup Operasional
Peristiwa Risiko Dampak Kemungkinan Konsekuensi Perlakuan terhadap Risiko Penanggung jawab
Perubahan momentum reformasi pada mitra-mitra utama pemerintah Indonesia AIPJ tidak dapat meraih daya penarik pada mitra-mitra penting
Melakukan kajian kelembagaan untuk membentuk landasan awal bagi keputusan terlibat dalam kerja sama dan bekerja dengan lembaga-lembaga tertentu; 
terus melakukan kajian kapasitas kelembagaan dan keterbukaan terhadap reformasi; 
menggeser fokus antara badan-badan pemerintah Indonesia untuk mendukung badan-badan yang paling berkeinginan untuk melakukan reformasi seraya memelihara dialog dengan badan-badan yang kurang reformis; 
Masyarakat Indonesia menganggap AIPJ bersifat terlalu politis Mitra-mitra utama di tingkat pemerintah dan non- pemerintah enggan terlibat dalam kerja sama 
Memastikan adanya komunikasi erat dan berkelanjutan dengan Bappenas dan mitra-mitra utama pemerintah Indonesia lainnya; memastikan adanya penyelarasan dengan prioritas pemerintah Indonesia; menerapkan strategi komunikasi AusAID
Memburuknya hubungan bilateral AIPJ menjadi dipolitisir dan tidak dapat meraih daya tarikan dengan mitra-mitra utama 
Membangun kemitraan yang kuat dengan mitra-mitra pemerintah Indonesia, berdasarkan komunikasi yang jujur dan sering Dewan Kemitraan; AusAID; Bappenas
Hubungan antagonis antara pemerintah Indonesia dan mitra-mitra masyarakat sipil Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil tidak mampu bekerja dalam kemitraan dan oleh karenanya mengurangi prospek mencapai tujuan penting dalam reformasi hukum 
Mencari peluang untuk membangun dan memperkuat peluang untuk kemitraan antara pemerintah Indonesia dan CSO, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari LDF (termasuk dukungan dari LSM bagi tim pembaruan pemerintah); partisipasi CSO dalam aturan tata kelola AusAID; ISP; Dewan Kemitraan
Mitra-mitra masyarakat sipil terlalu ktiris terhadap pemerintah AIPJ dianggap merongrong agenda pemerintah Indonesia, sehingga mitra-mitra pemerintah Indonesia menarik dukungannya 
Menyusun dan menerapkan kriteria yang ketat untuk memberikan bantuan bagi masyarakat sipil AusAID; ISP
Situasi keamanan Indonesia memburuk AIPJ terpaksa ditunda sampai kondisi keamanan membaik 1 5 AusAID akan melaksanakan protokol keamanan yang relevan; ISP akan menyusun rencana keamanan AusAID; ISP
Politisasi oleh mitra Australia mengingat kepentingan pemerintah Australia yang luas dan ekstensif pada program ini AIPJ menjadi terlalu ‘digerakkan oleh penyediaan’ (supply driven), sehingga bantuan strategis pada sektor ini menjadi terkompromikan/ terganggu 
AusAID akan memainkan peran proaktif dan koordinasi dengan mitra pemerintah dalam pengembangan program untuk memastikan cukupnya koordinasi, saling berbagi informasi dan penyelarasan kepentingan; 
AusAID akan menunjuk seorang petugas di Canberra dan bekerja pada strategi pemerintah yang lebih luas untuk memastikan agar bantuan Australia pada sektor ini dikoordinasikan dan diinformasikan dengan baik AusAID Canberra
Donors-donor lainnya tidak memprioritaskan harmonisasi-donor AIPJ gagal melengkapi, atau justru menduplikasi, inisiatif donor lain pada sektor ini 2 3 Mengadakan pertemuan koordinasi donor secara teratur; mendukung Bappenas untuk mendorong harmonisasi donor yang lebih baik AusAID; ISP
5.11 Uraian Jabatan
Kerangka Acuan – Direktur Kemitraan AIPJ
Latar Belakang
Australia telah memberikan bantuan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia selama sepuluh tahun, baru-baru ini melalui Indonesia Australia Legal Development Facility (LDF)
Pada akhir tahun 2010, suatu program dengan jangka waktu lima tahun, yang akan disebut dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) – Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan – akan dijalankan untuk menggantikan LDF sebagai program unggulan AusAID dalam pemberian bantuan bagi sektor hukum dan keadilan di Indonesia
AIPJ akan dibangun berdasarkan kisah keberhasilan dan hubungan yang telah terjalin sebelumnya melalui LDF, akan tetapi terdapat sejumlah perubahan penting dalam aturan pelaksanaannya
Perubahan ini mencakup:
peran pemerintah Australia yang lebih ‘langsung terlibat’ dan meningkatnya penekanan pada hubungan langsung antara mitra-pendamping Indonesia dan Australia, dan berbeda dengan hubungan yang tidak langsung yang dibentuk melalui sub-kontraktor;
penyelarasan lebih baik dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia;
penetapan hasil yang lebih jelas dan pemberian bantuan yang lebih strategis; dan
monitoring dan evaluasi yang lebih baik
Untuk dapat mencapai arah baru ini, AusAID akan merekrut seorang Direktur Kemitraan untuk AIPJ
Direktur Kemitraaan ini akan direkrut dari internal AusAID atau dikontrak langsung oleh AusAID, terpisah dari Penyedia Jasa Pelaksanaan (ISP - Implementation Service Provider), dan akan bertanggung jawab memberikan laporan pada AusAID
AusAID akan bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan AIPJ dan akan mengambil peran terdepan dalam menjalin kemitraan yang produktif, dialog kebijakan, dan koordinasi dengan pemerintah
AusAID juga akan menjadi ketua-bersama pada badan tata kelola – Dewan Kemitraan AIPJ
ISP AIPJ akan bertanggung jawab memberikan bantuan langsung pada Direktur Kemitraan untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan AIPJ sebagai wakil dari AusAID
ISP akan bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari ISP, termasuk staf dan personel bantuan teknis yang mereka rekrut
ISP akan bertanggung jawab atas kewajiban yang tercantum dalam kontraknya dengan AusAID termasuk di antaranya, penyediaan logistik dan dukungan administratif serta rekrutmen staf dan bantuan teknis
Tanggung jawab umum Direktur Kemitraan
Direktur Kemitraan akan bertanggung jawab untuk pengelolaan strategis dan pengawasan terhadap AIPJ, dan bekerja secara erat dengan tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis di AusAID Jakarta
Direktur Kemitraan tidak akan memiliki staf secara langsung, namun akan mengawasi staf ISP dan bantuan teknis
Didukung oleh ISP, Direktur Kemitraan akan memimpin pembentukan, pengembangan dan pelaksanaan strategis AIPJ
Hal ini mencakup:
membangun hubungan dengan mitra-pendamping pemerintah Indonesia, mitra-mitra pemerintah Australia, serta kelompok masyarakat sipil dan donor yang terkait di Indonesia dan Australia;
tetap mengikuti perkembangan pemikiran internasional dalam hal pemberian bantuan untuk sektor hukum dan keadilan, dan memastikan agar hal ini diintegrasikan dalam pelaksanaan AIPJ, bila dapat dilaksanakan dan bila dikehendaki;
memberikan saran strategis bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia pada prioritas di sektor ini, dinamika reformasi, dan koordinasi donor;
memberikan panduan strategis untuk menyusun rencana kegiatan untuk mencapai hasil-hasil AIPJ;
memastikan agar Kerangka Monitoring dan Evaluasi AIPJ memberikan informasi relevan sebagai masukan bagi arah strategis untuk program dan dibangun berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya;
menetapkan informasi lebih rinci tentang peran dan tanggung jawab Dewan Kemitraan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rancangan AIPJ;
membantu seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan bertemunya seluruh badan ini untuk memastikan arahan strategis maksimal untuk AIPJ;
mengembangkan pedoman untuk alokasi dana AIPJ melalui sistem keuangan ISP, dan, bila mungkin, melalui sistem pemerintah Indonesia;
mendorong koordinasi yang lebih luas dengan badan-badan pemerintah Australia yang terlibat dalam pemberian bantuan pembangunan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia, termasuk membantu AusAID mengembangkan dan mendorong Kerangka Bantuan Australia bagi Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia;
mengidentifikasi peluang untuk dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia dalam isu-isu hukum dan keadilan;
mengidentifikasi peluang bagi dukungan Australia untuk meningkatkan koordinasi pemerintah keseluruhan untuk lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan di Indonesia;
mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penggunaan sistem pemerintah Indonesia oleh AIPJ (perencanaa, penganggaran, keuangan, audit, dan lain-lain);
memastikan agar AIPJ selaras dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia; dan
memberikan pengarahan singkat pada mitra-mitra pemerintah Australia yang relevan tentang isu pembangunan hukum di Indonesia
Direktur Kemitraan juga akan bekerja erat dengan Tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Penasihat Tata Kelola Pemerintahan Demokratis di AusAID Jakarta
Pelaporan
Direktur Kemitraan bertanggung jawab untuk membuat laporan kemajuan tiap enam bulan untuk AusAID, dengan dibantu oleh ISP
Laporan ini akan memuat:
kondisi terkini terkait dinamika umum reformasi di sektor hukum dan keadilan, termasuk kemungkinan dampaknya bagi kegiatan-kegiatan AIPJ mendatang;
identifikasi kegiatan dan mitra baru yang potensial;
rekomendasi bagaimana AIPJ dapat meningkatkan penggunaan sistem pemerintah Indonesia dan melakukan penyelarasan lebih baik dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia
Laporan formal ini akan melengkapi pelaporan lisan dan tertulis yang perlu diberikan secara teratur selama pelaksanaan program
Pengawasan dan Pengambilan Keputusan
Direktur Kemitraan akan melapor dan bekerja di bawah arahan Direktur Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Koordinasi Kebijakan, AusAID Jakarta
ISP akan melapor pada Direktur Kemitraan, yang akan bertanggung jawab mengelola ISP sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dengan ISP
Direktur Kemitraan harus memperoleh persetujuan yang diperlukan dari AusAID dan persetujuan dari Dewan Kemitraan untuk semua rencana kegiatan
Untuk memperoleh persetujuan bagi proposal kegiatan yang berada di luar siklus, Direktur Kemitraan dan ISP harus menyerahkan proposal tersebut untuk memperoleh persetujuan dari AusAID (dengan disepakati Bappenas) pada tingkat yang sesuai, dalam satu kali kesempatan di antara siklus pemberian persetujuan
AusAID akan menetapkan prosedur yang selayaknya untuk pemberian persetujuan bagi kegiatan yang berada di luar siklus
Dalam waktu tiga bulan setelah berjalannya AIPJ, Direktur Kemitraan, bekerja sama dengan ISP dan AusAID, akan menyusun seperangkat protokol kerja sama yang rinci yang memuat peran dan tanggung jawab utama, prinsip dan cara kerja, protokol komunikasi, pendelegasian, kewenangan pengambilan keputusan dan prosedur penyelesaian perselisihan
Masa Kerja
Direktur Kemitraan akan dipekerjakan atau dikontrak langsung oleh AusAID untuk bekerja selama masa berjalannya AIPJ, asal AusAID puas dengan kinerjanya
Tempat Kerja
Direktur Kemitraan akan bertempat-kerja bersama dengan ISP
AusAID akan menjajaki kemungkinan Direktur Kemitraan bekerja bersama tim Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis di AusAID Jakarta satu hari per minggu di luar Kedutaan Besar Australia
Persyaratan kecakapan, pengetahuan dan pengalaman
Direktur Kemitraan harus memiliki kecakapan, pengetahuan, dan pengalaman berikut ini:
Wajib
memiliki gelar Master di bidang hukum atau bidang terkait dan berpengalaman setidaknya sepuluh tahun dalam sektor hukum dan keadilan, termasuk bekerja dalam waktu yang cukup lama dalam konteks pembangunan;
pengalaman yang signifikan dalam sektor publik atau lingkungan organisasi besar lainnya, termasuk pengalaman dan pemahaman atas proses reformasi dan manajemen perubahan;
mampu menunjukkan keberhasilan dalam kemampuan perencanaan dan kebijakan strategis;
mampu menunjukkan pemahaman dan komitmen terhadap pendekatan AusAID atas prinsip-prinsip utama pembangunan, termasuk efektivitas bantuan, kesetaraan jender dan pengembangan kapasitas; dan
mampu menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan dan memfasilitasi hubungan kerja yang konstruktif dengan kolega, mitra-pendamping, dan pihak-pihak lainnya, termasuk dalam sektor hukum dan keadilan dan dalam konteks lintas budaya
Diinginkan
Kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik, secara lisan maupun tertulis;
Pengalaman bekerja di Indonesia; dan
Pengalaman bekerja untuk AusAID amat disukai
Memajukan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu di Indonesia
Luasnya sebaran geografis, besarnya populasi yang terus berkembang dan sistem kesehatan yang terdesentralisasi, mengakibatkan minimnya akses ke pelayanan kesehatan yang baik untuk banyak orang, terutama mereka yang hidup di daerah terpencil. 
Kemajuan telah dicapai tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. 
Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah memiliki angka kematian ibu sangat tinggi, dan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dimana epidemic HIV/AIDS paling cepat berkembang, dan distribusi petugas kesehatan yang tidak merata.
Pemerintah Australia, melalui program bantuannya, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Bantuan Australia
Sejak tahun 1987 Australia telah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, di tingkat lokal dan nasional, untuk mengatasi kebutuhan kesehatan rakyat Indonesia.
Australia mendukung peningkatan layanan kesehatan dasar, dengan fokus pada kesehatan ibu dan bayi, HIV/AIDS, penyakit-penyakit menular yang baru muncul serta penguatan sistem kesehatan. 
Australia berkomitmen untuk kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dan melanjutkan bekerja dalam sector kesehatan Indonesia.
Apa yang telah dicapai
Kemitraan Australia Indonesia senilai A$66 juta untuk Kesehatan Ibu dan Bayi di Indonesia Timur bertujuan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Proses kehamilan dan melahirkan menjadi lebih aman bagi ibu dan bayi dengan adanya lebih dari 5000 pekerja kesehatan yang terlatih.
Setiap tahun, kemitraan ini telah memberikan manfaat kepada 40 000 wanita hamil dan 33 000 bayi.
Menghentikan penyebaran HIV
Australia dan Indonesia telah bekerja sama untuk mengatasi HIV selama lebih dari 15 tahun.
Kemitraan Australia Indonesia senilai A$100 juta untuk HIV telah membantu 26,000 pengguna napza suntik dengan akses jarum suntik steril dan program pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik lainnya.
Kemitraan ini juga berhasil meningkatkan respon HIV yang lebih baik di lembaga permasyarakatan, meningkatkan akses obat – obatan HIV untuk orang dengan HIV/ AIDS dan meningkatkan respon HIV di provinsi Papua dan Papua Barat, dimana epidemic HIV sekitar 18 kali lebih besar daripada rata – rata nasional.
Memerangi penyakit-penyakit menular yang baru muncul
Australia telah berkomitmen hampir A$25 juta untuk mengatasi penyebaran penyakit-penyakit menular yang baru muncul seperti flu burung dan rabies.
Australia dan Indonesia bekerjasama meningkatkan system untuk mendeteksi dan mengendalikan penyakit-penyakit menular yang baru muncul.
Australia telah mendukung pemerintah Indonesia untuk mengurangi kematian manusia akibat rabies di Bali dengan mendanai program vaksinasi anjing secara massal dan kampanye kesadaran masyarakat. 
Pengawasan terhadap penyakit hewan dan sistem tanggap wabah juga telah diperkuat.
Memperkuat sistem kesehatan bagi masyarakat miskin
Program lima tahun senilai A$50 juta ini akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar untuk lebih dari tiga juta perempuan dan anak-anak miskin atau rentan di Indonesia. 
Program ini akan bekerja di lima provinsi dan 20 kabupaten untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan memperkuat kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta masalah tenaga kerja kesehatan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program kesehatan AusAID di Indonesia, silahkan kunjungi:
www.ausaid.gov.au/country/indonesia/health.cfm
Pengurangan dampak bencana alam
AIFDR merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. 
AIFDR bekerja untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengurangi dampak bencana.
Kami berupaya untuk menyelamatkan jiwa, melindungi mata pencaharian, harta benda, melindungi hasil pembangunan dan mengurangi kerusakan akibat bencana.
Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. 
lebih dari 120 gunung berapi aktif dan mengalami lebih banyak gempa bumi dibanding negara lain. 
Walau sedikit yang dapat dilakukan untuk menghentikan ancaman bencana, dampaknya dapat kita kurangi. 
Setiap tahun letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor menewaskan ribuan orang di Indonesia dan mengakibatkan lebih dari 80.000 orang kehilangan rumah. Bencana dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Pemetaan wilayah rawan bencana, pembuatan jalur evakuasi, penanaman tanaman yang tahan banjir dan kekeringan, pembangunan rumah dan sekolah yang lebih aman dan program pendidikan masyarakat merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk bersiap mengatasi dan menanggulangi bencana alam dengan lebih baik.
AIFDR menggunakan teknologi untuk lebih memahami resiko bencana. 
Secara bersama, para ahli Australia dan Indonesia mengembangkan perangkat dan kajian informasi resiko bencana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai resiko dan cara melindungi diri mereka sendiri.
AIFDR berada di baris depan upaya internasional untuk mendorong investasi yang lebih besar pada pengurangan resiko bencana. 
AIFDR dikelola oleh Lembaga Bantuan Pembangunan Internasional Australia (AusAID) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Kami bekerja sama secara erat dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Badan Perserikatan Bangsa- Bangsa. 
Di tingkat lokal, kami membentuk kemitraan dengan masyarakat Indonesia, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. 
Apa yang telah kami capai 
Rumah Aman Gempa 
Lebih dari 80 persen penduduk yang tewas akibat gempa disebabkan oleh bangunan yang runtuh. 
Setelah gempa bumi Padang tahun 2009, kampanye kepedulian masyarakat terhadap Rumah Aman Gempa dikembangkan dan diluncurkan. 
Melalui radio dan televisi, iklan dan musyawarah, masyarakat diberitahu tentang pentingnya membangun kembali rumah yang aman. 
Sebuah video pelatihan yang menjelaskan tata cara membangun rumah aman gempa dibagikan ke penduduk Sumatera Barat. Hasilnya banyak rumah aman gempa yang kini sedang dibangun.
Pemetaan rawan bencana 
Melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan para ahli gempa bumi Indonesia, sebuah peta daerah rawan bencana gempa bumi telah diselesaikan. 
Peta ini mengidentifikasi peningkatan titik-titik rawan gempa bumi di seluruh Indonesia yang sebelumnya dianggap aman. 
Kami bekerjasama dengan Pemerintah dan berbagai universitas di Indonesia untuk memastikan bahwa peta tersebut membantu perencanaan penanggulangan bencana. 
Peta tersebut terus diperbaiki seiring informasi terbaru yang kami pelajari tentang gempa bumi. Pemetaan ini mendukung pemerintah dan masyarakat setempat mengidentifikasi resiko dan mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik. 
Kami mendukung para ahli geologi Indonesia untuk mengembangkan dan menggunakan perangkat baru dalam memetakan kemungkinan dampak gunung berapi dan penyebaran abu vulkanis. 
Tergantung pada pola cuaca, kami dapat memperkirakan ukuran awan abu dan di mana awan abu tersebut akan jatuh. Hal ini membantu kesiapan menghadapi bencana dan mengurangi dampak letusan gunung berapi. 
Mengubah pengetahuan menjadi tindakan 
Kami mewujudkan tindakan dengan memberikan dana hibah kepada berbagai organisasi kemasyarakatan dan masyarakat sipil yang bekerja untuk mengurangi resiko bencana di seluruh Indonesia. 
Kami memberi dana hibah kepada lembaga akademis dan penelitian yang menangani kesenjangan dalam pengetahuan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana. 
Kami memberi pelatihan pengurangan resiko bencana bagi para wartawan karena mereka memiliki peran penting dalam memberitahukan masyarakat mengenai bagaimana mempersiapkan diri terhadap bencana. 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai AIFDR, kunjungi situs kami: www.aifdr.org 
Program bantuan Australia di Indonesia
Bekerja bersama untuk mengentaskan kemiskinan
Mengenai kami
Program bantuan pemerintah Australia, AusAID, bekerja untuk membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan. 
Di Indonesia, ada sekitar 30 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan puluhan juta lainnya berada sedikit di atasnya. 
Ini berarti goncangan seperti apapun, seperti bencana alam atau gejolak ekonomi dapat bersifat menghancurkan.
Australia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan, prasarana, mata pencaharian, tata kelola pemerintahan, tanggap bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
Bantuan kemitraan ini adalah yang terbesar bagi Australia dengan komitmen sebesar A$2,5 miliar antara 2008–13.
Australia dan Indonesia telah menjadi sahabat dan mitra selama bertahuntahun.
Persahabatan ini didasarkan pada hubungan politik yang telah lama berlangsung antar tetangga, pariwisata, keamanan dan stabilitas wilayah, dan keinginan bersama untuk membantu satu sama lain.
Kegiatan kami
Program bantuan Australia berkomitmen membantu kaum miskin, mereka yang sakit dan cacat, dan wanita serta anak-anak yang tidak mampu. Kami mendanai berbagai prakarsa penting seperti:
meningkatkan akses ke sekolah dan pendidikan tinggi
memperbaiki kesehatan dan mengurangi penyebaran HIV/AIDS
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangunn prasarana dan meningkatkan manajemen ekonomi
memberikan bantuan untuk melindungi kaum miskin dan tidak mampu dari goncangan
meningkatkan demokrasi, keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik
memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana alam
melestarikan lingkungan
Cara kami melakukannya
Program bantuan Australia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perencanaan dan pemberian layanan serta pendanaan program-program pembangunan.
Kami bergantung pada keahlian banyak mitra untuk membantu pekerjaan kami termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi nirlaba lokal dan lembaga-lembaga internasional.
Apa yang telah kami capai
Ribuan sekolah menengah pertama telah dibangun di daerah miskin dan terpencil di seluruh Indonesia, sehingga lebih dari 300 000 anak dapat bersekolah
Australia mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia yang menjangkau 80 000 desa di seluruh Indonesia
Kesehatan ibu dan bayi telah membaik di Nusa Tenggara Timur dengan dilatihnya lebih dari 5000 pekerja dan relawan kesehatan dan direnovasinya 24 bangsal persalinan di puskesmas untuk memberikan perawatan obstetri darurat
Dalam satu tahun, 82 000 rumah tangga miskin perkotaan telah mendapatkan air bersih dan/atau sambungan pembuangan air limbah rumah tangga
Australia telah membantu Indonesia memperkuat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, mengembangkan kebijakan HIV, melaksanakan program pergantian jarum dan methadone, mengembangkan tanggapan HIV yang lebih baik dalam system penjara dan meningkatkan kepedulian masyarakat pada praktek seks yang aman
Australia telah membantu meningkatkan akses pada keadilan untuk kaum miskin dan terpinggirkan yang tinggal di daerah terpencil
4800 orang telah menerima bantuan untuk meningkatkan mata pencaharian setelah meletusnya Gunung Merapi di 2010
Dalam dua tahun, 27 000 orang telah belajar cara bertani baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan sebesar 174%
Setiap tahun Australia menyediakan lebih dari 300 beasiswa untuk Indonesia. 
Angka ini akan meningkat menjadi 500 di tahun 2014
Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia dikembangkan tahun 2005 sebagai tanggapan atas tsunami yang menghantam pada Desember 2004. 
Fokusnya adalah untuk membantu Indonesia mempertahankan kemajuan target-targetnya di sector pendidikan. 
Dengan total nilai sebesar $387 juta selama lima tahun, program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada lebih dari 330.000 anakanak di 20 dari 33 provinsi di Indonesia.
Fokus dari inisiatif ini adalah sebuah program ambisius pembangunan gedung sekolah. 
Saat program berakhir pada bulan Juni 2010, akan ada 2.075 sekolah yang terbangun—termasuk 500 madrasah.
Program ini menunjukkan empat fitur dari kemitraan bantuan Australia dengan Indonesia. 
Pertama, program ini menyasar pada kebutuhan yang dirasa paling mendesak. 
Dalam hal Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia, targetnya adalah Sekolah Menengah Pertama kelas 1-3. 
Di sinilah Pemerintah Indonesia telah memusatkan upaya-upayanya untuk meningkatkan akses ke pendidikan pada tingkatan tersebut.
Kedua, program bersifat inovatif. 
Sekolah-sekolah dibangun oleh komite sekolah beranggotakan warga setempat yang anakanaknya akan bersekolah disana. 
Pemeriksaan menunjukkan bahwa mutu bangunan sekolahsekolah ini sangat bagus—bangunan yang dibangun di wilayah Tasikmalaya mampu menahan guncangan gempa baru-baru ini. 
Selain itu, biaya pembangunan sekolahsekolah itu berhasil ditekan murah, sehingga banyak sekolah baru yang bisa dibangun.
Ketiga, Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia telah dijalankan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. 
Sedemikian kuatnya pengelolaan proses pembangunan sehingga 75 sekolah lagi telah berhasil dibangun dari target awal 2000 sekolah.
Akhirnya, Program Pendidikan Dasar Australia Indonesia mencerminkan tingkat kerjasama yang luar biasa antara program bantuan dan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia.
Sekolah-sekolah ini akan menjadi simbol abadi dari kedekatan antara kedua negara kita dan tekad Australia untuk mendukung komitmen Indonesia dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak negeri.